DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2019

Nomor: 2
Tahun: 2019
Ditetapkan: 16 Juli 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 162

Lembaga terkait

Ringkasan

PERATURAN INI MENGATUR TENTANG KETENTUAN UMUM; ASAS, TUJUAN DAN LINGKUP PENGATURAN; PERENCANAAN; PERLINDUNGAN PETANI; PEMBERDAYAAN PETANI; PEMBIAYAAN DAN PENDANAAN; PENGAWASAN; PERAN SERTA MASYARAKAT; SANKSI ADMINISTRATIF; DAN KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Kabupaten Banyuwangi mempunyai kawasan pertanian yang luas dan sumber daya petani yang handal, produk pertanian yang melimpah yang menjadi sumber penghasilan sebagian besar masyarakat Banyuwangi;
c.bahwa untuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan pasal 8 ayat (6) Undang-Undang No. 19 tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa-Timur, Djawa-Tengah, Djawa-Barat dan Dalam Daerah Istimewa Djogjakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 1 2
4.Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
6.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
7.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
8.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
9.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
10.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
11.Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
13.Undang–Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433); 3
14.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
16.Undang–Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2017);
18.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
19.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 33/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pemberdayaan P3A/GP3A/ IP3A;
20.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 79/ OT.140/12/2012 tentang Pedoman Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air ;
21.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 /M – DAG/ PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
23.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/SM.200/1/ 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian;
24.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Penyuluhan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 22); 4
25.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 52). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI dan BUPATI BANYUWANGI MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
4.Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu Petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim.
5.Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk melaksanakan Usaha Tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian, konsulidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan Kelembagaan Petani.
6.Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan/atau peternakan.
7.Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja dan manajemen untuk menghasilkan Komoditas Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
8.Komoditas Pertanian adalah hasil dari usaha tani yang dapat diperdagangkan, disimpan dan/atau dipertukarkan.
9.Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang Pertanian, mulai dari sarana produksi, produksi/budi daya, penanganan pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil, dan/atau jasa penunjang. 5
10.Pelaku Usaha adalah setiap orang yang melakukan usaha sarana produksi Pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil Pertanian, serta jasa penunjang Pertanian yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
11.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
12.Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk Petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan Petani.
13.Kelompok Tani adalah kumpulan Petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
14.Gabungan Kelompok Tani adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
15.Asosiasi Komoditas Pertanian adalah kumpulan dari Petani, Kelompok Tani, dan/atau Gabungan Kelompok Tani untuk memperjuangkan kepentingan Petani.
16.Himpunan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut HIPPA adalah Kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah layanan/petak tersier atau desa yang dibentuk secara demokratis oleh petani pemakai air termasuk lembaga lokal pengelola irigasi di wilayah Kabupaten Banyuwangi.
17.Gabungan Himpunan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut GHIPPA adalah beberapa kelembagaan HIPPA yang bersepakat bekerjasama memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder atau satu daerah irigasi diwilayah Kabupaten Banyuwangi.
18.Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat P3A adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah layanan/petak tersier atau desa yang dibentuk secara demokratis oleh petani pemakai air termasuk lembaga lokal pengelola irigasi.
19.Gabungan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat GPPA adalah gabungan beberapa kelembagaan P3A yang bersepakat bekerjasama memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder atau satu daerah irigasi.
20.Komisi Irigasi Kabupaten adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil Pemerintah Kabupaten, wakil perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi dan wakil pengguna jaringan irigasi pada Kabupaten.
21.Kelembagaan Ekonomi Petani adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan usaha tani yang dibentuk oleh, dari dan untuk Petani, guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
22.Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal untuk memfasilitasi serta membantu Petani dalam melakukan Usaha Tani.
23.Asuransi Pertanian adalah perjanjian antara Petani dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungan risiko usaha tani. 6
24.Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil menengah dan usaha besar diserta dengan pembinaan dan pengembangan oleh usaha usaha menengah dan usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
25.Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
26.Toko Modern adalah toko dengan pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran berbentuk Minimarket, Supermarket, Departemen Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
27.Plasma Nutfah adalah substansi pembawa sifat keturunan yang dapat berupa organ utuh atau bagian dari tumbuhan atau hewan serta jasad renik.
28.Dinas yang ditunjuk adalah institusi lembaga yang berupa Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menjadi pelaksana teknis suatu urusan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan petani.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN LINGKUP PENGATURAN

Pasal 2

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani berasaskan pada:

a.kedaulatan;
b.kemandirian;
c.kebermanfaatan;
d.kebersamaan;
e.keterpaduan;
f.keterbukaan;
g.efisiensi-berkeadilan; dan
h.keberlanjutan.

