DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2022

Nomor: 6
Tahun: 2022
Ditetapkan: 28 November 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok pada Peraturan ini memuat tentang Ketentuan angka 4 Pasal 1 diubah, Ketentuan ayat (1) Pasal 6 diubah, Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal, Ketentuan ayat (2) Pasal 7 diubah, dan diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 7 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) Pasal, Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 8 disisipkan 1 (satu) ayat, Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal, Ketentuan ayat (1) Pasal 10 diubah dan setelah ayat (2) Pasal 10 disisipkan 1 (satu) ayat baru, yakni ayat (2a), Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 2 (dua) Pasal baru, yakni Pasal 10A dan Pasal 10B, Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 16 disisipkan 3 (tiga) ayat baru yaitu ayat (2a), ayat (2b), Ketentuan Pasal 17 diubah, Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) pasal baru, Ketentuan Pasal 18 diubah, Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 2 (dua) Pasal baru, Ketentuan ayat (1) Pasal 19 diubah, Ketentuan Pasal 21 diubah, Ketentuan Pasal 22 diubah, Diantara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) pasal.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perkembangan keadaan menunjukkan bahwa volume sampah di Kabupaten Banyuwangi terus mengalami peningatan, sehingga perlu dilakukan pengelolaan sampah secara proposional efektif dan efisien;
c.bahwa terkait dengan perkembangan peraturan perundang- undangan tentang optimalisasi pengelolaan kebijakan sampah, Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga perlu ditinjau kembali;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950 Nomor 41),sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 2
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
4.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 188 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5347);
11.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199); 3
12.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 223);
13.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan;
14.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2011 Nomor 933);
15.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.75/MENLHK/SETEN/KUM.1/10/2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen (Berita Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2019 Nomor 1545);
18.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah Regional Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 Nomor 4 Tahun 2010 Seri E);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 Nomor 3/E);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 Nomor 1). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI dan BUPATI BANYUWANGI 4 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH BANYUWANGI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 Nomor 1) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan angka 4 Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
3.Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
4.Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dibidang lingkungan hidup
5.Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
6.Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
7.Sampah Rumah Tangga adalah sampah berasal dari kegiatan sehari–hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
8.Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.
9.Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
10.Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
11.Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
12.Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat penampungan sampah sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, tempat pengolahan sampah terpadu dan/atau TPA.
13.Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang skala kawasan. 5
14.Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
15.Transfer Depo adalah tempat transit sampah dari gerobag kedalam truk sampah untuk diangkut ke TPA.
16.Transfer station adalah tempat pemilahan lanjutan, perajangan, pengepakan dan transit sampah dari gerobag ke dalam truk untuk diangkut ke TPA.
17.Pengurangan sampah adalah upaya yang meliputi kegiatan membatasi, mengguna ulang dan mendaur-ulang sampah.
18.Penanganan sampah adalah kegiatan yang meiliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir.
19.Pemilahan sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai jenis, jumlah dan/atau sifat sampah.
20.Pengumpulan sampah adalah kegiatan pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R(reduce, reuse, recycle).
21.Pengangkutan sampah adalah kegiatan membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sementara menuju ke Tempat Pemrosesan Akhir.
22.Pengolahan sampah adalah kegiatan untuk mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah agar dapat diproses lebih lanjut, dimanfaatkan, atau dikembalikan ke media lingkungan secara aman.
23.Penyedia Jasa Pelayanan Pengelolaan Sampah adalah orang yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah.
24.Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam;
25.Pengelola Kawasan adalah orang atau kelompok dan/atau badan hukum yang mengelola suatu aktivitas pada daerah/ kawasan fungsional tertentu;
26.Izin pelayanan pengelolaan sampah adalah izin yang diberikan untuk kegiatan pengelolaan sampah.
27.Sistem Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar. 6
2.Ketentuan ayat (1) Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah menyusun rencana pengurangan dan penanganan sampah yang dituangkan dalam Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga, Sampah Sejenis Rumah Tangga dan Dokumen Rencana Induk Persampahan, serta dalam rencana kerja tahunan Dinas.
(2)Rencana pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
1. a.menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
2. b.target penyediaan sarana dan prasarana pengurangan dan penanganan sampah mulai dari sumber sampah sampai dengan TPA;
3. c.pola pengembangan kerjasama daerah, kemitraan, dan partisipasi masyarakat;
4. d.kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat;
5. e.rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dalam memenuhi kebutuhan mengguna ulang, mendaur, dan penanganan akhir sampah;
6. f.rencana Sosialisasi Pengelolaan Sampah yang Berwawasan lingkungan.
  1. 3.Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

(1)Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan berupa stimulan dan/atau sarana pengolahan sampah yang diselenggarakan oleh Masyarakat sesuai kebutuhan.
(2)Kebutuhan penyediaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d berasal dari: 1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);dan 2) Sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Sumber pembiayaan lain yang dimaksud pada ayat (2) dapat berupa: 1) retribusi; 2) hibah; 3) pinjaman; dan/atau 4) investasi badan usaha.
(4)Pembiayaan kegiatan pengolahan sampah yang dilaksanakan oleh masyarakat menjadi tanggungjawab masyarakat.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dalam Peraturan Kepala Daerah. 7

4.Ketentuan ayat (2) Pasal 7 diubah, dan diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 7 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi kegiatan:
1. a.pembatasan timbulan sampah;
2. b.pendauran ulang sampah;
3. c.pemanfaatan kembali sampah; dan/atau
4. d.pengurangan penggunaan benda - benda yang berpotensi menjadi sampah.
(2)Pemerintah daerah wajib melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
1. a.memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
2. b.memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan;
3. c.memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang;
4. d.memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang; dan
5. e.memfasilitasi pembentukan Bank Sampah.
(2a)Kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan oleh penghasil sampah meliputi:
1. a.pengomposan sampah basah; dan/atau
2. b.pelaksanaan daur ulang meliputi kertas, plastik dan sejenisnya atau material dan sejenisnya.
(3)Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
(4)Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (2a), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

5.Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 7A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

(1)Dalam rangka pelaksanaan pembatasan timbulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pemerintah Daerah berwenang untuk menetapkan kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik.
(2)Ketentuan lebih lanjut terkait dengan kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah. 8

6.Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 8 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:
1. a.pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah;
2. b.pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu;
3. c.pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir;
4. d.pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah; dan/atau
5. e.pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya kemedia lingkungan secara aman.
(2)Pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah yang terdiri atas:
1. a.sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
2. b.sampah yang mudah terurai;
3. c.sampah yang dapat digunakan kembali;
4. d.sampah yang dapat didaur ulang; dan
5. e.sampah lainnya.
(2a)Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pemilahan sampah wajib menyediakan sarana pemilahan sampah skala kawasan dengan memperhatikan jenis, karakteristik, dan timbulan sampah.
(3)Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a antara lain kemasan obat serangga, kemasan oli, kemasan obat-obatan, obat-obatan kadaluarsa, peralatan listrik, dan peralatan elektronik rumah tangga.
(4)Sampah yang mudah terurai sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf b antara lain sampah yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan/atau bagian-bagiannya yang dapat terurai oleh makhluk hidup lainnya dan/atau mikroorganisme seperti sampah makanan dan serasah.
(5)Sampah yang dapat digunakan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan sampah yang dapat dimanfaatkan kembali tanpa melalui proses pengolahan antara lain kertas kardus, botol minuman, dan kaleng. 9
(6)Sampah yang dapat didaur ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan sampah yang dapat dimanfaatkan kembali setelah melalui proses pengolahan antara lain sisa kain, plastik, kertas, dan kaca.
(7)Sampah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan residu.
(8)Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

7.Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 8A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

