DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Kuala No. 5 Tahun 2016

Nomor: 5
Tahun: 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 81

Lembaga terkait

Ringkasan

Pengelolaan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit, dengan isi singkat sebagai berikut: a. Ketentuan Umum; b. Asas, Tujuan dan Fungsi; c. Pembangunan Usaha Perkebuna Kelapa Sawit; d. Jenis dan Perizinan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit; e. Kemitraan; f. Perubahan Luas Lahan Dan/Atau Perubahan Kapasitas Pengolahan, Serta Diversifikasi; g. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit; h. Pembinaan dan Pengawasan; i. Sanksi Administrasi; j. Penanganan Konflik Perizinan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit; k. Penyidikan; l. Ketentuan Pidana; m. Ketentuan Peralihan; n. Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa usaha perkebunan merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang berperan dalam peningkatan pendapatan masyarakat dan Daerah, yang saat ini berkembang dengan pesat sehingga perlu dilakukan penataan, pengaturan, pembinaan dan pengawasan serta pengendalian melalui pengelolaan usaha perkebunan kelapa sawit;
c.bahwa pengelolaan usaha perkebunan kelapa sawit sebagaimana dimaksud di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia 1820);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
4.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3476);
6.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 Tentang Pengesahan United Nation Convention on Biological Diversity Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai keanekaragaman hayati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);
7.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
8.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
11.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
13.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
15.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3586);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Guna Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
20.Peraturan Pemerintah No 7 tahun 1999, tentang Pengawetan Jenis tumbuhan dan satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2009 tentang Perlindungan Wilayah Geografis Penghasil Produk Perkebunan Spesifik Lokasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4997);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
25.Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang dalam Pengawasan;
26.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 tahun 2006 Tentang Pengawasan, Pengadaan Peredaran dan Penggunaan Pupuk Organik dan Pembenah tanah;
27.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/ OT.140/8/2006 tentang Pengeluaran Benih;
28.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/ OT.140/8/2006 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Bina
29.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/ OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
30.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 /Permentan/ OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
31.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37 / Permentan/ OT.140/8/2006 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan dan Penarikan Varietas;
32.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 / Permentan/ OT.140/12/2006 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan Peredaran dan Pengunaan Alat dan atau Mesin Pertanian;
33.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 / Permentan/ ar.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
34.Peraturan Menteri Pertanian Nomor /Permentan/OT.140/2/2009 Tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan;
35.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan /PL.110/2009 Tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut Untuk Budidaya Kelapa Sawit;
36.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup;
37.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 231);
38.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 /Permentan/OT.140/3/2011 Tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO), (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 179, 29 Maret 2011);
39.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408);
40.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
41.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pengendalian Kebakaran Lahan dan atau Hutan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 3);
42.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pengaturan Jalan Umum dan Jalan Khusus Untuk Angkutan Hasil Tambang dan Hasil Perusahaan Perkebunan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 3) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pengaturan Jalan Umum dan Jalan Khusus Untuk Angkutan Hasil Tambang dan Hasil Perusahaan Perkebunan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 3);
43.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012 Nomor 6). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA dan BUPATI BARITO KUALA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI KABUPATEN BARITO KUALA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2.Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
3.Dinas Perkebunan adalah Dinas Perkebunan Kabupaten Barito Kuala.
4.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Barito Kuala.
5.Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
6.Kebun adalah kesatuan sistem budidaya tanaman perkebunan pada satuan luas lahan yang memiliki fungsi, nilai serta manfaat ekonomis, ekologi dan sosial.
7.Kelapa Sawit (Elaeis) adalah tumbuhan industri penting penghasil minyak masak, minyak industri, maupun bahan bakar (biodesel).
8.Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit adalah sistem pengelolaan yang keberkelanjutan (sustainaibility) dengan berpedoman pada ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil).
9.ISPO adalah Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia.
10.Sistem budidaya tanaman perkebunan adalah keteraturan tatanan pengusahaan tanaman perkebunan berdasarkan kriteria dan standar teknis budidaya yang berlaku bagi tanaman perkebunan.
