DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 31 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

regulasi_utama

Ringkasan

Ketentuan Umum; Ruang Lingkup, dan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b,perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah KabupatenBaritoSelatanNomor 2 Tahun 2017 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan GantiRugi Keuangan dan Barang Daerah; :1. Pasal 18 ayat(6)Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang DaruratNomor3Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah TingkatIIdi Kalimantan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9)menjadi Undang- Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); Mengingat 2 2.Undang-UndangNomor1Tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor5, Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4355);
3.Undang-UndangNomor15Tahun2004tentang Pemeriksaan PengelolaandanTanggungJawab KeuanganNegara(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2004Nomor66,Tambahan lembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor4400); 4.Undang-UndangNomor23Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah(Lembaran NegaraRepublik IndonesiaTahun 2014Nomor224, Tambahan LembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor5587) sebagaimanatelah beberapakalidiubahterakhir dengan Undang-UndangNomor6Tahun 2023 tentangPenetapan PeraturanPemerintah Pengganti Undang-UndangNomor2Tahun 2022 tentangCipta Keijamenjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2023Nomor41, TambahanLembaranNegaraRepublik Indonesia Nomor6856); 5.Undang-UndangNomor30Tahun 2014tentang AdministrasiPemerintahan(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor292, Tambahan LembaranNegaraRepublik Indonesia Nomor5601);sebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangNomor6Tahun 2023 tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti Undang- UndangNomor 2Tahun 2022 tentang CiptaKerja menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023Nomor41, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor6856);
6.PeraturanPemerintahNomor14Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun 2005Nomor31,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor4488) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan PemerintahNomor35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan PemerintahNomor14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119); 7.Peraturan Pemerintah Nomor38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/ Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934); 3
8.PeraturanPemerintahNomor12Tahun2019 tentangPengelolaanKeuanganDaerah(Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun 2019Nomor42, TambahanLembaranNegaraRepublik Indonesia Nomor6322);
9.PeraturanMenteriDalamNegeri Nomor77Tahun 2020 tentangPedomanTeknisPengelolaan Keuangan Daerah(BeritaNegaraRepublik Indonesia Tahun2020Nomor1781); 10.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor133 Tahun 2018 tentangpenyelesaian Tuntutan GantiKerugian Daerah TerhadapPegawaiNegeriBukanBendahara atauPejabatLain(BeritaNegara RepublikIndonesia Tahun2019Nomor161); 11.PeraturanDaerahKabupatenBaritoSelatanNomor 7Tahun2020tentangPembentukan Produk Hukum Daerah(Lembaran DaerahKabupatenBarito SelatanTahun2020Nomor7,TambahanLembaran Daerah Kabupaten BaritoSelatanNomor7); 12.PeraturanDaerah Kabupaten BaritoSelatanNomor 1 Tahun 2023 tentangPengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Daerah KabupatenBarito SelatanTahun 2023Nomor1,TambahanLembaran Daerah Kabupaten Barito SelatanNomor1); DenganPersetujuanBersama DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENBARITOSELATAN dan BUPATI BARITO SELATAN MEMUTUSKAN: :PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN NOMOR2 TAHUN2017TENTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH. Menetapkan

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2)dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 4 Pasal 2 Peraturan Daerahinimulaiberlaku pada tanggal diundangkan. Agarsetiaporang mengetahuinya,memerintahkan pengundangan PeraturanDaerah penempatannya dalam LembaranDaerahKabupaten Barito Selatan. denganini DitetapkandiEjuntok pada 2025 \3 LATAN, -I i '1f MSURI Diundangkandi Buntok padat _ 31juli2025 SDAERAH OSELATAN, &vi •t*• i 'ft *4eu ygyi <?/$// !AT* ARNI LEMBARAN DAERAHKABUPATENBARITO SELATAN TAHUN2025NOMOR3 NOMOR REGISTER PERATURANDAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN, PROVINSIKALIMANTANTENGAH:E0#RSGS0/ ^ 26/2025 5 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH I. UMUM. Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah dalam tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti kerugian daerah sebelumnya diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah yang dibentuk berdasarkan amanat Pasal 144 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, yang berimplikasi pada adanya amanat ketentuan pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah, maka materi muatan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah yang semula diatur dalam Peraturan Daerah 2 Tahun 2017 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah, perlu dilakukan penyesuaian muatan dan harus mengalami peralihan bentuk ke dalam Peraturan Bupati. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis, dalam rangka memenuhi tertib administrasi produk hukum daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah sudah tidak sesuai dengan dinamika peraturan perundang-undangan sehingga perlu dicabut. II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas. Pasal 2. Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN NOMOR 3

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…