DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Kuala Nomor 8 Tahun 2020

Nomor: 8
Tahun: 2020
Ditetapkan: 7 Oktober 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturran Daerah Tentang Rencana Pembangunan Industri Tahun 2020-2040, berisi tentang: 1. Ketentuan Umum; 2. Industri Unggulan Daerah; 3. Jangka Waktu Rpik Tahun 2020-2040; 4. Pelaksanaan; 5. Pembinaan Dan Pengawasan; 6. Pembiayaan; 7. Ketentuan Lain-Lain; 8. Ketentuan Peralihan; 9. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Tahun 2020 - 2040;

1.Undang-Undang Nomor 27 Tabun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4421); BUPATI BARITO KUALA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI TAHUN 2020 - 2040 TENTANG PERATURANDAERAH KABUPATEN BARITO KUALA NOMOR 8 TAHUN 2020 " Mengingat Menimbang ~-.. BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Nomor 4725);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2014 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671); ..'--._ ... - .
10.Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Nomor 5797);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6016);
12.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun _2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Ketjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6219);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pedoman Produk Unggulan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 116);
16.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M- INDjPER/12j2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Namor 1917); \....-. 17.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30 Tahun 2017 tentang Jenis-Jenis Industri Dalam Pembinaan Direktorat Jenderal dan Badan di Lingkungan Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1046); 18.Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 113 Tahun 2018 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Daerah Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 153);
19.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan Dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor485);
20.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 9 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor93);
21.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 19 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 19);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 3); .,-.. BABI KETENTUAN UMUM Pasall Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2.Gubemur adalah Gubemur Kalimantan Selatan.
3.Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
4.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kabupaten Barito Kuala.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. PEMBANGUNAN INDUSTRI TAHUN 2020 - 2040 '_- RENCANATENTANGDAERAHPERATURANMenetapkan MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA dan BUPATI BARITOKUALA
23.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012-2031 Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor6). Pasal 3 , Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini:

a.Pedoman bagi Perangkat daerah dan instansi terkait dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan industri; dan
h.Pedoman bagi Pelaku Industri dan Masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam pembangunan industri di Daerah.

Pasal 2

Perindustrian diselenggarakanberdasarkan asas :

a.kepentingan nasional;
h.demokrasi ekonomi;
c.kepastian berusaha;
d.pemetaan persebaran;
e.persaingan usaha yang sehat; dan
f.keterkaitan industri. -,....._.
1. 7.Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/ atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
2. 8.Rencana Pembangunan Industri Kabupaten yang selanjutnya disebut RPIK adalah rumusan pokok - pokok kebijakan perencanaan dan pemanfaatan pembangunan industri di daerah yang didalamnya mencakup potensi sumber daya daerah, aspek tataruang, aspek sosial, aspek ekonomi dan lingkungan.
3. 9.Pelaku Industri adalah Perseorangan atau Perusahaan yang berbadan hulrum yang melakukan kegiatan industri.
4. 10.Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/ atau organisasi kemasyarakatan. Pasa17

(1)Industri unggulan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang dapat dikembangkan terdiri dari:
1. a.Industri hulu argo; Pemerintah Daerah menetapkan Industri ungglan Daerah yang dikembangkan berbasis kearifan local berdasarkan pada potensi sumber daya di daerah. Pasa16 Pasa15 Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini:
2. a.Industri Unggulan Daerah;
3. h.Jangka Waktu RPIKTahun 2020-2040;
4. c.pelaksanaan;
5. d.Pembinaan dan Pengawasan;
6. e.pembiayaan; dan '- _. Pasa14 Tujuan Peraturan Daerah ini dibentuk untuk:
7. a.mewujudkan kebijakan pembangunan Industri pada tingkat Daerah;
8. b.menentukan sasaran strategi dan rencana aksi pembangunan Industri Daerah;
9. c.mewujudkan Industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju serta Industri hijau;
10. d.mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan Masyarakat;
11. e.membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
12. f.mewujudkan pemerataan pembangunan Industri keseluruh wilayah Daerah guna memperkuat dan memperkukuh ekonomi Daerah; dan
13. g.meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan Masyarakat secara berkeadilan. BABIV PELAKSANAAN PasallO
(1)Pemerintah Daerah melaksanakan RPIK 2020-2040 dengan menetapkan Kebijakan Industri Daerah.
(2)Kebijakan Industri Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Rencana Strategis Industri Daerah. '-_.
(1)RPIK Tahun 2020-2040 ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
(2)RPIKTahun 2020-2040 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.visi, misi, tujuan dan strategi pembangunan Industri Daerah;
2. b.sasaran dan tahapan eapaian pembangunan Industri Daerah;
3. c.pembangunan sumber daya Industri Daerah;
4. d.pemberdayaan Industri Daerah; dan
5. e.kebijakan afirmatif Industri keeil dan menengah.
(3)RPIKTahun 2020-2040 dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.
(4)RPIKTahun 2020-2040 sebagmmana dimaksud pad.a ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturah Daerah ini.

