DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2021

Nomor: 5
Tahun: 2021
Ditetapkan: 30 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Pasal 4 huruf c dan huruf e diubah; 2. Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni pasal 8A;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa agar dapat memenuhi peran dan tanggungjawab dalam penyediaan pelayanan akses air minum yang layak kepada masyarakat, perlu dilakukan upaya-upaya untuk mendorong peningkatan kinerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi;
c.bahwa seiring dengan adanya perubahan komposisi kepemilikan saham Pemerintah Daerah pada PT. Merdeka Copper Gold Tbk., perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 20 14 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor Nomor 10 Tahun 2018; 1 Dlpindai dc ngan ComScanner Mengingat : 2
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Oaerah Kepada Pihak Ketiga.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Oasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Serita Negara Republik lndonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik l ndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah d iubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lernbaran Negara RepubHk Indonesia Tahun 20 19 Nomor 183, Tambahan Lem baran Negara Republik Indonesia Nornor 6398); Oipindai dcngan CamSconner II, ll11tl11ng ll11d 1111g N11111111 ~' I 1'11111111 ~1111 ·1 1,•11 1111q~ 1'1•11111 111111111111 l >11t, 11tl 1 (I 1·1111111111 11 N1 •w 11 11 l~1•p 11l ,ll lt l11d111w 11l11 l,d11111 ~1111 ·1 NtltllCII ~l.l I, l'1111tl1,tl11111 I 1•1111 11111111 fl, 1:11111 I,', p11 l1lll1 111111111, 11111 No111111 !1!,HII) , 1wl111111111111t1111 fl' l1d 1 il l11l 11d 1 l11•1,,•11q ,11 lu d l, 1,•1111•1,J, 1h-11g11 11 l J11tl11tlH l l 11d1111Jl N11 111111 'I 'I 1tl1 1111 ~1111 ' 1 11·11111111~ l 1 t·111h11h111\ "1•1h1 11 J\11111 1111111111,: I l11d11111: N11111111 '/ I 'I 11 111111 '.ill I ·I lt'l\11\ltg l 'c•111t·1 l1111 tl 1111, I lltl'lldt (l.1•111!,111 11 11 r,,.HIIIII 11,·,11tl,lll• lntlo11<':li11 '1'11111111 ~10 I !, N1111101 :,11, '1'11111 l 11tl11111 li1· 1,d11111111 u, ,:11111 l\qH il ilik l 11d11111•i1l11 N11111m !1/1'/tJ) ; 7 . llndn11g U11tl11111~ Nt11110t I '/ '1'11111111 :10111 1, ·11 111111: ! l11111l w1 I l11 y11 /\ir (Lt·111h1111111 Ncl:11111 l~c•p1 1hli11 l111 l11111•1tl11 '1'11 111111 '.)() l'I rl11111 1J1 t <)O, '1'1111tl11 d H111 Lc·11tl 11111111 Nc·1:11111 lfrp1tl1III< l11tl111w1tl11 f/1111101 5(,7'1);
8.l'<'l'lllllf'II II l 1 1·nwrl11 t1tl1 N11111111· I '.). I '1'1 tl 111 11 ).()I !, 11·11111111: Pt't1Awml1111111 S1111ill<'r 1)11 y 11 /\it (l,1·11tl11111111 Nc·v,11111 /fr p11l1l il{ lnclo11t·11l11 '1'11h111 1 ~Wl:1 Nn11H11' :\•1•1, '1'1 11111111111111 l.<·111111 11 ,111 l~1•puhlik l 11clot 1t·~i 11 Nt"gm11 h:q111hlil< lt11l111w:1i11 No11u11 !,HO I ), 9 . Pt'rn l111·11 11 fl<'nwrl11 t11 h No11ltll' I :..!'.). '1'11111111 '.).()I !, t,·11111111~ Sh1c111 P<•nyNl i11nn Air Mi1111 111 (L<·tn lmrnn Nc•g11rn lfr ptt hlil< l11<lorll':ti:1 Tnhun 20 15 Nomor :l·IS, '1'11111h11 h1111 l,1•111hnrn11 Nq~111 11 lfrp11l>ltl< lndont'sin Nontor !5802):
10.t 1 crn 111rnn 1'{•111eri 111111t Nontor 12 T11 h u 11 2017 1,·11 11111g Pcm hi 111111 11 cln n Jl<'ni:nwm11111 Pc·11y<·lt·1 1m:n n11111 Pc•11wri II III lt11n Dnernh {Lcmhnrnn Nq:tnrn l~<'pt thlik lt1t lo111•11i11 T11hun :,WI '/ Nomor 73, Tnmbnhnn l,1•111h11rnn Nc·gnr·11 Ht·pu hlik l nclu1w:1i:i Nomor 60·1I );
11.Pc·rnturnn Pt•mcrinlnh Nonu,r S·I Tnltun 20 17 t1·11t11 11g Bnclun Usnhn Milik Dncrnh (l,<•111lmrn11 N<'gnrn l~ep u bllk l11clorw 1-1in Tnhu n ?.0 17 Nomor 305, Tn 111 hnhrrn Lc•mhnrn n Ncr,nrn lkpu hli k l ndoncsin Nomor 6173);
12.Pcroturnn Pcnlt'ri 111nh Nomor 12 Tnhu n 20 19 tc 111 n111~ Pc 11gcloln1m Kcunngnn Dncrnh {Lcmhnmn N,·gnrn lkpublik lndoncsin Tn h un 20 19 Nornor •12, Tnn1 bn h n11 Lc m lmrn11 Nqio m Rcpu hlik lndoncsin Nomor C>:122): Oipindal denga n CamScanner 4
13.l'crnturnn Prc1-1idcn Nomor 87 Tahun 2014 ten tan g Peraturan Pelnksannnn Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pcrnhcntulmn Pcraturan Pcrundang-Undangan (Lembaran Negara Repuhlik l ndon c1-1ia Tah un 2014 Nomor 199);
14.Pcrnluron Mcn tcri Dalam Ncgcr i Nomor 52 Tahun 2012 tenta.ng PcclomRn Pcngclolaan lnvestasi Pemerintah Daerah (Serita Negara Rcpu blik Indonesia Tahu n 2012 Nomor 754);
15.Pcraturon Mcntcri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 20 15 tentang Pcmbcntukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagrumana telah diubah dengan Peraturan Men Leri Dalam Negeri Nomor 120 Tah un 2018 (Bcrita Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16.Peraturan Men teri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27 /PRT/M/20 16 tentan g Penyel enggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1154);
17.Pcra t uran Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Serita Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178 I};
18.Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangj Nomor 2 Tahun 201 8 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi (Lcm baran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018 Nomor 2) ;
19.Peratu ran Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 20 14 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahu n 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 20 18 Nomor 10). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI Dan BUPATI BANYUWANGI Dipindai dengan CamScanner MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANO PERUBAHAN I<EDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 6 TAH UN 2014 TENTANO PENYERTMN MODAL DAERAH KEPADA PIHAK KETIGA. Beberapa ketcntuan dalam Peraturan Dacrah Kabupaten Bany uwangi Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah Kcpada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peratu ran Daerah Ka bu paten Banyuwangi Nomor l 0 Tahun 2018 tenlang Perubahan Alas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah I<epada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018 Nomor 10) diubah sebagai berikut:

