DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Selatan Nomor 11 Tahun 2017

Nomor: 11
Tahun: 2017
Ditetapkan: 17 November 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 46

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I : KETENTUAN UMUM; BAB II : PERSYARATAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA; BAB III : TAHAPAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA; BAB IV : BIAYA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA; BAB V : LARANGAN DAN SANKSI; BAB VI : PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA; BAB VII : KEKOSONGAN JABATAN PERANGKKAT DESA; BAB VIII : UNSUR STAF PERANGKAT DESA; BAB IX : PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PERANGKAT DESA; BAB X : KESEJAHTERAAN PERANGKAT DESA; BAB XI : PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA; BAB XII : KETENTUAN PERALIHAN; BAB XIII : KETENTUAN PENUTUP;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.UndangUndang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan UndangUndang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai UndangUndang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.UndangUndang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4.UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5.UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN dan BUPATI BARITO SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Barito Selatan.
2.Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
3.Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.
4.Desa adalah masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8.Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
9.Hari adalah hari kerja.
10.Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
11.Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
12.Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
13.Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
14.Staf Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Urusan dan pembantu Kepala Seksi.
15.Diberhentikan sementara adalah suatu keadaan dimana seseorang diberhentikan sementara waktu dari jabatannya karena sebabsebab tertentu dan masih terbuka kemungkinan bagi yang bersangkutan untuk dikembalikan kepada jabatan semula.
16.Unsur Kewilayahan/Dusun adalah wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa yang dipimpin oleh seorang Kepala Kewilayahan/Dusun.
17.Pengangkatan Perangkat Desa adalah serangkaian proses dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Perangkat Desa melalui seleksi oleh Kepala Desa dan dapat dibentuk Tim.
18.Penjaringan Perangkat Desa adalah kegiatan penentuan persyaratan, pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon.
19.Penyaringan Perangkat Desa adalah pelaksanaan seleksi bagi Calon sampai dengan diperolehnya hasil.
20.Tim Pengangkatan Perangkat Desa adalah kepanitiaan yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan kegiatan penjaringan dan penyaringan bagi Calon Perangkat Desa.
21.Bakal Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang telah mengajukan permohonan mengikuti pencalonan Perangkat Desa.
22.Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon yang telah melalui penelitian dan memenuhi persyaratan.
23.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa dengan persetujuan Badan Permusyarawatan Desa.

BAB II

PERSYARATAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 2

(1)Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
(2)Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
1. a.Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
2. b.Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; dan
3. c.Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
(3)Kelengkapan Persyaratan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf c, meliputi :
1. a.Kartu Tanda Penduduk (KTPel) atau Surat Keterangan Perekaman KTPel; dan /atau
2. b.Surat keterangan tanda penduduk;
3. c.Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai;
4. d.Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau materai cukup;
5. e.Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah minimal Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat yang dilegalisir oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
6. f.Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir;
7. g.Surat Keterangan berbadan sehat dari puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang; dan
8. h.Surat permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup bagi perangkat desa yang diproses melalui penjaringan dan penyaringan.
(4)Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah persyaratan yang bersifat khusus dengan memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya setempat, diantaranya :
1. a.Bertempat tinggal dan berdomisili diwilayah desa setempat selama menjabat;
2. b.Calon perangkat desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil harus mendapat ijin dari pembina kepegawaian; dan
3. c.Tidak memiliki hubungan darah hingga 1 (satu) tingkat keatas, kebawah dan kesamping atau akibat hubungan perkawinan 1 (satu) tingkat keatas dan kesamping dengan Kepala Desa.
(5)Kelengkapan administrasi persyaratan khusus adalah :
1. a.Melampirkan surat pernyataan bersedia tinggal di wilayah desa yang bersangkutan selama menjabat perangkat desa;
2. b.Melampirkan surat izin dari pembina kepegawaian bagi yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil;
3. c.Melampirkan Pas Fhoto terbaru ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar; dan
4. d.Melampirkan surat pernyataan tidak memiliki hubungan darah 1 (satu) tingkat ketas, kebawah dan kesamping atau hubungan akibat perkawinan 1 (satu) tingkat keatas dan kesamping dengan Kepala Desa.

