DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 2 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

peraturan ini mengatur mengenai Pertanggungjawaban Pelaksanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. memuat : a. Laporan Realisasi Anggaran; b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; c. Laporan Operasional; d. Laporan Perubahan Ekuitas; e. Neraca; f. Laporan Arus Kas; dan g. Catatan atas Laporan Keuangan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah secara transparan dan akuntabel serta memenuhi keterbukaan informasi publik, perlu dilakukan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2O24 dan penyampaian laporan pertanggungjawaban dimaksud secara tepat waktu dan tepat saji;
c.bahwa pelaksanaan APBD tahun 2024 memerlukan pertanggunggungjawaban pelaksanaan APBD yang mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyuwangi, sehingga perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. BUPATI BANYUWANGI Dokumen ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) pada telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah;
3. 4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. 5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur;
5. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. 7.Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2024;
7. 8.Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2024. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI dan BUPATI BANYUWANGI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dokumen ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) 3 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a.Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi.
b.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
c.Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
d.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.
e.Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
f.Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
g.Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
h.Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
i.Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.
j.Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Dokumen ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) 4
k.Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan dan belanja, penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode anggaran.
l.Surplus/defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja daerah selama satu periode anggaran.
m.Surplus/defisit–LO adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan–LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

Pasal 2

(1)Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 Kabupaten Banyuwangi berupa laporan keuangan memuat :
1. a.Laporan Realisasi Anggaran;
2. b.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. c.Laporan Operasional;
4. d.Laporan Perubahan Ekuitas;
5. e.Neraca;
6. f.Laporan Arus Kas; dan
7. g.Catatan atas Laporan Keuangan.
(2)Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan keuangan yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standart Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual.
(3)Laporan keuangan pada dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah dan Rincian Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 3

Dokumen ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) 5 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 pada dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a memberikan informasi keuangan sebagai berikut :

a.realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp3.370.326.601.122,08 (tiga triliun tiga ratus tujuh puluh miliar tiga ratus dua puluh enam juta enam ratus satu ribu seratus dua puluh dua rupiah delapan sen);
b.realisasi Belanja Daerah sebesar Rp3.318.380.677.018,08 (tiga triliun tiga ratus delapan belas miliar tiga ratus delapan puluh juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan belas rupiah delapan sen);
c.berdasarkan realisasi Pendapatan Daerah sebagaimna dimaksud dalam huruf a dan realisasi Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, terdapat surplus sebesar Rp51.945.924.104,00 (lima puluh satu miliar sembilan ratus empat puluh lima juta sembilan ratus dua puluh empat ribu seratus empat rupiah);
d.pembiayaan netto, sebesar Rp37.265.855.820,88 (tiga puluh tujuh miliar dua ratus enam puluh lima juta delapan ratus lima puluh lima ribu delapan ratus dua puluh rupiah delapan puluh delapan sen).
e.berdasarkan realisasi surplus sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan realisasi pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam huruf d, terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp89.211.779.924,88 (delapan puluh sembilan miliar dua ratus sebelas juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah delapan puluh delapan sen);

Pasal 4

Uraian Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

a.Saldo Anggaran Lebih Awal tahun 2024 sebesar Rp37.265.855.820,88 (tiga puluh tujuh miliar dua ratus enam puluh lima juta delapan ratus lima puluh lima ribu delapan ratus dua puluh rupiah delapan puluh delapan sen);
b.penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp37.265.855.820,88 (tiga puluh tujuh Dokumen ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) 6 miliar dua ratus enam puluh lima juta delapan ratus lima puluh lima ribu delapan ratus dua puluh rupiah delapan puluh delapan sen);
c.Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf e, sebesar Rp89.211.779.924,88 (delapan puluh sembilan miliar dua ratus sebelas juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah delapan puluh delapan sen);
d.tidak terdapat Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun sebelumnya.
e.berdasarkan Saldo Anggaran Lebih Awal tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam huruf d, terdapat Saldo Anggaran Lebih Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp89.211.779.924,88 (delapan puluh sembilan miliar dua ratus sebelas juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah delapan puluh delapan sen).

