DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 4 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 120

Lembaga terkait

Ringkasan

Bab I Ketentuan Umum Bab II Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah Bab III Jenis dan Bentuk Rumah Bab IV Penyelenggaraan Perumahan Bab V Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Bab VI Perumahan dan Permukiman Kumuh Bab VII Bantuan, Insentif dan Disinsentif Bab VIII Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Bab IX Kerja Sama Pemerintah Daerah Bab X Peran Serta Masyarakat BAB XI Sanksi Administratif Bab XII Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan lokasi Kasiba dan Lisiba; dan

p.memberikan pendampingan bagi orang perseorangan yang melakukan pembangunan rumah swadaya.

Pasal 7

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berwenane:

a.menyusun dan menyediakan basis data perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat Daerah; h membentuk Peraturan Daerah yang mengafur herkenaan hidang perumahan dan kawasan permukiman dan membahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
c.memberdayakan pemangku kepentingan dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat Daerah;
d.melaksanakan sinkronisasi dan sosialisasi peraturan perundang- undangan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat Daerah; y
e.mencadangkan atau menyediakan tanah untuk pernbanganan perumahan dan permnkiman bagi masyarakat;
f.menyediakan prasarana dan sarana pernbangunan peruniahan bagi MBR pada tingkat Daerah;
g.memfasilitasi kerja sama pada tingkat Daerah antara pemerintah Daerah Hon Ho Hon Vn i Irn m Holom npriuplpnaaoroon nprnmolion Han Vaixro co m permukiman; b . menetankan lokasi nerumahan dan nermukiman sebaeai nerumahanX X X « — » X kumuh dan permukiman kumuh pada tingkat Daerah; dan
i.memfasilitasi peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh pada tingkat Daerah

BAB III

JENIS DAN BENTUK RUMAH

Pasal 8

(1)Rumah dibedakan menurut jenis dan bentuknya. (2 ) Jenis rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan berdasarkan pelaku pernbangunan dan penghunian, meliputi:
1. a.rumah komersil;
2. b.rumah umum;
3. c.rumah khusus;
4. d.rumah swadaya; dan
5. e.rumah negara.
(3)Bentuk rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan berdasarkan hubungan atau keterkaitan antar bangunan, meliputi:
1. a.Rumah tunggal;
2. b.rumah deret; dan
3. c.rumah susun.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Rumah komersil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a diselenggarakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
(2)Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi pernbangunan rumah komersil sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10

Rumah umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat ( 2) huruf b diselenggarakan dalam rangka memenuhi kebutuhan bagi masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. rasai n

(1)Rumah khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c diselenggarakan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah untuk kebutuhan khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 10 f O\ T f i l l l o M 1f l l U o t^v OU1U11 I V C U U L U U U U rumah khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan ketersediaan lahan.
(3)Rumah khusus sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) disediakan oleh Pemerintah Daerah.
(4)Ketentuan lebih lanjut tentang rumah khusus sebagaimana dimaksud naHa oyot (3) distillr clslsm P ^ rsLiursui Bups.ti

Pasal 12

(1)Rumah swadaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat, baik secara sendiri maupun berkelompok untuk memenuhi kebutuhan hunian masyarakat. (2 ) Rumah swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa rumah tinggal.
(3)Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi penyediaan Rumah Layak Huni (RLH) dalam hal mempercepat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak huni.
(4)Ketentuan lebih lanjut tentang rumah swadaya diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 13

(1)Rumah negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2 ) huruf e meliputi:
1. a.rumah yang dibangun oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya;
2. b.rumah yang dibagun oleh Pemerintah Pusat yang sudah dihibahkan ke Pemerintah Daerah; dan
3. c.rumah yang dibangun oleh Lembaga lainnya. (2 ) Ketentuan lebih lanjut tentang rumah negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PERUMAHAN

Pasal 14

( 1) Penyelenggaraan perumahan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau setiap orang. (2 ) Penyelenggaraan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka menjamin hak setiap warga untuk menempati, menikmati, dan / atau memiliki Rumah yang layak dalam imgkungan yang sehat, aman , serasi, dan teratur.

(3)Penyelenggaraan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.perencanaan perumahan;
2. b.pembangunan perumahan;
3. c.pemanfaatan perumahan ; dan
4. d.pengendalian perumahan. 1 1 Perencanaan Perumahan

Pasal 15

(1)Perencanaan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah.
(2)Perencanaan dan perancangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat ( i) terdiri atas:
1. a.perencanaan dan perancangan rumah; dan
2. b.perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan.
(3)Perencanaan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup:
1. a.rumah sederhana;
2. b.rumah menengah; dan/atau
3. c.rumah mewah.
(4)Perencanaan dan perancangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilaksanakan dengan hunian berimbang, kecuali seluruhnya diperuntukan bagi rumah sederhana dan/atau rumah susun umum.

Pasal 16

(1)Perencanaan untuk peningkatan kualitas perumahan bagi rumah sederhana yang dimiliki rumah tangga miskin berdasarkan Basis Data Perumahan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2 ) Ketentuan lebih lanjut tentang perencanaan lokasi bantuan pembangunan dan peningkatan kualitas rumah bagi rumah sederhana yang dimiliki rumah tangga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 17

(1)Perencanaan dan perancangan rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dilakukan untuk:
1. a.menciptakan rumah layak huni;
2. b.mendukung upaya pemenuhan kebutuhan rumah oleh masyarakat dan pemerintah;
3. c.meningkatkan nilai ekonomi bagi pemilik rumah; dan
4. d.meningkatkan tata bangunan dan lingkungan yang terstruktur.
(2)Perencanaan dan perancangan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan oleh setiap orangyang memiliki sertifikat keahlian di bidang perencanaan dan perancangan rumah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

(1)Hasil perencanaan dan perancangan rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2 ) huruf a harus memenuhi standar.
(2)Standar sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan standar Rumah meiiputi:
1. a.ketentuan umum; dan
2. b.standar teknis. 12 / Q \ i W L V^i i L U U1X sebagaimana dm* O IfCJ1/4 r»0,r1o o i r o f / Q\ V» u i v o u u J ^ / U U U u}u t P O t^r> I1V1/Y U pcuiiig 1 n M 1 1 -*'*'* 1 1 tvi U U l U i l l 11t»l1 A A U A C I AI sedikit memenuhi:
3. a.aspek keselamatan bangunan;
4. b.kebutuhan minimum ruang; dan
5. c.aspek kesehatan bangunan. Standar teknis sebagaimana dimaksud pada a} 7at (2) buruf b terdiri atas-
6. a.pemilihan lokasi Rumah;
7. b.ketentuan luas dan dimensi kavelinv: * — *'
  1. 1.Untuk Rumah Sederhana Subsidi luas kaveling efektif 60 m2 - 200 m 2 dengan lebar muka kaveling minimal 5 m; 2 Ketentuan lehih lanjut untuk luas dan dimensi kaveling Rumah Komersial akan diatur dalam Peraturan Bupati.
8. c.perancangan Rumah. I A\ V • /

Isi peraturan

Teks120PDFHirarki

Memuat teks peraturan…