DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Barito Selatan Nomor 01 Tahun 2024

Nomor: 01
Tahun: 2024
Ditetapkan: 10 Januari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 56

Lembaga terkait

Ringkasan

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. APBD Tahun Anggaran 2024 berjumlah Rp.1.675.665.199.167,00 (Satu triliun enam ratus tujuh puluh lima milyar enam ratus enam puluh lima juta serratus Sembilan puluh sembilan ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah Bersama DPRD pada tanggal 14 Agustus 2023; BARIFFE-GEKATA PERATURAN DAERAH Pa, DN BARITO SELATAN NE ahan Daerat T NY Lb HAN Leak & at cu erah Pemerintah Daere ahun 2024 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah Bersama DPRD pada tanggal 14 Agustus 2023,
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, ARTO Ta Pembentukan Dae Tingkat II di Kalimantan (Lembara: ndo Sig TA A1 9 aran 1 Nege Btublik Indone AA 72, Tamb ca smbaran Neg Basung ar Nomor 9) seba jung L jentang Pa blik Indon 3 D telah diu (994 tent O 'R 2g ahun 1 gunam. (Len garan Neg inror4286) TUN ATA Undang 2004 tentang Negara Republik Indonesia Tah 004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
1. 7.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
2. 8.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. 9.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
4. 10.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. 11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. 13.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. 7.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400), Ka 5 8 L o hu t ist an i Egi Indonesia Nomor 4421),Lembaran Negara Republik .. :
8. 9.Undang- ( or Nom iya 2006 tentang Bad PeHSanganLemNegRepublikIndone IU112006No Mor 4152 KAN | TA" & 2ju aus ndonesia'h b-ka)6-'Tahrrig Desa(Lembare omor.7,Tambahe Bean" 3 TNDU si-Mae tang Cip a YKerja me Z5 S Ba Republik Indonesia Ta ? 5/ ANN Negara Republik ahun 2022 tentang Hubungan13. Undang-Undang Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757),
9. 14.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6856);
10. 15.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
11. 16.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. 17.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. 18.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PeraturanPemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
14. 14.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 19 09 » Tahun 2000 tent Bon akil Kepala Daera ublik Indonesia eh un 2000 No LA N 8 ie: donesia No 1 pe) tent Y Tan ANA D3cDM3DM5- ke 92 MAA 2012 No onesia Nom han Kedua Atas 2009 tentang jangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik
15. 19.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. 20.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
17. 21.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyar Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
18. 22.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19. 23.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
20. 24.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. 25.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
22. 19.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165),
23. 20.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang .Pembinaan, .dan,. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerin B S3, | bara (edot Inadnesi kr hi 20 Nomo amba embaran. Negara 1 K..IN0COnNe nomor 6041),
24. 21.PeraturanyfPemerintah No "18 akun 2017 tentang ( si Pimpilan dadi Anggota De diubah den: tang Perubah um,2017) tentang e Yi cota Dev embaran Neg Ag 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evafw enyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323):
25. 26.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
26. 27.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);
27. 28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
28. 29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
29. 30.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
30. 30.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
31. 31.Peraturan Menteri Dala m Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
32. 26.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883), BARITOSELATAN alam Negeri Nomor 52 Tahun28. Peraturan Menteri A1 "“Inv alas Pemerintah Da Indi $ "y 4 2012 Nomor 210 B3 egeri Nomor ahun 2015 ter (Berita N 20 “, Nomor 36) 'Menteri D 2 Perubahan tentang Tentang , Rancangan 1 Pendapatan dan Kepala Daerah Daerah Tentang Penjabaran Perubahan 2 : an dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik sia Tahun 2021 Nomor 431),
33. 32.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
34. 34.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2);
35. 35.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah KabupatenBarito Selatan Nomor 6);
36. 36.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7);
37. 38.Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022 Nomor 10); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN dan BUPATI BARITO SELATAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
2.Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.
32.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799), Selatan Nomor n FS TP 1 Fs - elatan Nomor ): NomorUpateng, Barito Selatan euah gn inistratif Pimpina La Rakyat Daera paten Bari sa n Tahun 2017 ' sk baran “efrah “gabupatenBi N S0ai wD "2 2Na Ke ar Lab,SetSithtan aeTan Anater Bz Non ot r g ahun ra 5DO a83 8 2 27 LET Kekai SDEWAN PERWAE "5 Ng SELATAN Aa S3 Menetapkan Dalam Peraturan Daerah ini yang
1.Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
2.Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
5.Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungiawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
8.Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
9.Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
10.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
11.Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
12.Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun non fisik yang merupakan urusan daerah.
13.Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
14.Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
15.Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. dengan undang-u K ".ea, | Anggaran ai Ne 1 dan Bk Mg ah Pa selanjutnya APBD adalai Naa titahunan DanaAT g ditetapkan'g Perda. Ng | Penerima: DB 4 : 3 - kke aka ah & ah ig yan, uar dari kas Daerah.PengeluaM7 : .PendapatNAaerabhiS$gsayang"diakui sebagai Peldsrban 12 CI ti Besideie tahun anggaran TA berkenaa Ng. .Dana 1 kepada an kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksan “Desentralisasi. .Dana Alokasi Khusus ya elanjatnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
16.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
17.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
18.Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah Ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintah Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
19.Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
20.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk Priode 1 (satu) tahun.
21.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah dokumen yang memuat program dan kegiatan prioritas dan patokan batas maksimal anggaran pada masing-masing Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan penyusunan rencana APBD.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. APBD Tahun Anggaran 2024 berjumlah Rp.1.675.665.199.167,00 (Satu triliun enam ratus tujuh puluh lima milyar enam ratus enam puluh lima juta seratus Sembilan puluh sembilan ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut :

a.Pendapatan Daerah Rp. 1.489.253.594.771,00
b.Belanja Daerah Rp. 1.663.515.199.167,00 Defisit/Surplus (Rp. 174.261.604.396,00)
c.Pembiayaan Daerah
1. 1.Penerimaan Rp. 186.561.604.396,00
2. 2.Pengeluaran Rp. 12.300.000.000,00 Pembiayaan Netto Rp. 174.261.604.396,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (Rp. 0,00)
3. 16.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
4. 17.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran - cLi Urusan Pemerintah Wajib yang ipe ae leheseAtiap Warga Negara sec minimal. (G3Cena keaa Rencana Per Mp3 2| gg Daerah yan relanjur Kg ingkat RPD ada . . ka 5 (lima Kerja Peme : at Perencanaas ga Perangkat Dae | ca uUnan Irenc 3 2£ta APBD terdiri ata diapain dadag ah De€ pendapatan daerah, bela a.daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut :
a.Pendapatan Daerah Rp. 1.489.253.594.771,00
b.Belanja Daerah Rp. 1.663.515.199.167,00 Defisit/ Surplus (Rp. 174.261.604.396,00)
c.Pembiayaan Daerah
1. 1.Penerimaan Rp. 186.561.604.396,00
2. 2.Pengeluaran Rp. 12.300.000.000,00 Pembiayaan Netto Rp. 174.261.604.396,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (Rp. 0,00)

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan Daerah Rp.1.489.253.594.771,00 (Satu triliun empat ratus delapan puluh sembilan milyar dua ratus lima puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah), yang bersumber dari:

a.Pendapatan asli daerah;
b.Pendapatan transfer; dan
c.Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

(1)Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 90.307.687.553,00 (Sembilab puluh milyar tiga ratus tujuh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima tus lima puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pajak daerah;
2. b.Retribusi daerah;
3. c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
4. d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
(2)Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.23.556.250000,00 (Dua puluh tiga milyar lima ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
(3)Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 7.587.361.585,00 (Tujuh milyar lima ratus dealapan puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh satu ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.13.500.000.000,00 (Tiga belas milyar lima ratus juta rupiah).
(5)Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d direncanakan sebesar Rp.45.664.075.968,00 (Empat puluh lima milyar ebnam ratus enam puluh empat tujuh puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah).
(6)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.335.895.319.000,00 (satu triliun tiga ratus tiga puluh lima milyar delapan ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus Sembilan belas ribu rupiah).
(7)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 40.965.683.315,00 (empat puluh milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta enam ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus lima belas rupiah).

