DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Kuala Nomor 8 Tahun 2019

Nomor: 8
Tahun: 2019
Ditetapkan: 17 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah, berisi tentang: 1. Ketentuan Umum; 2. Prinsip-Prinsip Pembangunan Kepariwisataan; 3. Visi Dan Misi; 4. Asas; 5. Tujuan, Sasaran Dan Fungsi; 6. Ruang Lingkup; 7. Arahan Kebijakan Pengembangan Pariwisata; 8. Obyek Dan Daya Tarik Wisata Di Daerah; 9. Strategi Pengembangan Pariwisata; 10. Pelaksanaan Dan Pengendalian; 11. Pembiayaan; 12. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
3.Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara
5.Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6.Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4988);
7.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6407);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
18.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3)
19.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 71);
20.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 16);
21.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 9) Noreg Perda Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9/2015);
22.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 7) Noreg Perda Provinsi Kalimantan Selatan Nomor (7/183/2016);
23.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012-2031;
24.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA dan BUPATI BARITO KUALA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah kabupaten Barito Kuala
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Barito Kuala
4.Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan Daya Tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
5.Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
6.Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.
7.Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang mempunyai keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
8.Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan jasa / atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan Pariwisata.
9.Daerah Tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut DTW adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, Fasilitas Umum, Fasilitas Pariwisata, aksebilitas serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
10.Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah yang selanjutnya disebut dengan RIPPARDA adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota.

BAB II

PRINSIP-PRINSIP PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Pasal 2

Prinsip-prinsip pembangunan kepariwisataan merupakan ideologi yang dianut dalam merumuskan arah pembangunan kepariwisataan. Prinsip-prinsip pembangunan kepariwisataan memiliki fungsi :

a.menjadi pondasi yang mendasari pembangunan kepariwisataan;
b.sebagai nilai-nilai dasar dalam perumusan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, dan strategi pembangunan kepariwisataan; dan
c.sebagai nilai-nilai dasar dalam pelaksanaan pemantauan dan pengendalian pembangunan kepariwisataan. Prinsip-prinsip pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota dirumuskan berdasarkan :
a.isu-isu pembangunan kepariwisataan nasinal dan provinsi;
b.prinsip-prinsip pembangunan kepariwisataan yang berkembang pada skala provinsi dan nasional;
c.visi dan misi pembangunan wilayah kabupaten/kota;
d.isu-isu strategis pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota;
e.isu-isu strategis pembangunan wilayah kabupaten/kota.

BAB III

VISI DAN MISI

Pasal 3

Visi Pembangunan Kepariwisataan : Visi adalah rumusan mengenai keadaan yang ingin dicaoai oleh kepariwisataan pada suatu periode perencanaan berjangka panjang. Visi pembangunan kepariwisataan memiliki fungsi : 1) memberikan gambaran tentang kondisi kepariwisataan jangka panjang yang dicita-citakan; 2) sebagai dasar dalam merumuskan misi pembangunan kepariwisataan; dan 3) memberikan arah bagi perumusan tujuan, sasaran, kebijakan, dan strategi pembangunan kepariwisataan. Visi pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota dirumuskan berdasarkan : 1) Isu-isu strategis pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota; 2) Prinsip-prinsip pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota; 3) Visi pembangunan kepariwisataan provinsi; 4) Visi pembangunan wilayah kabupaten/kota; 5) Isu terkini pembangunan kabupaten/kota; dan 6) Kondisi objektif sumber daya pembangunan dan pariwisata kabupaten/kota. Misi pembangunan Kepariwisataan Misi adalah pernyataan rumusan mengenai komitmen untuk mewujudkan visi pembangunan kepariwisataan. Misi pembangunan kepariwisataan memiliki fungsi : 1) Sebagai pengejawantahan dari visi pembangunan kepariwisataan; 2) Sebagai dasar dalam merumuskan tujuan, sasaran, kebijakan, dan strategi pembangunan kepariwisataan; 3) Memberikan arah dalam merumuskan rencana pembangunan perwilayahan pariwisata, yang terdiri dari rencana struktur perwilayahan pariwisata, rencana kawasan pengembangan pariwisata, dan rencana kawasan strategis pariwisata, dan 4) Memberikan arah dalam merumuskan program pembangunan setiap aspek pembangunan kepariwisataan. Misi pembangunan kepariwisataan dirumuskan berdasarkan : 1) Visi pembangunan kepariwisataan, dan 2) Kondisi objektif sumber daya pembangunan dan pariwisata.

