DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2022

Nomor: 1
Tahun: 2022
Ditetapkan: 7 Maret 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Industri Unggulan 2. Jangka Waktu 3. Pelaksanaan 4. Peran Serta Masyarakat 5. Pelaporan 6. Pendanaan 7. Pembinaan Dan Pengawasan 8. Ketentuan Peralihan 9. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Pasal 2

peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai salah satu dasar hukum bagi badan dan/atau pejabat pemerintahan, warga rnasyarakat serta pihak lain yang terkait RpIK dalam rangka pembangunan dan pengembangan wilayah industri daerah.

Pasal 3

Tujuan RPIK adalah memberikan kepastian dan arah yang jelas bagi pelaksanaan pembangunan dan pengembarlgan industri daerah'

Pasal 4

Penyelenggaraai RPIK berdasarkan :

a.Asas manfaat;
b.Asas kekeluargaan;
c.Asas adil dan merata;
d.Asas Keseimbangan;
e.Asas kemandirian;
f.Asas kelestarian;
j.Asas kesetaraan; Ruang lingkup pengatur"r" : ini meliputi :
a.Industri unggulani "; :''':;"".ii..ii;t:;i,, ,
b.Jangka waktu RPIK; " ",,:, ,. ',': ',;N;:t, ,, ,r'tl;i.-" i'.,','',;.
c.Pelaksanaan RPIK; 'r ": ", '.' ' -. ',.'''1,
d.Peran serta masYarakat;
e.Pembinaan dan Pengawasan; dan
f.Pendanaan. (U

BAB III

vIsI DAMTSI PEMBAITGUNAN DAERATI, SERTA TU',JUAIt DAN SASARAN PEMBANGUNAN IITDUSTRI DAERAII

Pasal 6

Industri unggulan kabupaten, adalah :

a.Industri Makanan Berbahan Dasar Ikan, Daging,
b.Industri Rotan. Lokasi pembangunan dan pengembangan industri pada ayat (l), yaitu : dan Nenas Perigi; dan sebagaimana dimaksud (21 BAB TV : JANGI(A..WAKTU ':: Pasal 7

(1)RpIK dilaksanakan dalam waktu 2O (dua pultrh) tahun yaitu dari tahun 2022- (21 ?r??rsebagaimana dimaksud pada aya! (1) dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.
(3)Peninjauan RPIK sebagaime.na,,dimaksud pada 1yi1.{2), dalam hal terjadi perubahan kebijakan strategis,NasionaLdan/atau keloijakan strategis Daerah. ".'BAB V' PEtAKSAT{A4N .1, Pasal I ':
1. a.Pembangunan dan pengembangan industri makanan berbahan dasar ikan berada di seluruh wilayah kabupaten dengan pusat produksi dan pemasaran di Kecamatan Dusun Selatan; b. pembangunan dan pengembangan industri makanan berbahan dasar daging berada di wilayah Kecamatan Jenamas dengan pusat pemasaran di Kecamatan Dusun Selatan; c. pembangunan dan pengembangan industri rotan berada di seluruh wilayah Kabupaten Barito Selatan dengan pusat produksi di Kecamatan Dusun Hilir dan Kecamatan Karau Kuala, dan pusat finishing dan pemasaran di Kecamatan Dusun Selatan; dan
2. d.Pembangunan dan pengemb angan industri makanan berbahan dasar nenas parigi dengan pusat produksi, finishing dan pengemasan di Kecamatan Dusun Selatan.
(1)Pelaksanaan RPIK meliPuti : a. pengembangan Perwilayahan Industri, terdiri atas pengembangan sentra industri kecil dan menengah yang dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu:

1.tahap I, tahun 2022 sampai dengan tahun 2027;
2.tahap II, tahun 2027 sampai dengan tahun 2032; dan
3.tahap III, tahun 2032 sampai dengan tahun 2042'

