DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Kuala Nomor 5 Tahun 2020

Nomor: 5
Tahun: 2020
Ditetapkan: 14 September 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Barito Kuala

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan ini memuat Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah ten tang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

b.bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sis a lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 316 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; BUPATI BARITO KUALA, DENGAN RAHMATTUHAN YANGMAHAESA PERUBAHAN ANGGARANPENDAPATANDAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN2020 TENTANG PERATURANDAERAH KABUPATENBARITO KUALA NOMOR 5 TAHUN 2020 BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTANSELATAN 10.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
1. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
2. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
3. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
4. 6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
5. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. 4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. 3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 19.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 18.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 17.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 ten tang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61730); 16.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 15.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 ten tang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 14.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diu bah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ten tang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ten tang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 13.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 12.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ten tang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 11.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang NegarajDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155): 28.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor250); 27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor249); 26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran luran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802); 25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655); 24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139); 23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560); 21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 20.Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 ten tang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonoesia Tahun 2014 No.81); Rp 139.832.527.595,56 Rp35.150.000.000,00 Rp 104.682.527.595,56
8. 3.Pembiayaan
a.Penerimaan 1) Semula 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp 1.365.336.469 .437,00 Rp79.601.177.751,56 Rp 1.444.937.647.188,56 (Rp115.232.527.595,56)
1. 2.Belanja
a.Semula
b.Bertambah/ (berkurang) Jumlah Belanja setelah Perubahan Surplus/ (Defisit) setelah Perubahan Rp1.35 1. 186.469.437,00 (Rp21.481.349.844,00) Rpl.329.705.119.593,00
1. 1.Pendapatan
a.Semula
b.Bertambah/ (berkurang) Jumlah pendapatan setelah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp1.386.336.469.437,00 bertambah sejumlah Rp83.201.177.751,56 sehingga menjadi Rpl.469.537.647.188,56 dengan rincian sebagai berikut :

Pasal 1

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATANDAN BELANJA DAERAHTAHUNANGGARAN2020. MEMUTUSKAN: BUPATI BARITO KUALA Dan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA Dengan persetujuan bersama 31.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 Nomor 70); 30.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34); 29.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2010 ten tang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 Nomor 11);

d.Lain-lain Pendapatan asli daerah yang sah 1) Semula Rp34.185.850.328,00
c.Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 1) Semula Rp8.630.760.000,00 2) Bertambah / ( Berkurang ) (Rp2.497.821.338,OO) Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan. Rp6.132.938.662,00 Rp4.596.148.109,00 (Rp782.395.594,00) Rp3.813.752.515,00 Rp 15.513.095.906,00 Rp24.394.483.000,00 (Rp8.881.387.094,OO)
b.Retribusi Daerah 1) Semula 2) Bertambah f ( Berkurang) Jumlah retribusi daerah setelah perubahan

