DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2022

Nomor: 2
Tahun: 2022
Ditetapkan: 3 Januari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini memuat Peraturan Daerah tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, dengan sistematika; Ketentuan Umum; Ruang Lingkup Pemberian TPP ASN; Komponen dan Bobot TPP ASN; Didsiplin Kerja; Produktivitas Kerja; Tugas Tambahan; Pembayaran TPP; Kewajiban dan Sanksi; Penambahan Anggaran; Evaluasi; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 201S tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718 );
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pcrangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) diubah dengan Peraturansebagaimana telah Pemerintahan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 8 .Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentangPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9.Peraturan Pemerintah 30 tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
12.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di lingkungan Instansi Pemerintah;
13.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Teknis Pemberian Gaji Dan Tunjangan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Yang Bekerja Pada lnstansi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahu 2021 Nomor 53);
15.Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 33);
16.Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pernbentukan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34). MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala.
6.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
7.Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disingkat Dinas Kominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala.
8.Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihanyang selanjutnya disingkat BKPP adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala.
9.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Kuala.
10.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah terdiri dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
12.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentudalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
13.Pejabat Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi.
14.Pejabat Fungsional Umum/Pelaksana adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pclaksanaan tugasnya didasarkan pada keterampilan tertentu dan untuk kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.
15.Jabatan Fungsional Tertentu yang selanjutnya disingkat JFT adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
16.Kelas jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan.
17.Indeks Kemampuan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat IKKD adalah rasio kemampuan daerah dalam pengalokasian anggaran tambahan penghasilan pegawai.
18.Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang pegawai.
19.Penilaian Prestasi Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat PPK adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap SKP dan perilaku kerja pegawai dalam rangka mencapai visi Pernerintah Kabupaten Barito Kuala.
20.Tingkat Kedisiplinan adalah kepatuhan terhadap kewajiban untuk hadir pada jam kerja, mengikuti apel, mengikuti kegiatan yang menjadi agenda Kabupatcn/Peringatan Hari Besar Nasional scrta tidak mclanggar larangan yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan.
21.Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat TPP ASN adalah penghasilan yang diperoleh oleh pegawai ASN setiap bulan diluar gaji yang diterima dengan sah, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
22.Pejabat Penilai adalah atasan langsung pegawai yang dinilai dengan ketentuan serendah-rendahnya pejabat eselon IV atau pejabat lain yang ditentukan. 23. Atasan Pejabat Penilai adalah atasan langsung pejabat penilai atau pejabat lain yang ditentukan. 24. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran. BAB MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP PEMBERIAN TPP ASN

Pasal 2

(1)Maksud dilaksanakannya Pemberian TPP ASN adalah untuk memberikan penghasilan tarnbahan setiap bulan diluar gaji sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja.
(2)Tujuan dilaksanakannya pemberian TPP ASN adalah :
1. a.Meningkatkan kesejahteraan ASN.
2. b.Meningkatkan kinerja ASN, dan
3. c.Meningkatkan disiplin ASN.
(3)Prinsip-prinsip pemberian TPP ASN adalah :
1. a.Kepastian hukum, pemberian TPP ASN mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan.
2. b.Akuntabel, pemberian TPP ASN dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. c.Proporsionalitas, pemberian TPP ASN mengutamakan keseimbangan antara hak clan kewajihan pegawai.
4. d.Efektif dan efisien, pemberian TPP ASN sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditc tapkan.
5. e.Keadilan dan kesetaraan, pemberian TPP ASN mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperolah kesempatan akan fungsi dan peran scbagai pegawai ASN.
6. f.Kesejahteraan, pemberian TPP ASN diarahkan untuk menjamin kesejahteraan pegawai ASN. g. Optimalisasi, pemberian TPP ASN sebagai hasil optimalisasi pagu BAB RUANG LINGKUP PEMBERIAN TPP ASN

Pasal 3

(1)TPP ASN diberikan kepada PNS, PPPK, dan CPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
(2)Ketentuan PNS,PPPK, dan CPNS yang mendapat TPP adalah : a. Memiliki jahatan tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala yang ditugaskan pada Perangkat Daerah; b. Sedang menjalani ijin belajar dan karenanya yang bersangkutan tidak meninggalkan tugas kedinasan sehari-hari; c. Mutasi masuk ke Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, mendapat tunjangan penghasilan terhitung setelah 1 (satu) bulan ditetapkannya Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas ;
1. d.Sedang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural kepemimpinan/fungsional/teknis. anggaran belanja pemerintah daerah.
(3)
1. e.ASN yang mcninggal dunia pada bulan berjalan tetap mendapat TPP bulan sebelumnya, dan diberikan juga TPP pada bulan berjalan dengan besaran TPP sesuai jabatan terakhirnya tanpa ada pengurangan.
2. f.PNS dan PPPK yang mendapat cuti tahunan, cuti alasan penting, dan cuti melahirkan tidak dilakukan pemotongan TPP dari segi komponen produktifitas maupun disiplin kerja.
3. g.ASN yang sakit kurang dari 3 (tiga) bulan tidak dilakukan pemotongan TPP dari komponen produktifitas maupun disiplin kerja yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Pengecualian dari ayat (2) adalah :
4. a.Tidak memiliki tugas/jabatan/pekerjaan tertentu.
5. b.Diberhentikan sementara atau dinonaktifkan.
6. c.Diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat.
7. d.Melaksanakan tugas belajar, sehingga meninggalkan tugas kedinasan sehari-hari;
8. e.Berstatus titipan atau magang;
9. f.Menjalani masa persiapan pensiun;
10. g.Menjalani hukuman pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
11. h.Diperbantukan ke instansi di luar pemerintah daerah dalam waktu tertentu dan tidak mclaksanakan tugas pada satuani unit kerja asal.
12. i.Memiliki jabatan tertentu dengan hari dan jam kerja khusus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
13. j.Menjalani cuti diluar tanggungan ncgara dan cuti bcsar;
14. k.Mengalami sakit permanen yang berakibat tidak bisa masuk kerja dalam waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, hanya diberikan tunjangan penghasilan dari komponen disiplin kerja dan dibayarkan secara flat selama 3 (tiga) bulan dan untuk bulan berikutnya TPP tidak dibayarkan.
(4)Dengan pemberian TPP ASN, maka PNS, PPPK, dan CPNS dilarang :
1. a.Memberikan, menjanjikan, menerima segala hadiah dalam bentuk apapun dalam pelaksanaan tugas kedinasan.
2. b.Menerima imbalan/pendapatan lain, kecuali : 1) Biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah, dan 2) Segala bentuk imbalan atau pendapatan lainnya yang bersumber dari APBN dan/atau APBD.
3. c.Menerima honorarium, kecuali diatur dalam ketentuan perundang- undangan yang berlaku.

Pasal 4

Besaran Pemberian TPP ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KOMPONEN DAN BOBOT TPP ASN

Pasal 5

(1)Komponen dan bobot TPP ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat
(1)terdiri dari :
1. a.Disiplin kerja dengan bobot 40 % berasal dari komponen TPP berdasarkan beban kerja.
2. b.Produktivitas kerja dengan bobot 60 % berasal dari komponen TPP berdasarkan prestasi kerja.
(2)Parameter besaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) terdiri dari :
1. a.Kelas jabatan.
2. h.Indeks kapasitas fiskal daerah.
3. c.Indeks kemahalan konstruksi.
4. d.Indeks penyelenggaraan pemerintah daerah, terdiri dari : I) Opini laporan keuangan. 2) Nilai LPPD 3) Kematangan penataan perangkat daerah. 4) Indeks inovasi daerah. 5) Prestasi kerja pemerintah daerah. 6) Rasio belanja perjalanan dinas. 7) Indeks reformasi birokrasi pemerintah daerah.
(3)Pemberian TPP ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) didasarkan pada
1. a.Beban kerja.
2. b.Prestasi kerja.
3. c.Tcmpat bcrtugas.
4. d.Kondisi kerja.
5. e.Kelangkaan profesi, dan/atau
6. f.Pertimbangan objcktif lainnya.
(4)Indikator dari beberapa kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah :
1. a.TPP berdasarkan bcban kcrja dibcrikan kcpada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal, minimal 112,5 jam perbulan, diberikan sebesar 40% dari besaran basic TPP.
2. b.TPP berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja sesi b idang keahliannya dan tinggi pimpinan diatasnya, diberikan sebesar 60% dari besaran basic TPP.
3. c.TPP berdasarkan tempat bertugas, diberikan kepada pegawai ASN yang dalam mclaksanakan tugasnya berada di dacrah yang mcmiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil, diberikan sebesar 10% dan besaran basic TPP.
4. d.TPP berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa dan lainnya, yaitu berkaitan langsung dengan penyakit menular, bahan kimia berbahaya/radiasi/ bahan radioaktif, keselamatan kerja, aparat pemeriksa dan penegak hukum, satu tingkat dibawahnya tidak ada pejabatnya, dan satu tingkat dibawahnya didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan struktural dibawahnya, diberikan sebesar 10% dari basic TPP.
5. c.TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kcpada pcgawai ASN yang memiliki keterampilan khusus, kualifikasi pegawai Pemda sangat sedikit/hampir tidak ada yang memenuhi pekerjaan dimaksud, dan jabatan pimpinan tertinggi, diberikan sebesar minimal 10% ciari basic TPP.
6. f.TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang- undangan, dan belum diwadahi oleh kriteria a, b, c, d, e di atas. BAI3 V DISIPLIN KERJA

Pasal 6

(1)Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a didasarkan pada persenlase kehadiran pcgawai dengan menggunakan perangkat aplikasi Smart Presensi.
(2)Rekapitulasi disiplin kerja melalui aplikasi Smart Presensi setiap bulan dikelola oleh pejabat pengelola kepegawaian masing-masing SKPD.
(3)Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disahkan oleh Kepala Satuan/Unit Kerja, dan selanjutnya disampaikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada awal bulan benkutnya untuk bahan pembayaran TPP.
(4)Apabila terjadi kerusakan perangkat. aplikasi Smart es diakibatkan oleh kerusakan alat server, gangguan jaringan,Pr eni yang s dan pemadaman listrik, maka :
1. a.Kehadiran pcgawai dicatat dan dihitung sccara manual mclalui aplikasi Smart Presensi sampai dengan perangkat aplikasi dapat dioperasionalkan ;
2. b.Pengesahan atas kehadiran secara manual sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dilakukan oleh pimpinan satuan/unit kerja.
3. c.Atas kerusakan perangkat aplikasi Smart Presensi, pimpinan satuan/unit kerja membuat laporan tertulis ke Dinas Komunikasi dan Informatika dalam waktu 1 x 24 jam;
4. d.Dinas Komunikasi (Ian Informatika berkewajihan menyelesaikan perbaikan kerusakan pada perangkat aplikasi dalam waktu segera.
(5)Apabila terjadi gangguan perseorangan, maka kehadiran ASN dapat dilakukan secara manual yang difasilitasi admin satuan kerja dengan mengajukan surat permohonan menggunakan absen manual disertai alasannya dan pernyataan siap mengembalikan apabila ada pemalsuan keterangan, ditujukan kepada Kepala satuan/ Unit Kerja untuk mendapat persetujuan.

Pasal 7

(1)Untuk satuan dan unit kerja yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja, ketentuan hari dan jam kerja diatur sebagai berikut
1. a.hari Senin s.d. Kamis dari Pukul 08.00 s.d. 16.30 Wita;
2. b.hari Jum'at dari Pukul 07.30 s.d. 11.00 Wita.
(2)Untuk satuan dan unit kerja yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja, ketentuan hari dan jam kerja diatur sebagai berikut
1. a.hari Scnin s.d. Kamis Pukul 08.00 s.d. 15.00 Wita;
2. b.hari Jum'at 07.30 s.d. 11.00 Wita; dan
3. c.hari Sabtu 08.00 s.d. 14.00 Wita.
(3)Ketentuan 6 (enam) hari kerja untuk fungsional guru sebagaimana dimaksud ayat (2) dikecualikan untuk sekolah yang telah memberlakukan aktivitas full day diatur sebagai berikut
1. a.hari Senin s.d. Kamis dari Pukul 08.00 s.d. 16.30 Wita;
2. b.hari Jum'at dari Pukul 07.30 s.d. 11.00 Wita.
(4)Ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tanpa disertai istirahat.