11.Budidaya Tanaman Perkebunan adalah pengusahaan tanaman perkebunan yang memenuhi kriteria dan teknis budidaya standar yang menghasilkan produk primer perkebunan baik berupa produk utama maupun produk samping. Tanaman perkebunan adalah jenis komoditi tanaman yang pembinaannya pada Direktoral Jenderal Perkebunan dan ditetapkan oleh Menteri.
12.Hasil Perkebunan adalah semua barang dan jasa yang berasal dari perkebunan yang terdiri dari produk utama, produk turunan, produk sampingan, produk ikutan, dan produk lainnya. Pelaku usaha perkebunan adalah pekebun dan perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan.
13.Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
14.Perusahaan perkebunan adalah perorangan warga Negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.
15.Grup Perusahaan Perkebunan adalah dua atau lebih badan usaha yang memiliki kaitan kepengurusan, sebagian sahamnya dimiliki oleh orang atau badan hukum yang sama, baik secara langsung ataupun melalui badan hukum lain dengan sifat atau kepemilikan sedemikian rupa sehingga secara langsung atau tidak langsung menentukan penyelenggaraan atau jalannya badan usaha.
16.Usaha perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan.
17.Usaha budidaya tanaman perkebunan adalah serangkaian kegiatan pengusahaan tanaman perkebunan yang meliputi kegiatan pra tanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan dan sortasi termasuk perubahan jenis tanaman dan diversifikasi tanaman.
18.Usaha industri pengolahan hasil perkebunan adalah serangkaian kegiatan penanganan dan pemerosesan yang dilakukan terhadap hasil tanaman perkebunan yang ditujukan untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi dan memperpanjang daya simpan.
19.Usaha pemasaran hasil perkebunan adalah usaha ekonomis produktif sektor hilir yang mengelola usaha jasa pemasaran hasil perkebunan.
20.Usaha lainnya adalah usaha ekonomis produktif berbasis perkebunan selain usaha budidaya maupun usaha industri pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan.
21.Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
22.Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
23.Perencanaan Makro Pembangunan Perkebunan Nasional adalah rencana strategis pembangunan perkebunan nasional 5 (lima) tahunan yang disusun dan diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan.
24.Perencanaan Makro Pembangunan Perkebunan Kabupaten adalah rencana strategis pembangunan perkebunan kabupaten 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran Perencanaan Makro Pembangunan Perkebunan Nasional yang diterbitkan oleh Bupati.
25.Izin Usaha Perkebunan, yang selanjutnya disingkat IUP, adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukan usaha budidaya perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
26.Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya, yang selanjutnya disingkat IUP-B, adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukan usaha budidaya perkebunan.
27.Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan, yang selanjutnya disingkat IUP-P, adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
28.Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan, yang selanjutnya disingkat STD-B, adalah keterangan yang diberikan oleh Bupati kepada pelaku usaha budidaya tanaman perkebunan yang luas lahannya kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar.
29.Surat Tanda Daftar Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan, yang selanjutnya disingkat STD-P, adalah keterangan yang diberikan oleh Bupati kepada pelaku usaha industri pengolahan hasil perkebunan yang kapasitasnya di bawah batas minimal.
30.Skala tertentu adalah skala usaha perkebunan yang didasarkan pada luasan lahan usaha, jenis tanaman, teknologi, tenaga kerja, modal, dan/atau kapasitas pabrik yang diwajibkan memiliki izin usaha.
31.Kemitraan usaha perkebunan adalah hubungan kerja yang harmonis dan bersinergi serta saling menguntungkan, menghargai, bertanggung jawab, memperkuat, dan saling ketergantungan antara perusahaan perkebunan dengan pekebun, karyawan, masyarakat sekitar perkebunan atau masyarakat lokal.
32.Perusahaan Inti Rakyat – Perkebunan selanjutnya disebut PIR-BUN adalah pola pelaksanaan pembangunan perkebunan dengan menggunakan perkebunan besar sebagai inti yang membantu dan membimbing perkebunan rakyat di sekitarnya sebagai plasma dalam suatu sistem kerjasama yang saling menguntungkan, utuh dan berkesinambungan.
33.Perusahaan Inti Rakyat – Transmigrasi selanjutnya disebut PIRTRANS adalah pola pelaksanaan pembangunan perkebunan dengan menggunakan perkebunan besar sebagai inti yang membantu dan membimbing perkebunan rakyat di sekitarnya sebagai plasma dalam suatu sistem kerjasama yang saling menguntungkan, utuh dan berkesinambungan yang dikaitkan dengan program transmigrasi.
34.Perusahaan Inti Rakyat – Kredit Koperasi Primer untuk Anggota selanjutnya disebut PIR-KKPA adalah fasilitas pendorong yang disediakan oleh Pemerintah berupa kredit kepada koperasi primer untuk anggota.
35.Kinerja Perusahaan Perkebunan adalah penilaian keberhasilan perusahaan perkebunan yang didasarkan pada aspek manajemen, budidaya kebun, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan, sosial ekonomi, dan lingkungan dalam kurun waktu tertentu.
36.Kawasan Nilai Konservasi Tinggi adalah suatu areal yang memiliki satu atau lebih Nilai Konservasi Tinggi.
37.Nilai Konservasi Tinggi adalah sesuatu yang bernilai konservasi tinggi pada tingkat lokal, regional atau global yang meliputi nilai-nilai ekologi, jasa lingkungan, sosial dan budaya.
38.Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan prikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
39.Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha atau kegiatan.
40.Analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
41.Upaya Pengelolaan Lingkungan hidup dan upaya pemantauan
42.lingkungan hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
43.Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi kedalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
44.Konflik Usaha Perkebunan adalah kondisi tidak normal yang terjadi antar perusahaan perkebunan, antara perusahaan perkebunan dengan perusahaan pertambangan, dan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat/masyarakat lokal.
45.Penerimaan Daerah adalah penerimaan yang berasal dari kegiatan usaha perkebunan yang diatur oleh Undang-undang maupun Peraturan Daerah.