BAB III

JANGKAWAKTURPIKTAHUN2020-2040 Pasal 9

Pasal 8

(1)Penyusunan RPIKmengacu pada RPIPTahun 2018-2038.
(2)Pengembangan Industri unggulan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan prioritas Daerah.
1. b.Industri kerajinan dan aneka; dan
2. c.Industri logam;
(2)Sasaran dan Program dari masing-masing Industri Unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

(1)Pemerintah Daerah melakukan pengembangan Industri unggulan Daerah.
(2)Pengembangan Industri unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)harus memberi manfaat bagi kesejahteraan Masyarakat.
(3)Ketentuan lebih Ianjut mengenai pelaksanaan pengembangan Industri Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program pembangunan Industri di Daerah.
(2)Dalam melaksanakan program pembangunan lindustri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pemangku kepentingan.
(3)Penyelenggaraan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kerjasama Daerab
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama antara Pemerintah Daerab dengan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
(3)Kebijakan Industri Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian.
(4)Dalam penyiasunan Kebijakan Industri Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)berkoordinasi dengan Perangkat Daerah teknis dan lembaga lainnya serta mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan Industri Daerah.
(5)Kebijakan Industri Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan berlaku untukjangka waktu 5 (lima)tahun. " '.._,

Pasal 15

(1)Bupati menyampaikan laporan terhadap pelaksanaan RPIKTahun 2020- 2040 kepada Gubernur yang tembusannya disarnpaikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian Provinsi secara berkala setiap tahun.
(2)Laporan pelaksanaan RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
1. a.pertumbuhan Industri;
2. b.kontribusi sektor Industri terhadap produk domestik regional bruto;
3. c.penyerapan tenaga kerja sektor Industri termasuk permasalahan; dan
4. d.langkah penyelesaian sektor lndustri. '-., BABV PEMBINAANDANPENGAWASAN Pasal 14
(1)Bupati melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan RPIK.
(2)Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakanurusan pemerintahan di hidang Industri Daerah. '._., Pasa113
(1)Pemerintah Daerah mengutamakan peran serta Masyarakat setempat dalam pembangunan Industri Daerah.
(2)Pemerintah Daerah mendorong kemitraan usaha Industri dalam rangka memperkuat struktur Industri di Daerah.
(3)Pelaksanaan peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kemitraaan usaha lndustri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, Pasal 19 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua kebijakan Daerah sebelum diundangkan Peraturan Daerah ini tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, KETENTUAN PERALIHAN ..._ Pasal 18
(1)Pelaksanaan RPIK dilakukan dengan mengacu Rencana Tata Ruang WilayahDaerah.
(2)RPIK Tahun 2020-2040 sejalan dengan rencana pembangunan Industri Provinsi dan rencana pembangunan jangka panjang Daerah dan merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Pelaku Industri dalam perencanaan pembangunan Industri Daerah.
(3)RPIK sebagai dasar Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang materi muatannya berkenan dengan perencanaan pembangunan Industri Daerah. BABVII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 17 Pembiayaan pelaksanaan RPIKTahun 2020-2040 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan peruridang undangan. BABVI PEMBIAYAAN Pasal 16 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan RPIK Tahun 2020-2040 diatur dalam Peraturan Bupati. NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (8-64/2020) '-.." LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2020 NOMOR 8 S DAERAH RITO KUALA,~ Diundangkan di Marabahan Pada tanggal 7 Oktober 2020 Ditetapkan di Marabahan pada tanggal 7 Okt ber 20 Pasa120 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala. BABIX

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…