DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 23 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 114

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Barito Kuala

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa keberadaan Desa Wisata mempunyai peranan penting untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, memeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, optimalisasi potensi ekonomi dan karakteristik desa, serta mengangkat dan melindungi nilai budaya, agama, adat istiadat, dan menjaga kelestarian alam berdasarkan hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b.bahwa untuk memberikan pedoman, arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak di Daerah dalam pemberdayaan dan pengembangan Desa Wisata diperlukan pengaturan mengenai Desa Wisata;
c.bahwa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah belum mengatur secara komprehensif mengenai Desa Wisata di Kabupaten Barito Kuala dan berdasarkan ketentuan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan mengatur Desa Wisata di Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Desa Wisata; Mengingat 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja muenjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tamabahn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2013-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 Nomor 71);
19.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan Desa Wisata (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 3); Menetapkan
20.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012-2031 Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012 Nomor 6);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 Nomor 70); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA dan BUPATI BARITO KUALA MEMUTUSKAN: : PERATURAN DAERAH TENTANG DESA WISATA

BAB II

ASAS, PRINSIP, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan Desa Wisata berdasarkan asas:

a.manfaat;
b.kekeluargaan;
c.adil dan merata;
d.keseimbangan;
e.kemandirian
f.kelestarian;
g.partisipatif;
b.keberlanjutan;
i.demokratis;
j.kesetaraan; dan
k.kesatuan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Desa Wisata berdasarkan prinsip Kepariwisataan yaitu:

a.menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengej awantahan dari konsep hidup dal am keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
b.menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
c.memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas.
d.memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
e.memberdayakan masyarakat setempat;
f.menjamin keterpaduan antar sektor, antar Daerah, antar pusat dan Dae rah yang merupakan satu kesatuan sistemik dal am kerangka otonomi Daerah, serta keterpaduan antar Pemangku Kepentingan;
g.mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang Pariwisata; dan
h.memperkukuh keutuhan Negara Kesatuan

Pasal 4

(1)Maksud pengaturan Desa Wisata adalah sebagai pedoman dalam pembangunan / pengembangan dan Pengelolaan Desa Wisata di Daerah berbasis kebudayaan lokal sesuai dengan perencanaan pembangunan Daerah.
(2)Pengaturan Desa Wisata bertujuan untuk:
1. a.meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Desa;
2. b.meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Desa;
3. c.mengurangi tingkat kemiskinan di Desa;
4. d.menurunkan tingkat pengangguran di Desa;
5. e.melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya di Desa;
6. f.Maksud pengaturan Desa Wisata adalah sebagai pedoman dalam pembangunan / pengembangan dan Pengelolaan Desa Wisata di Daerah berbasis kebudayaan lokal sesuai dengan perencanaan pembangunan Daerah.
7. g.mendorong Masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang bersih, rapi, dan sehat;
8. h.menumbuhkan kebanggaan akan adat, budaya, dan Desa;
9. i.menjamin pelestarian nilai-nilai budaya lokal yang memuat struktur kehidupan, tata cara, dan tradisi yang berlaku di Masyarakat Desa Wisata; dan
10. j.mempercepat pen an am an sikap dan keterampilan yang sesuai dengan sapta pesona Pariwisata Indonesia.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah inimeliputi:

a.pencanangan, penilaian, dan penetapanDesa Wisata;
b.pembangunan dan pengembangan Desa Wisata;
c.pengelola Desa Wisata;
d.Usaha Pariwisata Desa;
e.rekomendasi;
f.pembatasan jenis Usaha Desa Wisata;
g.pendaftaran;
h.hak, kewajiban, dan larangan;
i.peran serta Masyarakat;
j.kerja sama;
k.pembinaan dan pengawasan;
l.penghargaan;
m.pendanaan;
n.sanksi administrate;
o.ketentuan penyidikan; dan
p.ketentuan sanksi.