BAB II

Asas, Tujuan dan Fungsi

Pasal 2

Pengelolaan usaha perkebunan Kelapa sawit diselenggarakan berdasarkan atas asas:

a.kedaulatan;
b.kemandirian;
c.kebermanfaatan;
d.keberlanjutan
e.keterpaduan;
f.kebersamaan;
g.keterbukaan;
h.efisiensi-berkeadilan;
i.kearifan lokal; dan
j.kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 3

Pengelolaan usaha perkebunan kelapa sawit diselenggarakan dengan tujuan:

a.mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan;
b.meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat;
c.meningkatkan pendapatan daerah;
d.meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing;
e.menyediakan kebutuhan bahan baku bagi industri dalam dan luar negeri;
f.memelihara kelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati; dan
g.memelihara keharmonisan kehidupan dengan masyarakat yang berada di dalam dan di sekitar wilayah perkebunan kelapa sawit.

Pasal 4

Fungsi pengelolaan usaha perkebunan kelapa sawit, meliputi aspek:

a.ekonomi, yaitu peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta penguatan struktur ekonomi daerah dan nasionak;
b.ekologi, yaitu peningkatan konservasi tanah dan air, penyerap karbon, penyedia okigen dan penyangga lingkungan; dan
c.sosial budaya, yaitu sebagai perekat dan pemersatu bangsa.

BAB III

PEMBANGUNAN USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

Pasal 5

(1)Perencanaan pembangunan perkebunan kelapa sawit meliputi:
1. a.Menyusun dan menetapkan tata ruang pengembangan perkebunan kelapa sawit terpadu;
2. b.Menyusun dan menetapkan rencana pembangunan jangka panjang daerah (rencana makro), rencana strategi pembangunan perkebunan kelapa sawit serta rencana kerja pembangunan daerah perkebunan;
3. c.Menyusun dan menetapkan wilayah/rayonisasi pengembangan bududaya dan industry perkebunan; dan
4. d.Menyusun dan menetapkan model pelembagaan kemitraan antara pelaku usaha perkebunan dengan masyarakat sekitarnya.
(2)Penetapan rencana pembangunan perkebunan kelapa sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, berdasarkan pada:
1. a.Kebijakan tata ruang Kabupaten Barito Kuala;
2. b.Keseimbangan antara jenis, volume, mutu dan keberlanjutan produksi dengan dinamika permintaan pasar;
3. c.Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan status lingkungan hidup daerah; dan
4. d.Kebijakan pemerintah

Pasal 6

Pemerintah daerah mendorong dan memfasilitasi pengembangan usaha perbenihan dan pembangunan perkebunan di daerah

Pasal 7

Usaha perbenihan meliputi kegiatan:

a.Pemuliaan tanaman;
b.Produksi, pengolahan (processing);
c.Distribusi, pengedaran dan perdagangan benih unggul bermutu;
d.Pengawasan mutu benih;
e.Pengujian mutu benih.

BAB IV

JENIS DAN PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

Pasal 8

(1)Jenis usaha perkebunan terdiri atas usaha budidaya tanaman perkebunan dan usaha industri pengolahan hasil perkebunan kelapa sawit.
(2)Usaha perkebunan kelapa sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di seluruh wilayah Kabupaten Barito Kuala oleh pelaku usaha perkebunan kelapa sawit dengan memperhatikan perencanaan makro pembangunan perkebunan khususnya Perkebunan Kelapa Sawit.

Pasal 9

(1)Usaha perkebunan kelapa sawit dapat dilakukan baik oleh perorangan maupun badan hukum yang meliputi koperasi dan perseroan terbatas baik milik Negara maupun swasta.
(2)Badan hukum asing atau perorangan warga negara asing yang melakukan usaha perkebunan wajib bekerjasama dengan pelaku usaha perkebunan kelapa sawit dalam negeri dengan membentuk badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

Isi peraturan

Teks81PDFHirarki

Memuat teks peraturan…