DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Selatan Nomor 13 Tahun 2017

Nomor: 13
Tahun: 2017
Ditetapkan: 29 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

regulasi_utama

Ringkasan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2022

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017- 2022. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4598); Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150); Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015- 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 115); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja pemerintah daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor ); Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34); Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81); Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 88); Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008 Nomor 18); Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2009 Nomor 4); Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4). Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN dan BUPATI BARITO SELATAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2017-2022.

BAB I

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Dasar Hukum Penyusunan 1.3 Hubungan Antar Dokumen 1.4 Maksud dan Tujuan 1.5 Sistematika Penulisan BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2.1 Aspek Geografi dan Demografi 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2.3 Aspek Pelayanan Umum 2.4 Aspek Daya Saing Daerah 2.5 Evaluasi Kinerja Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah 2011-2016 BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH 3.1 Kinerja Masa Lalu 3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD 3.1.2. Neraca Daerah.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
4.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan sebagai unsur Pembantu Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
5.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6.Visi dalam rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
7.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
8.Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan dan dirancang secara konseptual, analitis, realitis, rasional dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program.
9.Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
10.Program adalah instrumen kebijakan yang berisi atau lebih kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran.
11.Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
12.Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah Rencana Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH Kabupaten Barito Selatan adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah dengan luas sebesar 702.009,90 hektar.

Pasal 2

(1)RPJMD merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi.
(2)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat arah kebijakan Keuangan Daerah, Strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum, Program Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah, dan Program Kewilayahan, disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
(3)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
1. a.Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2022;
2. b.Pedoman Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dalam menyusun RKPD.

Pasal 3

Perangkat Daerah melaksanakan program dalam RPJMD yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah.

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menjadi titik tolak penyelenggaraan otonomi daerah Provinsi dan kabupaten/kota. Daerah memiliki kewenangan yang didasarkan pada asas otonomi dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, serta asas tugas pembantuan yang merupakan penugasan daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan.

Pasal 4

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Selatan 2017-2022 sebagaiman dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a.BAB I PENDAHULUAN
b.BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
c.BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH
d.BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH
e.BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN
f.BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
g.BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
h.BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
i.BAB IX PENUTUP

Pasal 5

Isi beserta uraian perincian sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, terdapat dalam Naskah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Selatan 2017-2022 sebagaimana pada Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap proses perencanaan. Jika dinamika eksternal, khususnya selama 5 (lima) tahun yang akan datang, diidentifikasi dengan baik, maka pemerintahan daerah akan dapat mempertahankan/meningkatkan pelayanan pada masyarakat.

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
(2)Evaluasi terhadap hasil RPJMD mencakup indikasi rencana program prioritas yangdisertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai Misi, Tujuan Dan Sasaran, dalam upaya mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Selatan.
(3)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan bahwa Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Selatan dapat dicapai untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Pembangunan Jangka Menengah Provinsi dan Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
(4)Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

V I S I , M I S I , T U J U A N , D A N S A S A R A N BAB V Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran disusun bertujuan untuk menjelaskan dan menguraikan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, sebagai landasan perumusan rumusan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, yang tertuju pada arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah pada periode berkenaan yang ditetapkan dalam RPJPD.

Pasal 7

(1)Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:
1. a.Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidaksesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah;
2. b.Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
3. c.Terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau
4. d.Merugikan kepentingan daerah dan nasional.
(3)Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
(3)Merugikan Kepentingan Daerah dan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, apabila bertentangan dengan Kebijakan Daerah dan Nasional.

Pasal 8

Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 9

(1)Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, Bupati pada tahun terakhir masa jabatannya menyusun:
1. a.Draft Rancangan Awal RPJMD untuk periode selanjutnya dengan mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD periode keempat.
2. b.RKPD tahun berikutnya dengan mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD periode keempat
(2)Draft Rancangan Awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digunakan sebagai masukan bagi masyarakat yang akan mencalonkan diri sebagai Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah periode berikutnya.
(3)RKPD tahun berikutnya sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf b digunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBD tahun pertama periode masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati berikutnya.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan. Ditetapkan di Buntok pada tanggal 29 Desember 2017. BUPATI BARITO SELATAN, ttd EDDY RAYA SAMSURI Diundangkan di Buntok pada tanggal 29 Desember 2017. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN, ttd EDI KRISTIANTO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 13 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 13,135/2017 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2017-2022 I. UMUM Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang disusun dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek, dan dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan. Sejalan dengan perkembangan dinamika perencanaan pembangunan daerah sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang dijabarkan ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja pemerintah daerah. Perencanaan pembangunan daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). RPJMD Kabupaten Barito Selatan digunakan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2022, serta sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), mengingat RPJMD tersebut dijabarkan ke dalam RKPD yang merupakan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah. Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2022 adalah untuk : a) Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan pembangunan Daerah; b) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi, baik antar ruang, antar waktu, maupun antar fungsi pemerintah; c) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2022 terdiri dari 7 BAB dan 10 Pasal yang mengatur mengenai pengertian-pengertian, sistematika penulisan RPJMD Kabupaten Barito Selatan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD, serta lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2022. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…