DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2017

Nomor: 1
Tahun: 2017
Ditetapkan: 1 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 46

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

regulasi_utama

Ringkasan

Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III Di Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III di Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh; Mengingat : 1. UndangUndang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan UndangUndang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 ) sebagai UndangUndang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820 );

2.UndangUndang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Bukan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
3.UndangUndang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 );
4.UndangUndang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
5.UndangUndang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
6.UndangUndang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7.UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8.UndangUndang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072 ) ;
9.UndangUndang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5256);
10.UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
11.UndangUndang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255); Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaiman telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
20.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221);
21.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN dan BUPATI BARITO SELATAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS III DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JARAGA SASAMEH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagaimana unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
4.Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh Kabupaten Barito Selatan.
5.Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh Kabupaten Barito Selatan.
6.Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit yang selanjutnya disebut BLUD Rumah Sakit adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPKBLUD).
7.Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPKBLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktekpraktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya;
8.Tarif adalah merupakan sebagian atau seluruh biaya yang dibebankan kepada penerima pelayanandan non pelayanan, atau pihak penjamin sebagai imbalan atas jasa layanan yang diterimanya.
9.Tarif Layanan kesehatan di Rumah Sakit adalah tarif yang terdiri dari komponen Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan.
10.Tarif Rumah Sakit adalah Imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas jasa dari kegiatan pelayanan maupun non pelayanan yang diberikan kepada jasa pengguna.
11.Pelayanan Kesehatan adalah semua bentuk penyelenggaraan kegiatan dan jasa yang diberikan kepada orang pribadi atau kelompok dalam rangka observasi, penegakan diagnosis, pengobatan, pencegahan, pemulihan, dan peningkatan status kesehatan.
12.Pelayanan Medik adalah pelayanan yang bersifat individu yang diberikan oleh tenaga medik, paramedik berupa pemeriksaan, konsultasi, tindakan medik dan pelayanan kefarmasian.
13.Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan medis dan penunjang medis kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal diruang rawat inap meliputi: Poliklinik, Kamar Operasi, Rehabilitasi, dan kamar tindakan lainnya.
14.Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan tindakan medis yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah / menanggulangi resiko kematian atau cacat (life saving).
15.Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan medis atau penunjang medis kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur / menginap.
16.Pelayanan Rawat Intensif adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam keadaan kritis yang memerlukan pemantauan ketat dan intensif pada ruangan khusus dengan penggunaan sarana khusus dan tenaga yang terampil.
17.Pelayanan Rawat Isolasi adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien pada ruangan khusus yang merawat pasien dengan penyakit infeksi menular atau yang perlu penatalaksanaan khusus.
18.Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan kepada pasien untuk membantu penegakan diagnosis dan terapi.
19.Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam bentuk pelayanan : dokter Rehabilitasi Medik, Fisioterapi, Occupasional Terapi, Terapi Wicara, Ortotik/Prostotik, Petugas Sosial Medik dan Psikologi.
20.Tindakan Medik Operasi adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum dan pembiusan lokal.
21.Tindakan medik non operatif invasif adalah tindakan kepada pasien yang dilakukan oleh dokter atau tenaga kesehatan yang diberi pelimpahan pendelegasian dari dokter yang bersangkutan tanpa pembedahan yang tidak mempengaruhi atas keutuhan jaringan pasien.
22.Tindakan medik Staf Medik Fungsional (SMF) adalah tindakan yang dilakukan oleh dokter yang merawat pasien di rumah sakit sesuai kompetensinya atau tenaga kesehatan yang diberi pelimpahan pendelegasian dari dokter yang bersangkutan yang berkaitan dengan kekhususan jenis tindakan tersebut dalam ruang lingkup keilmuan kedokteran atau spesialisasi pelayanan kedokteran.
