DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Selatan No. 4 Tahun 2015

Nomor: 4
Tahun: 2015
Ditetapkan: 28 April 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 47

Lembaga terkait

Ringkasan

KETENTUAN UMUM; PEMBENTUKAN; PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN; PENGELOLAAN; KEUANGAN; PERLINDUNGAN; KERJASAMA; HAK DAN KEWAJIBAN; SANKSI; PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH PASAR DESA TENTANG PENGELOLAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelen#araan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
4.Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adaiah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan.
6.Pemerintah Desa adaiah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
9.Desa adalah adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, danf atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 1O. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan Demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa.
11.Musyawarah Desa adalah musyawarah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan dihadiri oleh BPD dan perwakilan lapisan masyarakat desa untuk menentukan kebijakan desa dan merupakan kekuasaan tertinggi dalam menentukan kebijakan dalam pengelolaan Pasar Desa yang dipimpin langsung oleh Kepala Desa. l2.Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa, Musyawarah Desa adalah Musyawarah yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa dan di hadiri oleh BPD dan Perwakilan masyarakat Desa untuk menentukan Kebijakan Desa dan merupakan kekuasaan tertinggi dalam menentukan kebijakan dalam pengelolaan Pasar Desa yang dipimpin langsung oleh Kepala Desa.
13.Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa setelah di musyawarahkan / dimufakatkan dengan BPD.
14.Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayarlarl, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesej ahteraan masyarakat Desa.
15.Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervasi, monitoring, pengawasan umr-tm dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Desa;
16.Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi, sarana interaksi sosial budaya masyarakat, dan pengembangan ekonomi masyarakat;
17.Pasar desa adalah pasar tradisional yang berkedudukan di desa dan dikelola serta dikembangkan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa;
18.Pasar antar desa adalah pasar desa yang dibentuk dan dikeiola oleh dua desa atau lebih dan letaknya berada diantara dua atau beberapa desa; 4
19.Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, swasta, koperasi dan swadaya masyarakat setempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda atau nama lain sejenisnya, yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, dengan skala usaha kecil dan model kecil, dengan proses jual beli melalui tawar menawar;
20.Pasar Modern adalah Pasar yang dibangun oleh pemerintah, swasta, dan koperasi yang berbentuk Mall, Hypermarket, Supermarket, Defartement store, shopping centre, Mini Market, yang pengelolaanya dilaksanakan secara modern, mengutamakan pelayanan kenyamanan berbelanja dengan manajemen berada pada satu tangan, bermodal kuat dan dilengkapi label harga yang pasti;
21.Retribusi Pasar Desa adalah pungutan atas jasa pelayanan yang diberikan pemerintah desa kepada pedagang; i., ','.',-.,'P,EMBEilTUI|AS"

Pasal 2

(1)Pasar Desa qapat aiul; 'aiiiilap Ae .:r,: I , ' ',' ., ' ' i
(2)Pasar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
1. a.Pasar Desa.
2. b.Pasar antar Desa.
(3)Pasar Desa sebagaimana berlangsung setiap hari.
(4)Pasar antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berlangsung sesuai kesepakatan antar Desa. ' Pasal 3 {1) Pembentukan Pasar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Desa. pada ayat (2) huruf a, dapat {2) Pembentukan Pasar anta-r Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b ditetapkarl'dengan Peraturan Bersama Antar Kepala Desa.

Pasal 4

Pembentukan Pasar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfifiuan untuk :

a.Memasarkan hasil produksi pedesaan;
b.Memenuhi kebutuhErn masyarakat perdesaan;
c.Melakukan interaksi sosial dan pengembangan ekonomi masyarakat;
d.Menciptakan lapangan kerja masyarakat;
e.Mengembangkan pendapatan pemerintahan Desa;
f.Memberikan perlindungan terhadap pedagang kecil;
g.Mendudukan masyarakat desa sebagai pelaku ekonomi di Pasar Desa; 5 a. b. C. d.

(1). {21.
(1)
(2)

BAB III

PEMBANGUNAIT DAN PEITGEIIIBAITGAN

Pasal 5

Lokasi Pasar Desa wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah {RTRW) Kabupaten dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR} Kabupaten. Pendirian Pasar Desa harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

a.Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, pusat perbelanjaan dan toko modern serta usaha kecil, termasuk koperasi yang ada diwilayah bersangkutan.
b.Menyediakan lahan parkir sesuai kebutuhan Pasar.
c.Menyediarag-* 'fasilita.s ;rartg "menjamin',.Pas4r,'D-e-sgl'Pasar Tradisional yang Uerilt;, sehat' (hiegenis), q1pan dan tertjb' seb4gai ruang publik yang nyaman, ..'i, 'l - ',''l l - '.t..i ."t...- i Swadaya dan partisipasi Anggaran dan pendapatan belanja desa. Pinjaman desa. ,.,i=',, ',.... ';iirI lilt :i1. .' :j,: APBN, APBD Provinsi dan APBD Kebupaten, dan Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 7

