DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2017

Nomor: 13
Tahun: 2017
Ditetapkan: 29 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Pencemaran Air. Perubahan tersebut diantaranya terdapat pada Di antara angka 7 dan angka 8 Pasal 1 disisipkan 3 (tiga) angka, yakni angka 7a, angka 7b dan angka 7c yang mengatur tentang penjelasan mutu air, kelas air, dan mutu air sasaran. Diantara angka 20 dan angka 21 disipkan 1 (satu) angka yaitu angka 20a yang mengatur tentang penjelasan kerjasama daerah. Ketentuan pasal 15 diubah yang mengatur tentang penilaian baku mutu air limbah oleh Pemerintah Kabupaten sesuai kewenangannya bagi usaha dan/atau kegiatan dengan berpedoman pada baku mutu air limbah yang ditetapkan Pemerintah Provinsi dan dilakukan secara periodik sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Diantara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB VIA yang mengatur tentang klasifikasi dan kriteria mutu air. Ketentuan Pasal 44 ayat (1) yang mengatur tentang Pengendalian pencemaran air dapat dilaksanakan melalui kerjasama antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lain dan Pihak Ketiga. Ketentuan Pasal 56 dihapus.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengendalian Pencemaran Air. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 1 2
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161);
6.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4761);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyeleggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10.Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 110 Tahun 2003 tentang Pedoman Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Air Pada Sumber Air;
11.Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air;
12.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Provinsi Jawa Timur; 3
13.Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengendalian Pencemaran Air. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI Dan BUPATI BANYUWANGI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 Nomor 1/E), diubah sebagai berikut:
1.Di antara angka 7 dan angka 8 Pasal 1 disisipkan 3 (tiga) angka, yakni angka 7a, angka 7b dan angka 7c dan diantara angka 20 dan angka 21 disipkan 1 (satu) angka yaitu angka 20a sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1.Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi. 2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. 3.Bupati adalah Bupati Banyuwangi. 4.Dinas Instansi Terkait adalah Dinas/Instansi di Kabupaten Banyuwangi yang berwenang dalam pembinaan usaha/kegiatan pengendalian pencemaran air. 5.Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya. 6.Pengusaha adalah orang/sekelompok orang/badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu kegiatan pembuangan limbah cair kedalam air. 4

7.Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi. 7a. Mutu air adalah kondisi kualitas air yang diukur dan atau diuji berdasarkan parameter-parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 7b. Kelas air adalah peringkat kualitas air yang dinilai masih layak untuk dimanfaatkan bagi peruntukan tertentu. 7c. Mutu air sasaran adalah mutu air yang direncanakan untuk dapat diwujudkan dalam jangka waktu tertentu melalui penyelenggaraan program kerja dalam rangka pengendalian pencemaran air.
8.Air adalah semua air yang terdapat di dalam dan atau berasal dari sumber-sumber air baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah tidak termasuk dalam pengertian air yang terdapat di laut. 9.Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas maupun dibawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini yaitu aquifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk dan muara.
10.Baku mutu air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain yang ada atau harus ada unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam air pada sumber-sumber air tertentu.
11.Beban Pencemaran adalah jumlah para meter pencemaran yang terkandung dalam sejumlah air/limbah.
12.Sumber pencemaran adalah setiap usaha/kegiatan yang membuang dan memasukkan makhluk hidup, zat, energi dan komponen lain dalam ukuran batas atau kadar tertentu ke dalam sumber-sumber air.
13.Daya tampung sumber-sumber air adalah kemampuan sumber-sumber air untuk menyerap zat, energi dan atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
14.Pencemaran air adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu air limbah yang telah ditetapkan.
15.Limbah adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan.
16.Air limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair. 5
17.Limbah Cair adalah Limbah dalam wujud cair yang dihasilkan oleh usaha dan atau kegiatan yang dibuang ke lingkungan dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan.
18.Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar pencemar yang ditoleransi untuk dimasukkan ke media air.
19.Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disebut IPAL adalah sarana pengolahan air limbah yang berfungsi untuk menurunkan kadar pencemar yang terkandung dalam air limbah hingga baku mutu yang ditentukan.
20.Izin Pembuangan Air Limbah adalah izin yang diberikan kepada perorangan dan/atau badan hukum yang karena kegiatan/usahanya membuang air limbah ke air atau sumber air. 20a. Kerjasama daerah adalah kesepakatan antara gubernur dengan gubernur atau gubernur dengan bupati/wali kota atau antara bupati/wali kota dengan bupati/wali kota yang lain, dan atau gubernur, bupati/wali kota dengan pihak ketiga, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.
21.Orang adalah orang perseorangan dan atau kelompok orang dan atau badan hukum.
22.Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/ataukegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
23.Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan danpemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
24.Status trofik adalah kondisi kualitas air danau dan waduk diklasifikasikan berdasarkan status proses eutrofikasi yang disebabkan adanya peningkatan kadar unsur hara dalam air.
25.Eutrofikasi adalah proses perkembangbiakan tumbuhan air dengan cepat karena memperoleh zat makanan yang berlimpah akibat pemupukan yang berlebihan. 6
26.Inventarisasi sumber pencemar air adalah kegiatan penelusuran, pendataan, dan pencacahan terhadap seluruh aktivitas yang berpotensi menghasilkan air limbah yang masuk ke dalam sumber air.
27.Identifikasi sumber pencemar air adalah kegiatan penelaahan, penentuan dan/atau penetapan besaran dan/atau karakteristik dampak dari masing-masing sumber pencemar air yang dihasilkan dari kegiatan inventarisasi.
28.Pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air.
29.Permeabilitas adalah perbandingan antara volume dalam sebuah ruang yang dianggap dapat diisi dengan volume seluruh ruang.
30.Hidrologi adalah ilmu tentang air di bawah tanah, keterdapatannya, peredaran dan sebarannya, persifatan kimia dan fisikanya, reaksi dengan lingkungan, termasuk hubungannya dengan makhluk hidup.
31.Standar pelayanan minimal bidang lingkungan hidup yang selanjutnya disebut SPM bidang lingkungan hidup adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar bidang lingkungan hidup yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
32.Audit Lingkungan Hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan pemerintah.
33.Menteri adalah Menteri Negara Lingkungan Hidup.
2.Ketentuan pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 15