BAB III

PENCANANGAN, PENILAIAN, DAN PENETAPANDESA WISATA

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah melakukan pencanangan, penilaian, dan penetapan Desa Wisata di Daerah.
(2)Dalam pencanangan, penilaian, dan penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melibatkan:
1. a.pemangku kepentingan kepariwisataan di daerah;
2. b.akademisi;
3. c.Pemerintah Desa;
4. d.BPD; dan
5. e.masyarakat di desa.

Pasal 7

(1)Pencanangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dal am Pasal 6 ayat (1) berdasarkan usulan kelompok Masyarakat, tokoh Masyarakat, lembaga kemasyarakat Desa, Badan Usaha Milik Desa, Badan Usaha Milik Desa Bersama atau pihak lain melalui Kepala Desa.
(2)Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan penetapan Desa Wisata kepada Bupati melalui Camat.
(3)Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan dokumen pendukung paling sedikit berupa:
1. a.data profil wilayah Desa;
2. b.potensi daya tarik Wisata Desa yang akan dikembangkan;
3. c.potensi budaya dan adat istiadat Desa;
4. d.data pengunjung/potensi pengunjung Desa Wisata;
5. e.kelembagaan calon pengelola Desa Wisata;
6. f.kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah dan rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah;
7. g.rencana mitigasi bencana; dan
8. h.dokumen rencana pengembangan Desa Wisata.
(4)Dal am permohonan pencanangan Desa Wisata, wajib menyertakan berita acara dukungan masyarakat desa setempat.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah dapat menginisiasi pencanangan Desa Wisata di daerah.
(2)Pencanangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepariwisataan dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemerintahan desa.
(3)Ketentuan mengenai dokumen pendukung dan berita acara dukungan masyarakat Desa setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) berlaku secara mutatis mutandis untuk pencanangan Desa Wisata dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

Pemerintah Daerah bersama dengan Pemerintah Desa dalam rangka menuju pencanangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, melakukan:

a.sosialisasi kepada masyarakat desa mengenai rencana penetapan Desa Wisata, dan rencana pembangunan/ pengembangan Desa Wisata;
b.inventarisasi dan penggalian daya tarik wisata yang harus dipertahankan; dan
c.manajemen pemasaran Pariwisata.

Pasal 10

(1)Dal am melakukan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bupati menugaskan tim penilai Desa Wisata.
(2)Tim penilai Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
1. a.perangkat Daerah Kabupaten;
2. b.praktisi bidang pariwisata;
3. c.dewan kebudayaan;
4. d.akademisi; dan
5. e.tenaga ahli lainnya.
(3)Tim penilai Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
(4)Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas sebagai berikut:
1. a.melakukan verifikasi dokumen usulan penetapan Desa Wisata;
2. b.melaksanakan penilaian penetapan Desa Wisata; dan
3. c.membuat rekomendasi terhadap usulan penetapan Desa Wisata.
(5)Kriteria penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.atraksi wisata yang paling menarik dan atraktif di desa;
2. b.kondisi geografis desa menyangkut masalah- masalah jumlah rumah, jumlah penduduk, karakteristik, dan luas wilayah desa yang berkaitan dengan daya dukung kepariwisataan pada suatu Desa;
3. c.sistem kepercayaan dan kemasyarakatan yang merupakan aspek khusus pada komunitas sebuah Desa;
4. d.ketersediaan infrastruktur meliputi fasilitas dan pelayanan transportasi, fasilitas listrik, air bersih, drainase, pengolahan limbah, telepon, dan sebagainya;
5. e.perkembangan jumlah pengunjung Desa Wisata;
6. f.rencana kelembagaan pengelola Desa Wisata;
7. g.analisis kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah; dan
8. h.analisis rencana mitigasi bencana.
(6)Kriteria lain penilaian penetapan Desa Wisata meliputi kesesuaian dengan rencana pembangunan daerah dan rencana pembangunan desa.

