DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2020

Nomor: 6
Tahun: 2020
Ditetapkan: 7 Oktober 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini memeuat tentang Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan, dengan sistematika; Ketentuan Umum; Penetapan Kebijakan; Pembinaan Kearsipan; Pengelolaan Arsip; Pengelolaan Arsip Dinamis; Pengelolaan Arsip Statis; Autentikasi; Peran Aktif Masyarakat Dalam Penghargaan; Pengendalian dan Pengawasan; Sanksi Administrasi; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Kearsipan perlu diselenggarakan secara komprehensif dan terpadu untuk kepentingan generasi sekarang maupun generasi yang akan datang;
c.bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009, Pasal 12 ayat (2) huruf r Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Huruf X pembagian Urusan Pemerintahan bidang kearsipan Lampiran Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala perlu memiliki perangkat dasar hukum sebagai pedoman dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan kearsipan, guna mewujudkan tertib Arsip dan Peningkatan Pelayanan informasi kepada masyarakat dalam Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan. PERATURANDAERAHKABUPATENBARITOKUALA NOMOR6 TAHUN2020 TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DENGANRAHMATTUHANYANG MAHAESA BUPATI BARITO KUALA, BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

10.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
9.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5.Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Nomor 5494);
4.Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3.Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 ten tang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2.Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonorn.
3.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMO adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan.
6.Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan Arsip.
7.Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pasall BABI KETENTUANUMUM PENYELENGGARAANMenetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KEARSIPAN MEMUTUSKAN:
14.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34);
13.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tabun 2017 ten tang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 1, Tambaban Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 101);
12.Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeridan Pemerintahan Daerah;
11.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206); tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8.Penyelenggaraan Kearsipan adalah keseluruhan kegiatan meliputi kebijakan, pembinaan Kearsipan, dan pengelolaan Arsip dalam suatu sistem Kearsipan Daerah yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lainnya.
9.Arsip Dinamis adalah Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta Arsip dan disimpan selamajangka waktu tertentu.
10.Arsip Vital adalah Arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta Arsip, tidak dapat diperbarui, dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang.
11.Arsip Aktif adalah Arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/ atau terus menerus.
12.Arsip Inaktif adalah Arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.
13.Arsip Statis adalah Arsip yang dihasilkan oleh pencipta Arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis reten sinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Daerah.
14.Arsiparis adalah sese orang yang memiliki kompetensi di bidang Kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan/ atau pendidikan dan pelatihan Kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan Kearsipan.
15.Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan Arsip dinamis.
16.Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta Arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua Arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan Arsip di lingkungannya.
17.Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta Arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan Kearsipan.
18.Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip.
19.Penyusutan Arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah Arsip dengan cara:

a.Pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan;
b.Pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna; dan / atau
c.Penyerahan arsip statis kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan.
1. 20.Pengelolaan Arsip Dinamis adalah proses pengendalian Arsip dinamis secara efisien, efektif, dan sistematis meliputi penciptaan, penggunaan dan pemeliharaan, serta penyusutan Arsip.
2. 21.Pengelolaan Arsip Statis adalah proses pengendalian Arsip statis secara efisien, efektif, dan sistematis meliputi akuisisi, pengolahan, preservasi, pernanfaatan, pendayagunaan, dan pelayanan publik dalam suatu sistem Kearsipan daerah.
3. 22.Akuisisi Arsip Statis adalah proses penambahan khasanah Arsip statis pada lembaga Kearsipan yang dilaksanakan melalui kegiatan penyerahan Arsip statis dan hak pengelolaannya dari pencipta Arsip kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan. Penyelenggaraan Kearsipan dilaksanakan dengan berasaskan:
a.kepastian hukum;
h.keautentikan dan keterpereayaan ;
c.keutuhan;
d.asal usul;
e.aturan asli;
f.keamanan dan keselamatan;
g.keprofesionalan;
h.keresponsifan;
1. 1.keantisipatifan; Pasa14 Penyelenggaraan Kearsipan Daerah bertujuan untuk:
a.menjamin ketersediaan Arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah;
b.menjamin terwujudnya pengelolaan dan pemanfaatan Arsip yang andal;
c.menjamin keselamatan dan keamanan Arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
d.menjamin keselamatan aset Daerah; dan
e.meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan Arsip yang autentik dan terpereaya.