b.Pembangunan Sumber Daya Industri, terdiri atas :
1. 1.pembangunan SDM Industri;
2. 2.pemanfaatan SDA Industri;
3. 3.pengembangan teknologi industri;
4. 4.pengembangan inovasi dan kreativitas industri;dan
5. 5.pembiayaan industri. dengan 4 (empat) tahapan pelaksanaan, yaitrr :
6. 1.tahap I, tahun 2022-2027;
7. 2.tahap II, tahun 2027-2032;
8. 3.tahap III, tahun 2032-2037; dan
9. 4.tahap IV, tahun 2037-2042. c. Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Industri, terdiri atas :
10. 1.pembangunan fasilitas jaringan energi dan kelistrikan;
11. 2.pembangunan fasilitas jaringan sumber daya air;
12. 3.pembangun€rn fasilitas sanitasi;
13. 4.pernbangunan fasilitas transportasi;
14. 5.sistem informasi industri nasional (SII Nas); dan
15. 6.infrastrukfur penunjang standarisasi industri. dengan 4 (empat) tahap pelaksanaan, yaitu :
16. 1.tahap I, tahun 2O22-2A27;
17. 2.tahap II, tahun 2027-2A32;
18. 3.tahap III, tahun 2032-2037; dan
19. 4.tahap IV, tahun 2A37-2042. Pemberdayaan Pembangunan Industri, terdiri atas kebijakan afirmatif dan pemberdayaan IKM, yang dilaksanakan dalam 4 (empat) tahap, yaitu :
20. 1.tahap I, tahun 2A22-2A27;
21. 2.tahap II, tahun 2O2V-2O32;
22. 3.tahap trII, tahqn,,28/??, ir.,,,r',..,t,',,,,..,.r',;,,,.,,,;.;..:,,r,,,,,, ,,,. _
23. 4.tahap lV, ' i::;';:.-,i,'i, : d. (21

(3)kabupaten, srrmber daya tata dalam alam, ruang, memperhatikan : Kebijakan Industri
1. b.Rencana Pernbangunan Industri Provillsi Kalir,lantan Tengah;
2. c.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
3. d.Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten; e" potensi surnber daya industri daerah;
4. f.keserasian kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan; dan
5. g.proyeksi penyerapan tenaga kerja dan pemanfaatan lahan untuk industri.

Pasal 10

RPIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disusun dengan sistematika sebagai berikut;

a.BABI : PENDAHULUAN C. BAB III
b.BAB II
d.BAB IV E. BAB V
f.BAB VI INDUSTRI PENUTUP
1. 7.Lata.r Belakang;
2. 2.Dasar Hukum; dan
3. 3.Sistematika Penulisan. GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI
4. 1.Kondisi Daerah;
5. 2.Sumber Daya Industri;
6. 3.Sarana dan Prasarana; dan
7. 4.Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH, SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH 1" Visi dan Misi Pembangunan Daerah;
8. 2.Tuj+l++,P-._mrb,q+rffi.-?t striXabuP.atetr; dan
9. 3.s" i-4"s1*' ". STRATEE1...:.;,.,P .."FROG '...'PffBANGUNAN INDUSTRI Pengembangan Induski b):, P.e.ng, Industri; c) 'P,.e- ."$.urak"i""Sgya lr-,rdqstrii a) P* .m.$ Industri; dan e) Pembeidayaan Industri. PETA KAWASAN.. USTRI DAN PETA KAWASAN

Pasal 11

RPIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

PENUTUP RencanaPembangunanlndustriKabupatenBaritoSelatanTahun2a22- 2A42, mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Nasional (RIPIN) dan kebijakan Industri Nasional dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Ind.ustri Nasional yaitu Indonesia menjadi Negara Industri Tangguh' RencanaPembangunanlndustrikabupatenBaritoSelatantahun2022- 2}42diharapkan mampu menjadi Pedoman untuk dijabarkan ke dalam rencana Strategis Perangkat Daerah dalam rangka mendukung sektor industri untuk diperhatikan dalam rangka pen3rusunan dan evaluasi Rencana PembangUnan Industri Kabupaten Barito Selat?ir, sehingga untuk mencapai tujuan dan .a Induk Industri tersebut di atas, ":1 Oerlukan komitmen dan kerja keras dalam menjalankan:':stqalegi yang telah dirumuskan meialui berbagaiprogramfarlgtelahditetapkan'Pema+rfalfan-.1i:dayaalam' pembangunan saran" daA:l:prasarana, penOUt<ung industri infrastruktur dan IKM serta perijinan dalam rangka menunjang pembangunan industri.

