DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Kuala Nomor 9 Tahun 2020

Nomor: 9
Tahun: 2020
Ditetapkan: 21 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Barito Kuala

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; DENGAN RAHMATTUHAN YANGMAHA ESA BUPATI BARITO KUALA ANGGARANPENDAPATANDAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN2021 TENTANG PERATURANDAERAH KABUPATENBARITO KUALA NOMOR 9 TAHUN 2020 BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTANSELATAN

4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5049);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 ten tang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Petubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 13.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 ten tang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN2021. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENBARITO KUALA DAN BUPATI BARITO KUALA MEMUTUSKAN: Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
23.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2010 ten tang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 Nomor 11). PerencanaanNomenklaturdanKodefikasiKlasifikasi, serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang DaerahKeuangantentang Pengelompokan Kemampuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 Rp33.000.000.000,00 Rp1S.100.000.000,00 Pembiayaan Netto Rp17.900.000.000,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan RpO,OO

c.Pembiayaan Daerah
1. 1.Penerimaan
2. 2.Pengeluaran APBD Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2021 berjumlah Rp1.286.772.60S.283,00 terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan dengan rincian sebagai berikut :
a.Pendapatan Daerah Rp1.2S3.772.60S.283,00
b.Belanja Daerah Rp1.271.672.60S.283,00 Defisit (Rp17.900.000.000,00) APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 2

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
5.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 1

(1)Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp61.479.136.515,OO (Enam Puluh Satu Milyar, Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta, Seratus Tiga Puluh Enam Ribu, Lima Ratus Lima Belas Rupiah), yang terdiri atas: a.Pajak daerah; b.Retribusi daerah;
1. c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
(2)Pajak daerah sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp20.374.028.000,OO (Dua Puluh Milyar, Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Juta, Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah).
(3)Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.295.979.515,OO (Lima Milyar, Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Juta, Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu, Lima Ratus Lima Belas Rupiah).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagai dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.550.000.000,OO (Enam Milyar, Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
(5)Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagai dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp29.259.129.000,OO (Dua Puluh Sembilan Milyar, Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Juta, Seratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah). Pasa14 Pendapatan daerah direncanakan Rp1.253.772.605.283,OO (Satu Trilyun, Dua Ratus Lima Puluh Tiga Milyar, Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Juta, Enam Ratus Lima Ribu, Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah) yang bersumber dari :
1. a.Pendapatan asli daerah;
2. b.Pendapatan transfer; dan
3. c.Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pasa13
4. a.Pendapatan hibah;
5. b.Dana darurat; dan
6. c.Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.389.846.208,OO (Sembilan Milyar, Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta, Delapan Ratus Empat Puluh Enam Ribu, Dua Ratus Delapan Rupiah).
(3)Dana Darurat sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar RpO,OO(NolRupiah) terdiri atas: Tiga Puluh Sembilan Juta, Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu, Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah), yang Rp47.439.898.768,OO (Empat Puluh Tujuh Milyar, Empat Ratus sebesardirencanakanchuruf3pasaldalam
(1)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 6
(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.144.853.570.000,OO (Satu Trilyun, Seratus Empat Puluh Empat Milyar, Delapan Ratus Lima Puluh Tiga .Juta, Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.Pendapatan transfer antar daerah.
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rpl.076.803.S70.000,OO (Satu Trilyun, Tujuh Puluh Enarn Milyar, Delapan Ratus Tiga .Juta, Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).
(3)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp68.0S0.000.000,OO (Enam Puluh Delapan Milyar, Lima Puluh Juta Rupiah). Pasa15
(1)Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp836.191.13S.272,00 (Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Milyar, Seratus Sembilan Puluh Satu Juta, Seratus Tiga Puluh Lima Ribu, Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas: a.Belanja pegawai; b.Belanja barang dan jasa;
1. c.Belanja bunga; d.Belanja subsidi;
2. e.Belanja hibah; dan
3. f.Belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar RpS40.222.399.888,OO (Lima Ratus Empat Puluh Milyar, Dua Ratus Dua Puluh Dua Juta, Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu, Delapan Ratus De1apan Puluh Delapan Rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp27S.813.690.761,OO (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Milyar, Delapan Ratus Tiga Belas Juta, Enam Pasal 8 Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp1.271.672.60S.283,OO (Satu Trilyun, Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Milyar, Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Juta, Enam Ratus Lima Ribu, Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja operasi;
2. b.Belanja modal;
3. c.Belanja tidak terduga; dan
4. d.Belanja transfer. Pasa17
(4)Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp38.0S0.0S2.S60,00 (Tiga Puluh Delapan Milyar, Lima Puluh Juta, Lima Puluh Dua Ribu, Lima Ratus Enam Puluh Rupiah).
(1)Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp212.310.863.911,OO (Dua Ratus Dua Belas Milyar, Tiga Ratus Sepuluh Juta, Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu, Sembilan Ratus Sebelas Rupiah), yang terdiri atas: a.Belanja modal tanah. b.Belanja modal peralatan dan mesin.
1. c.Belanja modal gedung dan bangunan. d.Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
2. e.Belanja modal aset tetap lainnya;
3. f.Belanja modal aset tidak berwujud;
(2)Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp600.000.000,OO (Enam Ratus Juta Rupiah).
(3)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp37.699.815.387,OO (Tiga Puluh Tujuh Milyar, Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta, Delapan Ratus Lima Belas Ribu, Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah).
(4)Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp57.930.472.619,OO Pasal 9 Ratus Sembilan Puluh Ribu, Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Rupiah).
(4)Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar RpO,OO(NolRupiah).
(5)Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar RpO,OO(NolRupiah).
(6)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp17.248.831.270,OO (Tujuh Belas Milyar, Dua Ratus Empat Puluh Delapan Juta, Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu, Dua Ratus Tujuh Puluh Rupiah).
(7)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.906.213.353,OO (Dua Milyar, Sembilan Ratus Enam Juta, Dua Ratus Tiga Belas Ribu, Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah).
(1)Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp220.870.606.100,OO (Dua Ratus Dua Puluh Milyar, Delapan Ratus Tujuh Puluh Juta, Enam Ratus Enam Ribu, Seratus Rupiah) yang terdiri atas:
1. a.Belanja bagi hasil; dan
2. b.Belanja bantuan keuangan.
(2)Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.567.000.800,00 (Dua Milyar, Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Juta, Delapan Ratus Rupiah).
(3)Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp218.303.605.300,00 (Dua Ratus Delapan Belas Milyar, Tiga Ratus Tiga Juta, Enam Ratus Lima Ribu, Tiga Ratus Rupiah).

