DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Selatan No. 5 Tahun 2015

Nomor: 5
Tahun: 2015
Ditetapkan: 28 April 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Ringkasan

KETENTUAN UMUM; PEMBENTUKAN DAN PEMBUBARAN BUMDES; JENIS USAHA BUM Desa ; MODAL DAN KEKAYAAN; PENGELOLAAN; PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2O7O tentang Badan usaha Milik D&a, dan dalam rangka untuk memberikan pedoman tata cata dalam pembentukan dan pengelolaanBadanUsahaMilikDesamakaperludisusun Peraturan Daerah;
c.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Barito selatan Nomor gTahun2oortentangPedomanPembentukandan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa sudah tidak sesuai a""["" perkembangan sehingga perlu ditinjau kembali; d.bahwaberdasarkanpertimbangansebagaimanadimaksud dalam huruf a, b dan i di at.s, perlu diatur dengan Peraturan DaerahtentangPedomanTataCaraPembentukandan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa' Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ( Lembaran NegaraRepubliklndonesiaTahunlg5gNomorT2,Tambahan LembaranNegaraRepubliklndonesiaNomorlS20); 2.Undang-UndangNomorlTTahun2oo3tentangKeuangan Negara (Lembaian Negara Republik Indonesia Tahun 2oo3 Nomor 47, Tambahan Lembaian Negara Republik Indonesia Nomor a286\; 3.Undang-UndangNomor15Tahun2oo4tentangPemeriksaan, Pengelola.., atfr Tanggung J3wab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik tnd6iesia Tahun 2OO4 Nomor 66' Tambahan Lembaran Negara Republik Ind'onesia Nomor aaoOl; 4.Undang-UndangNomor33Tahun2ao4tentangPerimbangan Keuangan anri?a pemerintah pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembara, N.g.,t Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126' Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomot 44381; 5.Undang-UndangNomor12Tahun2olttentangPemb-ent,5T PeraturanPerundang-undangan(LembaranNegaraRepublik Indonesia Tahun 2A11Nomoi82, Tambahan Lembaran Negara Republik Ind'onesia Nomor 523fl; 6.Undang-UndangNomor6Tahun2ol4tentangDela(Lembaran Negara n"p.rlui Indonesia Tahun 2ol4 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 7.|Jnd'ang-UndangNomor23Tahun2ol4tentangPemerintill" Daerah(LembaranNegaraRepubiiklndonesiaTahun2ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaian Negara Republik _Indonesia Nomor5587)sebagaimanatelahdiubahbeberapakaliterakhir dengan undang-ilndang -Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahant<edu"aAtasUndang-UndangNomor23Tahun2ol4 tentang pemerintahan DaerJh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679\; S.PeraturanPemerintahNomor53Tahun2005tentang PengelolaanKeuanganDaerah(LembaranNegaraRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor l4O' Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a578); g.PeraturanPemerintahNomor33Tahun2oo7tentang PembagianUrusanPemerintahanAntaraPemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / [.t" (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor g2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a737\; lo.PeraturanPemerintahNomor43Tahun2al4tentang PeraturanPelaksanaanUnd"ang-Und.angNomor6Tahun2ol4 tentang nesa (Lembaran Negi,ra Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor \zs, Tambahin Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); ll.Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Badan Usaha Milik Desa Indoneiia Tahun 2010 Nomor 32 ); l2.Perafiiran Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang pembentukan Produk Hukuri Oaerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 32 ); Nomor 39 Tahun 2AlO ( Berita Negara RePublik l.3.PeraturanDaerahKabupatenBaritoSelatanNomor6Tahun 2oostentangUrusant,*"'i"t"t'DaerahYangMenjadi Kewenanguo-oK''bupaten PT* Selatan ( Lembaran Daerah Kabupate" e*iio Slttt"tt Tahun 2OOB Nomor 6 ); l4.PeraturanDaerahKabupatenBaritoSelatanNomorlTahun 2013 tentanforganisai Dan Tata Kerja satuan Kerja Perangl<at Daerah K"il#6; Barito Selatal ( Lembaran Daerah faUupaten n-#to Selatan Tahun 2oLg Nomor 1 ); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAI{ILAN RAIffAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN dan BUPATI BARITO SELATAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN : MenetaPkan :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan D rah ini, Yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah bupaten Barito Selatan'
2.Pemerintahan erah adalah penyelenggaraan urusan pemerintafral ^o]e^f dan Dewu.h P.t*"tiitu"t' Raicyat Daerah menurut asas Pemerintah g.* p"*bantuan dengan .prinsip "*:"Tii:1""i:tlTlJiotonomi dan i''s ',L*rvQ'Lse' an Republik Indonesia dan prinsip Negara Kesatur ^ rr--^-.^ o^^..1-.ri.r-dalam sistem dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik sebagaimana Indonesia Tah t945.
3.Pemerintah paten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur merintahan Daerah. DPRD adalah sebagai unsur \TURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN BENTUKAN DAN PENGELOI,fu{N BADAN an Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat if"" ,"f"yat daerah Kabupaten Barito selatan TATA CARA USAHA MILIK penyelenggara
4.Dewan lembaga Perwa penyelenggara rintahan Daerah.
5.Kecamatan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah yang ada di KabuPaten ito Selatan. Camat adalah unsur Perangkat Daerah sebagai Kepala Kecamatan paten Barito Selatan. 6. di Daerah Kab
7.Desa adalah.arr]n desa_dan desa adat atau yang disebut,dengan narna tain, selanj#ff'Ai:;;r il;.,-"a"r"r, kesatuan masvarakat hukum vans memiliki batas wi]tayah yang 6"*"ru.rg untuk mengatur dan mengunls urusan pr*liitlilil'"*, "kepEntingan -"-*V^t*tt"t sfiempat berdasarkan prakarsa *"U;?{#,'r,{[*r;;, aan/ltau tt*t t'uaislonal vans diakui dan dihormati dflam sisteil p**"*ttttft"' - N"gu"t* Kesat,an Republik 8. Indonesia. ,r^----a-^dn, 'tahan dan Pemerintahan o!"a adalah penvelengqTl^Xt1i:*T*"" Neeara ffiilTlljffi"*?!;;ffi**,5*ii".-;-;T; sistem pemerintahan Negara Kesatuan RePublik Indonesia'
9.Pemerintah Desa adalah dibantu Perangkat Desa kepala Desa atau yang disebrrt dengan nama lain sebagai unsur p"'y"t"ttggara Pemerintahan Desa' yang memimpin penyelenggaraan Pemerintah terdiri dari unsur sekretariat, pelaksana teknis dan KepaIa Desa. Desa adalah Pejabat 10. 11. t2. 13. L4. 15. Perangkat Desa lainnYa unsur kewilaYahan' Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adaiah lembaga yang *..rpr"t r-rr -;;r-"j,ra"" d.*okrr*i dalam penyelenggaraa1f Pemerintahan Desa sebagai,,,*,, penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yalg selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan t"rrri"" p"#"t-i1l"t'-desa yang dibahas dan disetujui b.r".rr," oi.rr"p.*erintar, oesa dan BPD, Yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. PeraturanDesaadalahperaturanperundang-und.anganyangdibuatoleh BPD bersama KePala Desa' Badan usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa' adalah badan usaha yang ."il;h atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui p"ry"rtu..n secara langs,Ing yanq berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan gr;; mengelol" "Jtt'-:i"" n11ava'an' dan usaha lainnya untuk sebe sar-be sarnya ke sej ahte r aarL masyarakat Desa'
16.Usaha Desa adalah jenis usaha .I*g,b:Tpa usaha jasa, penyaluran sembilan barlan p"rt*i"", inau$tri dan kerajinan rakyat ' pelayanan ekonomi sePerti, pot ot , Perdagangan hasil
17.Pihak l,ain atarfi Pihak Ketiga ?d"14 Lembaga' B-*d'l llh* d'anl atau perorang"" ili[";^il"*".i"tlh p""" dalam satu wilayah Kabupaten'

