DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Kuala No. 7 Tahun 2015

Nomor: 7
Tahun: 2015
Ditetapkan: 1 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang : Kawasan Tanpa Rokok, dengan isi singkat sebagai berikut: a. Ketentuan Umum; b. Tujuan; c. Penganggaran; d. Bentuk Penyertaan Modal; e. Tata Cara Penyertaan Modal; f. Jumlah dan Sumber Penyertaan Modal; g. Tata Cara Pencairan; h. Penatausahaan dan Pertanggungjawaban; i. Penyertaan Modal; j. Pengawasan; k. Penentuan Bagi Hasil Usaha; l. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai dengan pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara maka penyertaan modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b , perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Barito Kuala kepada Perusahaan Daerah Bank Perkereditan Rakyat Alalak Kabupaten Barito Kuala. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6.Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 12);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Alalak Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 Nomor 2);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 Nomor 11); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA dan BUPATI BARITO KUALA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT ALALAK KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN ANGGARAN 2015.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala
5.Penyertaan Modal adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkaan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham Pemerintah Kabupaten Barito Kuala kepada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum lainnya yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6.Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat adalah Bank Daerah yang sahamnya milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

BAB II

T U J U A N

Pasal 2

(1)Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Alalak Kabupaten Barito Kuala adalah untuk mempermudah peminjaman modal berbagai usaha dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
(2)Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip yang berorientasi keuntungan dan peningkatan kapasitas pelayanan publik.

BAB III

PENGANGGARAN

Pasal 3

Penganggaran penyertaan modal Pemerintah Daerah dialokasikan dalam kelompok anggaran pengeluaran pembiayaan jenis Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

BAB IV

BENTUK PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

(1)Penyertaan modal Pemerintah Daerah berupa penyertaan dalam bentuk uang yang ditambahkan pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Alalak Kabupaten Barito Kuala dan merupakan kekayaan yang terpisahkan.
(2)Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

(1)Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Alalak Kabupaten Barito Kuala dilaksanakan dengan cara bagi hasil keuntungan.
(2)Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam pos Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam Neraca kekayaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Alalak Kabupaten Barito Kuala.

BAB VI

JUMLAH DAN SUMBER PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

(1)Penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Alalak Kabupaten Barito Kuala pada Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
(2)Atas dasar penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Barito Kuala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Barito Kuala wajib menerbitkan Sertifikat Kepemilikan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala.
(3)Jumlah penyertaan modal Pemerintah Daerah yang telah diberikan kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Alalak Kabupaten Barito Kuala Tahun 2015 sebesar Rp. 1.350.000.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1.Tahun 2010 sebesar Rp. 350.000.000,00
2.Tahun 2015 sebesar Rp. 1.000.000.000,00

Pasal 7

Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) bersumber dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sesuai mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan menyesuaikan kemempuan keuangan daerah .

BAB VII

TATA CARA PENCAIRAN

Pasal 8

Realisasi penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) dilakukan dengan cara pencairan dari Kas Umum Daerah Kabupaten Barito Kuala ke Kas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Alalak Kabupaten Barito Kuala.

BAB VIII

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

(1)Penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan penyertaan modal Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
(2)Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Alalak Kabupaten Barito Kuala sebagai penerima penyertaan modal Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyempaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati setiap tahun berupa Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan Perusahaan yang telah diaudit dan ditembuskan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…