DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Kuala No. 10 Tahun 2016

Nomor: 10
Tahun: 2016
Ditetapkan: 11 Juli 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 75

Lembaga terkait

Ringkasan

Hutan Kota, dengan isi singkat sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Tujuan, Fungsi dan Manfaat; 3. Penyelenggaraan Hutan Kota; 4. Penunjukan Lokasi; 5. Pembangunan Hutan Kota; 6. Penetapan Hutan Kota; 7. Pengelolaan Hutan Kota; 8. Peran Serta Masyarakat; 9. Penyidikan; 10. Ketentuan Pidana; 11. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala tentang Hutan Kota; Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
1. 72.Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419 );
3.Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
4.Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
10.Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.71/Menhut-II/2009 tentang Penyelenggaraan Hutan kota ( Berita Negara Tahun 2009 Nomor 484);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2008 Nomor 2);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 Nomor 16);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012 - 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012 Nomor 6); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA dan BUPATI BARITO KUALA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TENTANG HUTAN KOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Hutan adalah suatu ekosistem berupa hamparan, lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.
6.Hutan Kota adalah hamparan lahan yang bertumbuhkan pohon-pohon yang kompak dan rapat serta diatur sedemikian rupa di wilayah perkotaan baik pada tanah Negara maupun tanah hak, yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
7.Tanah Negara adalah tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
8.Tanah Hak adalah tanah yang dibebani hak atas tanah.
9.Wilayah Perkotaan adalah merupakan pusat permukiman yang berperan didalam suatu wilayah pengembangan dan wilayah nasional sebagai simpul jasa atau suatu bentuk ciri kehidupan masyarakat perkotaan.
10.Setiap orang/badan/lembaga adalah perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

BAB II

TUJUAN, FUNGSI DAN MANFAAT

Pasal 2

Sebagai tujuan pembangunan dan pengelolaan hutan kota adalah untuk penghijauan guna mencegah pencemaran udara dalam Daerah, kelestarian lingkungan hidup atas sumber daya alam dan keseimbangan ekosistem flora diantara lingkungan, sosial dan budaya masyarakat perkotaan.

Pasal 3

Fungsi hutan kota adalah untuk :

a.Menjaga nilai estetika.
b.Memperbaiki dan menjaga iklim mikro.
c.Membuka lebih luas daerah resapan air.
d.Menciptakan keseimbangan dan keindahan lingkungan kota.
e.Memberikan kenyamanan dan kesejukan ; dan
f.Memberikan dampak penghijauan pada wilayah perkotaan.

Pasal 4

(1)Manfaat hutan kota adalah untuk :
1. a.Pariwisata alam perkotaan.
2. b.Rekreasi dan atau olah raga.
3. c.Penelitian dan pengembangan.
4. d.Pendidikan.
5. e.Pelestarian plasma nuftah.
6. f.Budi daya dan konservasi tanaman hutan kota.
(2)Pemanfaatan hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan sepanjang tujuan dan fungsi serta manfaat hutan kota tidak terganggu.

BAB III

PENYELENGGARAAN HUTAN KOTA

Pasal 5

Penyelenggaraan hutan kota di Daerah, meliputi :

a.Penunjukan Lokasi;
b.Pembangunan;
c.Penetapan; dan
d.Pengelolaan

BAB IV

PENUNJUKAN LOKASI

Pasal 6

(1)Penunjukan lokasi dan luas hutan kota yang perlu dilindungi dan dilestarikan, disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Kuala.
(2)Penunjukan lokasi dan luas hutan kota akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Selain penunjukan lokasi hutan kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, wajib dilakukan juga penanaman :

a.Pada jalur kiri dan kanan jalan primer dan sekunder maupun lokal.
b.Pada jalur kiri dan kanan sungai atau saluran drainase dan sekitar atau pinggiran kolam.
c.Disekitar bangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial, seperti bangunan pendidikan, peribadatan, kesehatan, perbelanjaan, lapangan olahraga, perkantoran, terminal Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan Tempat Pemakaman Umum (TPU).

Pasal 8

Lokasi hutan kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 merupakan bagian dari Ruang Terbuka Hijau (RTH) Wilayah Perkotaan.

Pasal 9

(1)Lokasi yang ditunjuk sebagai hutan kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dan Pasal 7 dapat berada pada tanah negara atau tanah hak.
(2)Terhadap tanah hak yang ditunjuk sebagai lokasi hutan kota diberikan kompensasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Isi peraturan

Teks75PDFHirarki

Memuat teks peraturan…