DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2018

Nomor: 2
Tahun: 2018
Ditetapkan: 4 Mei 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini memuat tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 - 2022; dengan sistematika: Ketentuan Umum; Ruang Lingkup RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022; Sistematika RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022 meliputi: Bab I Pendahuluan, Bab II Gambaran Umum Konclisi Daerah Kabupaten Barito Kuala, Bab III Gambaran Umum Konclisi Daerah Kabupaten Barito Kuala, Bab IV Permasalahan dan lsu-lsu Strategis; Bab V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Bab VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan daerah, Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah, Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Bab IX Pedoman Transisi, Bab X Penutup; Pengendalian dan Evaluasi; Perubahan RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan : 25. 26. 27. 28. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17); Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatantahun 2015 Nomor 9) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012 Nomor 3); Peraturan Daerah Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012 Nomor 6). DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA DAN BUPATI BARITO KUALA MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2017 - 2022

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. l. 10. ll. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan _ kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala Pemerintah Daerah adalah kepala daerah (Bupati) sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Bupati adalah Bupati Barito Kuala. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Barito Kuala. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD Kabupaten Barito Kuala adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disingkat RPJMN, adalah dokumen perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun; Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ProvinsiKalimantan Selatan, yang selanjutnya disingkat RPJPD Kalimantan Selatan, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Selatan, untuk periode 20 (dua puluh) tahun; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Selatan untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 — 2022 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2022; Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun; Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2022; Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun; Anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya disingkatAPBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah; 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

(1)
(2)
(3)Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang; Visi adalah ramusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan; Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi; Strategi pembangunan adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi; Kebijakan pembangunan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan; Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Dearah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah; Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan; Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang Iebih pendek dari tujuan; Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai.

BAB II

RUANG LINGKUP RPJMD KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2017 - 2022

Pasal 2

RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 - 2022 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagiPemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun yang menggambarkan:

a.visi dan misi, program Bupati dan Wakil Bupati terpilih; dan
b.tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 - 2022 menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD, Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah. RPJMD berpedoman pada RPJPD dan RPJMN serta memperhatikan :
a.RPJMD Kalimantan Selatan;
b.RTRW; dan
c.RPJMD Kabupaten/ Kota sekitar.

BAB III

SISTEMATIKA RPJMD KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2017 - 2022

Pasal 3

(1)Sistematika RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 -2022 meliputi :
1. a.BablI : Pendahuluan
2. b.Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah Kabupaten Barito Kuala
3. c.BablIIl : Gambaran Keuangan Daerah
4. d.BabIV- : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis
5. e.BabV : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
6. f.Bab VI : Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan daerah
7. g.BabVII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
8. h.Bab VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
9. i.BabIX : Pedoman Transisi
10. j.BabX : Penutup
(2)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

RPJMD Kabupaten Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 - 2022 merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUSI

Pasal 5

(1)Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 - 2022
(2)Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.kebijakan perencaanaan RPJMD;
2. b.pelaksanaan RPJMD.
(3)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.kebijakan perencanaan RPJMD;
2. b.pelaksanaan RPJMD;dan
3. c.hasil RPJMD.
(4)Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
(5)Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)
(4)(S)
1. a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa_ proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
2. b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. c.terjadi perubahan yang mendasar, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.; dan/atau
4. d.merugikan kepentingan nasional, yaitu apabila bertentangan dengan kebijakan nasional. Perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dalam hal terjadi perubahan yang tidak mendasar yang bersifat parsial dan/atau perubahan capaian sasaran tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan RPJMD Kabupaten Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 - 2022, maka penetapan perubahan capaian sasaran RPJMD tersebut ditetapkan dengan Peraturan Bupati. KETENTUAN PERALIHAN Pasal 7 Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, Kepala Daerah wajib menyusun RKPD pada tahun terakhir pemerintahannya. Penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dokumen perencanaan untuk tahun pertama periode pemerintahan tahun berikutnya dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2005 - 2025 dan RPJMD Kabupaten Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 - 2022 sebelum RPJMD periode berikutnya tersusun. RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun pertama periode pemerintahan Kepala Daerah terpilih berikutnya. RPJMD dijadikan dasar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati tahun 2017 sampai dengan tahun 2022. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka ketentuan mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2017 dinyatakan tidak berlaku lagi.
(6)Pada saat RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 - 2027belum tersusun, maka penyusunan RKPD Tahun 2023 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 — 2022 dan RPJPD Kabupaten Barito Kuyala tahun 2005 - 2025 serta mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan dan RPJMN.

BAB V

PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2017 - 2022 Pasal 6 Perubahan RPJMD Kabupaten Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 - 2022 hanya dapat dilakukan apabila:

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala. Ditetapkan di Barito Kuala pada tanggal 4 Mei 2018 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN ( 26/2018 ) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2017 - 2022 I. UMUM Il. Bahwa dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi Kepala Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kurun waktu 5 tahun mendatang. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 - 2022 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan RTRW Daerah serta memperhatikan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan, danRPJMNasional. RPJMD Kabupaten Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 - 2022, memuatPendahuluan; Gambaran Umum Kondisi Daerah Kabupaten Barito Kuala; Gambaran Keuangan Daerah; Permasalahan dan Isu-Isu Strategis; Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran; Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah; Kerangka Pendanaan Pembangunan dan dan Program Perangkat Daerah; Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan; Penutup Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 - 2022, dilakukan dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip: keterkaitan, konsistensi, kelengkapan dan kedalaman, dan keterukuran. Disamping itu secara terpadu juga menerapkan pendekatan-pendekatan: partisipatif (bottom up), top down, teknokratis, politis, dan inovatif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-udangan yang berlaku. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 — 2022, akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Kuala tahun 2017 - 2022 pada setiap tahun anggaran. Pada saat Peraturan daerah ini mulai berlaku, RKPD Tahun 2018 tetap berlaku. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 — 2022. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas. sal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Dokumen RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 - 2022 ini dapat diberlakukan sebagai Dokumen RPJMD Transisi untuk pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Tahun 2023 sebelum RPJMD Tahun 2022-2027 disusun dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Pasal 8

Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2018 NOMOR 2

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…