DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Kuala No. 11 Tahun 2016

Nomor: 11
Tahun: 2016
Ditetapkan: 11 Juli 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 126

Lembaga terkait

Ringkasan

Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, dengan isi singkat sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Organ PDAM; 3. Pegawai; 4. Dana Pensiun; 5. Asosiasi; 6. Pembinaan; 7. Ketentuan Peralihan; 8. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melakukan peningkatan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum dan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu penyempurnaan penataan organ dan kepegawaian perusahaan air minum Kabupaten Barito Kuala;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Kuala. Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Mengingat

Pasal 18 Ayat (6);

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4286);
4.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indo nesia Nomor 5038);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Yang Dipisahkan;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tatacara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 1 Tahun 1993 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Kuala (Lembaran Daerah Tahun 1993 Nomor 7 Seri D Nomor Seri 5); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA dan BUPATI BARITO KUALA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala;
2.Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupatisebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Kuala yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum;
7.Organ Perusahaan Daerah Air Minum adalah pemilik modal, dewan pengawas dan direksi.
8.Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum adalah pegawai Perusahaan Daerah Air Minum yang sesuai pangkat, jenis pekerjaan dan tanggungjawab.
9.Direksi adalah Direksi PDAM;
10.Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM;
11.Pegawai adalah Pegawai PDAM;
12.Jasa Produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan yang wajar dalam perusahaan.

BAB II

ORGAN PDAM

Pasal 2

(1)Untuk menjalankan roda perusahaan, PDAM didukung dengan organ dan kepegawaian;
(2)Organ dan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.Bupati selaku pemilik modal;
2. b.Dewan Pengawas; dan
3. c.Direksi.

Pasal 3

(1)Calon direksi harus memenuhi persyaratan:
1. a.Mempunyai pendidikan paling rendah Sarjana Strata 1 (S1);
2. b.Dapat berasal dari dalam dan dari luar PDAM;
3. c.Batas usia pada saat diangkat pertama kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf b dari dalam paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun dan dari luar PDAM 50 (lima puluh) tahun;
4. d.Lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi atau ijazah;
5. e.Mempunyai pengalaman kerja 10 tahun bagi berasal dari PDAMatau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
6. f.Membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi PDAM;
7. g.Bersedia bekerja penuh waktu;
8. h.Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas yang lain atau direksi sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar;
9. i.Lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli yang ditunjuk Bupati;
10. j.Tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, paling banyak 5 (lima) orang dan berjumlah ganjil, yang terdiri dari :
11. a.Unsur Pemerintah Daerah;
12. b.Unsur Akademisi;
13. c.Unsur Dewan Pengawas.

Pasal 4

(1)Pengangkatan direksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2)Masa jabatan direksi sebagaimana dimaksud pada aya (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, namun dikecualikan bagi mereka yang sudah berumur 60 tahun tidak ada kemungkinan untuk dapat diangkat kembali.
(3)Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan apabila direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun.
(4)Sebelum menjalankan tugasnya, direksi dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk dan mengangkat sumpah/janji.
(5)Susunan kata-kata sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai berikut : Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji. Bahwa saya, untuk diangkat menjadi Direksi PDAM Kabupaten Barito Kuala akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan Pemerintah. Bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab. Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah dan martabat sebagai Direksi PDAM Kabupaten Barito Kuala serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan. Bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan. Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan negara.

Pasal 5

(1)Jumlah Direksi ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan PDAM dengan ketentuan :
1. a.1 (satu) orang Direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000 (tiga puluh ribu);
2. b.paling banyak 3 (tiga) orang Direksi untuk jumlah pelanggan dari 30.001 (tiga puluh ribu satu) sampai dengan 100.000 (seratus ribu); dan
3. c.paling banyak 4 (empat) orang Direksi untuk jumlah pelanggan di atas 100.000 (seratus ribu).
(2)Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan dan pengelolaan PDAM.
(3)Dalam hal Direksi berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, seorang diantaranya diangkat sebagai Direksi Utama berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Bupati, terhadap seluruh Direksi.

Pasal 6

(1)Direksi dilarang memnagku jabatan rangkap sebagai berikut :
1. a.jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
2. b.anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN, dan badan usaha swasta;
3. c.jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM; dan/atau
4. d.jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak sungsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM.

Pasal 7

Direksi mempunyai tugas :

a.menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM;
b.membina pegawai;
c.mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
d.menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
e.menyusun Rencna Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (Business/corporate plan) dan Rencana Bisnis dan anggaran tahunan atau Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP);
f.menyampaikan Rencana Strategis Bisnis dan RKAP Kepada Bupati melalui Dewan Pengawas;
g.menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM.

Pasal 8

(1)Laporan sebagaimana dimaskud dalam Pasal 7 huruf g, terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan;
(2)Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan;
(3)Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Laporan keuangan yang telah diaudit Akuntan Publik dan Laporan Manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas disamping kepada Bupati;
(4)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Dewan Pengawas paling lambat 6 (enam) hari setiap akhir Triwulan;
(5)Laporan sebagaimana dimaskud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku PDAM ditutup kepada Bupati melalui Dewan Pengawas, untuk disahkan oleh Bupati paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima dan ditembuskan kepada DPRD;
(6)Direksi menyebarluaskan laporan tahunan melalui media massa paling lambat 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh Bupati;
(7)Anggota Dewan Pengawas dan direksi yang tidak menadatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 9

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai wewenang sebagai berikut :

a.mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan Peraturan Kepegawaian PDAM;
b.menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja dengan persetujuan Dewan Pengawas;
c.mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah direksi;
d.mewakili PDAM di dalam dan di laur pengadilan;
e.menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan;
f.menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM;
g.menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik PDAM atas pertimbangan Dewan Pengawas berdasarkan persetujuan Bupati dan DPRD;
h.melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian dan melakukan kerjasama dengan pihak lain, atas pertimbangan Dewan Pengawas dan berdasarkan persetujuan Bupati dan DPRD dengan menjaminkan aset PDAM.

Isi peraturan

Teks126PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Kuala No. 11 Tahun 2016

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

ORGAN PDAM

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

ORGAN PDAM

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar