DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Kuala Nomor 4 Tahun 2020

Nomor: 4
Tahun: 2020
Ditetapkan: 7 Agustus 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini memuta tentang Peraturan Daerah Penyelenggaraan Perpustakaan, dengan sistematika; Ketentuan Umum; Kebijakan Dan Tanggungjawab; Pembentukan Kewenangan Penyelenggaraan dan Pengembangan Perpustakaan; Layanan Perpustakaan; Jenis Perpustakaan; Tenaga Perpustakaan; Sarana dan Prasana; Pembinaan dan Pengawasan; Kerjasama dan Peran Serta Masyarakat; Pembiayaan; Sanksi Administrasi; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan.

c.bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf q dan huruf W lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
b.bahwa sebagai salah satu upaya untuk memajukan kebudayaan daerah, perpustakaan merupakan wahana pelestarian kekayaan budaya Kabupaten Barito Kuala sekaligus untuk menumbuh kembangkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak dan /atau karya rekaman; : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat Kabupaten Barito Kuala, perpustakaan merupakan wahana belajar sepanjang hayat untuk mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang berkualitas, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional; BUPATIBARITOKUALA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PERPUSTAKAAN TENTANG PERATURANDAERAHKABUPATENBARITOKUALA NOMOR4 TAHUN2020 Menimbang BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
1. 14.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. 13.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. 12.Undang-Undang Nomor 43 Tabun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. 11.Undang-Undang Nornor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. 10.Undang-Undang Nornor 44 Tabun 2008 tentang Pomografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2008 Nomor 181, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
6. 5.Undang-Undang Nomor 14 Tabun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. 4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4843);
8. 3.Undang-Undang Nornor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
9. 2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistern Pendidikan Nasional (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4301);
10. 1.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 ten tang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nornor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nornor 1820); Mengingat
11. 22.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor34);
12. 21.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintaban Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6133);
13. 20.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tabun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
14. 19.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4496); 18.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
15. 17.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
16. 16.Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubab beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 15.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5495); Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
17. 1.Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
18. 2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai un sur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
19. 3.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
20. 4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
21. 5.Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, danl atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, rekreasi para pemustaka.
22. 6.Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/ atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah dan dilayankan.
23. 7.Naskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
24. 8.Perpustakaan Kabupaten Barito Kuala yang selanjutnya disebut Perpustakaan Daerah yang berfungsi sebagai pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di Kabupaten Barito Kuala.
25. 9.Perpustakaan Umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat Iuas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial- ekonomi. Pasall BABI KETENTUANUMUM BARITO KUALAPERATURANDAERAH KABUPATEN TENTANGPERPUSTAKAAN Menetapkan: MEMUTUSKAN: BUPATIBARITOKUALA Dan DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENBARITOKUALA Dengan Persetujuan Bersama Perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian dan pengembangan, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan masyarakat. Pasa13 Perpustakaan diselenggarakan berdasarkan asas:
a.demokrasi;
b.keadilan;
c.keprofesionalan;
d.keterbukaan;
e.keterukuran; dan
f.kemitraan.

Pasal 2

IO.Perpustakaan Khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain.

11.Perpustakaan Sekolah adalah perpustakaan yang berada pada lembaga pendidikan Sekolah, yang merupakan bagian integral dari sekolah yang bersangkutan yang merupakan sumber belajar yang mendukung tercapainya tujuan pendidikan.
12.Perpustakaan keliling adalah perpustakaan yang menggunakan sarana angkutan dalam melayani pengguna.
13.Taman bacaan atau sudut baca adalah suatutempat yang menyediakan bahan kepustakaan yang dibutuhkanmasyarakat, sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaankemampuan membaca dan belajar serta sebagai tempat untukmendapatkan informasi bagi masyarakat. 14.Tenaga Perpustakaan adalah setiap orang yang bekerja di perpustakaan baik pustakawan maupun tenaga teknis perpustakaan.
15.Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/ atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
16.Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan. .
17.Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak, dan/ atau karya rekam.
18.Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili pada suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.
19.Sumber Daya Perpustakaan adalah semua tenaga, sarana dan prasarana, serta dana yang dimilikidan Iatau dikuasai oleh perpustakaan.
20.Layanan bahan Pustaka dan informasi adalah kegiatan pelayanan kepada pemustaka (pengguna perpustakaan) dalam pemanfaatan bahan pustaka dan informasi di perpustakaan.

c.menjamin kelangsungan pengelolaan dan Penyelenggaraan Perpustakaan sebagai pusat sumber belajar dan pengembangan . keterampilan masyarakat;
d.mewujudkan masyarakat gemar membaca;
e.memfasilitasi Penyelenggaraan Perpustakaan umum yang diselenggarakan masyarakat;
f.menyediakan prasarana dan sarana Perpustakaan bagi pemustaka berkebutuhan khusus; dan
g.menyelenggarakan dan mengembangkan Perpustakaan berdasarkan kearifan lokal sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah. prima;

