DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2020

Nomor: 2
Tahun: 2020
Ditetapkan: 27 Maret 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dengan sistematika: Ketentuan Umum; Tata Kelola SPBE; Manajemen SPBE; Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi; Penyelenggara SPBE; Percepatan SPBE; Pemantauan dan Evaluasi SPBE; Ketentuan Peralihan dan Ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan kebijakan SPBE di Daerah.

(2)Dalam rangka menjalankan tugas dan kewenangan melaksanakan koordinasi dan penetapan kebijakan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan Sekretaris Daerah sebagai Koordinator SPBE Pemerintah Daerah.
(3)Koordinator SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas menjalankan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE di Daerah.

Pasal 35

BABV PENYELENGGARASPBE

(1)Audit keamanan SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c terdiri atas:
1. a.Audit Keamanan Infrastruktur SPBE Pernerintah Daerah; dan
2. b.Audit Keamanan Aplikasi Khusus SPBE.
(2)Audit keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit keamanan SPBE yang ditetapkan pemerintah.
(3)Audit Keamanan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Audit Keamanan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
(4)Dalam melaksanakan Audit Keamanan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah dan Audit Keamanan Aplikasi Khusus SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Audit Keamanan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah dan Audit Keamanan Aplikasi Khusus. Pasa134
(2)Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Aplikasi SPBE.
(3)Audit Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
(4)Dalam melaksanakan audit Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), Pemerintah Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kornunikasi dan informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit Aplikasi Khusus.
(1)Untuk efisiensi penyelenggaraan administrasi pernerintahan dan penyelenggaraan kearsipan yang terpadu, dilakukan penerapan kearsipan berbasis elektronik bagi Pemerintah Daerah.