(1)Pemerintah Kabupaten sesuai kewenangannya melakukan penilaian baku mutu air limbah bagi usaha dan/atau kegiatan dengan berpedoman pada baku mutu air limbah yang ditetapkan Pemerintah Provinsi.
(2)Penilaian baku mutu air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku 7

3.Diantara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB VIA, sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB VIA KLASIFIKASI DAN KRITERIA MUTU AIR

Pasal 15A

(1)Pengelolaan kualitas air dilaksanakan dengan melakukan klasifikasi dan penentuan kriteria mutu air serta penetapan kelas air.
(2)Klasifikasi mutu air ditetapkan menjadi 4 (empat) kelas :
1. a.Kelas satu, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air minum, dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.
2. b.Kelas dua, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.
3. c.Kelas tiga, air yang peruntukannya digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.
4. d.Kelas empat, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi pertanaman dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.
(3)Penetapan kelas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada air dan/atau sumber air diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan/atau Surat Keputusan Bupati.
(4)Parameter klasifikasi mutu air dari setiap kelas air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4.Ketentuan Pasal 44 ayat (1) dirubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XIV

KERJASAMA

Pasal 44

(1)Pengendalian pencemaran air dapat dilaksanakan melalui kerjasama antara Pemerintah Kabupaten dengan :
1. a.Pemerintah Provinsi;
2. b.Pemerintah Kabupaten/Kota lain;
3. c.Pihak Ketiga. 8
(2)Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Bersama sesuai dengan peraturan perundangan- undangan yang berlaku.

