Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi: a. keanggotaan dan kelembagaan BPD; b. fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPD; c. peraturan tata tertib BPD; d. pembinaan dan pengawasan; dan e. pendanaan.
Memuat teks peraturan…
MEMUTUSKAN: :. . :. Menetapkan : PERATURAN,DAERAH.TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.
BAB II
Maksud Pengaturan BPD dalam Peraturan Daerah ini untuk memberikaq kepastianrhukum terhadap BPD sebagai lembaga di Desa yang melaksarrakan fungsi Pemerinlahan Desa. .,Pasal 3r 4-9. Trrjuan Pengaturaf-r BPD daiqn Peraturan Daerah ini untuk :
Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:
BAB III
Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawaral: perrxr. akilan. Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat
Pengisian keanggotaan BPD dilakukan melalui:
Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan untuk memiiih caion anggota BPD dari Llnsur wakil wilayah pemilihan dalam desa. Unsur wakil wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) aciaiah masyarakat ciesa yang memenuhi syarat dari wilayah pemilihan dalam desa. Wiiay-ah pemiiihan dalarn desa sebagairrrana dimaksud pada ayat (1) adalah lingkup wilayah tertentu dalam desa yang. telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu cialarrl',k€anggo-taan BPD. Jurnlah alggota BP,D dari masing-masing wilayah sebagaimana ciimaksud pacia ayal (4) ditetapkan secara proporsional dengaq rr.remperhatikan jumlah penduduk. Pembagqn w-ila5rah pemilihan dalam desa ditetapkan dan diatur dalam tatatertib Panitia.
Pengisian anggota, BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, ciilakukan untuk memilih 1 (saiui orang perempuan sebagai anggota BPD. Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta rnemiliki kernampuan dalarn menJruarakan dan memperjuangan kepentingan perempuan. Pemilitran nrrsur wakil perernpuan sebagairnana dimaksud pada aSrat (1) dilalc.rkan oleh perempiian \vai'ga desa yang memiliki hak pilih dan memenuhi syarat. 6
pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayal (1) dilaksanakan oleh Panitia Pengisian Anggo*.a BPD yang dibentuk oleh l1,-epala Desa untuk menyelenggarakan kegiatan pengisian anggota BPD' Panitia sibagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah L 1 (sebelas) orang yang terciiri atas unsur Perangkat Desa paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur Masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang' Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan wakil dari wilayah pemilihan.
Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) meiakukan penjaringan dan penyaringan bakal caion anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir. Bakal calon anggota BPD yang memenuhi syarat di tetapkan sebagai calon anggota BPD' Pemilihan calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat {2\paling lambat 3 (tiga} bulan sebelum masa keanggotaan BPD beraichir. Tugas, lararlgan, hak dan kewajiban Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pa.sal, 10 ayat (1) diatur lebih lanjut daiam Peraiuran Bupaii, Dalam melaksanakan , tugasnya, panitia sebagaimana J:-^1,^,.1 ^^A^Luu..clnDLrLr pd*rd aya*' (1), bcrtalgg'.ing1a-wab kepada I(epala Desa. {2)
Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan . inelalui proses pemilihan langsung sebagaimana dim-aksud daiam Pasai 5 ayat (1), paniiia pengisian menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota BPD oleh unsllr masyarakat, harus memenuhi syarat dan kriteria sebagai berikut :
Penundaan peresmian calon anggota BPD terpilih dilakukan dalam hal :
Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati pating iama 3o (trsa puluh) hari sejak <iiterimanya Iaporan hasil pemilihan anggota BpD dari Kepala Desa. Kep-utusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai bertraku sejak tanggal pengucapan sumpah Oan jan:i anggotaBPD. J @ r--o Pengqe.apqa s-urmpah janji,'anggota BpD dipandu oleh Bupafi atam pej ,1rang ditunjuk pating lama 30 (tiga puluh) ;,. fuari.,: ej$.,"1$,!-p-rbitl<&{rn]ra Keputusan nupati mengenai p ta BF-D. t1sal.18 Masa keanggcta4,aer,,selarna 6 (enam) tahun terhitung 4a sumpah /iarii. di sud pada ayat [1] dapat dipilih untuk m keangota.an paling-banyak 3 (tiga) kali secara berfurut-tumt atau tidak secara berturut-turut. Pasa.l 19 Anggota BPD,,.' sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sarna dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk. susunan kata sumpah/ianji anggota BpD sebagai berikut: "Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badin Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur- jujurnya, dan seadil-adilrrya; bahwa saya akan selalu iaat dalam mengamalkan dan mempertahankan pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1g4S serta melaksanakan segala peraturan Perundang-undangan dengan selurus- lurusnya yang berlaku bagr Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".
Membuka PDF…