DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2024

Nomor: 7
Tahun: 2024
Ditetapkan: 28 Agustus 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 50

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur mengenai penanggulangan penyakit menular yang mencakup : hak kewajiban dan wewenang; kelompok dan jenis penyakit menular; penyakit, potensi wabah, KLB, KKMMD; penyelenggaraan penanggulangan penyakit menular; sumber daya; pembatasan kegiatan kemasyarakatan; pembinaaan dan pengawasan; larangan dan sanksi administratif.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, salah satu agenda kegiatan yang harus dilakukan adalah penanggulangan penyakit menular sesuai kewenangan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Penyakit Menular. Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perihal Pemerintahan Daerah;

2.Undang -Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah -Daer ah Kabupaten dan Lingkungan Prop insi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Su rabaya Dengan Mengubah Undang -Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah -Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
3.Undang -Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); ~ 1 ~ 1 Dokumen ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) ~ 2 ~
4.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembagaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tantang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2020 Normor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
8.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan 4 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
9.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845); Dokumen ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) ~ 3 ~
10.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887)
12.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
13.Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
14.Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
15.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113);
16.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
18.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Sistem Kesehatan Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 55);
19.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Penanggulangan HIV Dan AIDS (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 8 Seri D, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 87); Dokumen ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) ~ 4 ~
20.Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 Nomor 2). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI dan BUPATI BANYUWANGI MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelanggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Kepala Daerah adalah Bupati Banyuwangi.
5.Penanggulangan Penyakit Menular adalah upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif yang ditujukan untuk menurunkan dan menghilangkan angka kesakitan, kecacatan, dan kematian, membatasi penularan, serta penyebaran penyakit agar tidak meluas antardaerah maupun antarnegara serta berpotensi menimbulkan kejadian luas biasa/wabah.
6.Penyakit adalah suatu kondisi patologis berupa kelainan fungsi dan/atau morfologi suatu organ dan/atau jaringan tubuh manusia, termasuk kelainan biokimia yang akan menimbulkan gangguan fungsi.
7.Penyakit Menular adalah penyakit yang dapat menular ke manusia yang disebabkan oleh agen biologi, antara lain virus, bakteri, jamur, dan parasit.
8.Wabah Penyakit Menular yang selanjutnya disebut Wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan Daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.
9.Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu Daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah.
10.Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Yang Meresahkan Dunia yang selanjutnya disebut KKMMD adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang Dokumen ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) ~ 5 ~ disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara.
11.Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, paliatif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
12.Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, menyeluruh, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan.
13.Upaya Kesehatan Promotif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pembelajaran dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat agar mereka dapat menolong dirinya sendiri, serta mengembangkan kegiatan yang bersumber daya masyarakat, sesuai sosial budaya setempat dan didukung oleh kebijakan publik yang berwawasan kesehatan.
14.Upaya Kesehatan Kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.
15.Karantina adalah pembatasan kegiatan dan/atau pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang - undangan meskipun belum menunjukkan gejala apapun atau sedang berada dalam masa inkubasi, dan/atau pemisahan peti kemas, alat angkut, atau barang apapun yang diduga terkontaminasi dari orang dan/atau barang yang mengandung penyebab penyakit atau sumber bahan kontaminasi lain untuk mencegah kemungkinan penyebaran ke orang dan/atau Barang di sekitarnya.
16.Isolasi adalah pemisahan orang sakit dari orang sehat yang dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan.
17.Setiap Orang adalah orang perorangan atau badan, baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum.
18.Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan, dan/atau pihak lainnya.

Pasal 2

(1)Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam melaksanakan penanggulangan penyakit menular di daerah.
(2)Penanggulangan Penyakit Menular bertujuan untuk:
1. a.Melindungi masyarakat dari penularan masyarakat;
2. b.Menurunkan angka kesakitan, kecacatan dan kematian akibat penyakit menular; dan
3. c.Mengurangi dampak sosial, budaya, dan ekonomi akibat penyakit menular pada individu, keluarga, dan masyarakat. Dokumen ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) ~ 6 ~

BAB II

HAK, KEWAJIBAN DAN WEWENANG

Pasal 3

Masyarakat mempunyai hak untuk :

a.Memperoleh perlakuan yang sama dalam penanggulangan penyakit menular sesuai ketentuan.
b.Mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis, kebutuhan pangan dan kebutuhan kehidupan sehari-hari lainnya dalam penanggulangan penyakit menular sesuai ketentuan.

Pasal 4

Masyarakat berkewajiban untuk mematuhi dan ikut serta dalam penanggulangan penyakit menular sesuai ketentuan.