Pasal 38

(1)Untuk optimalisasi, transparansi, dan akuntabilitas pada perencanaan, penganggaran, dan pengadaan barang dan jasa pemerintah di Daerah, diperlukan keterpaduan terhadap Proses Bisnis perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi bagi Pemerintah Daerah.
(2)Penyusunan keterpaduan Proses Bisnis perencanaan, pengaanggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, alruntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Keterpaduan terhadap Proses Bisnis perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, dan pernantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan melalui integrasi Layanan SPBE yang meliputi Layanan Perencanaan, Layanan Penganggaran, Layanan Pengadaan, Layanan Akuntablitias Kinerja, dan Layanan Pemantauan dan Evaluasi.
(4)Integrasi Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
1. a.Bagi pakai data perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi;
2. b.Penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk bagi pakai data; dan
3. c.Penyelenggaraan sistem aplikasi perencanaan, pengganggaran, pengadaan, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi yang terintegrasi.
(5)Integrasi Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
(2)Percepatan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerapan atas Aplikasi Umum yang dibangun oleh pemerintah, dan pembangunan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah untuk mernberikan Layanan SPBE di Daerah.
(3)Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan untuk mendukung kegiatan pemerintahan daerah di bidang:
1. a.Perencanaan;
2. b.Penganggaran;
3. c.Pengadaan barang dan jasa pemerintah;
4. d.Akuntabilitas kinerja;
5. e.Pemantauan dan evaluasi;
6. f.Kearsi pan;
7. g.Kepegawaian; dan
8. h.Pengaduan pelayanan publik.
(1)Untuk kecepatan, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik, dilakukan penerapan pengaduan pelayanan publik berbasis elektronik bagi Pemerintah Daerah.
(2)Penyusunan keterpaduan Proses Bisnis pengaduan pelayanan publik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1)Untuk efisiensi dan transparansi dalam rnanejemen Pegawai Negeri Sipil, dilakukan penerapan manajemen Pegawai Negeri Sipil berbasis elektronik bagi Pemerintah Daerah.
(2)Penyusunan keterpaduan Proses Bisnis manajemen Pegawai Negeri Sipil disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Keterpaduan Proses Bisnis terhadap manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan melalui integrasi layanan kepegawaian untuk konsolidasi data Pegawai Negeri Sipil dari semua SKPD.
(4)Integrasi layanan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3)dilakukan melalui:
1. a.bagi pakai data kepegawaian dalam lingkungan Pernerintah Daerah, darr/ atau antara SKPD yang menyelenggarakan tugas pemerintahan dibidang manajemen kepegawaian dengan SKPD lainnya;
2. b.Penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk bagi pakai data dan informasi kepegawaian;
3. c.Penyelenggaraan sistern aplikasi kepegawaian yang terintegrasi; dan
4. d.Penyelenggaraan transaksi layanan kepegawaian antara Pemerintah Daerah dan lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian.
(5)Integrasi layanan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan oleh SKPD yang membidangi urusang komunikasi dan informatika. Pasa139
(2)Penyusunan keterpaduan Proses Bisnis pengelolaan kearsipan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Keterpaduan Proses Bisnis pengelolaan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan melalui integrasi layanan kearsipan antar SKPD.
(4)Integrasi layanan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
1. a.Bagi pakai arsip dan informasi kearsipan dalam lingkungan Pernerintah Daerah, danj'atau antar SKPD;
2. b.Penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk bagi pakai data dan inforrnaei kearsipan; dan
3. c.Penyelenggaraan sistem aplikasi kearsipan yang terintegrasi,
(5)Integrasi layanan kearsipan sebagaimana dimaksud pad a ayat (4) dikoordinasikan oleh SKPD yang membidangi urusang komunikasi dan informatika. Penyusunan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah diselesaikan paling lambat 1 (satu) tahun setelah ditetapkannya Arsitektur SPBE Nasional 2020 - 2024. Pasa144 BABIX KETENTUANPENUTUP Kebijakan Daerah terkait SPBE telah tersedia sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap dimanfaatkan sampai dengan terselenggaranya Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah yang terintegrasi. BAB VIn KETENTUAN PERALIHAN Pasa143
(1)Koordinator SPBE Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan SPBE Pemerintah Daerah secara berkala.
(2)Penjelasan lebih rind mengenai bentuk pemantauan dan evaluasi, unsur pelaksana, serta tata cara pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Bupati. Pasa142
(1)Pembiayaan pelaksanaan SPBE Pemerintah Daerah yang diatur dalam peraturan Daerah irri, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pembiayaan pelaksanaan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan dan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
(3)Keterpaduan Proses Bisnis pengaduan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan melalui integrasi layanan pengaduan berbasis elektronik bagi Pemerintah Daerah.
(4)Integrasi layanan pengaduan pelayanan puhlik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
1. a.Bagi pakai data dan informasi pengaduan pelayanan publik dalam lingkungan Pemerintah Daerah, danj atau antar SKPD.
2. b.Penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk bagi pakai data dan informasi pengaduan pelayanan publik; dan
3. c.Penyelenggaraan sistem aplikasi pengaduan pelayanan publik yang terin tegrasi.
(5)Integrasi layanan pengaduan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan oleh SKPD yang membidangi urusan kornunikasi dan informatika. NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN(2-11/2020) LEMBARANDAERAH KABUPATENBARITOKUALATAHUN2020 NOMOR2 BUPATI BARITO Diundangkan di Marabahan pada tanggal 27 Maret 2020 Ditetapkan di Marabahan pada tanggal 27 Mali t 2020 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan : Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala. Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Pasa145 II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup Jelas Pasa12 Cukup Jelas Pasa13 Cukup Jelas. Pasa14 Cukup Jelas. Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang mengoptimalkan pemanfaatan teknologi inforrnasi dan kornunikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dalarn paradigma baru, diyakini akan memberi dampak positif yang signifikan baik dalam aspek penyelenggaraan tata pemerintahan dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat Daerah ini, Dengan diterapkannya peraturan daerah ini, mak.a akan diperoleh kepastian hukum terhadap penyeleriggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang mernanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka pemberian pelayanan publik yang lebih optimal, terintegrasi dan berkesinambungan serta rnewujudkan tata kelola pemerintahan daerah Kabupaten Barito Kuala yang lebih baik sehingga layak disebut sebagai pernerintahan daerah yang terbuka (open local government]. Salah satu elernen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk mernperoleh inforrnasi sesuai .tengan peraturan perundang-undangan, Hak atae inforrnasi menjadi sangat ~Jenting karen a semakin terbukanya penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, maka penyelenggaraan negara tersebut sernakin dapat dipertanggungjawabkan. Hak memperoleh inforrnasi merupakan hak aS8.~3imanusia dan keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalain rnengoptimalkan pengawasan publik atas penyelenggaraan tata kelola kepernerintahan yang baik. Di aisi lain, teknologi inforrnasi dan komunikasi yang berkernbang dengan pesat, sudah secara global dimanfaatkan dalam proses pemerintahan (8PBE) untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas penyelenggaraan pernerintahan serta rnemberikan kehidupan yang layak dan berkelanjutan bagi masyarakat.

