DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Kuala No. 17 Tahun 2016

Nomor: 17
Tahun: 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Barito Kuala

regulasi_utama

Ringkasan

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 yang terdiri dari 8 Pasal.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2.Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 10.Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 12.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 13.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 14.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 15.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 16.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155): 17.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 18.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 19.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 20.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 21.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 22.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Stándar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 23.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); 24.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 25.Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonoesia Tahun 2014 No.81); 26.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonoesia Tahun 2014 No.199); 27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; 29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036): 30.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 Nomor 11); 31.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2015 Nomor 17) Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA dan BUPATI BARITO KUALA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 semula berjumlah Rp 1.462.904.013.282,00 berkurang sejumlah (Rp 48.860.482.812,13) sehingga menjadi Rp 1.414.043.530.469,87 dengan rincian sebagai berikut :

1.Pendapatan

a.Semula Rp1.396.904.013.282,00
b.Bertambah/(berkurang) (Rp 96.035.628.745,00) Jumlah pendapatan setelah Perubahan Rp 1.300.868.384.537,00
1. 2.Belanja
a.Semula Rp1.448.904.013.282,00
b.Bertambah/(berkurang) (Rp 48.860.482.812,13) Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp1.400.043.530.469,87 Surplus/(Defisit) setelah Perubahan (Rp 99.175.145.932,87 )
1. 3.Pembiayaan a Penerimaan 1) Semula Rp 66.000.000.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp 47.175.145.932,87 Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp 113.175.145.932,87 b Pengeluaran 1) Semula Rp 14.000.000.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp - . Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp 14.000.000.000,00 Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan Rp 99.175.145.932,87 Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp -

Pasal 2

(1)Pendapatan Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari
1. a.Pendapatan Asli Daerah 1) Semula Rp 51.064.098.522,00 2) Bertambah / ( berkurang ) Rp 3.053.508.116,00 Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp 54.117.606.638,00
2. b.Dana Perimbangan 1) Semula Rp 1.037.516.937.260,00 2) Bertambah / ( berkurang ) Rp. 38.429.562.839,00 Jumlah dana perimbangan setelah perubahan Rp 1.075.946.500.099,00
3. c.Lain-lain pendapatan daerah yang sah 1) Semula Rp 308.322.977.500,00 2) Bertambah / ( berkurang ) (Rp 137.518.699.700,00) Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp 170.804.277.800,00
(2)Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Pajak Daerah 1) Semula Rp 8.272.031.000,00 2) Bertambah / ( Berkurang ) Rp 4.958.969.000,00 Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp. 13.231.000.000,00
2. b.Retribusi Daerah 1) Semula Rp 3.838.423.048,00 2) Bertambah / ( Berkurang ) ( Rp 305.066.063,00) Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp 3.533.356.985,00
3. c.Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 1) Semula Rp 7.861.176.464,00 2) Bertambah / ( Berkurang ) (Rp 1.309.244.821,00) Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan. Rp 6.551.931.643,00
4. d.Lain-lain Pendapatan asli daerah yang sah 1) Semula Rp 31.092.468.010,00 2) Bertambah / ( Berkurang ) (Rp. 291.150.000,00) Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp 30.801.318.010,00
(3)Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Dana bagi hasil 1) Semula Rp 180.032.640.700,00 2) Bertambah / ( Berkurang ) ( Rp 45.047.263.601,00) Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan Rp 134.985.377.099,00
2. b.Dana alokasi umum 1) Semula Rp 573.939.013.000,00 2) Bertambah / ( Berkurang Rp - . Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan Rp 573.939.013.000,00
3. c.Dana alokasi khusus 1) Semula Rp 283.545.283.560,00 2) Bertambah / ( berkurang ) Rp 83.476.826.440,00 Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan Rp. 367.022.110.000,00
(4)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Hibah 1) Semula Rp. 1.250.000.000,00 2) Bertambah / ( Berkurang ) Rp. - . Jumlah pendapatan hibah setelah Perubahan Rp. 1.250.000.000,00
2. b.Dana Bagi Hasil Pajak 1) Semula Rp 78.869.475.500,00 2) Bertambah / ( Berkurang ) (Rp 25.977.013.700,00) Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan Rp 52.892.461.800,00
3. c.Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 1) Semula Rp 228.203.502.000,00 2) Bertambah / ( Berkurang ) (Rp 111.541.686.000,00) Jumlah dana darurat setelah perubahan Rp 116.661.816.000,00
4. d.Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya 1) Semula Rp - 2) Bertambah / ( Berkurang ) Rp - . Jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah perubahan Rp -

