DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Selatan No. 3 Tahun 2017

Nomor: 3
Tahun: 2017
Ditetapkan: 1 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II RUANG LINGKUP; BAB III MAKSUD DAN TUJUAN; BAB IV LARANGAN; BAB V UPAYA PENCEGAHAN; BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT; BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; BAB VIII PENYIDIKAN; BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF; BAB X KETENTUAN PIDANA ; BAB XI KETENTUAN LAIN; BAB XII KETENTUAN PENUTUP.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyalahgunaan penggunaan Lem yang mengandung zat adiktif pada saat ini semakin meluas dan meningkat di Kabupaten Barito Selatan;
c.bahwa dalam rangka melindungi kesehatan masyarakat dari zat adiktif yang tidak sesuai dengan ketentuan perlu dilakukan upaya pengawasan penjualan dan penyalahgunaan Lem yang mengandung zat adiktif;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengawasan Penjualan dan Penyalahgunaan Lem yang Mengandung Zat Adiktif; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ( Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9 ) sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5.Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
6.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
8.Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );
10.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATN dan BUPATI BARITO SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAWASAN PENJUALAN DAN PENYALAHGUNAAN LEM MENGANDUNG ZAT ADIKTIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Barito Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
4.Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
5.Zat Adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku, kognitif, dan fenomena fisiologis, keinginan kuat untuk mengkonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya, memberi prioritas pada penggunaan bahan tersebut daripada kegiatan lain, meningkatnya toleransi dan dapat menyebabkan keadaan gejala putus zat.
6.Lem yang mengandung Zat Adiktif adalah Lem yang mengandung Zat Lysergic Acid Diethyilamide (LSD) yang apabila dihirup dapat mengubah pikiran, suasana hati atau perasaaan dan perilaku seseorang.
7.Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah.
8.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Perundang-undangan khususnya Peraturan Daerah.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.
10.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
12.Mabuk adalah keadaan keracunan dengan kondisi di mana terjadi penurunan kemampuan mental dan fisik, Gejala umum antara lain bicara tidak jelas, keseimbangan kacau, koordinasi buruk, muka semburat, mata merah dan kelakuan-kelakuan aneh lainnya.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini adalah :

a.Maksud dan Tujuan;
b.Larangan;
c.Upaya pencegahan;
d.Peran serta masyarakat;
e.Pembinaan dan Pengawasan;
f.Penyidikan;
g.Sanksi administratif;
h.Sanksi pidana; dan
i.Ketentuan lain.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud dari Peraturan Daerah ini adalah :

a.Memberikan kepastian hukum pengaturan penjualan dan penyalahgunaan Lem mengandung zat adiktif.
b.Pengawasan penjualan dan penyalahgunaan Lem mengandung zat adiktif.

Pasal 4

Tujuan dari Peraturan Daerah ini adalah :

a.Untuk menciptakan suasana ketertiban dan keamanan di masyarakat;
b.Untuk menyelamatkan masyarakat khususnya generasi muda dari perbuatan yang dapat merusak fisik dan jiwanya.

BAB IV

LARANGAN

Pasal 5

Setiap Orang atau Korporasi dilarang memperjualbelikan atau memberikan Lem yang mengandung zat adiktif kepada anak.

Pasal 6

Setiap orang dilarang :

(1)Menghirup Lem mengandung zat adiktif dengan tujuan untuk dapat menimbulkan efek memabukkan atau diketahuinya dapat menimbulkan efek mabuk.
(2)Secara sengaja menyediakan sarana atau prasarana untuk kegiatan dan tempat penyalahgunaan Lem mengandung zat adiktif.

BAB V

UPAYA PENCEGAHAN

Pasal 7

Setiap orang tua berkewajiban mengawasi dan membimbing anak di lingkup keluarga atau di lingkungan sekitarnya agar tidak terjadi penyalahgunaan Lem mengandung zat adiktif.

Pasal 8

Setiap adanya keramaian umum, maka Penyelenggara atau panitia Penyelenggara berkewajiban mencegah adanya kegiatan Penyalahgunaan Lem mengandung zat adiktif.

Pasal 9

Setiap Penyelenggara Keramaian atau hiburan berkewajiban :

a.Mengawasi agar tempat keramaian dan hiburan yang dikelolanya tidak terjadi Penyalahgunaan Lem mengandung zat adiktif.;
b.Ikut melaksanakan sosialisasi atau penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan Lem mengandung zat adiktif.;
c.Memasang pengumuman larangan penyalahgunaan Lem mengandung zat adiktif; dan
d.Bertindak kooperatif dan proaktif kepada penegak hukum, jika diduga terjadi penyalahgunaan Lem mengandung zat adiktif;

Pasal 10

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, Lembaga Pendidikan di wilayah Kabupaten Barito Selatan berkewajiban :

a.Mengawasi agar tempat lingkungan kerjanya tidak terjadi penyalahgunaan Lem mengandung zat adiktif.;
b.Ikut melaksanakan sosialisasi atau penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan Lem mengandung zat adiktif.;
c.Memasang pengumuman larangan penyalahgunaan Lem mengandung zat adiktif; dan
d.Bertindak kooperatif dan proaktif kepada penegak hukum, jika diduga terjadi penyalahgunaan Lem mengandung zat adiktif.

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…