DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Kuala Nomor 7 Tahun 2018

Nomor: 7
Tahun: 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini menetapkan tentang penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Barito Kuala kepada PD. Bank Perkreditan Rakyat Alalak, yang meliputi : ketentuan umum, tujuan, penyertaan modal, jangka waktu, tata cara penyertaan modal, dan ketentuan lainnya.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai dengan pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan

Mengingat

Pasal 10 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah, Penyertaan Modal Daerah ditetapkan dengan Perda;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b , perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Barito Kuala kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Alalak; Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
1. 2.Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
2. 3.Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. 4.Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. 5.Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. 6.Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. 7.Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. 8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. 9.Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
11. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. 16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. 17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);
17. 18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812 );
18. 19.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal kepada PD. Bank Perkreditan Rakyat Alalak Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 Nomor 2);
19. 20.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 Nomor 11);
20. 21.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal kepada PD. Bank Perkreditan Rakyat Alalak Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2015 Nomor 15);
21. 22.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 14 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 Nomor 51), Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA dan BUPATI BARITO KUALA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA KEPADA PD. BANK PERKREDITAN RAKYAT ALALAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
5.Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
6.Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Alalak yang selanjutnya disingkat PD. BPR Alalak adalah bank perkreditan rakyat yang sahamnya dimiliki Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perbankan.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.

BAB II

T U J U A N

Pasal 2

(1)Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk penguatan struktur permodalan PD. BPR Alalak.
(2)Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip saling menguntungkan atau profit oriented.

BAB III

PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

(1)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Kepada PD. Bank Perkeriditan Rakyat Alalak adalah :
1. a.Pada Tahun 2017 jumlah penyertaan modal daerah kepada PD. BPR Alalak sebesar Rp 1.350.000.000 (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah).
2. b.Pada Tahun 2018 Penyertaan modal daerah sebesar Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar Rupiah)
3. c.Jumlah keseluruhan penyertaan modal daerah kepada PD. BPR Alalak menjadi Rp 4.350.000.000 (empat milyar tigaratus lima puluh jura rupiah).

BAB IV

JANGKA WAKTU

Pasal 4

(1)Untuk memenuhi penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PD. Bank Perkeriditan Rakyat (BPR) Alalak jumlah Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) sampai dengan Tahun 2020 direncanakan adalah :
1. a.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah untuk Tahun 2019 Rp. 3.000 . 000.000 (tiga Milyar Rupiah).
2. b.Pernyertaan Modal Pemerintah Daerah untuk Tahun 2020 Rp. 2.650. 000.000 (dua milyar enamratus limapuluh juta rupiah).

BAB V

TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

(1)Untuk penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PD.BPR Alalak akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan Alokasi dana yang tersedia dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah atau di Anggaran Perubahan Kabupaten Barito Kuala.
(2)Ketentuan pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana diatur pada ayat
(1)diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Penyertaan Modal daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dilakukan dengan cara menyerahkan uang tunai yang dibuktikan dengan Berita Acara Penyerahan Dana Penyertaan Modal.

Pasal 7

Atas dasar Berita Acara Penyerahan Dana Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pasal 5 diatas, PD. BPR Alalak wajib menerbitkan Sertifikat Kepemilikan Modal Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala. Ditetapkan di Marabahan pada tanggal BUPATI BARITO KUALA, ttd NOORMILIYANI AS Di undangkan di Marabahan pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA ttd SUPRIYONO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2018 NOMOR .... NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (85/2018). PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA NOMOR....... TAHUN 2018 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA KEPADA PD. BANK PERKEREDITAN RAKYAT ALALAK I. UMUM Bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah maka Pemerintah Kabupaten Barito Kuala kembali menambahkan dana penyertaan modal ke PD. Bank Perkreditan Rakyat Alalak. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 : cukup jelas Pasal 2 : cukup jelas Pasal 3 : cukup jelas Pasal 4 : cukup jelas Pasal 5 : cukup jelas Pasal 6 : cukup jelas Pasal 7 : cukup jelas Pasdal 8 : cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2018 NOMOR ........

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004