Pasal 11

(1)Bupati menetapkan desa menjadi Desa Wisata di daerah.
(2)Dal am menetapkan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memperhatikan hasil penilaian tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
(3)Penetapan Desa menjadi Desa Wisata ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Isi peraturan

Teks114PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa keberadaan Desa Wisata mempunyai peranan penting untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, memeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, optimalisasi potensi ekonomi dan karakteristik desa, serta mengangkat dan melindungi nilai budaya, agama, adat istiadat, dan menjaga kelestarian alam berdasarkan hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b.bahwa untuk memberikan pedoman, arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak di Daerah dalam pemberdayaan dan pengembangan Desa Wisata diperlukan pengaturan mengenai Desa Wisata;
c.bahwa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah belum mengatur secara komprehensif mengenai Desa Wisata di Kabupaten Barito Kuala dan berdasarkan ketentuan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan mengatur Desa Wisata di Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Desa Wisata; Mengingat 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja muenjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tamabahn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2013-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 Nomor 71);
19.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan Desa Wisata (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 3); Menetapkan
20.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012-2031 Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012 Nomor 6);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 Nomor 70); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA dan BUPATI BARITO KUALA MEMUTUSKAN: : PERATURAN DAERAH TENTANG DESA WISATA

BAB II

ASAS, PRINSIP, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan Desa Wisata berdasarkan asas:

a.manfaat;
b.kekeluargaan;
c.adil dan merata;
d.keseimbangan;
e.kemandirian
f.kelestarian;
g.partisipatif;
b.keberlanjutan;
i.demokratis;
j.kesetaraan; dan
k.kesatuan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Desa Wisata berdasarkan prinsip Kepariwisataan yaitu:

a.menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengej awantahan dari konsep hidup dal am keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
b.menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
c.memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas.
d.memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
e.memberdayakan masyarakat setempat;
f.menjamin keterpaduan antar sektor, antar Daerah, antar pusat dan Dae rah yang merupakan satu kesatuan sistemik dal am kerangka otonomi Daerah, serta keterpaduan antar Pemangku Kepentingan;
g.mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang Pariwisata; dan
h.memperkukuh keutuhan Negara Kesatuan

Pasal 4

(1)Maksud pengaturan Desa Wisata adalah sebagai pedoman dalam pembangunan / pengembangan dan Pengelolaan Desa Wisata di Daerah berbasis kebudayaan lokal sesuai dengan perencanaan pembangunan Daerah.
(2)Pengaturan Desa Wisata bertujuan untuk:
1. a.meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Desa;
2. b.meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Desa;
3. c.mengurangi tingkat kemiskinan di Desa;
4. d.menurunkan tingkat pengangguran di Desa;
5. e.melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya di Desa;
6. f.Maksud pengaturan Desa Wisata adalah sebagai pedoman dalam pembangunan / pengembangan dan Pengelolaan Desa Wisata di Daerah berbasis kebudayaan lokal sesuai dengan perencanaan pembangunan Daerah.
7. g.mendorong Masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang bersih, rapi, dan sehat;
8. h.menumbuhkan kebanggaan akan adat, budaya, dan Desa;
9. i.menjamin pelestarian nilai-nilai budaya lokal yang memuat struktur kehidupan, tata cara, dan tradisi yang berlaku di Masyarakat Desa Wisata; dan
10. j.mempercepat pen an am an sikap dan keterampilan yang sesuai dengan sapta pesona Pariwisata Indonesia.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah inimeliputi:

a.pencanangan, penilaian, dan penetapanDesa Wisata;
b.pembangunan dan pengembangan Desa Wisata;
c.pengelola Desa Wisata;
d.Usaha Pariwisata Desa;
e.rekomendasi;
f.pembatasan jenis Usaha Desa Wisata;
g.pendaftaran;
h.hak, kewajiban, dan larangan;
i.peran serta Masyarakat;
j.kerja sama;
k.pembinaan dan pengawasan;
l.penghargaan;
m.pendanaan;
n.sanksi administrate;
o.ketentuan penyidikan; dan
p.ketentuan sanksi.