Pasal 3

Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:

a.Dalam rangka pengangkatan perangkat desa Kepala Desa membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
b.Tim dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Desa;
c.Tim melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan Perangkat Desa kosong atau diberhentikan;
d.Ketentuan tentang pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatur dengan Peraturan Kepala Desa ; dan
e.Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf d sekurang kurangnya memuat maksud dan tujuan, persyaratan, tata cara pemilihan ketua, sekretaris dan anggota tim, tugas dan fungsi, pertanggungjawaban tim, larangan dan sanksi serta tata cara penggunaan kop surat dan cap/stempel tim.

BAB III

TAHAPAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 4

Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 melalui tahapan :

a.Persiapan;
b.Penjaringan;
c.Penyaringan; dan
d.Pengangkatan.

Pasal 5

Tahap persiapan meliputi :

a.Inventarisasi Perangkat Desa yang lowong ;
b.Pembentukan Tim dalam hal seleksi penerimaan pengangkatan Perangkat Desa melalui Tim ; dan
c.Menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) penerimaan perangkat desa dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APDes).

Pasal 6

(1)Tim Pengangkatan Perangkat Desa mengumumkan secara tertulis dan terbuka kepada masyarakat secara luas tentang adanya Penerimaan Perangkat Desa.
(2)Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat persyaratan, kelengkapan persyaratan, alamat, waktu penerimaan perangkat desa.
(3)Pengumuman yang dimaksud pada ayat (2) dengan cara menempelkan pengumuman di tempat terbuka dan banyak dikunjungi masyarakat dan/ atau tempat kerumunan orang banyak.
(4)Penduduk yang berkeinginan mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa mengajukan permohonan pendaftaran secara tertulis di atas kertas bermeterai cukup kepada Tim Pengangkatan Perangkat Desa dengan melampirkan kelengkapan persyaratan sebagaimana yang tercantum pada Pasal 2.
(5)Penduduk yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), selanjutnya disebut bakal calon perangkat desa.

Pasal 7

(1)Jangka waktu pendaftaran dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari kerja.
(2)Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mendapatkan Bakal Calon sekurangkurangnya 2 (dua) orang Bakal Calon , maka jangka waktu pendaftaran diperpanjang untuk selama 7 (tujuh) hari.
(3)Dalam hal setelah perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan, tetap tidak mendapatkan Bakal Calon, maka dilakukan pendaftaran dari awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4)Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau pendaftaran dari awal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Pengangkatan Perangkat Desa mengumumkan paling lama pada hari pertama perpanjangan/pendaftaran dari awal dengan membuat Berita Acara.

Pasal 8

(1)Tim Pengangkatan Perangkat Desa melakukan penelitian persyaratan administrasi masing masing Bakal Calon.
(2)Bakal Calon yang telah melalui penelitian dan memenuhi persyaratan oleh Tim Pengangkatan Perangkat Desa ditetapkan sebagai Bakal Calon yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Bakal Calon.

Pasal 9

(1)Pelaksanaan seleksi dituangkan dalam berita acara seleksi oleh Tim Pengangkatan Perangkat Desa.
(2)Hasil seleksi disampaikan oleh Tim kepada Kepala Desa dengan dilampiri berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10

(1)Kepala Desa menyampaikan hasil seleksi Pengangkatan Perangkat Desa beserta kelengkapan persyaratan kepada Camat yang memuat sekurang kurangnya 2 (dua) orang calon untuk mendapatkan rekomendasi.
(2)Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap perangkat desa selambatlambatnya 7 (tujuh) hari kerja .
(3)Rekomendasi yang diberikan camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan.
(4)Dalam hal rekomendasi Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.
(5)Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.

Pasal 11

(1)Sebelum memangku jabatannya, Perangkat Desa dilantik oleh Kepala Desa setelah mengucapkan sumpah/ janji sebagai berikut : “Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaikbaiknya, sejujurjujurnya dan seadil adilnya ; Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara ; Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi, UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang undangan dengan seluruslurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
(2)Pelaksanaan pelantikan Perangkat Desa dituangkan dalam Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan ditandatangani oleh Kepala Desa yang melantik, pejabat yang dilantik, para saksi dan rohaniwan.
(3)Serah terima jabatan dari pejabat lama kepada pejabat baru dilaksanakan pada saat setelah pelantikan dengan Berita Acara Serah Terima Jabatan dan penyerahan Memori Serah Terima.
(4)Pelaksanaan Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Perangkat Desa dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa oleh Kepala Desa.

Isi peraturan

Teks46PDFHirarki

Memuat teks peraturan…