5.Ketentuan Pasal 56 dihapus. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi. Ditetapkan di Banyuwangi Pada Tanggal 29 Desember 2017 BUPATI BANYUWANGI, ttd H. ABDULLAH AZWAR ANAS Diundangkan di Banyuwangi Pada Tanggal 29 Desember 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI, ttd DJADJAT SUDRADJAT Sesuai dengan aslinya a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI Asisten Administrasi Pemerintahan Ub. Kepala Bagian Hukum HAGNI NGESTI SRIREDJEKI, S.H., M.M. Pembina Tingkat I NIP. 19650828 199703 2 002 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2017 NOMOR 13 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 458-13/2017 9 LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR : 13 TAHUN 2017 TANGGAL : 29 Desember 2017 PARAMETER KLASIFIKASI MUTU AIR PARAMETER SATUAN KELAS KETERANGAN I II III IV FISIKA Temperatur ˚C Deviasi 3 Deviasi 3 Deviasi 3 Deviasi 5 Deviasi temperatur dari keadaan alamiah Residu terlarut Mg/L 1000 1000 1000 2000 Residu tersuspensi Mg/L 50 50 400 400 Bagi pengolahan air minum secara konvensional, residu tersuspensi ≤ 5000 mg/L KIMIA ORGANIK pH 6 - 9 6 - 9 6 - 9 5 - 9 Apabila secara alamiah di luar rentang tersebut, maka ditentukan berdasarkan kondisi alamiah BOD mg/L 2 3 6 12 COD mg/L 10 25 50 100 DO mg/L 6 4 3 0 Total fosfat sbg P mg/L 0,2 0,2 1 5 NO3 sebagai N mg/L 10 10 20 20 NH3-N mg/L 0,5 (-) (-) (-) Bagi perikanan, 10 kandungan ammonia bebas untuk ikan yang peka ≤ 0,02 mg/L Arsen mg/L 0,05 1 1 1 Kobalt mg/L 0,2 0,2 0,2 0,2 Barium mg/L 1 (-) (-) (-) Boron mg/L 1 1 1 1 Selenium mg/L 0,01 0,05 0,05 0,05 Kadmium mg/L 0,01 0,01 0,01 0,01 Khrom (VI) mg/L 0,05 0,05 0,05 0,01 Tembaga mg/L 0,02 0,02 0,02 0,2 Besi mg/L 0,3 (-) (-) (-) Timbal mg/L 0,03 0,03 0,03 1 Mangan mg/L 1 (-) (-) (-) Air raksa mg/L 0,001 0,002 0,002 0,005 Seng mg/L 0,05 0,05 0,05 2 Bagi pengolahan air minum secara konvensional, Zn ≤ 5 mg/L Khlorida mg/L 1 (-) (-) (-) Sianida mg/L 0,02 0,02 0,02 (-) Fluorida mg/L 0,5 1,5 1,5 (-) Nitrat sebagai N mg/L 0,06 0,06 0,06 (-) Sulfat mg/L 400 (-) (-) (-) Khlorin bebas mg/L 0,03 0,03 0,03 (-) Bagi ABAM tidak dipersyaratkan Belerang sebagai H2S mg/L 0,002 0,002 0,002 (-) 11 PARAMETER SATUAN KELAS KETERANGAN I II III IV MIKROBIOLOGI Fecal coliform jml/100 ml 100 1000 2000 2000 Bagi pengolahan air minum secara konvensional, fecal coliform ≤ 2000 jml/100 ml dan total coliform ≤ 10000 jml/100 ml Total cliform jml/100 ml 1000 5000 10000 10000 RADIOAKTIVITAS Gross – A Bq/L 0,1 0,1 0,1 0,1 Gross – B Bq/L 1 1 1 1 KIMIA ORGANIK Minyak dan lemak μg/L 1000 1000 1000 (-) Detergen sebagai MBAS μg/L 200 200 200 (-) Senyawa fenol μg/L 1 1 1 (-) Sebagai fenol μg/L BHC μg/L 210 210 210 (-) Aldrin/dieldrin μg/L 17 (-) (-) (-) Chlordane μg/L 3 (-) (-) (-) DDT μg/L 2 2 2 2 Heptachlor dan heptachlor epoxide μg/L 18 (-) (-) (-) μg/L Lindane μg/L 56 (-) (-) (-) Methoxyctor μg/L 35 (-) (-) (-) Endrin μg/L 1 4 4 (-) Toxaphan μg/L 5 (-) (-) (-) 12 Keterangan : mg = milligram μg = microgram ml = milliliter L = liter Bq = bequerel MBAS = Methylene Blue Active Substance ABAM = Air Baku untuk Air Minum Logam berat merupakan logam terlarut Nilai diatas merupakan batas maksimum, kecuali pH dan DO Bagi pH merupakan nilai rentang yang tidak boleh kurang atau lebih dari nilai yang tercantum. Arti (-) diatas menyatakan bahwa untuk kelas termasuk, parameter tersebut tidak dipersyaratkan Tanda ≤ adalah lebih kecil atau sama dengan Tanda < adalah lebih kecil BUPATI BANYUWANGI, ttd H. ABDULLAH AZWAR ANAS 13 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR I. UMUM Bahwa guna terciptanya kepastian hukum serta untuk melaksanakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-5696 Tahun 2016 tentang Pembatalan pasal 56 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengendalian Pencemaran Air, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengendalian Pencemaran Air. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1 Cukup Jelas Angka 2 Cukup Jelas Angka 3 Cukup Jelas Angka 4

Pasal 44

Ayat (1) Huruf a Cukup Jelas Huruf b Cukup Jelas Huruf c Yang dimaksud dengan pihak ketiga adalah Badan/Lembaga/Yayasan Ayat (2) Cukup Jelas Pasal II Cukup Jelas

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…