BAB III

PENCANANGAN, PENILAIAN, DAN PENETAPANDESA WISATA

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah melakukan pencanangan, penilaian, dan penetapan Desa Wisata di Daerah.
(2)Dalam pencanangan, penilaian, dan penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melibatkan:
1. a.pemangku kepentingan kepariwisataan di daerah;
2. b.akademisi;
3. c.Pemerintah Desa;
4. d.BPD; dan
5. e.masyarakat di desa.

Pasal 7

(1)Pencanangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dal am Pasal 6 ayat (1) berdasarkan usulan kelompok Masyarakat, tokoh Masyarakat, lembaga kemasyarakat Desa, Badan Usaha Milik Desa, Badan Usaha Milik Desa Bersama atau pihak lain melalui Kepala Desa.
(2)Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan penetapan Desa Wisata kepada Bupati melalui Camat.
(3)Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan dokumen pendukung paling sedikit berupa:
1. a.data profil wilayah Desa;
2. b.potensi daya tarik Wisata Desa yang akan dikembangkan;
3. c.potensi budaya dan adat istiadat Desa;
4. d.data pengunjung/potensi pengunjung Desa Wisata;
5. e.kelembagaan calon pengelola Desa Wisata;
6. f.kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah dan rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah;
7. g.rencana mitigasi bencana; dan
8. h.dokumen rencana pengembangan Desa Wisata.
(4)Dal am permohonan pencanangan Desa Wisata, wajib menyertakan berita acara dukungan masyarakat desa setempat.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah dapat menginisiasi pencanangan Desa Wisata di daerah.
(2)Pencanangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepariwisataan dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemerintahan desa.
(3)Ketentuan mengenai dokumen pendukung dan berita acara dukungan masyarakat Desa setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) berlaku secara mutatis mutandis untuk pencanangan Desa Wisata dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

Pemerintah Daerah bersama dengan Pemerintah Desa dalam rangka menuju pencanangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, melakukan:

a.sosialisasi kepada masyarakat desa mengenai rencana penetapan Desa Wisata, dan rencana pembangunan/ pengembangan Desa Wisata;
b.inventarisasi dan penggalian daya tarik wisata yang harus dipertahankan; dan
c.manajemen pemasaran Pariwisata.

Pasal 10

(1)Dal am melakukan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bupati menugaskan tim penilai Desa Wisata.
(2)Tim penilai Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
1. a.perangkat Daerah Kabupaten;
2. b.praktisi bidang pariwisata;
3. c.dewan kebudayaan;
4. d.akademisi; dan
5. e.tenaga ahli lainnya.
(3)Tim penilai Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
(4)Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas sebagai berikut:
1. a.melakukan verifikasi dokumen usulan penetapan Desa Wisata;
2. b.melaksanakan penilaian penetapan Desa Wisata; dan
3. c.membuat rekomendasi terhadap usulan penetapan Desa Wisata.
(5)Kriteria penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.atraksi wisata yang paling menarik dan atraktif di desa;
2. b.kondisi geografis desa menyangkut masalah- masalah jumlah rumah, jumlah penduduk, karakteristik, dan luas wilayah desa yang berkaitan dengan daya dukung kepariwisataan pada suatu Desa;
3. c.sistem kepercayaan dan kemasyarakatan yang merupakan aspek khusus pada komunitas sebuah Desa;
4. d.ketersediaan infrastruktur meliputi fasilitas dan pelayanan transportasi, fasilitas listrik, air bersih, drainase, pengolahan limbah, telepon, dan sebagainya;
5. e.perkembangan jumlah pengunjung Desa Wisata;
6. f.rencana kelembagaan pengelola Desa Wisata;
7. g.analisis kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah; dan
8. h.analisis rencana mitigasi bencana.
(6)Kriteria lain penilaian penetapan Desa Wisata meliputi kesesuaian dengan rencana pembangunan daerah dan rencana pembangunan desa.

Pasal 11

(1)Bupati menetapkan desa menjadi Desa Wisata di daerah.
(2)Dal am menetapkan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memperhatikan hasil penilaian tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
(3)Penetapan Desa menjadi Desa Wisata ditetapkan dengan Keputusan Bupati.