DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2022

Nomor: 2
Tahun: 2022
Ditetapkan: 19 Mei 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 89

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Penataan Desa 2. Pembentukan Desa 3. Penggabungan Dan Penghapusan Desa 4. Perubahan Status Desa 5. Nama Desa 6. Pengaturan Sarana Dan Prasarana Desa 7. Batas Wilayah Desa 8. Pendanaan 9. Pembinaan Dan Pengawasan 10. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan peraturan Daerah tentang Penataan Desa; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tah:un 1959 tentang penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 19s3 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 19s3 Nomor 9) sebagai Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor tg2A}; BT'PATI BARITO SELITTAN, bahwa Desa memiliki arti, nilai dan peran strategis dalam Pembangunan Daerah sehingga perru ditata sedemikian I.Upa; : ir,.,, ,,: ,i:,:..:, r .:'. r:r , b. 2. r\ o. 4" 5. Undang-undang Nomor o rahun 2ot4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ol4 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Repubrik Indonesia Nomor saeQ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5s87), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2or4 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 58, Tambahan Lembaran Negara Repubrik Indonesia Nomor 567e|; undang-uadang Nsrnor 3o rahun 2or4 tentang Administrasi Pemerintahaa {t emba-ran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2!2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56O1); Peraturan Pemerinta-h Nomor 4g rahun 2a14 tentalg Peraturan Pelaksanaan undang-undang Nornor 6 Tahun 2a74 tentang Desa {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2a14 Nomor lzz, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ss3gl, sebagaimana telah diubah beberapa kaii terakhir dengan peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2a1g tentang perubahan Kedua Atas peraturan Pemerintah Nomor 4z rahun 2or4 tentang peraturan Pelaksanaan undang-Undang Nomor 6 Tahun 2ol4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2olg Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Perafuran Pemerintah Nomor 12 Tahun 2o1z tentang Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ol7 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6Oa\; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 1T Tahun 2org tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6206);

8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2ol4 tentang Pedoman Teknis peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 2A9\; 9 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor g0 Tahun 2o1s tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2a36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan Atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8o rahun 2*1s tentang pembenfukan Produk Hukum Daerah {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O1S Norr-ror 157|;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun zal6 tentang Pedoman Penetapan Batas Desa {Berita Negara Republik Indoaesia Tahun ZALO Nomor 1O86); 11- Peraturan Menteri Datrarn Negeri Nomor 1 ?ahun za]r7 tentang Penataan Desa {Berita Negara Repubiik Indonesia Tahun ZALT l.lorncr 155); Dengan Persetqiuan Bersama DEUIAN PERUIAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN dan BUPATI BARITO SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DESA. 7.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.
2.Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
3.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
4.Camat adalah pemimpin Kecamatansebagai perangkat daerah Kabupaten yang berkedudukan sebagai koordinator penyelenggara pemerintahan diwilayah Kecamatan.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rairyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
6.Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten yang dipirnpin oleh Camat.
7.Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat
8.Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan narna lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kcsatuan masyarakat hr:kum yang memiliki tratas wilayair yaxg berwenang untuk mengatur dan mengunts urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa rnasyarakat, hak asai usul, darr/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Repubiik Indonesia.
9.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan unrsan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 1 1' Badan Pemusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12.Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawarahan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang di selenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakatai hal yang bersifat setrategis. 15. L6. 13. 14. t7. 18. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa Desa,atau bagian Desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu Desa menjadi dua Desa atau lebih, atau pembentukan Desa di luar Desa yang telah ada. Penghapusan Desa adalah tindakan meniadakan Desa yang ada sebagai akibat tidak lagi memenuhi persyaratan. Penggabungan Desa adalah penyatuan dua Desa atau lebih menjadi Desa baru. Kekayaanl Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDes atau perolehan hak lainya yang sah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat ApBD adalah rencana keu4ngan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yarrg selanjutnya disingkat ApBDes adatah rencarta keuacgan tal:unan pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Desa dan BPD, serta ditetapkan dengan Peraturan Desa. : '

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai ,:pedomarr dalam penataaa Desa berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa sesgai dengan keten Luan perundangal- undangan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan :

a.mewujudkanefektifitaspenyelenggaraanpemerintahan Desa;
b.mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa; mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik; meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Desa; dan meningkatkan daya saing Desa. C. d. e.