(2)Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan
1. a.Pajak Daerah 1) Semula 2) Bertambah / ( Berkurang) Jumlah pendapatan asli daerah setelah peru bahan Rp304.473.739.000,00 Rp32.756.823.324,OO Rp337.230.562.324,00 Rp931.896.976.530,00 Rp974.905.489.000,00 (Rp43.008.512.470,00) Rp60.577.580.739,00 Rp71.807 .241.437 ,00 (Rp11.229.660.698,OO)
2. c.Lain-lain pendapatan daerah yang sah 1) Semula 2) Bertambah / ( berkurang) Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan
3. b.Dana Perimbangan 1) Semula 2) Bertambah / ( berkurang) Jumlah dana perimbangan setelah peru bahan
(1)Pendapatan Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
1. a.Pendapatan Asli Daerah 1) Semula 2) Bertambab / ( berkurang ) Jumlah pendapatan asli daerah setelah peru bahan Rp- Rp115.232.527.595,56 Rp21. 000.000.000,00 Rp3.600.000.000,OO Rp24.600.000.000,OO Pasa12
2. b.Pengeluaran 1) Semula 2) Bertambahf (berkurang) Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan
(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
1. a.Belanja Tidak Langsung 1) Semula Rp792.817.247.066,00 RpI55.527.634.000,00 (Rp2.107.365.000,OO) RpI53.420.269.000,00 Rp37.344.660.000,00 RpI2.349.760.000,OO Rp49.694.420.000,00 Rp70.000.000.000,00 (Rp627.344.205,OO) Rp69 .372.655.795,00 Rp64.743.217.529,00 Rp41.60 1.445.000,00 Rp23.141.772.529,OO Pasa13
2. d.Pendapatan Lainnya 1) Semula 2) Bertambah / ( Berkurang) Jumlah Pendapatan Lainnya setelah perubahan
3. c.Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 1) Semula 2) Bertambah / (Berkurang) Jumlah dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah perubahan
4. b.Dana Bagi Hasil Pajak 1) Semula 2) Bertambah / ( Berkurang) Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan
(4)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) huruf C terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Pendapatan Hibah 1) Semula 2) Bertambah / ( Berkurang) Jumlah pendapatan hibah setelah Perubahan Rp243.950.314.000,00 (Rp11.572.280.000,00) Rp232.378.034.000,00 Rp601.975.382.000,00 (Rp65.552.106.000,OO) Rp536.423.276.000,00 Rp163.095.666.530,00 Rp128.979.793.000,00 Rp34.115.873.530,OO pada ayat (1) huruf b Rp35.117.793.656,00 Rp931.943.328,OO C. Dana alokasi khusus 1) Semula 2) Bertambah / ( berkurang) Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan
2. b.Dana alokasi umum 1) Semula 2) Bertambah / ( Berkurang Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan
(3)Dana perimbangan sebagaimana dimaksud terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Dana bagi hasil 1) Semula 2) Bertambah / ( Berkurang ) Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan 2) Bertambah / ( Berkurang ) Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah peru bahan Rp16.761.989.491,OO RpI6.896.591.748,00 (RpI34.602.257,00)
(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
1. a.Belanja pegawai 1) Semula 2) Bertambah / ( Berkurang ) Jumlah belanja pegawai setelah perubahan
2. b.Belanja barang dan jasa Rp1.251.695.586,00 Rpl02.494.378.490,56 Rpl03.746.074.076,56 Rp227.661.732.800,OO (Rp4.881.580.100,00) Rp222.780.152.700,OO Rp2.902.924.045,00 Rp2.902.924.045,00 Rp- Rp1.933.475.000,00 Rp1.131.000.000,OO Rp3.064.475.000,00 RpI2.617.382.390,OO (Rp229.900.000,00) Rp12.387.482.390,00 Rp543.471.627.315,00 Rp546.450.037.245,OO (Rp2.978.409.930,00)