Pasal 1

l.Ketentuan Pasal 4 huruf c dan huruf e diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

lnvestasi permanen diberikan kepada:

a.PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. sebesar Rp.67.509.029.250,00 (enam puluh t ujuh milyar lima ratus sembilan juta dua puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah);
b.PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur sebesar Rp.8.000.900.000,00 (delapan milyar sembilan ratus ribu rupiah);
c.PT. Merdeka Copper Gold Tbk sebesar Rp.19.465.000.000,00 (sembilan belas milyar empat ratus enarn puluh lima juta rupiah) ; Dipindai dengan CamScanner 5
d.PT. Pelayaran Banyuwangi Sejati sebesar Rp.288.000.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah);
e.Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi sebesar Rp.200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah), berupa proyeksi penyediaan anggaran penyertaan modal yang dapat berasal dari APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
1. 2.Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan l (satu) pasal, yakni pasal 8A sehingga berbunyi sebagai betikut:

Pasal 8A

Penyertaan modal daerah dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan daerah. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi. Diundangkan di Banyuwangi Pada tanggal 30 Desember 202 l SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI 'ITO MUJIONO Ditetapkan di Bany uwangi Pada tanggal 30 Desember 202 1 BUPATI BANYUWANGI, TIO IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGJ TAHUN 2021 NOMOR 5 Dipindai dengan CamSc anner 6 I PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWAllGf NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEfl BANYUWANGI NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PEI./YERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PIHAK KETIGA I. PENJELASAN UMUM Bahwa secara konstitusional berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD HRJ Tahun 1945 disebutkan bahwa "bumi, air dan kekayaan yang terkandung di daJamnya dikuasa.i oleh negara dan dipergunakan sebesar-besamya bagi kemakmuran rakyat'". Berdasarkan haJ tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagai representasi pemerintah pusat di daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom, senantiasa berusaha untuk meningkatkan pelayanan penyediaan air rnjnum kepada masyarakat, salah 1 (satu) nya dengan mengikuti program hibah air minurn perkotaan dan program hibah air minum berbasis kinerja. Guna kepastian hukurn serta memenuhi salah l (satu) syarat dalam penerimaan program hibah tersebut, perlu dilakukan perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga. Selain itu perubahan kedua atas peraturan daerah a quo diperlukan guna mengakornodir perubahan komposisi kepernilikan saharn Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi pada PT. Merdeka Copper Gold TBK yang terjadi akibat penjualan sebagian kepemilikan saharn Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi tersebut untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 4

Huruf a Cukup Jelas Huruf b 1 Dipindai dengan CamScanner Cukup Jelas Huruf c Seiring dengan aksi korporasi yang dilakukan perusahaan sampai dengan tahun 2020, komposisi kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Banymvangi pada PT Merdeka Copper Gold Tbk adalah sebesar 5,23%, yang terdiri dari 1.145.000.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp20,00 (dua puluh rupiah) per lembar saham atau sejumlah Rp22.900.000.000,00 (dua puluh dua milyar sembilan ra tus juta rupiah) Setelah proses penjualan saham pada tahun 2020, proporsi kepemilikan saham milik Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menjadi sebesar 4,44%, yang terdiri dari 973.250.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp20,00 (dua puluh rupiah) per 1embar saham atau sejumlah Rp 19.465.000.000,00 (sernbilan belas milyar empat ratus enam puluh limajuta rupiah). Huruf d Cukup Jelas Huruf e Cukup Jelas

Pasal 8A

Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 2 Dipindai dengan CamSc anner

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…