DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2019

Nomor: 4
Tahun: 2019
Ditetapkan: 27 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah Surplus/(Defisit), Pembiayaan Daerah

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEI.ANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 berjumlah sebagai berikut:

a.Pendapatan Daerah
b.Belanja Daerah Surplus/ (Defisit)
c.Pembiayaan Daerah:
1. 1.Penerimaan
2. 2.Pengeluaran Pembiayaan Netto Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan

Pasal 2

Rp. l .093.703.182.868,23 Rp. l.178.858.364.789,82 Rp. (85.155.181.921,59) Rp. 118.063.001.645,20 Rp. 32.907.819.723,61 Rp. 85.155.181.921,59 Rp. 0,00

(1)Pendapatan Daerah s ebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari:
1. a.Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. b.Dana Perimbangan
3. c.Lain-lain Pendaμ:rtan Daerah yg Sah Rp. Rp. Rp. 93.778.093.408,31 801.648.332.000,00 198.276.757.459,92
(2)Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Hasil Pajak Daerah Rp. 21.863.107.795,31
2. b.Hasil Retribusi Daerah Rp. 5.339.059.164,00
3. c.Hasil Pengolahan Kekeyaan Yang diPisahkan
4. d.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah YangSah Rp. Rp. 8.957.726.131,00 57.618.200.318,00 5
(3)Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
1. a.Dana Transfer Umum Rp. 649.325.494.000,00
  1. 1.Dana Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak Rp. 50.582.125.000,00
  2. 2.Dana Alokasi Umum (DAU) Rp. 598.743.369.000,00
2. b.Dana Transfer Khusus Rp. 152.322.838.000,00
  1. 1.DAK Fisik
  2. 2.DAK Non Fisik Rp. 85.517.564.000,00 Rp. 66.805.274.000,00
(4)Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimanaclimak:sud pada ayat ( 1) huruf c terdiri d ari:
1. a.Pendapatan Hibah Rp. 28.997.023.000,00
2. b.Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Rp. 34.018.099.042,92
3. c.Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp. 133.523.205.000,00
  1. 1.Danainsent:if Daerah Rp. 47.361.291.000,00
  2. 2.Dana Proyek Pemerintah Daerah danDesentralisasiProvinsi Rp. 86.161.914.000,00
4. d.Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
5. e.Pendapatan Lainnya

Pasal 3

Rp. 0,00 Rp. 1.738.430.417,00

(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari:
1. a.Belanja Tidak Langsung (BTL)
2. b.Belanja Langsung (BL) Rp. Rp. 623.808.528.939,82 555.049.835.850,00
(2)Belanja Tidak Langsung (BTL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
1. a.Belanja Pegawa i
2. b.Belanja Bunga
3. c.Belanja Subsidi
4. d.Belanja Hibah
5. e.Belanja Bantuan Sosial Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
6. f.Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten dan Pemerintah Desa Rp. 441.990.262.457,71 1.247.640.986, 18 1.285.000.000,00 19.000.000.000,00 2.500.000.000,00 2.720.216.695,93 g . Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Desa dan Partai Politik Rp. 153.065.408.800,00
7. h.Belanja Tidak Terduga Rp. 2.000.000.000,00 6
(3)Belanja Langsung (BL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
1. a.Belanja Pegawai
2. b.Belanja Barang dan Jasa
3. c.Belanja Modal

Pasal 4

Rp. Rp. Rp. 44.056.497.402,34 215.365.758.599,34 295.627.579.848,32

(1)Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri dari: a . Penerimaan sejumlah
1. b.Pengeluaran sejumlah Rp. 118.063.001.645,20 Rp. 32.907.819.723,61
(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan: a . Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA) Sejumlah Rp.
1. b.Pencairan dana cadangan sejumlah
2. c.Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahka n sejumlah
3. d.Penerimaan pinjaman daerah sejumlah
4. e.Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah
5. f.Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. 79.960.981.039,00 0,00 0,00 38.102.020.606,20 0,00 0,00
(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan: a . Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp. 0,00
1. b.Penyertaan modal (Investasi) pemerintah daerah sejumlah
2. c.Pembayaran pokok utang sejumlah
3. d.Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp. Rp. Rp. 7.955.000.000,00 24.952.819.723,61 0,00 7

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

a.Lampiran I Ringkasan APBD;
b.Lampiran II Ringkasan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
c.Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SK.PD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
d.Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
e.Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
f.Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
g.Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
h.Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (lnvestasi) Daerah;
1. 1.Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; J. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
k.Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;
1. 1.Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah ; dan
m.Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

Pasal 6

Penjabaran Anggaran PendaμJ.tan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 8

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan. Diundangkan di Buntok d tan al ::: ... nc.... e::iber pa, a gg 2019 ~ ==:=:i~f';£ 1 &R1 ~TARIS DAERAH >D,,."'l~_d'"IH'.wllll'V BARITO SELATAN, Ditetapkan di Buntok ,-,::.FM!ii~tanggal ':,..: c~~ber 2019 SAMSURI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 4 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN, PROVINS! KALIMANTAN TENGAH: O(, t ::- /2019 9 I. UMUM PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rencana kegiatan dan keuangan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewenangan penyelenggaraan pelayanan umum dan pembangunan. Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah melalui mekanisme yang diawali penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan penyusunan Prioritas Plafon Anggaran (PPA) yang dilakukan Pemerintah Daerah bersama-sama DPRD. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2020, di susun berdasarkan prinsip sebagai berikut:

a.Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan;
b.Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efesien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat di Kabupaten Barito Selatan;
c.Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akse s informasi seluas-luasnya tentang APBD;
d.Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat; dan e . Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya. Untuk menjaga konsistensi program pembangunan daerah, maka APBD Tahun Anggaran 2020 diarahkan pada skala prioritas dengan titik berat pada Sektor Pendidikan, Sektor Infrastruktur, Sektor Kesehatan dan Sektor lainnya sesuai dengan tingkat kebutuhan riil daerah. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. 10 II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…