DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Kuala Nomor 5 Tahun 2019

Nomor: 5
Tahun: 2019
Ditetapkan: 8 Oktober 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 86

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Di Kabupaten Barito Kuala Propinsi Kalimantan Selatan, berisi tentang: 1. Ketentuan Umum; 2. Perencanaan; 3. Perlindungan Petani; 3. Pemberdayaan Petani; 4. Hak Dan Kewajiban; 5. Pengawasan; 6. Partisipasi Masyarakat; 7. Anggaran; 8. Ketentuan Peralihan; 9. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dengan Peraturan Daerah dalam rangka menjamin kepastian hukum bagi petani, peternak, pekebun, pembudi daya ikan dan nelayan yang ada di Daerah;
c.bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas Perlindungan Petani, maka perlu diselenggarakan upaya Perlindungan dan Pemberdayaan Petani secara terencana, terarah, dan berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah.
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagaiUndang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4660);
4.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4988);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
10.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 561);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
12.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Pertisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
14.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/ Permentan / OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani;
15.Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.57/Menhut-II/2014 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani Hutan;
16.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012 Nomor 03);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018 Nomor 02). DenganPersetujuanBersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA dan BUPATI BARITO KUALA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI DI KABUPATEN BARITO KUALA PROPINSI KALIMANTAN SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsure penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
4.Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabbupaten Barito Kuala yang membidangi Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian.
5.Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu Petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim.
6.Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk melakukan usaha Tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan Kelembagaan Petani.
7.Petani adalah perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya atau korporasi yang mengelola usaha di bidang pertanian, wanatani, minatani, agropasture, penangkaran satwa dan tumbuhan, di dalam dan di sekitar hutan, yang meliputi usaha tani, agroindusri, pemasaran, dan jasa penunjang termasuk pekebun dan peternak.
8.Pertanian adalah adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan Komoditas Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agro ekosistem.
9.Balai Penyuluhan adalah balai penyuluhan yang membidangi petanian, perikanan dan kehutanan di Kabupaten Barito Kuala.
10.Pelaku Utama kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan dan kehutanan yang selanjutnya disebut pelaku utama adalah masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan, petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudi daya ikan, pengolah ikan, beserta keluarga intinya.
11.Pelaku Usaha adalah perorangan warganegara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukun Indonesia yang mengelola usaha pertanian, perkebunan, perikanan, dan kehutanan.
12.Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuh kembangkan dari, oleh dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani.
13.Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Poktan adalah kumpulan petani/peternak/pekebun/kehutanan yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan sumberdaya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
14.Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa kelompok Tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
15.Asosiasi Komoditas Tani adalah kumpula beberapa Kelompok Tani, dan/atau Gabungan Kelompok Tani untuk memperjuangkan kepentingan Petani.
16.Badan Pelaksana dan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan disingkat BP4K adalah suatu Badan Penyuluh yang ada di Kabupaten Barito Kuala, yang mempunyai visi mewujudkan penyuluh yang profesional berwawasan lingkungan dan berdaya saing tinggi.
17.Koordinator Penyuluh adalah penyuluh yang ditugaskan mengkoordinir kegiatan penyuluhan di wilayah kerja Balai Penyuluhan.
18.Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang Pertanian, mulai dari sarana produksi, produksi/budi daya, penanganan pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil, dan/atau jasa penjualan.
19.Konsolidasi Lahan Pertanian adalah bentuk pengelolaan usaha pertanian dalam rangka peningkatan produksi pertanian.Jaminan Luasan Lahan Pertanian adalah Salah satu strategi pemberdayaan petani dengan memberikan kemudahan untuk memperoleh tanah negara bebas yang diperuntukan atau ditetapkan sebagai kawasan Pertanian sesuai dengan Peraturan Pemerintah. ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani berdasarkan asas :

a.Kemandirian;
b.Kedaulatan;
c.Kebermanfaatan;
d.Kebersamaan;
e.Keterpaduan;
f.Keterbukaan
g.Efisiensi berkeadilan; dan
h.Keberlanjutan.

Pasal 3

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani bertujuan untuk :

a.mewujudkan kedaulatan dan kemandirian petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan dan kualitas hidup yang lebih baik;
b.menyediakan prasaran dan sarana pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan Usaha Tani;
c.memberikan kepastian Usaha Tani;
d.melindungi petani dari fluktuasi harga, praktik ekonomi biaya tinggi dan gagal panen;
e.meningkatkan kemampuan dan kapasitas petani serta kelembagaan Petani dalam menjalankan usaha tani yang produktif, maju, dan berkelanjutan; dan
f.menumbuhkan kelembagaan Petani

Pasal 4

Peraturan Daerah ini sebagai dasar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang materi muatannya mengatur Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

BAB II

PERLINDUNGAN PETANI

Pasal 5

(1). Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel.
(2)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
1. a.daya dukung sumber daya alam lingkungan;
2. b.rencana tata ruang wilayah;
3. c.kebutuhan sarana dan prasarana;
4. d.kelayakan teknis, ekonomis, kelembagaan dan budaya setempat;
5. e.perkembangan ilmu pengetahuan dan teknomogi;
6. f.jumlah petani; dan
7. g.tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat.
(3). Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari :
1. a.rencana Pembangunan Nasional;
2. b.rencana Pembangunan Daerah;
3. c.rencana Pembangunan Pertanian; dan
4. d.rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 6

(1). Strategi Perlindungan dan Pemberdayaan Petani ditetapkan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dengan memperhatikan kebijakan Perlindungan Petani.
(2). Strategi Perlindungan Petani dilakukan melalui :
1. a.penyediaan prasarana dan sarana produksi pertanian;
2. b.kepastian usaha;
3. c.pembangunan sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim; dan
4. d.harga komoditas pertanian.
5. e.asuransi Pertanian
(3). Strategi Pemberdayaan Petani dilakukan melalui :
1. a.pendidikan dan pelatihan;
2. b.penyuluhan dan pendampingan;
3. c.pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian;
4. d.pengutamaan hasil pertanian daerah untuk memenuhi kebutuhan pangan;
5. e.konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian;
6. f.penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan;
7. g.kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi; dan
8. h.penguatan kelembagaan petani.

Pasal 7

(1). Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sesuai kewenangan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas dan tujuan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
(2). Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Dinas.

Pasal 8

Ketentuan Lebih lanjut tentang Perlindungan Petani diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1). Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan Perlindungan Petani.
(2). Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melaksanakan strategi Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(2).

Pasal 10

(1). Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan ketersediaan prasarana pertanian.
(2). Prasarana pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi :
1. a.jalan usaha tani, jalan produksi, dan jalan desa;
2. b.bendungan, dan jaringan irigasi;
3. c.jaringan listrik, pergudangan dan pasar; dan
4. d.prasarana lainnya yang dibutuhkan oleh Petani.

Isi peraturan

Teks86PDFHirarki

Memuat teks peraturan…