(2)Kebijakan Penyelenggaraan Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata berbasis teknologi infonnasi dan komunikasi;
2. b.menjamin pengelolaan dan pelayanan Perpustakaan Daerah yang
(1)Pemerintah daerah menetapkan kebijakan penyelenggaraan Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b. BABII KEBIJAKAN DAN TANGGUNG JAWAB
1. a.asas, fungsi dan tujuan;
2. b.kebijakan dan tanggung jawab;
3. c.penyelenggara perpustakaan;
4. d.koleksi perpustakaan;
5. e.penyelenggaraan perpustakaan;
6. f.layanan perpustakaan;
7. g.sumber daya manusia perpustakaan;
8. h.pelestarian koleksi, naskah kuno dan pengembangan koleksi budaya;
  1. 1.pembudayaan kegemaran rnembaca; J. fasilitasi, pembinaan dan pengembangan;
9. k.kerjasama dan peran serta masyarakat;
  1. 1.penghargaan;
10. m.kelembagaan;
11. n.pendanaan;
12. o.pengawasan; dan sanksi administrative Pasa15 Penyelenggaraan perpustakaan bertujuan untuk:
13. a.memberikan layanan perpustakaan kepada masyarakat secara cepat, tepat dan akurat;
14. b.menjamin kelangsungan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di Daerah;
15. c.meningkatkan kegemaran membaca; dan
16. d.memperluas wawasan serta pengetahuan guna mencerdaskan kehidupan masyarakat.

Pasal 4

a.mengatur, membina, mengawasi, dan pengelolaan perpustakaan;
b.membina sumber daya manusia; dan
c.membangun kerjasama antar perpustakaan.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf bertanggung jawab menjamin terpenuhinya standar Perpustakaan Daerah yang meliputi :
1. a.koleksi perpustakaan;
2. b.sarana dan prasarana perpustakaan;
3. c.pelayanan perpustakaan;
4. d.tenaga perpustakaan;
5. e.penyelenggaraan perpustakaan;
6. f.pengelolaan perpustakaan; dan
7. g.pendanaan Perpustakaan.
(2)Pelaksanaan tanggungjawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
(5)Ketentuan mengenai Pembentukan dan Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan Standar Nasional Perpustakaan diatur dalam Peraturan Bupati.
(4)Pembentukan dan Penyelenggaraan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Selain kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyelenggarakan :
1. a.Perpustakaan Sekolah pada pendidikan dasar sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan Sekolah;
2. b.Perpustakaan Umum Tingkat Kecamatan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan Kecamatan;
3. c.Perpustakaan Umum Tingkat Kelurahan/Desa sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan Kelurahan/Desa;
4. d.Peprpustakaan Khusus pada SKPD Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangannya. Pemerintah Daerah berkewajibanuntuk :
5. a.menjamin kelangsungan penyelenggaraanperpustakaan di Daerah;
6. b.menjamin ketersediaan layanan Perpustakaan secara merata di daerah;
7. c.menjamin kelangsungan Penyelenggaraan Perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
8. d.menggalakkan promosi kegemaran membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;
9. e.menjamin kelangsungan pengembangan perpustakaan di Daerah; Pasall0
(7)Pembentukan taman bacaan sebagaimana dimaksud ayat (5), paling sedikit memiliki:
1. a.koleksi taman bacaan; dan
2. b.sarana dan prasarana taman bacaan.
(8)Pembentukan Sudut Baca sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), paling sedikit memiliki:
1. a.koleksi Sudut Baca; dan
2. b.sarana dan prasarana Sudut Baca.
(6)Penyelenggara perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) memberitahukan keberadaan perpustakaan kepada SKPD.
(5)Dalam rangka menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata, setiap penyelenggara tempat dan / atau fasilitas umum wajib menyediakan perpustakaan, taman bacaan atau sudut baca.
(4)Pembentukan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melaporkan keberadaannya kepada SKPD.
(3)Pembentukan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi syarat :
1. a.memilikikoleksi perpustakaan;
2. b.memilikitenaga perpustakaan;
3. c.memilikisarana dan prasarana perpustakaan; dan
4. d.memilikisumber pendanaan.
(2)Pembentukan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Instanai/Lembaga, Masyarakat danj atau perorangan.
(1)Perpustakaan dibentuk sebagai wujud pelayanan kepada pemustaka dan masyarakat.