Pasal 11

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp2.300.000.000,00 (Dua Milyar, Tiga Ratus Juta Rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 10

(Lima Puluh Tujuh Milyar, Sembilan Ratus Tiga Puluh Juta, Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu, Enam Ratus Sembilan Belas Rupiah).

(5)Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rpl13.497.990.344,00 (Seratus Tiga Belas Milyar, Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta, Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu, Tiga Ratus Empat Puluh Empat Rupiah).
(6)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.582.585.561,00 (Dua Milyar, Lima Ratus Delapan Puluh Dua Juta, Lima Ratus Delapan Puluh Lima Ribu, Lima Ratus Enam Puluh Satu Rupiah).
(7)Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar RpO,OO(NolRupiah).
(1)Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp33.000.000.000,00 (Tiga Puluh Tiga Milyar Rupiah) yang terdiri atas:
1. a.Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
2. b.Pencairan dana cadangan;
3. c.Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
4. d.Penerimaan pinjaman daerah;
5. e.Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
6. f.Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp25.000.000.000,00 (Dua Puluh Lima Milyar Rupiah).
(3)Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar RpO,OO(NolRupiah).
(4)Hasil penjualan kekayaan daerah yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar RpO,OO(NolRupiah).
(5)Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d direncanakan sebesar RpO,OO(NolRupiah).
(6)Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp8.000.000.000,00 (Delapan Milyar Rupiah).
(7)Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar RpO,OO(NolRupiah).

Pasal 13

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2021, yang terdiri atas:

a.Penerimaan pembiayaan; dan
b.Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 12

(1)Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp17.900.000.000,OO (Tujuh Belas Milyar, Sembilan Ratus Juta Rupiah)
(2)Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp17.900.000.000,OO (Tujuh Belas Milyar, Sembilan Ratus Juta Rupiah).

Pasal 15

(1)Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp15.100.000.000,OO (Lima Belas Milyar, Seratus Juta Rupiah) yang terdiri atas:
1. a.Pembentukan dana cadangan;
2. b.Penyertaan modal daerah;
3. c.Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
4. d.Pemberian pinjaman daerah; dan
5. e.Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a direncanakan sebesar RpO,OO(Nol Rupiah).
(3)Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.100.000.000,OO (Tujuh Milyar, Seratus Juta Rupiah).
(4)Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar RpO,OO (Nol Rupiah).
(5)Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.000.000.000,OO (Delapan Milyar Rupiah).
(6)Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar RpO,OO (NolRupiah).