1.UMUM Perkernbangan teknologi informasi dan kornunikasi telah rnengubah pola hidup dan pola interaksi masyarakat secara global. Perkembangan teknologi inrorrnasi telah pula rnenyebabkan dunia rnenjadi tanpa batas (borderlesss dan menyebabkan perubahan sosial, budaya, ekonorni dan pota penegakan nukum yang secara signifikan berlangsung sernakin cepat. PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBAS):8 ELEKTRONlK TENTANG NOMOR 2 TAHUN 2020 PENJELAShN ATA~j PERATU}~AN DAERAH KABUPATf:N BARITO }{UALA Pasa127 Cukup Jelas. Pasa128 Hurufa Penjaminan kerahasiaan dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendaliankeamanan lainnya. Hurufb Penjaminankeutuhan dilakukan melalui pendeteksian modifikasi, Pasa15 Cukup Jelas. Pasa16 Cukup Jelas. Pasa17 Cukup Jelas. Pasa18 Cukup Jelas. Pasa19 Cukup Jelas. PasaII0 Cukup Jelas.

BAB VII

PEMANTAUANDAN EVALUASISPBE

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas. Pasa115 Cukup Jelas. Pasa116 Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas. Pasa120 Cukup Jelas. Pasa121 Cukup Jelas. Pasa122 Cukup Jelas. Pasa123 Cukup Jelas. Pasa124 Cukup Jelas. Pasa125 Cukup Jelas. Pasa126 Cukup Jelas. Pasa129 Cukup Jelas. Pasa130 Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas. Pasal 32 Hurufa Manajemen risiko bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE, dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, peman tauan, dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE. Manajemen risiko dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen risiko SPBE yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan dalam pelaksanaannya, Pernerintah Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan kousultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. Hurufb Manajemen keamanan informasi bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan inforrnasi, dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung-jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE. Manajemen keamanan informasi dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen keamanan informasi SPBE yang ditetapkan oleh kepala lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber. Dalam pelaksanaan manajemen keamanan informasi, Pemerintah Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan kepala lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber. Hurufc Manajemen data bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan Daerah. Manajemen data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data, dan dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen data SPBE yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pernbangunan nasional. Dalam pelaksanaan manajemen data, Pemerintah Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pernbangunan nasional. Hurufc Penjaminan ketersediaan dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan. Hurufd Penjaminan keaslian dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi. Hurufe Penjaminan kenirsangkalan (nonrepudiation) dilakukan rnelalui penerapan tanda-tangan digital dan jaminan pihak ketiga yang terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital. Hurufd Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pernanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE, yang dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE. Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan dengan berpedoman pada manajemen aset teknologi inforrnasi dan komunikasi SPBE yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kornunikasi dan informatika. Dalam pelaksanaan manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi, Pemerintah Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. Hurufe Manajemen sumber daya manusia bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE; yang dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya rnanusia dalarn SPBE untuk memastikan ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata KelolaSPBEdan Manajemen SPBE. Manajemen sumber daya manusia dilaksanakan dengan berpedoman pada manajemen sumber daya manusia SPBE yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pernerintahan di bidang aparatur negara. Dalam pelaksanaan manajemen surnber daya manusia, Pemerintah Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. Huruff Manajemen pengetahuan bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBEdan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE, yang dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengeolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologiyang dihasilkan dalam SPBE. Manajemen pengetahuan dilaksanakan dengan berpedoman pada manajemen pengetahuan SPBE yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi. Dalam pelaksanaan manajemen pengetahuan, Pemerintah Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan kepala lembaga pernerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi. Hurufg Manajemen perubahan bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE, yang dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE. Manajemen perubahan dilaksanakan dengan berpedoman pada manajemen perubahan SPBE yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. Dalam pelaksanaan manajemen perubahan, Pemerintah Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. Pasa133 Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas. Pasa135 Cukup Jelas. Pasa136 Cukup Jelas. Pasa137 Cukup Jelas. Pasa138 Cukup Jelas. Pasa139 Cukup Jelas. Pasa140 Cukup Jelas. Pasa141 Cukup Jelas. Pasa142 Cukup Jelas. Pasa143 Cukup Jelas. Pasa144 Cukup Jelas. Pasa145 Cukup Jelas. Hurufh Manajemen Layanan SPBE bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE yang dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE. Pelayanan Pengguna SPBE adalah kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari Pengguna SPBE. Pengoperasian Layanan SPBE rnerupakan kegiatan pendayagunaan dan perneliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE. Pengelolaan Aplikasi SPBE merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE. Manajemen Layanan SPBE dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen Layanan SPBE yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kornunikasi dan informatika. Dalam pelaksanaan manajemen Layanan SPBE, Pemerintah Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang rnenyelenggarakan urusan pernerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…