DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Kuala Nomor 1 Tahun 2021

Nomor: 1
Tahun: 2021
Ditetapkan: 8 Maret 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor T Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa yang lebih efektif dan elisien perlu diatur proses pemilihan Kepala Desa secara elektronik;
c.bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemilihan dan pemberhentian Kepala Desa perlu dilakukan penyesuaian beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor I Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, pemilihan, Pengangkatan, Pela:rtikan da:r Pemberhentian Kepala Desa dengan peraturan perundang-undangan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 1 Tahun 201s tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan Pernberhentian Kepala Desa; Meningingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun l9s3 Nomor 9, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor gs2) sebagai undang_undang (Lembaran Negara Republik Ind"onesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor LS2O);

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun zar.4 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5ae5);
3.undang-undang Nomor 23 Tahun 2o]-4 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oL4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 20 15 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791;
4.undang-undang Nomor 3o rahun 2o]-4 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2oL4 tentang Petunjuk Pelaksanaan undang-undang Nomor 6 Tah:un 2ol4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor L23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2aLg tentang Penrbahan Kedua atas peraftrran Pemerintah Nomor 43 Tahun 2oL4 tentang petunjuk Pelaksanaan undang-undang Nomor 6 Tahun 2oL4 tentang Desa (I,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2o1g Nomor 41-, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 632t);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun zolz tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2o]l7 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6aO2l; 7- Peraturan Pernerinta.h Nornor lz rahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun zaLT Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62061;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor LL2 Tahun 2al4 tentang Pemilihan Kepala Desa. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2al4 Nomor 2og2\ sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2O2O tentang Perubahan Kedua Atas Peratrrran Menteri Dalam Negeri Nomor Ll2 Tahun 2ol4 Tentang pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor LaOg;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor g2 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4\ sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun zolr tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor g2 Tahun 20 15 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OtZ Nomor 1222) ;
10.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuara Nomor L rahun 2015 tentang Tata cara pencalonan, pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa {Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuara Tahun 2o1s Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 8 Tahun 2otr tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata cara pencalonan, pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten barito Kuara Tahun zafi Nomor 45); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA dan BUPATI BARITO KUALA MEMUTUSKAN MenetapKan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 1 Tahun 2o1s tentang Tata cara pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito kuala Tahun 2015 Nomor 9 ) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 8 Tahun 2olr tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata cara pencalonan, pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2aLT Nomor 45), diubah sebasai berikut:
1.Ketentuan angka 2 diubah, angka 4 dihapus, diantara angka 4 dan angka 5 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 4a, diantara angka 24 dan angka 25 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 24a dan angka 24b, sehingga ketentuan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2.Kepala Daerah yang selanjutrrya disebut Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dihapus. 4a. Kecamatan adalah Kecamatan atau yang disebut dengan narna lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
5.Camat adalah Camat dalam Kabupaten Barito Kuala sebagai Perangkat Daerah Kabupaten yang mempunyai wilayah kerja satu kecamatan.
6.Panitia Pengawas adalah panitia pengawas pencalonan dan pelaksanaan pemilihan kepala desa di Kabupaten Barito Kuala yang berkedudukan ditingkat Kecamatan.
7.Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, danf atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD atam yang disebut dengan narna lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merrrpakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10.Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu.
11.Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, LtmLlm, bebas, rahasia, jujur, dan adil. L2. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewqjiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan pemerintah Daerah.
13.Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
14.Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa. 14a. Elektronik voting yang selanjutnya disebut e-Votirtg adalah sistem elektronik yang memanfaatkan perangkat elektronik dan mengolah informasi digital untuk membuat surat suara, memberikan suara, menghitung perolehan suara, mengirim hasil perolehan suara, menayangkan perolehan suara, memelihara dan menghasilkan jejak audit pada pelaksanaan pemungutan suara.
15.Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
16.Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa. L7. Penjabat Kepala Desa adalah seora.ng pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
18.Panitia pemilihan Kepala Desa di desa adalah panitia yang dibentuk BPD untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa.
19.Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk mengglrnakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
20.Daftar Pemilih sementara yang selanjutnya disebut Dps adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbahami dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru. 21'. Daftar Pemilih rambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar pemilih Sementara. 22- Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut Dpr adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa. 23- Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
24.Tempat Pemungutan suara, selanjutnya disingkat Tps, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara. 24a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adatah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan perda. 24b. Angaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa
25.Hari adalah hari kerja
2.Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 5A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5A

(1)Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan dengan pencoblosan pada surat suara atau menggunakan metode e-Voting.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan Kepara Desa dengan menggunakan metode e-Voting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.

