DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Kuala No. 15 Tahun 2016

Nomor: 15
Tahun: 2016
Ditetapkan: 26 September 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Kewenangan Daerah, dengan isi singkat sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Kewenangan Kabupaten Barito Kuala; 3. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TENTANG KEWENANGAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah umum.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
4.Kepala Daerah adalah Bupati Barito Kuala.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7.Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Urusan Pemerintahan Konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah.
9.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
10.Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
11.Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
12.Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
13.Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Kabupaten Barito Kuala.

BAB II

KEWENANGAN KABUPATEN BARITO KUALA

Pasal 2

(1)Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Barito Kuala terdiri atas: a.Urusan Pemerintahan Wajib; dan b.Urusan Pemerintahan Pilihan.
(2)Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
(3)Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.
(4)Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)meliputi: a.pendidikan; b.kesehatan;
1. c.pekerjaan umum dan penataan ruang; d.perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
2. e.ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan
3. f.sosial.
(5)Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:
1. a.tenaga kerja;
2. b.pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak;
3. c.pangan;
4. d.pertanahan;
5. e.lingkungan hidup;
6. f.administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
7. g.pemberdayaan masyarakat dan Desa;
8. h.pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
9. i.perhubungan;
10. j.komunikasi dan informatika;
11. k.koperasi, usaha kecil, dan menengah;
12. l.penanaman modal;
13. m.kepemudaan dan olah raga;
14. n.statistik;
15. o.persandian;
16. p.kebudayaan;
17. q.perpustakaan; dan
18. r.kearsipan.
(6)Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.kelautan dan perikanan;
2. b.pariwisata;
3. c.pertanian;
4. d.energi dan sumber daya mineral;
5. e.perdagangan;
6. f.perindustrian; dan
7. g.transmigrasi.

Pasal 3

(1)Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta daerah Kabupaten Barito Kuala didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.
(2)Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Barito Kuala adalah:
1. a.Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam daerah kabupaten;
2. b.Urusan Pemerintahan yang penggunanya dalam daerah kabupaten;
3. c.Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten; dan/atau
4. d.Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh kabupaten.

Pasal 4

(1)Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah kabupaten diselenggarakan sendiri oleh daerah kabupaten atau dapat ditugaskan sebagian pelaksanaannya kepada Desa.
(2)Penugasan oleh daerah kabupaten kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, apabila ternyata Pemerintah Kabupaten Barito Kuala tidak atau belum dapat melaksanakannya sendiri, pelaksanaannya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

a.Dapat dilaksanakan melalui kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten atau Pemerintah Daerah Propinsi atau menyerahkan kewenangan tersebut kepada Propinsi.
b.Pelaksanaan kewenangan melalui kerjasama atau penyerahan ke Pemerintah Propinsi didasarkan kepada Keputusan Kepala Daerah dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
c.Pemerintah Kabupaten dapat meminta kembali kewenangan yang sudah diserahkan kepada Pemerintah Propinsi, apabila telah dipandang mampu untuk melaksanakan sendiri.

Pasal 6

Pembagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perturan Daerah ini.

Pasal 7

Dengan berlakunya Paraturan Daerah ini maka Paraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Paraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Paraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala. Ditetapkan di Marabahan Pada tanggal 26 September 2016 BUPATI BARITO KUALA, H. HASANUDDIN MURAD Diundangkan di Marabahan pada tanggal 27 September 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA, S U P R I Y O N O LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2016 NOMOR 33. NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN ( 135 /2016). PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA I. UMUM Untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka perlu membentuk Paraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala tentang kewenangan Daerah guna menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas Pasal 2 Ayat (1) Cukup jelas Pasal 2 Ayat (2) Cukup jelas Pasal 2 Ayat (3) Cukup jelas Pasal 2 Ayat (4) Cukup jelas Pasal 2 Ayat (5) Cukup jelas Pasal 2 Ayat (6) Cukup jelas Pasal 2 Ayat (7) Cukup jelas Pasal 3 Ayat (1) Cukup jelas Pasal 3 Ayat (2) Cukup jelas Pasal 4 ayat (1) Cukup jelas Pasal 4 ayat (2) Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…