DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2025

Nomor: 6
Tahun: 2025
Ditetapkan: 19 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 48

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pembinaan ideologi pancasila yang mencakup prinsip, tujuan dan ruang lingkup, penyelenggaraan PIP, penyusunan pedoman pelaksanaan dan muatan materi PIP, partisipasi masyarakat, pembinaan dan pengawasan, serta kerjasama.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila perlu dilakukan pembinaan ideologi Pancasila secara terencana, sistematis dan massif kepada masyarakat;
c.bahwa pembinaan ideologi Pancasila merupakan salah satu urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan daerah sesuai ketentuan dalam Pasal 25 Undang‑Undang Nomor 23 Tahun 2014, perlu penegasan kewenangan daerah dalam menyelenggarakan pembinaan ideologi Pancasila;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang pembinaan Ideologi Pancasila; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan- Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 tahun 1965 Nomor 19 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 1 Dokumen ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) 2
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tetang Penguatan Pendidikan Karakter, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
8.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tetang Hari lahir Pancasila;
9.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan.
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060); Dokumen ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) 3
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI dan BUPATI BANYUWANGI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah daerah Kabupaten Banyuwangi.
2.Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah DPRD Kabupaten Banyuwangi.
5.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Pemerintah Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Dokumen ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) 4
8.Masyarakat adalah perorangan, perkumpulan, kelompok, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial politik, organisasi Pemuda dan/atau organisasi yang berbadan hukum maupun non badan hukum.
9.Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
10.Pembinaan Ideologi Pancasila yang selanjutnya disingkat PIP adalah segala kegiatan yang dilakukan secara terencana, sistematis, dan terpadu yang bertujuan untuk melaksanakan, menanamkan, dan menjaga nilai Pancasila agar dapat ditegakkan dan diterapkan oleh seluruh elemen bangsa di segala bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
11.Pendidikan Formal adalah pendidikan yang diselenggarakan di sekolah- sekolah dan mempunyai jenjang pendidikan yang terdaftar resmi, mulai dari pendidikan dasar, dan pendidikan menengah atau sederajat.
12.Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
13.Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar mandiri yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab.
14.Partisipasi Masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
15.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.

BAB II

PRINSIP, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Prinsip utama penyelenggaraan PIP yaitu:

a.demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, budaya, adat-istiadat atau kearifan lokal, bhinneka tunggal ika, dan gotong royong;
b.sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan yang berlangsung sepanjang hayat sesuai perkembangan kemajuan pembangunan masa kini dan yang akan datang; dan
c.sinergi, integrasi, kolaborasi, dan keterpaduan antara pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal. Dokumen ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) 5

Pasal 3

Penyelenggaraan PIP bertujuan untuk:

a.meningkatkan dan mengembangkan penjiwaan tentang nilai Pancasila dan membentuk karakter kebangsaan yang menjadi landasan teraktualisasinya Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
b.menanamkan Pancasila dalam kehidupan berkewargaan;
c.meningkatkan kesadaran berkonstitusi yang berpegang pada Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
d.memiliki kesadaran dan semangat persatuan dalam kebhinekaan;
e.mewujudkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
f.mewujudkan kerukunan, ketentraman dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mencakup:

a.penyelenggaraan PIP;
b.penyusunan pedoman pelaksanaan dan muatan materi PIP;
c.partisipasi masyarakat;
d.pembinaan dan pengawasan;
e.kerja sama; dan
f.pembiayaan.

BAB III

PENYELENGGARAAN PIP

Pasal 5

Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam menyelenggarakan PIP di daerah.

Pasal 6

(1)Penyelenggaraan PIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
1. a.Kesatuan Bangsa dan Politik;
2. b.Pendidikan dan Kebudayaan;
3. c.Pemuda dan Olah raga;
4. d.Sekretariat DPRD
5. e.Informasi dan Komunikasi;
6. f.Sumber Daya Manusia; dan
7. g.Pendidikan dan Pelatihan. Dokumen ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) 6
(2)Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah lain dapat menyelenggarakan PIP sesuai dengan tugas fungsinya.
(3)Penyelenggaraan kegiatan PIP oleh Pemerintah daerah melibatkan Perguruan Tinggi.
(4)Perangkat Daerah melaksanakan kegiatan PIP bekerjasama dengan perguruan tinggi.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan PIP sebagaimana dalam Pasal 6 dapat melibatkan:
1. a.Pimpinan Daerah;
2. b.anggota DPRD;
3. c.lembaga pendidikan formal dan nonformal;
4. d.perguruan tinggi;
5. e.Pemerintah Desa;
6. f.instansi dan/atau lembaga vertikal pemerintah;
7. g.organisasi kemasyarakatan
(2)Pelibatan pihak dalam penyelenggaraan PIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Pelaksanaan kegiatan atau program penyelenggaraan PIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 8

Penyelenggaraan PIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditujukan kepada:

a.siswa dan mahasiswa;
b.anggota organisasi politik;
c.anggota organisasi profesi;
d.anggota organisasi kemasyarakatan;
e.lembaga nirlaba;
f.aparatur sipil negara;
g.pendidik dan tenaga kependidikan;
h.tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat;
i.pengurus dan anggota badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum; dan
j.masyarakat atau kelompok lainnya.

Pasal 9

PIP diselenggarakan melalui:

a.pendidikan;
b.sosialisasi; dan
c.pelatihan. Dokumen ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) 7

Pasal 10

Penyelenggaraan PIP melalui pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a dilaksanakan melalui:

a.pendidikan formal;
b.pendidikan non formal; dan
c.pendidikan informal.

Isi peraturan

Teks48PDFHirarki

Memuat teks peraturan…