Pasal 3

(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
1. a.Belanja Tidak Langsung 1) Semula Rp 753.986.306.727,00 2) Bertambah / ( Berkurang ) Rp 2.405.707.602,00 Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan Rp 756.392.014.329,00
2. b.Belanja Langsung 1) Semula Rp 694.917.706.555,00 2) Bertambah / ( Berkurang ) ( Rp 51.266.190.414,13) Jumlah belanja langsung setelah perubahan Rp 643.651.516.140,87
(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
1. a.Belanja pegawai 1) Semula Rp 541.683.414.272,00 2) Bertambah / ( Berkurang ) (Rp 9.283.856.683,00) Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp 532.399.557.589,00
2. b.Belanja hibah 1) Semula Rp 16.522.171.850,00 2) Bertambah / ( Berkurang ) Rp 18.191.495.900,00 Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp 34.713.667.750,00
3. c.Belanja bantuan sosial 1) Semula Rp 1.410.150.000,00 2) Bertambah / ( Berkurang ) (Rp. 540.000.000,00) llllJumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp 870.150.000,00
4. d.Belanja bagi hasil 1) Semula Rp 1.150.493.100,00 2) Bertambah / ( Berkurang ) Rp. 429.543.900,00 Jumlah bagi hasil setelah perubahan Rp 1.580.037.000,00
5. e.Belanja bantuan keuangan 1) Semula Rp. 192.143.696.914,00 2) Bertambah / ( Berkurang ) (Rp. 5.699.720.000,00) Jumlah Bantuan keuangan setelah Perubahan Rp 186.443.976.914,00
6. f.Belanja tidak terduga 1) Semula Rp 1.076.380.591,00 2) Bertambah / ( Berkurang ) (Rp 691.755.515,00) Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp 384.625.076,00
(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
1. a.Belanja pegawai 1) Semula Rp 8.187.527.090,00 2) Bertambah / ( Berkurang ) (Rp 463.314.160,00) Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp 7.724.212.930,00
2. b.Belanja belanja barang dan jasa 1) Semula Rp 222.970.335.791,00 2) Bertambah / ( Berkurang ) (Rp 11.261.597.673,13) Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp 211.708.738.117,87
3. c.Belanja modal 1) Semula Rp 463.759.843.674,00 2) Bertambah / ( Berkurang ) (Rp 39.541.278.581,00) Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp 424.218.565.093,00

Pasal 4

(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari
1. a.Penerimaan 1) Semula Rp 66.000.000.000,00 2) Bertambah / ( Berkurang ) Rp 47.175.145.932,87 Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp 113.175.145.932,87
2. b.Pengeluaran 1) Semula Rp 14.000.000.000,00 2) Bertambah / ( Berkurang ) Rp - . llllllllllJumlah pengeluaran setelah Perubahan Rp 14.000.000.000,00
(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
1. a.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah Rp. 102.175.145.932,87 1) Semula Rp 55.000.000.000,00 2) Bertambah / ( Berkurang ) Rp 47.175.145.932,87 Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan Rp 102.175.145.932,87
2. b.Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp 11.000.000.000,- 1) Semula Rp 11.000.000.000,00 2) Bertambah / ( Berkurang ) Rp. - . Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan Rp 11.000.000.000,00
(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
1. a.Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp 3.000.000.000,00 1) Semula Rp 3.000.000.000,00 2) Bertambah / ( Berkurang ) Rp. - . Jumlah penyertaan modal (investasi) daerah setelah perubahan Rp 3.000.000.000,00
2. b.Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp 11.000.000.000,00 1) Semula Rp 11.000.000.000,00 2) Bertambah / ( Berkurang ) Rp - . Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan Rp 11.000.000.000,00

Pasal 5

(1)Dalam keadaan darurat dan/atau mendesak Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dengan melakukan pergeseran belanja tidak terduga atau penjadwalan ulang capaian target kinerja program kegiatan tahun berjalan lainnya, dan atas pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
(2)Kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas meliputi :
1. a.bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
2. b.tidak diharapkan terjadi secara berulang;
3. c.berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
4. d.memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
(3)Kriteria keadaan mendesak sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas mencakup :
1. a.program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan, termasuk kewajiban daerah dalam mendukung program dan kegiatan yang dilaksanakan pemerintah pusat/pemerintah provinsi; dan
2. b.keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.
(4)Tata cara pelaksanaan belanja untuk keperluan keadaan darurat dan /atau mendesak sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai ketentuan perundag-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1.Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2.Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3.Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4.Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5.Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6.Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7.Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
8.Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9.Lampiran IX Daftar pinjaman daerah.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala. Ditetapkan di Marabahan pada tanggal 17 Oktober 2016 BUPATI BARITO KUALA H. HASANUDDIN MURAD Diundangkan di Marabahan pada tanggal 17 Oktober 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA H. SUPRIYONO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2016 NOMOR 35 NOREG : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN ( /2016)

Pasal 6

1.Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2.Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3.Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4.Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5.Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6.Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7.Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
8.Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9.Lampiran IX Daftar pinjaman daerah.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…