Pasal 12

Dalam pelaksanaan RPIK, masyarakat masukan, informasi serta kerjasama berperan serta dalam wujud saran, dalam rangka pembangunan dan pengembangErn kawasan industri Kabupaten, melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang perindustrian.

BAB VII

PELAPORAIT

Pasal 13

(1)Bupati melaporkan hasil pelaksanaan hasil pelaksanaan RPIK kepada Gubernur paling banyak 2 (dua) kali dalarn 1 (satu) tahun, pada butran Mei dan bulan November tahun berkenaan. (21 Laporan pelaksanaan RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai ketentrran peraturag perundang-undangan.
(3)Laporan pel.aksanaan RPIK sebagaim.ana dirnaksud pada ayat (1} m.etriputi :
1. a.pertumbuhan industri;
2. b.kontribusi sektor industri,tA=r@ap,P.eh$asilan Domestik Regional Bruto;
3. c.penyerapan tenaga kerja sektor industri;
4. d.realisasi inveshsieektor i i.;',,,',',,,';,t'.,:j,.,.,,. e. f. ekspor produk,iod,ustrfuo;46d, sdkteiiina ri. :::::.... ,;' : : : ::::: : : j:: :: ::. :. : t.: a!::a:a...4:.4.a,::: :. :. : . a .::.,.::.: :.: a: :a.::a , l: : :: - : :. a .t,':, ir.rl:,i:rrrr.r:::: a :::: a:_:a:4.:::..: :::,: a. b. Anggaran Pendapatur'" a il4 Anggaran Pendapat u, daor''
5. c.sumber lain yang sah yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 1"':1r, 1 ,.1:"'r1,,; ' ,'

BAB IX

PEMBIITAAN DAIT PEilGAWASAI{

Pasal 15

Bupati melakukan pembinaan melalui Perangkat Daerah yar,rg membidangi urusan pemerintahan bidang perindustrian dan melakukan pengawasan melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang pengawasan. {r) {2)

BAB X

KETEIYTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pada saat Perafuran Daerah ini mulai berlaku, maka peraturan lain yang mengatur bidang industri yang ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan harus menyesuaikan paling lambat 1 {satu) tahun sejak peraturan Daerah ini berlaku. Peraturan Bupati sebagai peraturan peiaksanaan dari peraturan Daerah ini disusun oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang perindustrian dan harus ditetapkan paling lambat 1 {satu} tahun sejak Peraturan Daerah ini berlaku. l Peraturan Daerah ini mulai beriaku pada tanggar diundangkan. Agar setiap orang Daerah ini dengan Selatan. Diundangkan di Buntok pada tanggal. T u*r*f 2022 ,./'-'.. mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan penempat4qnya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito 2022 TAI{, EDY PURtrIANTO LEMBAMN DAERAH KABUPATEN BARI?O SELATAN TAHUN 2OZZNOMOR \ NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN PROVINSI KALIMANTAN ?ENGAH : *f tO* / 2022 Diteta -L2- PTNJELITSAI{ ATAS PERATT,RAH DAERAII I(ABI,PATEI{ BARITo SEI,ATAN ISOTfiOR TAHIIX 2CN2 TEI{TANG RENCAITA PEMBAI{GUT{AN INDUSTRI KABUPATEN BARITO SEI'ATAIT TAHIItrT 2@2-7,,M2 II}IUM. Industri sebagai salah satrr pilar ekonomi dan memberikan peral& yang sangat penting dalam ffrerxentukan langkah dan kebijakan yang diarnbil otreh pemerintah Kabup'ate,,,,Effi ;lrf.,,', menunjang sektor- Renca-tra pembangurrurt"'ihdultui Kabupaten Barito Selatan Tahun 2A22-2A42 merupakan prioritas Pemerintah Kabupaten Barito selatan dibidang pembangunan industri yang akan ditraksanakan oleh Perangkat Daerah yaJrg membidangi Perindustrian dengan didukung pemangku kepentingan lainnya melalui program dan kegiatan Rencana strategis Perangkat Daerah, maka Peraturan Derah ini dibentuk untuk memberikan arah, aLcr-lan dan landasan Pembangunan Indtlstri di Kabupaten Barito Selatan. II. PASAL DEUI PA$}AL.

BAB XI

KETENTUAIY PEIIIUTUP : -:

Pasal 1

CukuP jelas.

Pasal 2

CukuP jelas.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…