23.Perawatan dan Pemulasaran jenazah adalah kegiatan yang meliputi Perawatan Jenazah, Konservasi dan Bedah Mayat yang dilakukan oleh Rumah Sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses peradilan.
24.Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian akomodasi, bahan non medis, obatobatan, bahan/alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka Pelayanan Medis dan Pelayanan Penunjang Medis.
25.Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, tindakan medis, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan terkait lainnya.
26.Bahan adalah obat obatan, bahan kimia, alat kesehatan, bahan medis habis pakai (BMHP) yang digunakan secara langsung dalam rangka pencegahan, observasi, diagnosis, pengobatan dan konsultasi rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
27.Instalasi Gawat Darurat (IGD) adalah tempat pelayanan medik yang menangani kasuskasus kedaruratan medik dan kegawatan medik.
28.Tempat tidur rumah sakit adalah tempat tidur dengan perlengkapan yang tercatat dan tersedia di rumah sakit.
29.Ruang Perawatan Intensive (Insentive Care Unit/ICU), Neo Natal Care (NICU), HCU adalah suatu tempat yang melaksanakan pelayanan medik dan perawatan intensive.
30.Penjamin adalah instansi/lembaga/BadanHukum/seseorang Sebagai penanggungjawab atas Biaya Pelayanan kesehatan terhadap seseorang yang menggunakan/mendapat pelayanan di Rumah Sakit.
31.Pendapatan BLUD RSUD Jaraga Sasameh Kabupaten Barito Selatan adalah total pendapatan kegiatan rumah sakit yang bersumber dari layanan kesehatan dan layanan non kesehatan.
32.Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah akuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
33.Biaya Operasional adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk operasional atau kegiatan rumah sakit.
34.Biaya Pegawai adalah komponen biaya yang terdiri dari gaji pegawai BLUD RSUD Jaraga Sasameh Kabupaten Barito Selatan Non Aparatur Sipil Negara, Jasa Pelayanan, Insentif, lembur, honorarium, kesejahteraan, dan asuransi pegawai.
35.Unit Cost adalah perhitungan biaya riil yang dikeluarkan untuk melaksanakan satu unit/satu jenis pelayanan tertentu di rumah sakit yang terdiri dan biaya langsung maupun biaya tak langsung.
36.Sarana Akomodasi Rawat Inap adalah jasa sarana beserta jasa pelayanan termasuk makan dan minuman.
37.Sarana adalah penggunaan fasilitas ruang rawat inap, bahan medis habis pakai (BMHP) tertentu serta makanan padat/lunak.
38.Pelayanan Ambulan (Ambulance Service) adalah pelayanan mobilisasi terhadap kegawatdaruratan termasuk evakuasi medik dan/atau pelayanan rujukan pasien dari temapat tinggal pasien ke rumah sakit dan atau pelayanan rujukan pasien dari rumah sakit ke rumah sakit yang lebih mampu.
39.Visite Dokter adalah kunjungan dan pemeriksaan dokter pada penderita rawat inap dalam rangka penentuan diagnose, terapi medis dan rencana perawatan selanjutnya.
40.Pelayanan Konsultasi adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi antar dokter spesialis dan profesi lainnya.
41.Konsultasi Medis adalah pemeriksaan terhadap penderita oleh dokter yang memeriksa pertama atau awal terhadap penderita untuk kepentingan diagnose selanjutnya dalam rangka usaha pengobatan guna mencapai penyembuhan.
42.Pelayanan Persalinan adalah pertolongan terhadap pasien yang akan melahirkan melalui jalan lahir/tanpa operasi.
43.Visum et Repertum adalah pemeriksaan luar yang dilaksanakan terhadap korban kecelakaan, korban mati, atau jenazah untuk mendapatkan surat keterangan kematian untuk kepentingan proses peradilan.
44.Pelayanan Jenazah adalah pelayanan yang diberikan untuk penyimpanan jenazah, konservasi (pengawetan) jenazah, bedah jenazah, daan pelayanan lainya terhadap jenazah.
45.Makanan Pasien adalah makanan yang diberikan kepada pasien yang sesuai dengan kebutuhan dan standar gizi masingmasing yang disesuaikan dengan penyakit yang diderita.
46.Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/mendapat pelayanan di Rumah Sakit.
47.Asuransi lainnya/pihak ketiga adalah kerjasama pihak asuransi/pihak ketiga lainnya yang memiliki kerjasama pelayanan kesehatan dengan Rumah Sakit.
48.Asuhan Keperawatan dan Kebidanan adalah rangkaian interaksi perawat/bidan dengan pasien dan lingkungannya untuk mencapai kegiatan pemenuhan kebutuhan dan kemandirian pasien dalam merawat dirinya.
49.Tindakan Keperawatan adalah tindakan perawat baik tindakan individu maupun kolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam memberikan tindakan maupun asuhan keperawatan sesuai lingkup, wewenang dan tanggung jawabnya meliputi implementasi keperawatan, observasi, pendidikan dan konseling kesehatan.
50.Tindakan Kebidanan adalah adalah tindakan bidan baik tindakan individu maupun kolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam memberikan tindakan maupun asuhan kebidanan sesuai lingkup, wewenang dan tanggung jawabnya.
51.Kondisi dan situasi tertentu adalah Pelayanan dalam keadaan emergensi dan bencana yang meliputi banjir, gempa bumi, kebakaran, investigasi, tersambar petir, dan gunung meletus;Kejadian yang diakibatkan kerusuhan/huruhara yang mengakibatkan sarana, prasarana, dan peralatan kesehatan menjadi rusak;Kejadian yang diakibatkan kesalahan alat/standar prosedur operasional/ human error yang menimbulkan korban yang berupa genset meledak, Central Sterile Supply Departement (CSSD) meledak, gas sentral bocor, serta lift pasien rusak;Wabah dan jenis penyakit sesuai dengan Peraturan dan PerundanganUndangan yang belaku.