3. f.Belanja tidak terduga 1) Semula 2) Bertambah / ( Berkurang ) Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan
4. e.Belanja bantuan keuangan 1) Semula 2) Bertambah / ( Berkurang ) Jumlah Bantuan keuangan setelah Perubahan
5. d.Belanj a bagi hasil 1) Semula 2) Bertambah / ( Berkurang) Jumlah bagi hasil setelah perubahan
6. c.Belanja bantuan sosial 1) Semula 2) Bertambah / (Berkurang) Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan
7. b.Belanja hibah 1) Semula 2) Bertambah / ( Berkurang ) Jumlah belanja hibah setelah perubahan
(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
1. a.Belanja pegawai 1) Semula 2) Bertambah / ( Berkurang ) Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp556.584.911.662,00 Rp572.519.222.371,OO (Rp15.934.310.709,00) Rp888.352.735.526,56 Rp95.535.488.460,56
2. b.Belanja Langsung 1) Semula 2) Bertambah / ( Berkurang) Jumlah belanja langsung setelah perubahan Bertambah / ( Berkurang) Jumlah belanja tidak langsung setelah peru bahan Rp10.000.000.000,00 Rp10.000.000.000,00 Rp-.
3. b.Pemberian pinjaman daerah sejumlah 1)Semula 2) Bertambah / ( Berkurang )
(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
1. a.Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah 1) Semula Rp11.000.000.000,00 2) Bertambah / ( Berkurang ) Rp3.600.000.000,OO .!. Jumlah penyertaan modal (investasi) daerah setelah perubahan Rp14.600.000.000,00 Rp10.000.000.000,00 Rp10.000.000.000,00 Rp-.
2. b.Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp 10.000.000.000,- 1) Semula 2) Bertambah / ( Berkurang) Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan Rp 129 .832.527 .595.56 Rp25.150.000.000,00 Rp104.682.527.595.56
(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
1. a.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)sejumlah Rp129.832.527.595.56 1) Semula 2) Bertambah / ( Berkurang) Jumlah SILPAtahun anggaran sebelumnya setelah perubahan Rp21.000.000.000,00 Rp3.600.000.000,OO Rp24.600.000.000,00
2. b.Pengeluaran 1) Semula 2) Bertambah / ( Berkurang ) Jumlah pengeluaran setelah Perubahan Rp139.832.527.595.56 Rp 104.682.527.595.56 Rp35.150.000.000,00
(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
1. a.Penerimaan 1) Semula 2) Bertambah / ( Berkurang) Jumlah penerimaan setelah perubahan Pasal 4 Rp248. 949.457.858,00 Rp13.731.81 1.366,00 Rp262. 681. 269 .224,00
2. c.Belanja modal 1) Semula 2) Bertambah / ( Berkurang ) Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp 277.141.652.947,00 Rp306.673.172.765,00 (Rp29.531.519.818,OOl 1) Semula 2) Bertambah / ( Berkurang ) Jumlah belanja barang dan jasa setelah peru bahan Kegiatan;
  1. 5.Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka PengelolaanKeuangan Negara;
  2. 6.LampiranVI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
  3. 7.Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
  4. 4.Lampiran IV Ringkasan Perubahan APBD; Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD; Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan
  5. 3.Lampiran III Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:
  6. 1.Lampiran I
  7. 2.Lampiran II

