DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Kuala Nomor 5 Tahun 2018

Nomor: 5
Tahun: 2018
Ditetapkan: 16 Juli 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Kuala, Berisi Tentang: 1. Ketentuan Umum 2. Maksud Dan Tujuan 3. Penganggaran 4. Bentuk Penyertaan Modal 5. Tata Cara Penyertaan Modal 6. Jumlah Dan Sumber Penyertaan Modal 7. Tata Cara Pencairan 8. Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban 9. Pengawasan 10. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Barito Kuala kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Kuala.

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (3)huruf a dan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum. Sumber dana untuk penyelenggaraan SPAM berasal dari Anggrana Pendapatan dan Belanja Negara dan Iatau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan pinjaman, hibah, penerusan hibah darr/atau melakukan penyertaan modal guna meningkatkan kinerja pelayanan BUMD dalam penyelenggaraan SPAM;
a.bahwa untuk pelaksanaan kegiatan' perluasan cakupan pelayanan air minum kepada masyarakat dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022, serta untuk meningkatkan pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum, diperlukan penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Barito Kuala kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Kuala; Menimbang BUPATIBARITOKUALA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA TENTANG PENAMBAHANPENYERTAANMODAL PEMERINTAHKABUPATENBARITOKUALAKEPADA PERUSAHAANDAERAHAIRMINUM KABUPATENBARITOKUALA TAHUN2018-2022 PERATURANDAERAH KABUPATENBARITO KUALA NOMOR 17 TAHUN 2018 '" BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTANSELATAN
1. 11.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Kualam(Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2007 Nomor 7);
2. 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
3. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan lembran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
5. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 ten tang Pelaporan Keuangan dan Kinerja In stan si Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diu bah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. 4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); ten tang Republik Lembaran
9. 3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
10. 1.Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
11. 2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang rnemimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
12. 3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menu rut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-Iuasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
13. 4.Kepala Daerah adalah Bupati Barito Kuala.
14. 5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Pasall

BAB I

KETENTUANUMUM PERATURANDAERAH TENTANGPENYERTAANMODAL PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA KEPADA PERUSAHAANDAERAHAIR MINUMKABUPATENBARITO KUALA.

Pasal 4

BABIV BENTUKPENYERTAANMODAL Penganggaran penyertaan modal Pemerintah Daerah dialokasikan dalam kelompok anggaran pengeluaran pembiayaan jenis Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

Pasal 3

BABIII PENGANGGARAN

(2)Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Kuala adalah untuk pembiayaan pelaksanaan penyediaan air minum kepada masyarakat.
(1)Maksud penyertaan modal Pemerintah Daerah adalah untuk pelaksanaan perluasan cakupan pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Kuala.

Pasal 2

BABII MAKSUDdan TUJUAN

6.Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAMadalah perusahaan milik Pemerintah Daerah yang modal seluruhnya atau sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
7.Penyertaan Modal adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala.

(1)Pengawasan penggunaan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Kuala dilakukan oleh Pasal 10 BABIX PENGAWASAN
(1)Penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan penyertaan modal Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
(2)Perusahaan Daerah Air Minum sebagai penerima penyertaan modal Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyempaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati berupa Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan Perusahaan yang telah diaudit dan ditembuskan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Pasal 9

BABVIII PENATAUSAHAANDANPERTANGGUNGJAWABAN Realisasi penyertaan modal sebagairnana dimaksud pada pasal 6 dilakukan dengan cara pencairan dari Kas Umum Daerah Kabupaten Barito Kuala ke Kas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Kuala.

Pasal 8

BABVII TATACARAPENCAIRAN Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada pasal 6 untuk penganggaran tahun selanjutnya akan langsung dianggarkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan sepanjang anggaran tersedia. Pasa17

(3)Penyertaan modal Tahun 2'018 sebagaimana tersebut pada ayat (2) huruf a bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 sesuai kemampuan keuangan daerah.
1. a.Penyertaan modal Tahun 2018 sebesar Rp. 6.000.000.000,00 (Enam milyar rupiah).
2. b.Penyertaan modal Tahun 2019 sampai dengan 2022 ditetapkan melalui Peraturan Bupati Barito Kuala.
(2)Penyertaan modal sebagai tersebut pada ayat (1) terdiri atas:
(1).Jumlah penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Barite Kuala kepada PDAM Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018 sampai dengan 2022 sebesar Rp. 24.000.000.000,00 (Dua puluh empat milyar rupiah).

Pasal 6

-----;~ ..../I ': Su.P-RITO NO N BARITO KUALA Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Dearah Kabupaten Barito Kuala. Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

BAB VI

JUMLAH DAN SUMBER PENYERTAANMODAL NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA, PROVlNSI KALIMANTAN SELATAN ...U_L~.r.)I, - LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2018 NOMOR ......

Pasal 12

BAB X KETENTU AN PENUTUP Dalam pelaksanaan tugas pengawasan, Dewan Pengawas dan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Kuala dapat melakukan koordinasi dengan instansi dan/ atau dinas terkait.

BAB X

KETENTU AN PENUTUP Dalam pelaksanaan tugas pengawasan, Dewan Pengawas dan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Kuala dapat melakukan koordinasi dengan instansi dan/ atau dinas terkait.

Pasal 11

(2)Dewan Pengawas sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Kuala dan secara periodic dilaporkan kepada Bupati Barito Kuala.

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…