BAB II

PEMBENTuI(AIIDANPEIIIBUBARANBI,IUDeSa

Pasal 2

(1)Dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat Pemerintah Desa dapat mendirikan atau membentuk BUM dengan kebufi'rhan dan potensi Desa'
(2)BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan '-' ;"t g bersifat spe"ititt dan bercirikan desa' dan Desa, Desa sesuai badan usaha
(1){21

Pasal 3

pendirian atau Pembentukan BuM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melalui musyawarah d.;;;; aitetaptan melalui Peraturan Desa ;;;"; uerp"dornan pad* Peraturan Daerah ini' PembubaranBUMDesaditetapkan-dengalPeraturanDesadengan berpedoman p aaa tetentuan p.t"irtu" pe ru-ndan g-undan g arl y arLg berlaku a#e"ggaran Dasar lAnggaran Rumah Tangga'

Pasal 4

(1)Syarat Pembentukan BUM Desa :
1. a.atas inisiatif pemerintah desa danl atau masyarakat berdasarkan musyawarah warga desa;
2. b.adanya potensi usaha ekonomi masyarakat; c.sesrraid.engankebutuhanmasyarakat,terutamadalampemenuhan kebutuhan Pokok; d.tersedianyasumberdayad'esayangbelumdimanfaatkanSecaraoptimal, terutama kekaYaan d'esa; e.tersedianyasumberd.ayamanusiayangmampumengelolabadanusaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat desa; f.adanyaunit-unitusahamasyarakatyangmerupakankegiatanekonomi wargamasyarakatyangdikelolaSecaraparsialdankurang terakomodasi; dan
3. g.untuk meningkatkan PendaPatan masyarakat dan pendapatan asli desa'
(2)MekanismepembgntykanBUMDesasebagaimanadimaksudpadaayat(1) dilakukan melalui tahaP:
1. a.rembug desa/musYawarah untuk menghasilkan kesepakatan pendirian

BAB III

JENIS USAHA BUM Desa

Pasal 5

BUM Desa; b.hasilkesepakatandituangkandalamAnggaranDasar/AnggaranRumah Tangga y;;;;;""" tr"rt"Peiaksana operasional BUM Desa;

c.pengusrr"n-,"ttt'i tt"""p"il;;; sebagai d'raft peraturan desa; dan
d.penerbitan Peraturan Desa'

(3)BUM Desa dapat didirikan melalui kerjasama antar 2(dua) Desa atau lebih'
(4)pembentukan BUM Desa sebagaimana d'imaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui pendiria.r, p.ilg"bungan atau peleburan BUM Desa'
(5)Pendirian,PenggabungllatauPeleburansebagaimanadimksudpadaayat ayat (4) ".rii- p"rrgElol*r, BUM Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peratuian perundang-undangan'
(1)BUM Desa dapat menjalankan usaha pelayanan umum sesuai dengan ketentuan dibidang ekonomi dan/atau perundang-undangan' (2}JenisUsahaBUMDesasebagaimanadimaksuddalamayat
1. a.jasa;
(1), meliPuti:
1. b.penyaluran sembilan bahan pokok;
2. c.perdagangan hasil Pertanian;
3. d.industri kecil dan rumah tangga;
4. e.perdagangan umum; dan/atau f.jenis-jenisusahalainsesuaid.engankebutuhandanpotensidesa.

Pasal 6

(l)UsahajasasebagaimanadimaksuddalamPasalsayat12]|hurufal antara lain:

a.jasa keuangan mikro;
b.jasa transPortasi;
c.jasa komunika.s-i;
d.jasa kons
e.jasa e dimaksud dalam - ,if' usaha perdagangan umum sebagaimam.a dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, antara lain : ". p.t :""fan barang-b11ang telekomunikasi; U. pen3uatan Produk elektronik; ". p""i*ur*t Alrt T\rlis Kantor; dan
d.penjualan alat rumah tangga' usaha lain sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa sebagaimana dimaksud dafam pasal S-ayat (2) huruf f' antara lain : a.usahayangberkaitandengankebutuhanmasyarakatterutamadalam pemenuhan k"b"tuhan Pokok; b.usahayangmenyediakan*,,*b",dayadesayangbelumdimanfaatkan secara "optimaf terutama kekayaan desa; (s)

(6)i '; d. usaha yang menyediakan sumber daya manusia yang mampu mengelola u.aair-' ;;J" sebagai aset penggerak perekonomian ffi:ffiI *-Tr*r**r, unit-unit usaha masvarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga *r*y"r.t r",-r*ttg ditelola secara parsial dan kot*t g terakomodasi'

BAB IV

MODAL DAN KEI{AYAAN

Pasal 7

t1)

(2)
(3)yang diPisahkan dan (21 huruf a sebagaimana BUM Desa c disalurkan
(4)(s)

Pasal 8

Modal BUM Desa selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ' dapat berasal daridanabergulirprogram.p.*.'i"t"r'danpemerintahdaerahyang diserahku"n i.epJda desa dan/atau masyarakat melalui pemerintah desa'

Pasal 9

(1)BUM Desa dapat meiakukan pinjaman sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan'
(2)Pinjamansebagaimanadimaksudpadaayat(1)dilakrrkansetelah\-' *"i.dapatkan persetujuan Pemerintah Desa'

Pasal 10

PemerintahDaerahdanPemerintahDesamendorongperkembangan BUM Desa dengan :

a.memberit<arirriuah dan/atau akses permodalan;
b.melakukan pembinaan/pt";;pi;gan teknis dan akses ke pasar; dan
c.memprioritaskan BUM O""" J"li*lt"gttolaan sumber daya alam di desa'

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…