3.Ketentuan Pasal 7 ayat {21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1)Bupati membentuk Panitia pemilihan di kabupaten.
(2)Panitia Pemilihan di kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi :
1. a.merencanakan, mengoordinasikan, dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan di Kabupaten;
2. b.rnelakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa;
3. c.menetapkan jumlah surat suara dan kotak suaral 4.
4. d.memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
5. e.menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia Pemilihan;
6. f.memfasilitasi penyelesaian permasarahan pemilihan Kepala Desa di kabupaten
7. g.Melakukan pengawastrn penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati.
8. h.Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
9. i.Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Ketentuan Pasal 39 dirubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

(1)Pemungutan suara pemilihan Kepala Desa dapat dilaksanakan secara serentak dalam 1 (satu) hari atau secara bertahap.
(2)Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, rlmllm, bebas, rahasia, jujur dan adil.
(3)Penetapan waktu pemungutan suara secara serentak dalam 1 (satu) hari atau secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan :
1. a.kesiapan anggaran daerah untuk pemilihan Kepala Desa;
2. b.agenda nasional dan agenda daerah antara lain pemilihan umum, pemilihan gubernur dan wakil gubernur, dan pemilihan bupati dan wakil bupati; dan
3. c.situasi dan kondisi wilayah kabupaten Barito Kuala dan Desa.
(4)Penetapan hari dan tanggal pemungutan suara secara serentak dalam 1 (satu) hari atau secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Diantara Pasal 54 dan Pasal s5 disisipkan 2 (dua) pasal baru yakni Pasal 54A dan Pasal 548 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54A

(1)Calon Kepala Desa terpilih yang meninggal berhalangan tetap atau mengundurkan diri dengan 5. dunia, alasan (21 yang dapat dibenarkan sebelum pelantikan, dinyatakan gugur dan Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa. Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan langsung secara serentak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54B

Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik sebagai Kepala Desa. Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa. Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai terdakwa dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa Calon kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai terpidana dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa dan mengangkat Pegawai Negeri Sipii dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa.

(5)Calon kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) yang tidak hadir pada saat pelantikan dianggap mengundurkan diri kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan.
(6)Pelaksanaan ketentuan kesempatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2l., ayat (3) dan ayat (4), paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pelantikan.
(1)
(2)
(3)
(4)
(7)Penjabat kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan Kepala Desa antar waktu

6.Ketentuan Pasal 62 ayat (21 huruf b dan ayat (6) diubah sehingga Pasal 62 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 62

Kepala Desa berhenti karena :

a.meninggal dunia;
b.permintaan sendiri; dan
c.diberhentikan. Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufc karena:
a.berakhir masa jabatannya;
b.tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut turut selama 6

(1)(2t
(3)(enam) bulan karena menderita sakit mengakibatkan baik fisik maupun mental berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan keterangan Dokter yang berwenang dan/atau yang tidak surat tidak diketahui keberad aarry a;
1. c.tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
2. d.melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
3. e.adanya perubahan status Desa menjadi Kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru atau penghapusan Desa;
4. f.tidak melaksanakan kew4iiban sebagai Kepala Desa; atau
5. g.dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kelmatan hokum tetap. Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat. Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati, Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (21huruf b, huruf c, huruf d, huruf f dan huruf g, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai Peqiabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang barr.. Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari I (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan humf b serta ayat (2\ huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf B, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala {41 (s)
(6)Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru meldui pemilihan Kepala Desa antar waktu. Ketentuan dalam Pasal 76 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76

(t) Biaya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dibebankan pada APBD,

(2)Biaya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa antar waktrr yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dibebankan pada APBDes yang bersangkutan. Ketenfiran Pasal 77 dihLapu*. Pasal II Perahrraa daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan" Agara setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempataflrlya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala. Diundarg[<an di &tarabahare pada tanggal I Maret 2O2L Fj. SEKRETARXS DAERAH KUAI,A LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2O2I NOMOR 1 NOMOR REGIStrER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA I,RovrNsr KALTMANTAN SEI_ATAN {L-32 / 2O2 Ll 7. 8" Ditetapkan di Marabahan PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA NOMOR 1 TAHUN 2027 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA I. UMUM Pemilihan secara elektronik mendapatkan kekuatan hukum melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor l+7 IPUU-VII/2OO9 dimana kata mencoblos diartikan pula menggunakan e-voting. Karenanya, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala berupaya untuk menerapkan pemilihan kepala desa secara elektronik. Pelaksanaan pemilihan kepala desa secara elektronik diharapkan dapat memperrnudah proses pemilihan, karena dilakukan melalui sistem yang terintegrasi sehinga hasil dari proses pemilihan d.apat dipertanggungjawabkan secara politik, sosial, dan hukum. Selain hal tersebut, juga dilakukan evaluasi pelaksanaan peraturan daerah kabupaten Barito Kuala Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa antara lain terkait tugas panitia pemilihan dan prosedur pemberhentian kepala desa yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2O2O Tentang Perurbahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa. Berdasarkan perimbangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa. TI. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka L

Pasal 1

Cukup Jelas Angka 2

Pasal 5A

Ayat (t) Yang dimaksud dengan e-uoting adalah pemilihan Kepala Desa yang diselenggarakan secara elektronik yaitu dengan menggunakan atau memanfaatkan teknologi informasi serta perangkat elektronik Ayat (2) Cukup jelas Angka 3

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…