Pasal 3

Penyelenggaraan Kearsipan Daerah dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Kearsipan Daerah. Pasa12

23.Sistem Kearsipan Daerah yang selanjutnya disingkat SKD adalah suatu sistem yang membentuk pola hubungan berkelanjutan antar berbagai komponen yang memiliki fungsi dan tugas tertentu, interaksi antar pelaku serta unsur lain yang saling mempengaruhi dalam penyelenggaraan Kearsipan lingkup daerah.
24.Jaringan Informasi Kearsipan Daerah yang selanjutnya disingkat JIKD adalah sistem jaringan informasi dan sarana layanan arsip didaerah yang dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan hidang Kearsipan.
25.Jaringan Infonnasi Kearsipan Nasional yang selanjutnya disingkat JIKN adalah sistem jaringan informasi dan sarana layanan arsip seeara nasional yang dikelola oleh Arsip Nasional Republik Indonesia.
26.Retensi Arsip adalah jangka waktu penyimpanan yang wajih dilakukan terhadap suatu jenis arsip.
27.Daftar Penearian Arsip yang selanjutnya disingkat DPAadalah daftar berisi arsip yang memiliki nilai guna kesejarahan baik yang telah diverifikasi seeara langsung maupun tidak langsung olel Lembaga kearsipan dan dieari oleh Lembaga kearsipan serta diumumkan kepada publik.
28.Masyarakat adalah orang perseorangan warga Negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan / atau Organisasi Kemasyarakatan.

(1)Pembinaan Kearsipan Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan.

Pasal 7

BAB III PEMBINAANKEARSIPAN

BAB III

PEMBINAANKEARSIPAN

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan Kearsipan meliputi:
1. a.Penyelenggaraan Kearsipan Dinamis;
2. b.Penyelenggaraan Keasipan Statis;
3. c.Penyelenggaraan Sistem Kearsipan;
4. d.Penyelenggaraan Jaringan Kearsipan;
5. e.Pengembangan Sumber Daya Manusia Kearsipan;
6. f.Penggunaan Sarana dan Prasarana Kearsipan;
7. g.Perlindungan dan penyelamatan Arsip;
8. h.Sosialisasi Kearsipan;
9. i.Kerja sarna; dan
10. j.Pendanaan.
(2)Kebijakan Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
(3)Pemerintah Daerah dalarn hal penyelenggaraan kebijakan Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan.
(1)Ruang lingkup Penyelenggaraan Kearsipan meliputi keseluruhan penetapan kebijakan, pembinaan Kearsipan dan pengelolaan Arsip dalam suatu sistem Kearsipan Daerah yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana serta sumber daya lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan yang dilakukan oleh :
1. a.Pemerintahan Daerah;
2. b.Lembaga Pendidikan;
3. c.Perusahaan;
4. d.Organisasi Politik;
5. e.Organisasi Kemasyarakatan;
6. f.Perorangan dan
7. g.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan.

BAB II

PENETAPANKEBIJAKAN

Pasal 5

J. kepartisipatifan;

k.akuntabilitas;
1. 1.kemanfaatan;
m.aksesibilitas; dan
n.kepentingan umum.

(1)Penyelenggaraan Kearsipan di Daerah dilakukan dalam suatu sistem Kearsipan.
(2)Bupati sesuai kewenangannya bertanggung jawab menyelenggarakan sistem Kearsipan di Daerah. Pasall0
(1)Pengelolaan Daerah bertanggungjawab terhadap pengelolaan arsip daerah;
(2)Pengelolaan Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf a meliputi:
1. a.Arsip dinamis; dan
2. b.Arsip Statis.
(3)Pengelola Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
1. a.Arsip vital;
2. b.Arsip Aktif;
3. c.Arsip Inaktif.
(4)Pengelola Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menjadi tanggungjawab Pencipta Arsip;
(5)Pengelola Arsip Statis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan. Pasa19 Umum Pembinaan Kearsipan terhadap pencipta Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

BAB IV

PENGELOLAAN ARSIP

Pasal 8

(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan meliputi:
1. a.Perangkat Daerah;
2. b.BUMD;
3. c.Kecamatan; dan
4. d.Kelurahan / Desa
(3)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
1. a.Koordinasi penyelenggaraan Kearsipan;
2. b.Penyusunan pedoman Kearsipan;
3. c.Pemberian bimbingan, Supervisi dan konsultasi pelaksanaan Kearsipan;
4. d.Sosialisasi Kearsipan;
5. e.Pendidikan dan pelatihan kearsipan; dan
6. f.Perencanaan, pemantauan dan evaluasi.
(1)Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) menetapkan Penyelenggaraan Kearsipan dengan Pembangunan SKD berbasis teknologiinformasi dan komunikasi.
(2)Perangkar Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kearsipan menjamin kemudahan, kecepatan dan ketepatan Akses Arsip bagi kepentingan Pengguna Arsip dengan menggunakan peralatan teknologi informasi dan komunikasi yang dilaksanakan sesuai konfigurasi pangkalan data Perangkat Daerah.
(3)Dalam konfigurasi pangkalan data Arsip Dinamis, berlaku sistem akses Arsip tertutup dan/ atau terbatas.
(4)Ketentuan mengenai sistem akses Arsip tertutup dan/ atau terbatas diatur dalam Peraturan Bupati.
(5)Dalam konfigurasi pangkalan data Arsip Statis pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan berlaku sistem akses Arsip terbuka. Pasa114
1. a.mengidentifikasi keberadaan Arsip yang memiliki keterkaitan informasi disemua organisasi Kearsipan;
2. b.menghubungkan keterkaitan Arsip sebagai satu keutuhan informasi; dan
3. c.menjamin ketersediaan Arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya.