Pembangunan dan pengembangan Pasar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 didasarkan atas prinsip:

a.Mewadahi kepentingan/kebutuhan masyarakat setempat.
b.Memberikan perlindungan dan keadilan bagi masyarakat desa.
c.Mengembangkan kekayaan dan aset desa.
d.Menciptakan rancang bangun dasar Pasar Desa disesuaikan dengan nilai-nilai masyarakat setempat.

Pasal 8

Pasar Desa yang sudah dibangun dari dana Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten diserahkan kepada Pemerintah Desa. Tata cara penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur melalui Peraturan Bupati Barito Selatan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. o BAB TV PENGEI,OLIIAN

Pasal 9

{1) Pengelolaan Pasar Desa dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa.

(2)Pengelolaan Pasar antar Desa dilaksanakan berdasarkan kerjasama antar Pemerintah Desa.
(3)Pengelolaan Pasar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpisah dengan manajemen pemerintah Desa.
(4)Pemerintah desa menunjuk pengelola dari masyarakat setempat untuk mengelola Pasar Desa.
(5)Bagi Desa yang telah mendirikan BUM Desa, maka pengelolaan Pasar Desa di serahkan kepada BUM Desa sebagai salah satu unit usaha.

Pasal 10

Pengelola Pasar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) mempunyai pengalaman dan pengetahuan di bidang ekonomi.

Pasal 11

(1)Kepengurusan Pengelola Pasar Desa ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat antara Pemerintah Desa dan Masyarakat.
(2)Susunan kepengurusan pengelola Pasar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. a.Bagi desa yang telah dibentuk BUM Desa, pengelola pasar desa merupakan salah satu dari Kepala Unit Usaha BUM Desa;
2. b.Bagi desa yang belum dibentuk BUM Desa susunan kepengurusan pasar desa terdiri atas :
  1. 1.Kepala Pasar;
  2. 2.Kepala Urusan Pemeliharaan dan Ketertiban
  3. 3.Kepala Urusan Administrasi dan Keuangan.
  4. 4.Kepala Pasar dan Kepala Urusan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, dipilih dari masyarakat yang memenuhi syarat dalam Musyawarah Desa.
(3)Kepala Pasar dan Staf Unit Usaha Pasar Desa tidak dibenarkan untuk memangku jabatan rangkap sebagaimana tersebut dibawah ini :
1. a.Anggota pengelola perseroan, perusahaan swasta, atam jabatan yang lain yang berhubungan dengan pengelolaan perusahaan;
2. b.Pejabat struktural danf atau fungsional dalam instansi Lembaga Pemerintahan Fusat dan Pemerintahan Daerah; 7 (4\ (s)
(6)Kepala Pasar dan Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 3, dipilih dari masyarakat yang memenuhi syarat dalam Musyawarah Desa. Susunan dan kepengurusan Pasar antar Desa dilaksanakan berdasarkan kerjasama antar pemerintah desa dan ditetapkan dengan keputusan bersama kepala desa. Susunan organisasi pengelola pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing desa.
(1){2)

Pasal 12

Pembentukan pengLrrus pengelolaan Pasar Desa dilaksanakan melalui Musyawarah Desa yang dipimpin oleh Kepala Desa untuk menyusun danf atau memilih Kepala Pasar selaku penguruIs secara demokrasi. Kepala Pasar terdiri dari anggota masyarakat yang memiliki kemampuan, kemauan dan kepeduiian terhadap kemajuan pembangunan desa.

(3)Persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pengurus pengeloiaan Pasar Desa antara lain:
1. a.Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. b.Sehat jasmani dan rohani.
3. c.Mempunyai jiwa wirausaha.
4. d.Bertempat tinggal dan menetap di desa sekurang-kurangnya 2 (dua) Tahun berturut*turut.
5. e.Berumur sekurang-kurangnya 25 Tahun dan setinggi-tingginya 50 Tahun.
6. f.Berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian untuk memajukan perekonomian Desa.
7. g.Berpendidikan minimal SLTA atau sederajat.
8. h.Menyatakan kesediaannya untuk dicalonkan sebagai pengurus.

Pasal 13

Masa bakti kepengurusan Pengelola Pasar Desa ditetapkan selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali pada masa bakti berikutnya hanya untuk satu kali masa bakti dalam kedudukannya yang sama.

Isi peraturan

Teks47PDFHirarki

Memuat teks peraturan…