Pasal 5

Pemerintah daerah melaksanakan wewenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal:

a.Melaksanakan prosedur penanggulangan penyakit menular yang memerlukan tindakan karantina dan/atau isolasi;
b.melaksanakan sistem kewaspadaaan dan tindakan dini untuk penyakit potensial wabah, KLB, dan/atau KKMMD;
c.menyediakan akses terhadap komunikasi, informasi dan edukasi;
d.melakukan upaya kesehatan promotif, preventif, kuratif, paliatif dan/atau rehabilitatif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
e.memobilisasi sumber daya kesehatan;
f.memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk Upaya Kesehatan;
g.melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan semua pihak yang terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
h.menyelenggarakan penanggulangan penyakit menular sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dokumen ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) ~ 7 ~

BAB III

KELOMPOK DAN JENIS PENYAKIT MENULAR

Pasal 6

(1)Berdasarkan cara penularannya, penyakit menular dikelompokkan menjadi:
1. a.penyakit menular langsung; dan
2. b.penyakit tular vektor dan binatang pembawa penyakit.
(2)Penyakit menular langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam hal memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan terdiri atas:
1. a.difteri;
2. b.pertusis;
3. c.polio;
4. d.campak;
5. e.typhoid
6. f.kolera;
7. g.rubella;
8. h.yellow fever;
9. i.influensa;
10. j.meningitis;
11. k.tuberkulosis;
12. l.hepatitis;
13. m.penyakit akibat Pneumokokus;
14. n.penyakit akibat Rotavirus;
15. o.penyakit akibat Human Papiloma Virus (HPV);
16. p.penyakit virus ebola;
17. q.MERS-CoV;
18. r.infeksi saluran pencernaan;
19. s.infeksi menular seksual;
20. t.infeksi human immunodeficiency virus (HIV);
21. u.infeksi saluran pernafasan;
22. v.kusta;
23. w.frambusia; dan
24. x.corona virus disease 2019 (covid-19).
25. y.tetanus
(3)Penyakit tular vektor dan binatang pembawa penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.malaria;
2. b.demam berdarah;
3. c.chikungunya;
4. d.filariasis dan kecacingan;
5. e.schistosomiasis;
6. f.japanese enchepalitis;
7. g.rabies;
8. h.antraks;
9. i.pes;
10. j.toxoplasma;
11. k.leptospirosis;
12. l.flu burung (avian influenza); dan
13. m.west nile. Dokumen ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) ~ 8 ~
(4)Penetapan jenis penyakit selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sebagai penyakit menular dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

BAB IV

PENYAKIT POTENSI WABAH, KLB, KKMMD

Pasal 7

(1)Jenis penyakit menular tertentu yang dapat menimbulkan wabah, KLB, dan/atau KKMMD dalam hal memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan terdiri atas:
1. a.kolera;
2. b.pes;
3. c.demam berdarah dengue;
4. d.campak;
5. e.polio;
6. f.difteri;
7. g.pertusis;
8. h.rabies;
9. i.malaria;
10. j.avian influenza H5N1;
11. k.antraks;
12. l.leptospirosis;
13. m.hepatitis;
14. n.influenza A baru (H1N1)/pandemi 2009;
15. o.meningitis;
16. p.yellow fever;
17. q.chikungunya;
18. r.corona virus disease 2019 (covid-19);
(2)Penetapan jenis penyakit selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai penyakit menular tertentu yang dapat menimbulkan wabah, KLB, dan/atau KKMD dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggungjawab menyelenggarakan penanggulangan penyakit menular serta akibat yang ditimbulkannya sesuai ketentuan.
(2)Penyelenggaraan penanggulangan penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan. Dokumen ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) ~ 9 ~

Pasal 9

Terhadap jenis penyakit menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintah Daerah dapat menetapkan program penanggulangan sebagai prioritas daerah dengan kriteria sebagai berikut:

a.penyakit endemis lokal;
b.Penyakit menular potensial wabah;
c.fatalitas yang ditimbulkan tinggi/angka kematian tinggi;
d.memiliki dampak sosial, ekonomi, politik, dan ketahanan yang luas; dan/atau
e.menjadi sasaran reduksi, eliminasi, dan eradikasi global

Pasal 10

(1)Penanggulangan penyakit menular dilakukan melalui upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan.
(2)Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memutus mata rantai penularan, perlindungan spesifik, pengendalian faktor risiko, perbaikan gizi masyarakat dan upaya lain sesuai dengan ancaman penyakit menular.
(3)Upaya pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan faktor risiko penyakit dan/atau gangguan kesehatan.
(4)Upaya pemberantasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meniadakan sumber atau agen penularan, baik secara fisik, kimiawi dan biologi.

Isi peraturan

Teks50PDFHirarki

Memuat teks peraturan…