BAB II

KEGIATAN PELAYANAN YANG DIKENAKAN TARIF

Pasal 2

Semua kegiatan pelayanan dan non kegiatan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh Kabupaten Barito Selatan dikenakan Tarif.

Pasal 3

(1)Kegiatan pelayanan yang dikenakan Tarif dikelompokkan berdasarkan jenis pelayanan pada masingmasing tempat pelayanan.
(2)Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pelayanan Medis dan Pelayanan Penunjang Medis.
(3)Direktur dapat menetapkan jenis pelayanan baru selain pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)Rumah Sakit Umum Daerah dapat bekerjasama dengan pihak ketiga dalam upaya pelayanan kesehatan dan atau pelayanan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(5)Tempat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pelayanan pada rawat jalan, rawat inap, dan rawat darurat.
(6)Tempat pelayanan pada rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi poliklinik, kamar operasi, rawat rehabilitasi, dan kamar tindakan lainnya.
(7)Tempat pelayanan pada rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi ruang perawatan, kamar operasi, kamar bersalin, rawat intensif dan rawat rehabilitasi.
(8)Tempat pelayanan pada rawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan instalasi gawat darurat.

Pasal 4

Pasien yang atas pertimbangan dokter karena sifat penyakit yang diderita, jenis ruangan, ditentukan oleh dokter.

Pasal 5

Pasien yang dirawat atas tanggungan penjamin dikenakan biaya penuh, atau sesuai dengan Peraturan dan PerundangUndangan yang berlaku yang disepakati penjamin dan Rumah Sakit Umum Daerah.