Pasal 5

Laporan Operasional (LO) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c memberikan informasi keuangan sebagai berikut:

a.Pendapatan Operasional sebesar Rp3.184.440.030.023,19 (tiga triliun seratus delapan puluh empat miliar empat ratus empat puluh juta tiga puluh ribu dua puluh tiga rupiah sembilan belas sen);
b.Beban Operasional sebesar Rp3.257.127.060.885,53 (tiga triliun dua ratus lima puluh tujuh miliar seratus dua puluh tujuh juta enam puluh ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah lima puluh tiga sen);
c.berdasarkan Pendapatan Operasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan Beban Operasional sebagaimana dimaksud dalam huruf b, terdapat defisit dari Dokumen ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) 7 Kegiatan Operasional sebesar Rp72.687.030.862,34 (tujuh puluh dua miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta tiga puluh ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah tiga puluh empat sen);
d.Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp11.293.252.142,29 (sebelas miliar dua ratus sembilan tiga juta dua ratus lima puluh dua ribu seratus empat puluh dua rupiah dua puluh sembilan sen);
e.tidak terdapat Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa;
f.berdasarkan Defisit dari Kegiatan Operasional sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebagaimana dimaksud dalam huruf d dan Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam huruf e, terdapat Defisit dari Laporan Operasional sebesar Rp83.980.283.004,63 (delapan puluh tiga miliar sembilan ratus delapan puluh juta dua ratus delapan puluh tiga ribu empat rupiah enam puluh tiga sen).

Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a.Ekuitas Awal Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp4.841.835.562.924,96 (empat triliun delapan ratus empat puluh satu miliar delapan ratus tiga puluh lima juta lima ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah sembilan puluh enam sen);
b.Defisit Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, sebesar Rp83.980.283.004,63 (delapan puluh tiga miliar sembilan ratus delapan puluh juta dua ratus delapan puluh tiga ribu empat rupiah enam puluh tiga sen);
c.Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar sebesar Rp97.458.191.863,14 (sembilan puluh tujuh miliar empat ratus lima puluh delapan juta seratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah empat belas sen);
d.berdasarkan Ekuitas Awal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Defisit Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar sebagaimana dimaksud Dokumen ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) 8 dalam huruf c, terdapat Ekuitas Akhir Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp4.855.313.471.783,47 (empat triliun delapan ratus lima puluh lima miliar tiga ratus tiga belas juta empat ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah empat puluh tujuh sen).

Pasal 7

Neraca per 31 Desember 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e memberikan informasi keuangan sebagai berikut:

a.jumlah Aset sebesar Rp5.150.465.482.967,34 (lima triliun seratus lima puluh miliar empat ratus enam puluh lima juta empat ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah tiga puluh empat sen);
b.jumlah Kewajiban sebesar Rp295.152.011.183,88 (dua ratus sembilan puluh lima miliar seratus lima puluh dua juta sebelas ribu seratus delapan puluh tiga rupiah delapan puluh delapan sen);
c.berdasarkan jumlah aset sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan jumlah Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf b, jumlah Ekuitas Akhir sebesar Rp4.855.313.471.783,47 (empat triliun delapan ratus lima puluh lima miliar tiga ratus tiga belas juta empat ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah empat puluh tujuh sen).

Pasal 8

Laporan Arus Kas Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f sebagai berikut:

a.Saldo Awal Kas Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp37.336.464.075,88 (tiga puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh enam juta empat ratus enam puluh empat ribu tujuh puluh lima rupiah delapan puluh delapan sen);
b.jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar Rp579.056.204.532,01 (lima ratus tujuh puluh sembilan miliar lima puluh enam juta dua ratus empat ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah satu sen);
c.jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi sebesar minus Rp527.110.280.428,01 (lima ratus dua puluh tujuh miliar seratus sepuluh juta dua ratus delapan puluh ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah satu sen); Dokumen ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) 9
d.tidak terdapat Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan;
e.jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris sebesar Rp24.811.007,00 (dua puluh empat juta delapan ratus sebelas ribu tujuh rupiah);
f.berdasarkan Saldo Awal Kas Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, jumlah Arus Kas Bersih dari aktivitas Operasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, jumlah Arus Kas Bersih dari ativitas Investasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c, jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf d dan jumlah Arus Kas Bersih dari aktivitas Transitori sebagaimana dimaksud dalam huruf e, Saldo Kas Akhir Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp89.307.199.186,88 (delapan puluh sembilan miliar tiga ratus tujuh juta seratus sembilan puluh sembilan ribu seratus delapan puluh enam rupiah delapan puluh delapan sen).

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2024 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

(1)Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 pada dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas :
1. a.Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. b.Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. c.Ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
4. d.Rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
5. e.Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan; Dokumen ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) 10
6. f.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
7. g.Laporan Operasional;
8. h.Laporan Perubahan Ekuitas;
9. i.Neraca;
10. j.Laporan Arus Kas;
11. k.Catatan Atas Laporan Keuangan;
12. l.Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
13. m.Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
14. n.Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
15. o.Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
16. p.Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap;
17. q.Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
18. r.Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;
19. s.Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
20. t.Daftar Dana Cadangan Daerah;
21. u.Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
22. v.Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
23. w.Daftar Kegiatan-Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya;
24. x.Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
25. y.Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
26. z.Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.
(2)Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…