(1)Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan sampah wajib menyediakan fasilitas penunjang penanganan sampah, seperti pewadahan sampah yang terpilah, alat angkut yang memadai serta TPS atau TPST skala kawasan.
(2)Persyaratan fasilitas penanganan sampah skala kawasan didasarkan pada:
1. a.volume sampah;
2. b.jenis sampah dan sifat sampah;
3. c.penempatan;
4. d.jadwal pengumpulan; dan
5. e.jenis sarana pengumpulan dan pengangkutan; dan
(3)Penyediaan fasilitas penunjang penanganan sampah skala kawasan wajib memenuhi kriteria, standar, prosedur, dan norma yang berlaku.

8.Ketentuan ayat (1) Pasal 10 diubah dan setelah ayat (2) Pasal 10 disisipkan 1 (satu) ayat baru, yakni ayat (2a), sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan cara:
1. a.sampah rumah tangga ke TPS/TPST menjadi tanggung jawab masyarakat atau lembaga yang dibentuk oleh masyarakat atau RT/RW;
2. b.sampah dari TPS/TPST ke TPA, menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah atau lembaga pengelola sampah swasta;
3. c.sampah kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri dan kawasan khusus, dari sumber sampah sampai ke TPS/TPST dan/atau TPA, menjadi tanggung jawab pengelola kawasan; 10
4. d.sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dari sumber sampah ke TPS/TPST, menjadi tanggung jawab pengelola; dan
5. e.besarnya biaya pengangkutan sampah dari sumber sampah ke TPS diputuskan oleh pengelola masing-masing lingkungan.
(2)Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan penyedia jasa pelayanan sampah.
(2a)Penyelenggaraan pengangkutan dan penyediaan alat angkut dalam rangka pelaksanaan pengangkutan sampah oleh lembaga penyedia jasa layanan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) wajib memenuhi ketentuan:
1. a.memiliki jadwal dan rute pengangkutan;
2. b.mencegah tercecernya air lindi;
3. c.memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan lingkungan, kenyamanan dan kebersihan;
4. d.menaati ketentuan kewajiban, larangan dan persyaratan lainnya yang tercantum dalam izin usaha pengelolaan sampah; dan
5. e.menaati ketentuan kewajiban,larangan dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
  1. 9.Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 2 (dua) Pasal baru, yakni Pasal 10A dan Pasal 10B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

(1)Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(1)huruf d meliputi kegiatan:
1. a.pemadatan;
2. b.pengomposan;
3. c.daur ulang materi; dan/atau
4. d.daur ulang energi.
(2)Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penggunaan atau pemanfaatan teknologi ramah lingkungan.
(3)Sampah yang tidak dapat diolah melalui kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
(4)Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
1. a.setiap orang pada sumbernya;
2. b.pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
3. c.Pemerintah Daerah.
(5)Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pengolahan sampah skala kawasan yang berupa TPS 3R (reduce, reuse, recycle). 11
(6)Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas pengolahan sampah pada wilayah permukiman berupa:
1. a.TPS;
2. b.TPST;
3. c.Transfer depo;
4. d.Transfer station; dan/atau
5. e.TPA.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan fasilitas pengelolaan sampah pada wilayah pemukiman sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 10B

(1)Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e dilakukan dengan menggunakan:
1. a.metode lahan urug terkendali;
2. b.metode lahan urug saniter; dan/atau
3. c.teknologi ramah lingkungan.
(2)Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

10.Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 16 disisipkan 3 (tiga) ayat baru yaitu ayat (2a), ayat (2b), dan ayat (2c) sehingga Pasal 16 berbunyi:

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2022

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 6

Pasal 6A

Pasal 7

Pasal 7A

Pasal 8

Pasal 8A

Pasal 10

Pasal 10A

Pasal 10B

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 6

Pasal 6A

Pasal 7

Pasal 7A

Pasal 8

Pasal 8A

Pasal 10

Pasal 10A

Pasal 10B

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2013