Pasal 13

(1)Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kearsipan menyelenggarakan Kearsipan yang komprehensif dan terpadu melalui SKDuntuk menjaga autentisitas dan keutuhan Arsip.
(2)SKD sebagaimana dimaksud pada ayat (I) berlaku untuk Pengelolaan Arsip Dinamis dan PengelolaanArsip Statis.

Pasal 12

(1)Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) menetapkan penyelenggaraan Kearsipan dengan pengorganisasian pangkalan data arsip.
(2)Pengorganisasian pangakalan data Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terpusat pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan, terdiri dari :
1. a.Pangkala data Arsip Inaktif yang memiliki retensi paling singkat 10 (sepuluh) tahun;
2. b.Pangkalan data ArsipVital; dan
3. c.Pangkalan data Arsip Statis.

Pasal 11

(1)Pemerintah Daerah membentuk Organisasi Kearsipan Daerah.
(2)Organisasi Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
1. a.unit Kearsipan pada Pencipta Arsip; dan
2. b.perangkat daearh yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kearsipan.
(3)Unit Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dibentuk oleh Perangkat Daerah dan BUMD.
(4)Unit Kearsipan pada Pencipta Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, memiliki fungsi :
1. a.pengelolaan Arsip Inaktif dari unit pengolah dilingkungannya;
2. b.pengolahan Arsip dan penyajian Arsip menjadi informasi;
3. c.pemusnahan Arsip di lingkungan lembaganya;
4. d.penyerahan Arsip Statis oleh pimpinan Pencipta Arsip kepada perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kearsipan; dan
5. e.pembinaan dan pengevaluasian dalam rangka Penyelenggaraan Kearsipan di lingkungannya.
(5)Unit Kearsipan pada Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki tugas.
1. a.melaksanakan Pengelolaan Arsip Inaktif dari unit pengolah Perangkat Daerah dan penyelenggara Pemerintahan Daerah;
2. b.melaksanakan pemusnahan Arsip dari lingkungan peragkat daerah dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. c.mempersiapkan penyerahan Arsip Statis oleh pimpinan Perangkat Daerah dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Arsip Daerah; dan
4. d.melaksanakan pembinaan dan evaluasi dalam rangka Penyelenggaraan Kearsipan eli lingkungannya.
(6)Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintaban bidang kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berkewajiban melaksanakan pengelolaan Arsip Statis yang diterima dari :
1. a.Perangkat Daerah dan penyelenggara Pemerintahan Daerah;
2. b.Desa atau yang disebut dengan nama lain;
3. c.Perusahaan;
4. d.Organisasi Politik;
5. e.Organisasi Kemasyarakatan; dan
6. f.Perseorangan.

Pasal 15

(6)Dalam pembangunan dan pengelolaan SKD berbasis teknologi informasi dan komunikasi, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakn urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan informatika.

Pasal 18

Pemerintah Daerah mengembangkan prasarana dan sarana Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf f dengan mengatur standar kualitas dan spesifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

a.usulan pengadaan Arsiparis;
b.pengembangan kompetensi dan profesionalitas Arsiparis melalui penyelenggaraan, pengaturan serta pengawasan Pendidikan dan pelatihan Kearsipan; .
c.pengaturan peran Arsiparis;
d.Standar minimal jumlah Arsiparis; dan
e.Penyediaan jaminan kesehatan dan tunjangan profesi untuk sumber daya kearsipan.

(1)Pengembangan SDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, terdiri atas Arsiparis dan SDM yang memiliki kompetensi dan profesionalitas di bidang Kearsipan.
(2)Dalam hal Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kearsipan belum memiliki Arsiparis maka pengelola Arsip Daerah dapat dilaksanakan oleh pengelola Arsip atau fungsional umum di bidang Kearsipan.
(3)Pemerintah Daerah melaksanakan pengembangan SDM Kearsipan, melalui Pasal 17
(2)Unit keasrsipan pada masing-masing Pencipta Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggungjawab secretariat pada Perangkat Daerah dan BUMD.

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…