Pasal 8

(1)Pengukuran terhadap kehadiran sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) meliputi pengukuran terhadap :
1. a.hadir terlambat;
2. b.pulang lebih cepat; dan
3. c.tidak masuk kerja.
(2)Pengukuran terhadap kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan sebagai berikut :
1. a.Semua PNS, PPPK, dan CPNS wajib melakukan pengisian kehadiran masuk kerja dan pulang kerja melalui perangkat elektronik pencatat kehadiran mulai pukul 07.00 s.d. 18.00 WITA ;
2. b.Pengisian kehadiran kerja setelah pukul 08.00 sampai dengan sebelum pukul 16.30 WITA setiap senin sampai dengan kamis, dan setelah pukul 07.30 sampai dengan sebelum pukul 11.00 WITA pada hari Jum'at, akan dikenakan pemotongan persentase kehadiran.
3. c.Terhadap PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan, hadir terlamhat dari waktu yang ditetapkan, serta pulang lebih cepat dari waktu yang ditetapkan akan dikenakan pengurangan TPP ASN dari komponen disiplin kcrja, sebagai bcrikut : Jlh Hari Kerja - Jlh Jam Kerja Jlh Detik Jam Kerja % Pot. Perdetik % Pot ' Per Menit % Pot. Perjam % Pot Seluru h Detik 1 4 Hari 1 09 392.400 0.0002548 0.0152905 - 0.9174312 1 00 15 Hari 112.5 405,000 0.0002469 0.0148148 0.8888889 100 1 6 Hari 121 435,600 0.0002296 0.0137741 0.8264463 100 17 Hari f 1 29.S 466,200 T0.0002145 0.0128700 0.7722008 1 0U 18 Hari 1 38 496,800 0.0002013 0.0120773 0.7246377 100 19 Hari 1 46.5 527.400 ---H 0 0001896 0.0001852 0.0113766 - __. 0.01 1 1 111 0.6825939 1 00 20 Hari 1 50 540,000 0.6666667 100 21 Hari 1 58.5 570,600 0.0001753 0.0105152 0.6309148 100 22 Hari 167 601,200 0.0001663 0.0099800 0.5988024 1 00 23 Hari 175.5 631,800 0.0001583 0.0094967 0.5698006 100 24 Hari 1 84 662.400 0.0001510 0.0090580 0.5434783 1 00 25 Hari 187.5 675,000 0.0001481 0.0088889 0.5333333 100
4. d.Perhitungan jumlah waktu ketidakhadiran, keterlambatan masuk kerja, dan kecepatan pulang kerja sebagaimana huruf c di atas, diakumulasikan satu bulan dalam aplikasi Smart Presensi.
5. e.Setiap ASN yang tidak mengikuti upacara, senam kesegaran jasmani, dan apel setiap hari kerja tanpa alasan yang sah dan tidak melampirkan dokumen pendukung dikenakan pengurangan TPP ASN sebesar 2 % (dua persen) dan komponen disiplin kerja pada setiap ketidakhadiran, pegawai yang melaksanakan sistem shift tidak dikenakan pengurangan TPP. f Pengurangan tunjangan scbagaimana huruf c tcrscbut di atas, dikecualikan bagi : 1) Sekretaris Daerah; dan 2) PNS yang menjabat sebagai Ajudan Pimpinan (Bupati, Wakil Bupati, SekretarisDaerah), dan Sopir Pimpinan (Bupati, Wakil Bupati, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Sekretaris Daerah) yang ditetapkan dengan surat keputusan atau surat penugasan/penunjukkan.
6. g.Pengukuran kehadiran bagi SkTD yang memberlakukan sistem shift dibuktikan dengan surat tugas;
7. h.PNS, PPPK, dan CPNS yang melaksanakan perjalanan dinas atau Kegiatan kerja lapangan wajib melaporkan kehadiran melalui perangkat aplikasi Smart Presensi satu kali setiap hari di lokasi kegiatan/kerja dengan jumlah hari sesuai tercantum dalam surat tugas, diluar hari keberangkatan dan kepulangan.
8. i.Apabila tidak memungkinkan untuk melaporkan kehadiran perjalanan chnas atau kegiatan kerja lapangan melaltii aplikasi Smart Presensi, maka bukti kehadiran hams dilampiri dengan surat tugas; dan
9. j.PNS, PPPK, dan CPNS yang melaksanakan perjalanan dinas yang dilengkapi dengan surat tugas, maka TPP nya ticiak dikurangi.
10. k.Pengisian kehadiran melalui Smart Presensi hams menunjukkan wajah PNS bersangkutan yang sebenarnya. Apabila tidak mcnunjukkan wajah PNS bersangkutan yang sebenarnya, admin/kasubbag umum dan kepegawaian SKPD diwajibkan menghapus laporan kehadiran PNS bersangkutan pada hari tersebut, dan jika penghapusan tidak dilaksanakan, maka TPP semua PNS pada SKPD tersebut akan ditahan sampai data laporan kehadiran cliperbaiki /