Pasal 6

(4)Tata cara pelaksanaan belanja untuk keperluan keadaan darurat danjatau mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan perundang- undangan.
(3)Kriteria keadaan mendesak sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas mencakup:
1. a.program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan, termasuk kewajiban daerah dalam mendukung progaram dan kegiatan yang dilaksanakan pemerintah pusatjpemerintah provinsi; dan
2. b.keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah danj atau masyarakat.
(2)Kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas meliputi :
1. a.bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
2. b.tidak diharapkan terjadi secara berulang;
3. c.berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
4. d.memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
(1)Dalam keadaan darurat danjatau mendesak Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dengan melakukan pergeseran belanja tidak terduga atau penjadwalan ulang capaian target kinerja program kegiatan tahun berjalan Jainnya, dan atas pengeluarannya tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

Pasal 5

Rp 10.000.000.000,00 Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan LEMBARANDAERAHKABUPATENBARITOKUALATAHUN2020 NOMOR5 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA, PROVINSIKALIMANTANSELATANTENTANGPERUBAHANANGGARAN PENDAPATANDANBELANJADAERAHTAHUNANGGARAN2020 : (5-51/2020) Ditetapkan di Marabahan ada tanggal 14 S tember 2020 ~\) P A ~ Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasa18 Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

8.Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran mi;
9.Lampiran IX Daftar pinjaman daerah. 556.584.911.662,00 ---- -- -------- 16.761.989.491,00 277.141.652.947,00 262.681.269.224,00 572.519.222.371,00 16.896.591.748,00 306.673.172.765,00 248.949.457.858,00 2 2.1 2.1.1 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.1.7 2.1.8 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 1 1.1
1.1. 1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.3 1 . 3 . 1
1.3.3 1.3.4
1.3.6 543.471.627.315,00 12.387.482.390,00 3.064.475.000,00 2.902.924.045,00 222.780.152.700,00 103.746.074.076,56 546.450.037.245,00 12.617.382.390,00 1.933.475.000,00 2.902.924.045,00 227.661.732.800,00 1.251.695.586,00 -------- 888.352.735.526,56792.817.247.066,00 1.444.937.647.188,561.365.336.469.437,00 41.601.445.000,00 70.000.000.000,00 37.344.660.000,00 155.527.634.000,00 RINGKASAN PERUBAHAN APSD 163.095.666.530,00 536.423.276.000,00 232.378.034.000,00 337.230.562.324,00 64.743.217.529,00 69.372..655.795,00 49.694.420.000,00 153.420.269.000,00 128.979.793.000,00 601.975.382.000,00 243.950.314.000,00 - ------------- --- 304.473.739.000,00 71.807.241.437,00 60.577.580.739,00 --------------- ------------------- . 24.394.483.000,00 15.513.095.906,00 4.596.148.109,00 3.813.752.515,00 8.630.760.000,00 6.132.938.662,00 34.185.850.328,00 35.117.793.656,00 - -------------------- 974.905.489.000,00 931.896.976.530,00 1.329.705.119.593,001.351.186.469.437,00 Belanja Pegawai Belanja Hibah Belanja Bantuan Soslal Belanja Bagi Hasilkepada Provinsi/Kabupaten/Kotadan Pemerintah Desa Belanja Bantuan Keuangankepada Provinsi/Kabupaten/Kotadan Pemerintahan Desa Belanja Tidak Terduga BELANJA LANGSUNG Belanja Pegawai Belanja Barangdan Jasa Belanja Modal BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Pajak Daerah HasHRetribusi Daerah HasHPengelolaanKekayaanDaerahyang Dipisahkan Lain-lain PendapatanAsII Daerah yang Sah DANA PERIMBANGAN Bagi HasHPajak/BagiHasHBukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Pendapatan Hibah Dana Bagi Hasil Pajakdari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Dana Penyesuaiandan otonomi Khusus Pendapatan Lainnya 21 43 SETELAH PERUBAHANSEBELUM PERUBAHAN BERTAMBAH I (BERKURANG) (Rp) % 5 6 (21.481.349.844,00) (1,59) (11.229.660.698,00) (15,64) - - - (8.881.387.094,00) (36,41) (782.395.594,00) (17,02) (2.497.821.338,00) (28,94) 931.943.328,00 2,73 - - - -- (43.008.512.470,00) (4,41) - - - -------- - . 34.115.873.530,00 26,45 (65.552.106.000,00) (10,89) (11.572.280.000,00) (4,74) - - - -- 32.756.823.324,00 10,76 - - -------- - - 23.141.772.529,00 55,63 (627.344.205,00) (0,90) 12.349.760.000,00 33,07 (2.107.365.000,00) (1,35) 79.601.177.751,56 5,83 95.535.488.460,56 12,05 - - - - - - (2.978.409.930,00) (0,55) (229.900.000,00) (1,82) 1.131.000.000,00 58,50 0,00 0,00 (4.881.580.100,00) (2,14) 102.494.378.490,56 8.188,44 - (15.934.310.709,00) (2,78) - - - ------ (134.u02.257,00) (0,80) (29.531.519.818,00) (9,63) 13.731.811.366,00 5,52 Halaman 1 JUMLAH (Rp) URAIAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA RINGKASAN PERUBAHAN APBD TAHUNANGGARAN2020 NOMOR URUT Lampiran I Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 Tanggal : 14 September 2020 Halaman 2 SISA LEBIHPEMBIAYAANANGGARANTAHUNBERKENAAN 0,00 101.082.527.595,56115.232.527.595,56PEMBIAYAANNErrO 14.150.000.000,00 3.600.000.000,00 0,00 14.600.000.000,00 10.000.000.000,00 11.000.000.000,00 10.000.000.000,00 25.150.000.000,00 10.000.000.000,00 ................._-_._-_ _ .. 21.000.000.000,00 .... 1~.~~2:~~:S.9~,~~.. _ 104.682.527.595,56 29~~~~. 129.832.527.595,56 104.682.527.595,56 416,23 ..... __ ~~..~:~:~,~. .. ~!~ ~,.~~. ........... _ ~~:~:~:~~~ _ ~:~.~:~O!~~ _!?~!~. 35.150.000.000,00 PEMBIAYAANDAERAH PENERIMAANPEMBIAYAANDAERAH Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman PENGElUARANPEMBIAYAANDAERAH Penyertaan Modal (Investasi) Pemefintah Oaerah Pemberian Pinjaman Oaerah SURPLUS/ (DEF1SIT) (14.150.000.000,00) (115.232.527595,56) (101.082.527.595,56) 714,36 ~----~------~-1----~~------~~----~--------~~--~~ 3 4 S 62 (Rp)SETElAH PERU BAHANSEBELUMPERUBAHAN 714,36 32,73 0,00 URAIAN 3 3.1 3.1.1 3.1.5 3.2 3.2.2 3.2.4 BERTAMBAH/ (BERKURANG)JUMLAH(Rp) 1 0/0 0,00 O,QO 0,00 NOMOR URUT

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…