Pasal 3

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani bertujuan untuk:

a.mewujudkan kedaulatan dan kemandirian Petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kehidupan yang lebih baik;
b.menyediakan prasarana dan sarana Pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan Usaha Tani;
c.memberikan kepastian Usaha Tani;
d.melindungi Petani dari fluktuasi harga, praktik ekonomi biaya tinggi dan gagal panen;
e.melindungi petani dari praktek perdagangan tidak sehat;
f.meningkatkan kemampuan dan kapasitas Petani serta Kelembagaan Petani dalam menjalankan Usaha Tani yang produktif, maju, modern berkelanjutan; dan
g.menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan Pertanian yang melayani kepentingan Usaha Tani. 7

Pasal 4

Lingkup pengaturan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani meliputi:

a.perencanaan;
b.perlindungan petani;
c.pemberdayaan petani;
d.pembiayaan dan pendanaan;
e.pengawasan; dan
f.peran serta masyarakat.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 5

(1)Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan dan akuntabel.
(2)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan berdasarkan pada:
1. a.daya dukung sumber daya alam dan lingkungan;
2. b.rencana tata ruang wilayah;
3. c.perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
4. d.tingkat pertumbuhan ekonomi;
5. e.jumlah Petani;
6. f.kebutuhan prasarana dan sarana; dan
7. g.kelayakan teknis dan ekonomis serta kesesuaian dengan kelembagaan dan budaya setempat.
(3)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang integral dari:
1. a.rencana pembangunan nasional;
2. b.rencana pembangunan daerah;
3. c.rencana pembangunan Pertanian;
4. d.rencana anggaran pendapatan dan belanja negara; dan
5. e.rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 6

(1)Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani disusun oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan Petani, Badan Usaha, mitra Pemerintah, akademisi dan pelaku pasar.
(2)Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pemerintah Daerah menjadi rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang.
(3)Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani provinsi menjadi pedoman untuk menyusun perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani tingkat kabupaten. 8

Pasal 7

(1)Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling sedikit memuat Strategi Perlindungan Petani dan Strategi Pemberdayaan Petani.
(2)Strategi Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.prasarana Pertanian dan Sarana Produksi Pertanian;
2. b.kepastian usaha;
3. c.penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
4. d.menghapus praktek perdagangan yang tidak sehat;
5. e.perlindungan komoditas unggulan strategis dan plasma nutfah;
6. f.ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa;
7. g.sistem peringatan dini, penanganan dampak perubahan iklim dan bencana alam;
8. h.asuransi pertanian;
9. i.bantuan pembiayaan dan fasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual; dan
10. j.kepastian lahan , inventarisasi dan jaminan ketersediaan air sesuai dengan rencana tata tanam.
(3)strategi pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.penelitian dan pengembangan;
2. b.pendidikan dan pelatihan;
3. c.penyuluhan dan pendampingan;
4. d.sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian;
5. e.konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian;
6. f.penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan;
7. g.kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi;
8. h.penguatan kelembagaan petani; dan
9. i.pengelolaan dan pemeliharaan jaringan irigasi.
(4)Kebijakan strategi perlindungan petani dan strategi pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas dan tujuan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan kemampuan keuangan daerah.

BAB IV

PERLINDUNGAN PETANI

Pasal 8

(1)Perlindungan Petani dilakukan melalui strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
(2)Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) diberikan kepada:
1. a.petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan usaha tani dan menggarap paling luas 2 (dua) hektare.
2. b.petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada lahan paling luas 2 (dua) hektare; dan/atau
3. c.petani hortikultura, pekebun atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 9

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah berkewajiban mengutamakan produksi Pertanian daerah untuk memenuhi kebutuhan pangan daerah.
(2)Pemerintah Daerah melaksanakan Integrasi dan koordinasi informasi daya serap pasar dan stok produksi hasil pertanian daerah sebagai basis data dari semua pemangku kepentingan.

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan dan/atau mengelola prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a.
(2)Penyediaan Prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk peningkatan produktifitas dan pengembangan komoditas unggulan strategis antara lain meliputi:
1. a.jalan Usaha Tani, jalan produksi dan jalan desa;
2. b.dam, jaringan irigasi, embung dan Sumber Air Bawah Tanah;
3. c.jaringan listrik, pergudangan dan pasar; dan
4. d.Pelabuhan.
(3)Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan/atau badan usaha dalam memenuhi Prasarana pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
(4)Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks162PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 2013