DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Kuala No. 8 Tahun 2015

Nomor: 8
Tahun: 2015
Ditetapkan: 10 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang : Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Kuala Tahun 2015 - 2017, dengan isi singkat sebagai berikut: a. Ketentuan Umum; b. Maksud dan Tujuan; c. Bentuk Penyertaan Modal Daerah; d. Penyertaan Modal Daerah; e. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pemerintah daerah dapat melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaa Keuangan Daerah, penyertaan modal pemerintah daerah dalam bentuk investasi jangka panjang dapat dilaksanakan dan dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah;
d.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, penyertaan modal pemerintah daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Kuala Tahun 2015 - 2017. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan lembran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Kualam(Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2007 Nomor 7);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 Nomor 11); 12.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Kualam(Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2013 Nomor 9);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2014 Nomor 8); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA dan BUPATI BARITO KUALA MEMUTUSKAN: Menetapkan:PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2015 – 2017.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala;
2.Kepala Daerah adalah Bupati Barito Kuala;
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5.Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati;
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
7.Investasi Pemerintah Daerah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang milik daerah oleh pemerintah daerah dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu;
8.Penyertaan modal daerah dalam bentuk uang adalah bentuk investasi pemerintah daerah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan.
9.Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.
10.Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Kuala;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Penyertaan modal pemerintah daerah dimaksudkan dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana PDAM, peningkatan cakupan layanan air bersih dan/atau air minum, peningkatan kontinuitas, kualitas dan kuantitas serta peningkatan kinerja PDAM.
(2)Penyertaan modal pemerintah daerah bertujuan untuk:
1. a.meningkatkan pelayanan air bersih dan/atau air minum kepada masyarakat;
2. b.mendorong pertumbuhan ekonomi daerah; dan
3. c.memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah.

BAB III

BENTUK PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

(1)Penyertaan modal pemerintah daerah adalah bentuk investasi langsung pemerintah daerah;
(2)Penyertaan modal pemerintah daerah, terdiri dari:
1. a.Penyertaan modal pemerintah daerah dalam bentuk uang pada PDAM;
2. b.Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah pada PDAM;
(3)Penyertaan modal pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 4

(1)Penyertaan modal daerah sampai dengan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp._231.623.590.638,00 (dua ratus tiga puluh satu milyar enam ratus dua puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah).
(2)Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diluar nilai penyertaan modal pada PDAM berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 sebesar Rp._13.500.000.000,00 (tiga belas milyar lima ratus juta rupiah rupiah) dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 sebesar Rp._5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)

Pasal 5

Jumlah penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada pasal 4 telah diserahkan kepada PDAM sampai dengan 31 Desember 2014 sebesar Rp._117.549.492.383,00 (seratus tujuh belas milyar lima ratus empat puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah) terdiri dari:

1.Penyertaan modal daerah dalam bentuk uang yang telah diserahkan kepada PDAM per 31 Desember 1998 sebesar Rp._30.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
2.Penyertaan modal daerah atas barang milik daerah yang telah diserahkan kepada PDAM per 31 Desember 2013 sebesar Rp._65.094.155.833,00 (enam puluh lima milyar sembilan puluh empat juta seratus lima puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.
3.Penyertaan modal daerah atas barang milik daerah yang telah diserahkan kepada PDAM per 31 Desember 2014 sebesar Rp._52.425.336.550,00 (lima puluh dua milyar empat ratus dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

(1)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) setelah dikurangi penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada pasal 5, tersisa senilai Rp._114.074.098.255,00 (seratus empat belas milyar tujuh puluh empat juta sembilan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh lima rupiah) yang akan dipenuhi secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah sampai dengan 31 Desember 2017.
(2)Besaran penyertaan modal daerah per tahun mulai dari Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam APBD dan penetapan nilai penyertaan modal selanjutnya berdasarkan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala. Ditetapkan di Marabahan Pada tanggal 10 Desember 2015 BUPATI BARITO KUALA, H. HASANUDDIN MURAD Diundangkan di Marabahan Pada tanggal 10 Desember 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA, ttd SUPRIYONO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2015 NOMOR 16 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN ( 151/2015) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2015 - 2017 I. UMUM Dalam rangka menggali sumber-sumber pendapatan daerah melalui kegiatan investasi jangka panjang, Pemerintah Daerah mengambil langkah dan kebijakan daerah melalui penyertaan modal kepada PDAM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain dari itu, Pemerintah Daerah juga memandang perlu meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan sarana dan prasarana PDAM, peningkatan cakupan layanan air bersih dan/ atau air minum, peningkatan kontinuitas, kualitas dan kuantitas serta peningkatan kinerja PDAM guna meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah. Untuk merealisasikan kebijakan Pemerintah Daerah tersebut perlu dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…