DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Kuala Nomor 10 Tahun 2019

Nomor: 10
Tahun: 2019
Ditetapkan: 27 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Tentang Perubahan Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Alalak Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Batola, berisi tentang: 1. Ketentuan Umum; 2. Perubahan Bentuk Badan Hukum, Logo Dan Kedudukan; 3. Maksud Dan Tujuan; 4. Bidang Usaha; 5. Jangka Waktu; 6. Modal

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sebagai antisipasi terhadap perkembangan ekonomi regional, nasional dan internasional terutama dalam menghadapi era globalisasi dan perdagangan bebas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Alalak perlu melakukan perubahan bentuk badan hukum PD BPR Alalak, sehingga dalam pengelolaannya dapat lebih professional dan fleksibel;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut diatas, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Alalak Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Batola. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2.Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA dan BUPATI BARITO KUALA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT ALALAK MENJADI PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT BATOLA .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
4.Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB II

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM, LOGO DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Batola berubah bentuk hukumnya menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Batola.
(2)Apabila terdapat kesamaan nama perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada saat didaftarkan di kantor Menteri, maka nama Perseroan akan diubah didalam akta pendirian tanpa perlu merubah nama Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
(3)Perubahan Bentuk Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan operasional PD. BPR Alalak dialihkan kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat Batola.

Pasal 3

(1)Dengan perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 maka logo PD BPR Alalak berubah menjadi Logo PT BPR Batola.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai logo PT BPR Batola diatur dengan Anggaran Dasar.

Pasal 4

PT. BPR Batola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan di Kecamatan Alalak.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

Maksud perubahan bentuk Badan Hukum adalah untuk memberikan fungsi dan peran yang lebih besar kepada PT. BPR Batola agar dapat mengembangkan usahanya secara professional.

Pasal 6

Perubahan bentuk badan hukum ini bertujuan untuk :

a.Meningkatkan kinerja dan daya saing PT BPR Batola;
b.Meningkatkan permodalan perusahaan dengan memberikan kesempatan kepada pihak ketiga untuk menanamkan modal pada PT BPR Batola;
c.Memperoleh keuntungan yang wajar guna meningkatkan pendapatan daerah; dan
d.Mendorong pertumbuhan perekonomian daerah

BAB IV

BIDANG USAHA

Pasal 7

(1)Untuk mencapai maksud dan tujuan PT BPR Batola melakukan usaha di bidang perbankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB V

JANGKA WAKTU

Pasal 8

PT BPR Batola didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

BAB VI

MODAL

Pasal 9

(1)Modal dasar PT BPR Batola untuk pertama kali sebesar:
1. a.Pemerintah Kabupaten Barito Kuala sebesar Rp. 1.350.000.000 (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah)
2. b.Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah)
(2)Modal disetor Pemerintah Daerah pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah).

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala. Ditetapkan di Marabahan pada tanggal 20 Desember 2019 BUPATI BARITO KUALA, ttd NOORMILIYANI AS Diundangkan di Marabahan pada tanggal 20 Desember 2019 Pj.SEKRETARIS DAERAH, ttd ABDUL MANAF LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2019 NOMOR 72 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (10, 136/2019)

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…