DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2018

Nomor: 4
Tahun: 2018
Ditetapkan: 10 April 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I : KETENTUAN UMUM ; BAB II : BENTUK DAN SUMBER PENYERTAAN MODAL DAERAH; BAB III : TATA CARA DAN REALISASI PENYERTAAN MODAL DAERAH; BAB IV : FASILITASI DAN KOORDINASI; BAB V : PEMBAGIAN KEUNTUNGAN DARI JASA PRODUKSI; BAB VI : PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN; BAB VII : SANKS I ; BAB VII : KETENTUAN PENUTUP;

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan pada pokoknya bahwa penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan negara/ daerah/ swasta ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
b.bahwa guna menunjang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Barito dalam memberikan dan meningkatkan pelayanan air bersih kepada masyarakat Kabupaten Barito Selatan, maka perlu ketersediaan dana yang cukup untuk operasional, pembangunan serta pengembangan prasarana dan sarana air bersih;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bari to;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355); tentang Republik Lembaran
7.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
9.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); ,., - .) -
11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 7 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Selatan Nomor 03 Tahun 1991 tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Selatan Nomor 02 Tahun 1992 Seri D);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 9 Tahun 2017 ten tang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bari to (Lembaran Daerah Ka bupaten Bari to Sela tan Tahun 201 7 Nomor 9 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 9). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN Menetapkan dan BUPATI BARITO SELATAN MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA BARITO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan. 2 . Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Barito Selatan. 4 . Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
5.Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Barito yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minurn milik Pemerintah Kabupaten Barito Selatan. 6 . Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM.
7.Direktur adalah Direktur PDAM. 8 . Modal Daerah adalah modal dalarn bentuk uang dan kekayaan daerah yang belurn dipisahkan yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya yang dirniliki oleh daerah yang rnerupakan kekayaan daerah.
9.Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan modal rnilik daerah atau yang semula merupakan kekayaan yang tidak dapat dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal daerah kepada PDAM.
10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Pasal 2

Maksud Penyertaan Modal Daerah adalah upaya memperkuat permodalan PDAM dalam memberikan pelayanan air bersih kepada masyarakat.

Pasal 3

Tujuan Penyertaan Modal Daerah adalah untuk : a . Meningkatkan pelayanan air bersih kepada masyarakat; b . Meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat;

c.Meningkatkan prasarana dan sarana teknis;
d.Mendukung kemampuan dan operasional PDAM; dan/atau
e.Mengikuti program hibah air minum perkotaan dan/ atau perdesaan yang merupakan hibah kepada Pemerintah Daerah dengan pendekatan kinerja terukur.

BAB II

BENTUK DAN SUMBER PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 4

( 1) Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Selatan kepada PDAM adalah dalam bentuk uang.

(2)Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan perencanaan dan kebutuhan PDAM .
(3)Besaran jumlah Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
(4)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBD.

BAB III

TATA CARA DAN REALISASI PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah memberikan Penyertaan Modal Daerah kepada PDAM sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
2. b.Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu rnilyar rupiah).
(2)Realisasi Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah adanya persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD yang dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
(3)Pencairan dana Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Kas Umum Daerah pada kode rekening pengeluaran penyertaan modal daerah kepada PDAM sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

FASILITASI DAN KOORDINASI

Pasal 6

Fasilitasi dan koordinasi dalam rangka Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi keuangan daerah dan Perangka t Daerah yang membidangi prasarana dan sarana. BABV PEMBAGIAN KEUNTUNGAN DARI JASA PRODUKSI

Pasal 7

(1)Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Pemerintah Daerah mendapatkan bagian dari jasa produksi. {2) Bagian dari jasa produksi yang menjadi hak Pemerintah Daerah, ditetapka n setelah diaudit oleh auditor independen pada Tahun Buku PDAM .
(3)Realisasi bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. {4) Realisasi bagi hasil keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) , disetorkan ke Kas Daerah sebagai penerimaan daerah.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 8

( 1) Bupati melalui Dewan Pengawas melakukan pembinaan teknis, pengawasan dan pengendalian terhadap Penyertaan Modal Daerah yang telah diberikan dan dikelola oleh PDAM.

(2)Pada akhir Tahun Buku PDAM wajib menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.

BAB VII

SANKS!

Pasal 9

Dalam hal PDAM tidak menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan. Diundangkan di Buntok pada tanggal 11 c April 2 01 8 SEKRET RIS DAERAH KABUPATE BARITO SELATAN, ,._,,-t wl EDI KRISTIANTO Ditetapkan di Buntok pada tanggal ·;;-_; April 2 01 8 BUPATI BARITO SELATAN, ~' ~ EDDY RAYA SAMSURI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2018 NOMOR , _. NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROVII'JSI KALIMANTAN TENGAH : Salinan sesuai dengan aslinya Kepala B n Hukum, RAHM 1 N RYADIN , SH,MH NIP. 19711105 200501 1 01 2 BARITO SELATAN, PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN NOMOR TAHUN 2018 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA BARITO I. UMUM Air merupakan kebutuhan pokok manusia, oleh karena itu sumber air dan pemanfaatannya harus dikelola dengan baik agar bergun auntuk kepentingan masyarakat. PDAM sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Selatan Nomor 03 Tahun 1991 tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Selatan dituntut rnampu memberikan pelayanan air bersih kepada masyarakat Barito Selatan secara terus menerus. Selain dituntut mampu melayani kebutuhan masyarakat akan air bersih, PDAM juga dituntut mampu mengembangkan diri untuk meningkatkan kualitas clan kuantitas serta memperluas wilayah pelayanan sesuai dengan pertambahan jumlah penduduk dan mampu pula menunjang kegiatan ekonomi masyarakat serta diharapkan dapat mernberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Barito Selatan. Untuk menjawab tuntutan dan harapan tersebut diatas, maka PDAM harus terus berbenah dan terus memperkuat permodalan diantaranya rnelalui Penyertaan Modal Daerah agar selalu mampu menyesuaikan diri terhadap situasi dan kondisi yang terus berubah dan berkembang. Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesua1 dengan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan negara/ daerah/ swasta harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah. II . PASAL DEMI PASAL

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…