Pasal 6

(1)Jenis Pelayanan Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi :
1. a.Pemeriksaan dan Pelayanan Konsultasi;
2. b.Visite dan Pelayanan Konsultasi;
3. c.Tindakan operatif;
4. d.Tindakan non operatif; dan
5. e.Persalinan.
(2)Pemeriksaan dan Pelayanan Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a merupakan pelayanan yang dilakukan di rawat jalan dan rawat darurat.
(3)Visite dan Pelayanan Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Pelayanan Medis yang dilakukan di rawat inap.
(4)Tindakan operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan tindakan pembedahan yang dilakukan di kamar operasi pada pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan rawat darurat, yang dibedakan atas:
1. a.tindakan operatif kecil;
2. b.tindakan operatif sedang;
3. c.tindakan operatif besar; dan
4. d.tindakan operatif khusus.
(5)Tindakan non operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan tindakan tanpa pembedahan yang dilakukan pada pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan rawat darurat, yang dibedakan atas:
1. a.tindakan non operatif kecil;
2. b.tindakan non operatif sedang;
3. c.tindakan non operatif besar; dan
4. d.tindakan non operatif khusus.
(6)Persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan Pelayanan Medis yang dilakukan di rawat inap yang dibedakan atas:
1. a.persalinan normal;
2. b.persalinan dengan tindakan pervaginam; dan
3. c.pelayanan bayi baru lahir.

Pasal 7

(1)Pelayanan Penunjang Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) merupakan pelayanan untuk menunjang Pelayanan Medis.
(2)Jenis Pelayanan Penunjang Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.pelayanan laboratorium;
2. b.pelayanan radiodiagnostik;
3. c.pelayanan diagnostic elektromedis;
4. d.pelayanan diagnostik khusus;
5. e.pelayanan Rehabilitasi Medis;
6. f.pelayanan Darah;
7. g.pelayanan farmasi;
8. h.pelayanan gizi;
9. i.pemulasaraan jenazah;
10. j.Pelayanan Ambulan; dan
11. k.Pelayanan penunjang medis lainnya.

Pasal 8

(1)Pelayanan laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a terdiri atas :
1. a.pemeriksaan patologi klinis;
2. b.pemeriksaan patologi anatomi; dan
3. c.pemeriksaan mikrobiologi klinik.
(2)Pelayanan Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) huruf e terdiri atas :
1. a.pelayanan Rehabilitasi Medis; dan
2. b.pelayanan rehabilitasi psikososial;
(3)Pelayanan Farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g terdiri atas :
1. a.pelayanan farmasi klinis; dan
2. b.pelayanan farmasi non klinis.
(4)Jenis pemulasaraan jenazah sebagimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf I terdiri atas :
1. a.perawatan jenazah dan penyimpanan jenazah;
2. b.konservasi jenazah;
3. c.bedah mayat; dan
4. d.pelayanan lainnya.
(5)Jenis pelayanan ambulan terdiri dari ambulan rujukan dan kereta jenazah.
(6)Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, huruf h, dan Huruf k, masingmasing merupakan satu kesatuan pelayanan.

BAB III

PRINSIP PENETAPAN BESARAN TARIF

Pasal 9

Prinsip dalam penetapan besaran tarif didasarkan dengan memperhatikan :

a.Prinsip dalam penetapan struktur dan besaran tarif pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah dimaksudkan untuk menutup sebagian atau seluruhnya biaya penyelenggaraan layanan yang besarnya diperhitungkan atas dasar unit cost, dengan mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan pelayanan, kemampuan ekonomi masyarakat, asas keadilan dan kepatutan serta kompetisi yang sehat;
b.Tarif pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan, dengan mempertimbangkan fungsi sosial dan berasaskan gotong royong, adil dengan mengutamakan kepentingan masyarakat;
c.Pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;dan
d.Kendali mutu pelayanan.

BAB IV

KOMPONEN DAN PERHITUNGAN TARIF

Pasal 10

(1)Tarif Rumah Sakit Umum Daerah untuk kegiatan pelayanan diperhitungkan berdasarkan komponen jasa sarana dan jasa pelayanan.
(2)Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jasa tenaga kesehatan dan jasa tenaga lainnya.

Isi peraturan

Teks46PDFHirarki

Memuat teks peraturan…