Pasal 9

(1)PNS, PPPK, dan CPNS dibcrikan izin tidak masuk kcrja sctclah mcndapat persetujuan dan atasan langsung.
(2)Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengurangi jumlah cuti tahunan yang diambil pada tahun tersebut.
(3)Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga mengurangi jumlah TPP dari komponen produktivitas kerja sesuai jumlah hari izin, sedangkan TPP dan komponen disiplin kerja tidak dikurangi.
(4)Apabila izin lebih dari 12 (dua belas) hari akan dikenakan pengurangan TPP dari komponen disiplin kerja dan produktifitas kerja sesuai perhitungan di Smart Presensi dan E-Kinerja.
(5)Pemberian cuti PNS diberikan maksimal 18 hari dalam kurun waktu 2 tahun, sisa cuti pada tahun sebelumnya akan diakumuiasikan dengan cuti tahun berikutnya.

BAB VI

PRODUKTIVITAS KERJA

Pasal 10

(1)Penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1)huruf b dilaksanakan berdasarkan pada :
1. a.Pelaksanaan tugas, dan
2. b.Penilaian dari pejabat pcnilai tcrhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya.
(2)Penilaian pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, didasarkan pada capaian indikator kinerja individu yang tercantum dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan diinput ke dalam e-kinerja melalui aplikasi E-Kinerja.
(3)Penetapan sasaran dan target kinerja pada pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada awal tahun anggaran paling lambat mi nggu kedua bulan Januari setiap tahunnya.
(4)Pengisian realisasi capaian kinerja dilaksanakan dalam bulan berjalan dengan menggunakan perangkat elektronik pencatat laporan kinerja melalui aplikasi E-Kinerja.
(5)Setiap PNS, PPPK dan CPNS wajib menyampaikan minimal 1 (satu) kegiatan setiap hari melalui aplikasi E-Kinerja.
(6)Hasil penyampaian kinerja melalui aplikasi E-Kinerja akan menjadi bahan penghitungan komponen produktivitas kerja setiap bulan.
(7)Apabila terjadi kerusakan perangkat elektronik laporan kinerja rnelalui aplikasi E-Kinerja yang diakibatkan oleh kerusakan alat server, gangguan jaringan, dan pemadaman listrik, maka :
1. a.capaian kincrja dicatat dan dihitung sccara manual sarnpai dcngan perangkat elektronik dapat dioperasionalkan ;
2. b.Pengesahan atas laporan capaian kinerja secara manual sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dilakukan oleh pimpinan satuan/unit kerja
3. c.Apabila terjadi gangguan perseorangan dapat difasilitasi admin satuan keija dengan persetujuan Kepala satuan keija selama jam kerja pada hari tersebut.
4. d.Atas kerusakan perangkat elektronik pencatat laporan kinerja melalui aplikasi E-Kinerja, pimpinan satuan/unit kerja membuat laporan tertulis ke Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dalam waktu 1 x 24 jam ;
5. e.Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan berkewajiban menyelesaikan perbaikan kerusakan pada perangkat elektronik pada pint d tersebut.
(8)Pengaturan mengenai format, pengisian dan penilaian SKP didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…