Pasal 9

. ------------------~------------------- Masyarakat berkewajiban :

a.menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan;
b.menyimpan, merawat, dan melestarikan naskah kuno yang dimiliki dan mendaftarkan ke SKPD;
c.menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya perpustakaan di lingkungannya;
d.mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan di lingkungannya;

Pasal 12

(4)Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), disesuaikan dengan kemampuan perpustakaan dan ketersediaan sarana dan prasarana perpustakaan.
(3)Masyarakat yang memiliki cacat danJatau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/ atau social berhak memperoleh layanan perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.
(2)Masyarakat di Daerah yang belum terdapat perpustakaan daerah berhak memperoleh layanan perpustakaan keliling.
(1)Masyarakat mempunyai hak yang sarna untuk :
1. a.Memperoleh layanan, memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan;
2. b.Mendirikan dan/ atau menyelenggarakan perpustakaan; dan
3. c.8erperan serta dalam pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perpustakaan. Paragraf2 Hak dan KewajibanMasyarakat

Pasal 11

f.menyelenggarakan dan mengembangan perpustakaan umum berdasarkan kerkhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah;
g.menjamin ketersediaan keragaman koleksi perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan informasi, pendidikan, penelitian dan rekreasi dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya masyarakat;
h.meningkatkan kualitas dan kuantitas koleksi perpustakaan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sumber belajar masyarakat;
1. 1.membina dan mengembangkan perpustakaan di lingkungan instansi/Iembaga dan masyarakat di daerah; dan
j.mengangkat, membina dan mengembangkan tenaga fungsional pustakawan;

(2)Koleksi perpustakaan sekolah terdiri atas buku teks pelajaran, bacaan umum, referensi, terbitan berkala dan alat peraga praktik dan/ atau permainan.
(3)Koleksi perpustakaan khusus terdiri atas bacaan umum, referensi, terbitan berkala, dan laporan penelitian.
(1)Koleksi perpustakaan umum terdiri atas bacaan umum, referensi, terbitan berkala, muatan local dan alat peraga praktik dan/ atau permainan.
(3)Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkesinambungan.
(2)Pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kebutuhan pemustaka dan masyarakat dengan memanfaatkan teknologiinformasi dan komunikasi.
(1)Pengembangan Perpustakaan merupakan upaya peningkatan sumber daya, pelayanan, dan pengelolaan perpustakaan, baik dalam hal kuantitasbmaupun kualitas perpustakaan;

Pasal 14

(2)Penyelenggaraan perpustakaan dikelola sesuai Standar Nasional Perpustakaan. ( 1) Penyelenggaraan perpustakaan di daerah berdasarkan kepemilikan terdiri atas :
1. a.Perpustakaan Kabupaten;
2. b.Perpustakaan Kecamatan;
3. c.Perpustakaan Desa/Kelurahan;
4. d.Perpustakaan Masyarakat;
5. e.Perpustakaan Keluarga;dan
6. f.Perpustakaan Pribadi.
7. e.mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan; dan
8. f.menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan perpustakaan.
(2)Masyarakat yang memiliki Naskah Kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1),wajib mendaftarkan ke Perpustakaan Umum Daerah.
(1)Masyarakat berhak menyimpan, merawat, melestarikan, dan memanfaatkan naskah kuno, serta dilakukan secara bertanggung jawab.

Pasal 19

(2)Pengembangan koleksi bahan pustaka sebagaimana dimaksud pada ayat(l), berupa karya tulis, karya cetak, atau karya rekam, atau karya mengenai daerah yang ditulis oleh Warga Negara Indonesia danjatau Warga Negara Asing,dan diterbitkan didalam darr/atau diluar negeri.
(1)Pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi Perpustakaan Umum Daerah dalam pengembangan koleksi bahan Pustaka untuk kepentingan daerah dan masyarakat. Paragraf2 Pengembangan koleksi Pasal 18
(2)Penyerahan koleksi pustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat dipertanggungjawabkan oleh pemberi dan penenma pustaka.
(1)Anggota masyarakat dapat menyerahkankoleksi pustaka kepada perangkat daerah.

Pasal 17

(2)Setiap penyelenggara perpustakaan dilarang mengkoleksi bahan perpustakaan yang mengganggu ketertiban umum, pornografi, dan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dilarang publikasi untuk umum.
(1)Setiap penyelenggara perpustakaan wajib menyediakan koleksi pustaka bagi penyandang cacat. Pasa116
(5)Pengembangan koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dilakukan sesuai dengan Standar KoleksiPerpustakaan. .
(4)Koleksi perpustakaan diseleksi, diolah, disimpan, didayagunakan, dilestarikan dan dikembangkan sesuai kepentingan pemustaka dengan memperhatikan perkembangan teknologiinformasi dan komunikasi.
(2)Setiap Perpustakaan menerapkan tata cara layanan Perpustakaan berdasarkan Standar Nasional Perpustakaan.
(1)Layanan Perpustakaan dilakukan secara prima dan berorientasi pada kepentingan Pemustaka.

Pasal 24

BABIV LAYANAN PERPUSTAKAAN

(2)Tata cara penyerahan karya cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
(1)Setiap Penerbit di Daerah yang menghasilkan karya cetak wajib menyerahkan karya cetaknya sebanyak 3 (tiga) buku setiap judul kepada Perpustakaan Umum Daerah.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…