DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Selatan Nomor 12 Tahun 2017

Nomor: 12
Tahun: 2017
Ditetapkan: 29 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

regulasi_utama

Ringkasan

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018 yang dijabarkan dalam kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD sebagaimana Persetujuan Bersama tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
4.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 10.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 11.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654); 12.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 13.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 14.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 15.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 3 16.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 17.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 18.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 19.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 20.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 21.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616); 22.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 23.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); 24.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 25.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 26.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 27.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 4 Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 30.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 31.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 32.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825); 33.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008 Nomor 18); 34.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2); 35.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH dan BUPATI BARITO SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 berjumlah sebagai berikut :

a.Pendapatan Daerah Rp. 996.697.830.595,81
b.Belanja Daerah Rp. 1.055.398.414.618,80 Surplus/(Defisit) Rp. (58.700.584.022,99)
c.Pembiayaan Daerah
1. 1.Penerimaan Rp. 64.278.584.022,99
2. 2.Pengeluaran Rp. 5.578.000.000,00 Pembiayaan Netto Rp. 58.700.584.022,99 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan ....................... Rp. 0,00 5

Pasal 2

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
1. a.Pendapatan Asli Daerah ………… Rp. 72.421.660.169,97
2. b.Dana Perimbangan ………… Rp. 796.899.436.000,00
3. c.Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Rp. 127.376.734.425,84
(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Pajak Daerah ....................................... Rp. 14.543.536.236,00
2. b.Retribusi Daerah ................................. Rp. 4.696.776.152,00
3. c.Hasil Pengolahan Kekayaan Yang di Pisahkan .......................................... Rp. 7.091.751.296,00
4. d.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah .............................................. Rp. 46.089.596.485,97
(3)Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri dari:
1. a.Dana Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak .. Rp. 54.038.416.000,00
2. b.Dana Alokasi Umum …………….………. Rp. 576.041.341.000,00
3. c.Dana Alokasi Khusus ………….………… Rp. 93.416.000.000,00
4. d.Dana Alokasi Khusus Non Fisik ………. Rp. 73.403.679.000,00
(4)Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) huruf c terdiri dari:
1. a.Dana Hibah ………………………………… Rp. 20.085.800.000,00
2. b.Dana Bagi Hasil Pajak …………………… Rp. 35.088.585.008,84
3. c.Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp. 70.463.919.000,00
4. d.Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Provinsi Daerah Lainnya ………….. Rp. 0,00
5. e.Pendapatan Lainnya ……………………… Rp. 1.738.430.417,00

Pasal 3

(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
1. a.Belanja Tidak Langsung Rp. 576.065.431.468,80
2. b.Belanja Langsung Rp. 479.332.983.150,00
(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari:
1. a.Belanja Pegawai …………………….…… Rp. 420.832.892.530,00
2. b.Belanja Subsidi …………………….……. Rp. 1.000.000.000,00
3. c.Belanja Hibah ……………………….…… Rp. 13.217.814.000,00
4. d.Belanja Bantuan Sosial …………….…. Rp. 3.500.000.000,00
5. e.Belanja Bagi Hasil …………………….… Rp. 1.924.031.238,80
6. f.Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Desa …………………………… Rp. 134.590.693.700,00
7. g.Belanja Tidak Terduga …………………. Rp. 1.000.000.000,00
(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri dari:
1. a.Belanja Pegawai Rp. 51.490.544.600,00
2. b.Belanja Barang dan Jasa Rp. 179.483.231.600,00
3. c.Belanja Modal Rp. 248.359.206.950,00 6

Pasal 4

(1)Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari Jenis Pembiayaan: SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya …… Rp. 64.278.584.022,99
(2)Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: Penyertaan Modal …………………………… Rp. 5.578.000.000,00
(3)Pembiayaan Netto …………………………… Rp. 58.700.584.022,99
(4)Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Anggaran Berkenaan ……………………………………. Rp. 0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

a.Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
b.Lampiran II Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
c.Lampiran III Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
d.Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
e.Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
f.Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
g.Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
h.Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
i.Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah
j.Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya
k.Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum di selesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
l.Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan m.Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah. 7

Pasal 6

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan. LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 12 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 12,132 /2017 BUPATI BARITO SELATAN, ttd EDDY RAYA SAMSURI Ditetapkan di Buntok pada tanggal 29 Desember 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN, ttd EDI KRISTANTO Diundangkan di Buntok pada tanggal 29 Desember 2017 8 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2018 NOMOR 12 TAHUN 2017 I. UMUM APBD merupakan rencana kegiatan dan keuangan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewenangan penyelenggaraan pelayanan umum dan pembangunan. Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah melalui mekanisme yang diawali penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan penyusunan Prioritas Plafon Anggaran (PPA) yang dilakukan Pemerintah Daerah bersama-sama DPRD. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, di susun berdasarkan prinsip sebagai berikut :

a.Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan;
b.Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat di Kabupaten Barito Selatan;
c.Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
d.Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat; dan
e.Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya. Untuk menjaga konsistensi program pembangunan daerah, maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 diarahkan pada skala prioritas dengan titik berat pada Sektor Pendidikan, Sektor Infrastruktur, Sektor Kesehatan dan Sektor lainnya sesuai dengan tingkat kebutuhan riil daerah. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018. 9 II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…