Pasal 3

a.Pendapatan asli daerah,
b.Pendapatan transfer, dan
c.Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

(1)
(2)
(3)
(4)(S)
(6)

Pasal 4

Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 90.307.687.553,00 (Sembilab puluh milyar tiga ratus tujuh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima tus lima puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

a.Pajak daerah,
b.Retribusi daerah: Cc. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.23.556.250000,00 (Dua puluh tiga milyar lima ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 7.587.361.585,00 (Tujuh milyar lima ratus dealapan puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh satu ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah). Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.13.500.000.000,00 (Tiga belas milyar lima ratus juta rupiah). Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)huruf d direncanakan sebesar Rp.45.664.075.968,00 (Empat puluh lima milyar ebnam ratus enam puluh empat tujuh puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah). Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.335.895.319.000,00 (satu triliun tiga ratus tiga puluh lima milyar delapan ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus Sembilan belas ribu rupiah).
(7)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 40.965.683.315,00 (empat puluh milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta enam ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus lima belas rupiah).

Pasal 5

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.376.861.002.315,00 (Satu triliun tiga ratus tujuh puluh enam milyar delapan ratus enam puluh satu juta dua ribu tiga ratus lima belas rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.Pendapatan transfer antar daerah.
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.335.895.319.000,00 (satu triliun tiga ratus tiga puluh lima milyar delapan ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus Sembilan belas ribu rupiah).
(3)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 40.965.683.315,00 (empat puluh milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta enam ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus lima belas rupiah).

Pasal 6

a.Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 22.084.904.903,00 (dua puluh dua milyar delapan puluh empat juta sembilan ratus empat ribu sembilan ratus tiga rupiah), yang terdiri atas:
a.Pendapatan Hibah; dan
b.Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
b.Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 13.441.814.122,00 (tiga belas milyar empat ratus empat puluh satu juta delapan ratus empat belas ribu seratus dua puluh dua rupiah).
c.Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 8.643.090.781,00 (Delapan milyar enam ratus empat puluh tiga juta Sembilan puluh ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah).

Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp.1.663.515.199.167,00 (Satu triliun enam ratus enam puluh tiga milyar lima ratus lima belas juta seratus sembilan puluh sembilan ribu seratus enam pulun tujuh rupiah), yang terdiri atas:

a.Belanja operasional;
b.Belanja modal;
c.Belanja tidak terduga; dan
d.Belanja transfer.

(1)
(2)
(3)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.376.861.002.315,00 (Satu triliun tiga ratus tujuh puluh enam milyar delapan ratus enam puluh satu juta dua ribu tiga ratus lima belas rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pendapatan transfer pemerintah pusat, dan
2. b.Pendapatan transfer antar daerah. Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.335.895.319.000,00 (satu triliun tiga ratus tiga puluh lima milyar delapan ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus Sembilan belas ribu rupiah). Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 40.965.683.315,00 (empat puluh milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta enam ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus lima belas rupiah).

Pasal 6

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 22.084.904.903,00 (dua puluh dua milyar delapan puluh empat juta sembilan ratus empat ribu sembilan ratus tiga rupiah), yang terdiri atas:

a.Pendapatan Hibah, dan
b.Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 13.441.814.122,00 (tiga belas milyar empat ratus empat puluh satu juta delapan ratus empat belas ribu seratus dua puluh dua rupiah). Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 8.643.090.781,00 (Delapan milyar enam ratus empat puluh tiga juta Sembilan puluh ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah).

Isi peraturan

Teks56PDFHirarki

Memuat teks peraturan…