BAB II

RUAITG LINGKUP

Pasal 4

(U Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

a.penataan Desa;dan
b.penataan Desa Adat; (21 Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b paling sedikit memuat : nama De sa / _ Ke \f""lr"ep- "lgma_d"en-"hnru-__ nomor kodg n*rs"l Ket+fa&aqJ" ,. ,'O*ri,5r ;
c.jumlah penduduk;
d.Iuas wilayah; ,.:i. cakupan wilayah kerja"'S"esa peta batas witayah Oe$l r;,,1 .,r,,lr, Penataan Desa sebagaimana pembentukan Desa; ,i.. penghapusan Desa; penggabungan Desa; perubahan status Desa;dan penetapan Desa. Pasat 6 Penataan Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b meliputi: pembentukan Desa Adat; penghapusan Desa Adat; penggabungan Desa Adat; a. b. e. f. a. b. c. d. e. a. b. c.
d.perubahan status Desa Adat; dan
e.penetapan Desa Adat. BAB TV PEMBENTUKAN DESA

Pasal 7

(U Pembentukan Desa merupakan tindakan mengadakan Desa baru di luar Desa yang ada. {2} Pembentukaa Desa sebagaimaaa dimaksud pada ayat {1} dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan po,tensi Desa. {3} Pemerintah Daerah memprak#sai Pembentukan Desa berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkernbangan pemerintahan Desa di wilayatrnya. Pasal I Pembentukan Desa sebagairnatt dimat<sud dalarn pasal ? dapat berupa:

a.pernekaran dari 1 {satu} Desa meajadi 2 {duat Desa atau lebih;
b.penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersandingidan
c.penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru.

Pasal 9

Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a harus memenuhi syarat: a- batas usia Desa induk paling rendah 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;

b.jumlah penduduk wilayah paling sedikit 1500 (seribu lima ratus) jiwa atau 300 (tiga ratus) kepala keluarga;
c.wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah; d" sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;
e.memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;
f.batas Desa yarrg dinyatakan dalam bentuk Peta Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
g.sarana dan prasarana bagi Pemerintah Desa dan pelayanan pubtik;
h.tersedianya dana operasional, penghasila4 tetap, dan tunjangan lainnya bagi Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;dan
i.cakupan wilayah Desa terdiri atas dusun.

Pasal 10

{U Dalam wilayah }esa dibentuk dusun- yang disesuaikan dengan asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa. t2t Ketentuan lebih lanjut mengenai dusun sebagairnana di:naksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mensosialisasikan rencana pembentukan Desa kepada pemerintah Desa induk dan masyarakat Desa yang bersangkutan. Bagiaa Ketiga Pemekaran Desa

Pasal 12

Pemekaran Desa oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilaksanakan melalui Desa Persiapan.

Pasal 13

(1)BPD menyelenggarakan musyawarah Desa untuk mendapatkan kesepakatan pembentukan Desa melalui pemekaran.
(2)Pemerintah Desa memfasilitasi dan mempersiapkan pelaksanaan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara hasil musyawarah Desa dengan dilengkapi notulen musyawarah Desa.
(4)Tata Cara musyawarah Desa dilaksanakan sesuai ketentuan perundang- undangan. ksal L4 t1l Kepala Desa melaporkan berita acara hasil rnusyawarah Besa sebagaimala dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) kepada Bupati. t}l Bupati setelah menerima laporan Kepala Desa sebagaimana dimakstld pada ayat {1} merr:.bentuk Tim Pembeqtrikan Desa'Fersiapan untuk melakukan kajian da* verifikasi persyaratan pembentukan Desa. t3) Tirn Pembentukan Desa Persiapan sebagaima*a dimaksud pad,a ayat {2} paling sedikit terdiri atas:
1. a.u.nsur pemerintah daerah yarrg mernbidangi pemerintahan Desa, pemberdayaan masyarakat, perencanaan pembangunan daerah dan peraturan perundang-undangan; b" Camat; dan
2. c.unsur akademisi di bidang pemerintahan, perencanaan pengembangan wilayah, pembangunan dan sosial kemasyarakatan.

Isi peraturan

Teks89PDFHirarki

Memuat teks peraturan…