Pasal 14

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2,

Pasal 17

(1)Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya darr/ atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini pada keadaan darurat termasuk keperluan mendesak.
(2)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dengan cara terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/ atau kejadian luar biasa; b.Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; darr/atau
2. c.Kerusakan sarana/ prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
(4)Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2. b.Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
3. c.Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan I atau
4. d.Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah darr/ atau masyarakat.

Pasal 16

pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain- lain;

14.Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (multy years);
15.Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan danPenambahan Daerah Lainnya;
13.Lampiran XIII Daftar Perkiraan Jabatan; Daftar Piutang Daerah; Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi
11.Lampiran XI
12.Lampiran XII
10.Lampiran X
9.Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah; Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per
6.Lampiran VI
7.Lampiran VII
5.Lampiran V Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran; Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM; Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan APBD;
8.Lampiran VITI Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD; UrusanMenurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; Rekapitulasi Belanja4. Lampiran IV
3.Lampiran III
2.Lampiran II tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:
1.Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Diundangkan di Marabahan Pada tanggal 21 Dese er 2020 ~J,\~S~A S DAE H KABUPATENBARITOKUALA /~~ ~ ~~ ~~] (~ SET! ~) '..~?Jft MANAF ~~AERAH KABUPATENBARITO KUALA TAHUN 2020 NOMOR 9 NOREn PERATURANDAERAHKABUPATENBARITOKUALA, PROVINSIKALIMANTANSELATANTENTANGANGGARANPENDAPATAN DANBELANJADAERAHTAHUNANGGARAN2021 : (9-78/2020) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarito Kuala.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 diatur dengan Peraturan Bupati. Pasa118

16.Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah. 1 Kode Uraian Jumlah 4 PENDAPATAN DAERAH 4.1 PENDAPATAN ASlI DAERAH (PAD) 61.479.136.515 4.1.01 Pajak Daerah 20.374.028.000 4.1.02 Retribusi Daerah 5.295.979.515 4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 6.550.000.000 4.1.04 lain-lain PAD yang Sah 29.259.129.000 4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.144.853.570.000 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.076.803.570.000 4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 68.050.000.000 4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 47.439.898.768 4.3.01 Pendapatan Hibah 9.389.846.208 4.3.03 lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- 38.050.052.560 Undangan Jumlah Pendapatan 1.253.772.605.283 5 BELANJA 5.1 BElANJA OPERASI 836.191.135.272 5.1.01 8elanja Pegawai 540.222.399.888 5.1.02 8elanja Barang dan Jasa 275.813.690.761 5.1.05 Belanja Hibah 17.248.831.270 5.1.06 Belanja 8antuan Sosial 2.906.213.353 5.2 BELANJA MODAL 212.310.863.911 5.2.01 8elanja Modal Tanah 600.000.000 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 37.699.815.387 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 57.930.472.619 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 113.497.990.344 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 2.582.585.561 5.3 BElANJA TIDAK TERDUGA 2.300.000.000 5.3.01 Belanja Tidak Terduga 2.300.000.000 5.4 BELANJA TRANSFER 220.870.606.100 5.4.01 Belanja Bagi Hasil 2.567.000.800 5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 218.303.605.300 Jumlah Belanja 1.271.672.605.283 Total Surplus/(Defisit) (17.900.000.000) KABUPATEN BARITO KUALA RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KElOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Lampiran I : Peraturan Oaerah Kabupaten Barito Kuala Nomor . 9 Tahun 2020 Tanggal . 21 Desember 2020 2 Kode Uraian Jumlah 6 PEMBIAYAAN 6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 33.000.000.000 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 25.000.000.000 6.105 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 8.000.000.000 Jumlah Penerimaan Pembiayaan 33.000.000.000 6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 1S.100.000.000 6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 7.100.000.000 6.2.04 Pemberian Pinjaman Daerah 8.000.000.000 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 15.100.000.000 Pembiayaan Netto 17.900.000.000 6.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan 0 KABUPATEN BARITO KUALA RINGKASAN APBD YANG DIKlASIFIKASI MENURUT KElOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BElANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 9 Tanun 2020 21 Desember 2020 Nomor Tanggal Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Lampiran I

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…