DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Kuala Nomor 1 Tahun 2022

Nomor: 1
Tahun: 2022
Ditetapkan: 13 Agustus 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 73

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala ini Mengatur Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin dengan sistematika; Ketentuan Umum; Penyelenggara Bantuan Hukum; Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum; Larangan; Pendanaan; Pengajuan Dana Bantuan Hukum; Pembayaran Dana Bantuan Hukum; Pengawasan; Sanksi Administratif; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk mewujudkan prinsip persamaan kedudukan dihadapan hukum, maka Pemerintah Daerah perlu memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin agar hak konstitusional setiap warga Negara terjamin untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum;
b.bahwa kurangnya kesadaran dan pengetahuan hukum masyarakat miskin dalam menghadapi perkara hukumnya, diperlukan pemberian bantuan hukum pada setiap tahap proses hukum;
c.bahwa Ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum memberikan kewenangan bagi pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan bantuan hukum;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;
2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH dan BUPATI BARITO KUALA MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
4.Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.
5.Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang memenuhi kriteria warga miskin sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
6.Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.Pemohon Bantuan Hukum adalah penerima bantuan hukum yang mengajukan permohonan bantuan hukum untuk menangani dan menyelesaikan perkara hukum yang sedang dihadapinya.
8.Masyarakat adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang memiliki identitas kependudukan yang sah di Kabupaten Barito Kuala.
9.Masyarakat Miskin adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu.
10.Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
11.Nonlitigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
12.Dana Bantuan Hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk membiayai pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat miskin.
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14.Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh Panitia Verifikasi dan Akreditasi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia setelah dinilai bahwa Pemberian Bantuan Hukum Tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum.
15.Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan, dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
16.Advokat adalah adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar Pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
17.Paralegal adalah setiap orang yang sudah terlatih dan mempunyai pengetahuan dan ketrampilan dibidang hukum yang membantu penyelesaian masalah hukum yang dihadapi oleh orang lain atau komunitasnya.
18.Surat Keterangan Tidak Mampu adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh pihak Desa/Kelurahan bagi masyarakat miskin.
19.Perkara adalah masalah atau persoalan hukum yang memerlukan penyelesaian baik melalui litigasi maupun nonlitigasi.

Pasal 2

Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas:

a.keadilan;
b.persamaan kedudukan di dalam hukum;
c.keterbukaan;
d.efisiensi;
e.efektivitas; dan
f.akuntabilitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk:

a.mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
b.terpenuhinya perlindungan terhadap hak asasi manusia;
c.menjamin pemenuhan hak Penerima Bantuan Hukum untuk memperoleh akses keadilan; dan
d.menjamin bahwa Bantuan Hukum dapat dimanfaatkan secara merata oleh seluruh masyarakat.
e.mewujudkan peradilan yang efektif, efisien dan dapat dipertangungjawabkan.

BAB II

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah menyelenggarakan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin.
(2)Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 5

(1)Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan melalui perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Pemberi Bantuan Hukum yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

Dalam hal Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 7

(1)Bantuan Hukum sebagaimana di maksud dalam Pasal 4 diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum.
(2)Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum:
1. a.Perdata;
2. b.Pidana, dan
3. c.Tata Usaha Negara baik litigasi maupun nonlitigasi.
(1)Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal:
1. a.menerima dan menjalankan kuasa;
2. b.mendampingi;
3. c.mewakili;
4. d.membela; dan/atau
5. e.melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 8

(1)Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
(2)Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan .

Pasal 9

Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

a.merupakan penduduk Daerah yang dibuktikan dengan Dokumen Kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang;
b.terdata dan/atau ditetapkan sebagai warga miskin dan/atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan;
c.berdomisili di Daerah yang dibuktikan dengan surat keterangan domisili dari Kepala Desa/Lurah yang diketahui Camat.

Pasal 10

Penerima Bantuan Hukum berhak mendapat:

a.Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
b.bantuan hukum sesuai dengan standar Bantuan Hukum dan/atau kode etik Advokat; dan/atau
c.informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks73PDFHirarki

Memuat teks peraturan…