BAB IV

ASAS

Pasal 4

RIPPARDA berasaskan :

a.Manfaat;
b.Kekeluargaan;
c.Adil dan merata;
d.Keseimbangan;
e.Kemandirian;
f.Kelestarian;
g.Partisipasi;
h.Keberlanjutan;
i.Demokratis;
j.Kesetaraan; dan
k.Kesatuan.

BAB V

TUJUAN, SASARAN DAN FUNGSI

Pasal 5

Tujuan Penetapan RIPPARDA adalah :

a.Memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai pengembangan potensi pariwisata daerah yang meliputi DTW, usaha sarana wisata dan usaha jasa pariwisata;
b.Memberikan pedoman tentang perencanaan yang dibutuhkan dalam pembangunanan Kepariwisataan di daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan;
c.Nenyikapi peluang pembangunan kepariwisataan di daerah sejalan dengan perkembangan perekonomian daerah;
d.Memberikan arah kebijakan dalam membangun kepariwisataan sebagai bagian dari perencanaan pembangunan daerah;
e.Pengembangan kepariwisataan melalui nilai budaya, peningkatan rasa cinta tanah air, juga bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 6

Sasaran RIPPARDA adalah :

a.Tersusunnya suatu konsep pembangunan kepariwisataan daerah, yang terintegrasi dengan pembangunan pariwisata Kalimantan Selatan;
b.Teridentifikasinya kawasan dan obyek wisata unggulan di daerah;
c.Tersusunya arah kebijakan dan strategi pengembangan kepariwisataan daerah serta indikasi program pengembangan kepariwisataan di setiap kawasan wisata unggulan daerah.

Pasal 7

RIPPARDA berfungsi :

a.Sebagai pedoman pembinaan dan pengembangan kawasan pariwisata, obyek dan daya tarik wisata, sarana dan prasarana wisata, pemasaran wisata, promosi, kelembagaan kepariwisataan, serta investasi pembangunan di bidang kepariwisataan;
b.Sebagai pedoman bagi pengawasan dan pengendalian pengembangan pariwisata, DTW;
c.Sebagai pedoman menyusun rencana pembangunan daerah sektor pariwisata;
d.Sebagai penjabaran pemanfaatan ruang sektor kepariwisataan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten Barito Kuala.

BAB VI

RUANG LINGKUP

Pasal 8

Ruang Lingkup RIPPARDA terdiri atas :

a.Visi dan misi;
b.Tujuan dan sasaran;
c.Pembangunan kelembagaan Kepariwisataan.
d.Pembangunan destinasi pariwisata;
e.Pembangunan industri pariwisata; dan
f.Pembangunan pemasaran pariwisata;

Pasal 9

Pembanguan kelembagaan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c meliputi :

a.Peningkatan kualitas dan keragaman DTW;
b.Peningkatan fasilitas, regulasi dan insentif untuk pengembangan usaha pariwisata;
c.Penguatan struktur usaha pariwisata;dan
d.Penguatan kemitraan usaha pariwisata dengan usaha mikro dalam mendukung usaha pariwisata daerah;

Pasal 10

Pembangunan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf d meliputi :

a.Perwilayahan destinasi pariwisata daerah;
b.Pembangunan daya tarik wisata;
c.Pembangunan fasilitas umum pariwisata;
d.Pembangunan saran prasaran transportasi pariwisata;
e.Pembanguan investasi di bidang pariwisata;
f.Pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan;

Pasal 11

Pembangunan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf f dilaksanakan melalui :

a.Pemetaan dan analisa peluang pasar dan perintisan pemasaran ke pasar potensial;
b.Pemantapan segmen pasar wisatawan missal dalam mengoptimalkan pengemabangan destinasi pariwisata secara nasional;
c.Pengembangan dan pemantapan citra daerah sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman dan berdaya saing;
d.Peningkatan peran media masa dalam memasarkan dan mempromosikan wisata daerah;
e.Pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan;
f.Pengembangan kelembagaan/organisasi pariwisata daerah.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…