DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 20 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Bab I: Ketentuan Umum, Bab II: Sistematika dan Fungsi RPJMD, Bab III: Pengendalian dan Evaluasi, Bab IV: Perubahan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah, Bab V: Ketentuan Lain-Lain, dan Bab VI: Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengu bah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 3 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaraan Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17.Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
18.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
19.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 89);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 5
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
26.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
27.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025- 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 10);
28.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4);
29.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3);
30.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN dan BUPATI BARITO SELATAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029. 6

BAB I

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Dasar Hukum Penyusunan 1.3 Hubungan Antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya 1.4 Maksud dan Tujuan 1.5 Sistematika Penulisan BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH 2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah 2.2 Gambaran Umum Keuangan Daerah 2.3 Permasalahan dan Isu Strategis BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 3.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran 3.2 Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH 4.1 Program Perangkat Daerah 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah BAB V PENUTUP Memuat di antaranya kesimpulan substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.
2.Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut Bapperida adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Barito Selatan.
8.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Barito Selatan untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
9.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025–2029 yang selanjutnya disebut sebagai RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
10.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode1 (satu) tahun.
12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada tahun 2029 sebagai hasil pembangunan selama 5 tahun yang selaras dengan Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029. 7
14.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk mewujudkan Visi dengan memperhatikan Misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029.
15.Tujuan adalah rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi selama 5 (lima) tahun yang selaras dengan RPJPD tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029.
16.Program Prioritas adalah program strategis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD yang diperoleh dengan teknik Cascading kinerja.
17.Kinerja adalah capaian hasil kerja (keluaran / output, hasil/outcome, dan dampak/ impact).
18.Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang ditargetkan dari hasil kerja program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah direncanakan.

BAB II

SISTEMATIKA DAN FUNGSI RPJMD

Pasal 2

(1)Sistematika RPJMD Tahun 2025-2029 meliputi:
1. a.Bab I : PENDAHULUAN;
2. b.Bab II : GAMBARAN UMUM DAERAH;
3. c.Bab III : VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;
4. d.Bab IV : PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH;
5. e.Bab V : PENUTUP.
(2)Isi dan rincian penjabaran RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

(1)RPJMD berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan :
1. a.RKPD;
2. b.Renstra Perangkat Daerah;
3. c.Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
4. d.Dokumen perencanaan pembangunan lainnya, pada periode tahun 2026 sampai dengan tahun 2030 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pemerintah Daerah melaksanakan RPJMD melalui penyusunan RKPD setiap tahunnya.
(3)Perangkat Daerah melaksanakan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)melalui penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah. 8

BAB III

PENGENDALIAN dan EVALUASI

Pasal 4

(1)Kepala Bapperida bertanggung jawab atas pengendalian dan evaluasi RPJMD.
(2)Pengendalian dan Evaluasi terhadap RPJMD bertujuan untuk menjaga konsistensi kinerja Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.
(3)Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.capaian target tujuan dan sasaran RPJMD;
2. b.capaian target indikator kinerja daerah;
3. c.efektivitas program prioritas dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD; dan
4. d.efektivitas program perangkat daerah dalam mendukung pencapaian indikator kinerja daerah.
(4)Pengendalian dan Evaluasi terhadap RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkala setiap tahun.

Pasal 5

(1)Bentuk pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan:
1. a.Pemantauan;dan
2. b.Supervisi.
(2)Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka menjamin konsistensi kinerja:
1. a.RKPD dengan RPJMD; dan
2. b.Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah.
(3)Hasil pemantauan dan supervisi atas pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai umpan balik untuk memastikan bahwa Program, kegiatan dan Sub kegiatan yang telah dituangkan pada RKPD dan Rencana Kerja Perangkat Daerah berkontribusi mendukung pencapaian target tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB IV

PERUBAHAN RPJMD DAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 6

(1)Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
1. a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan adanya ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksisting; 9
2. b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai tahun berjalan; dan
3. c.terjadi perubahan yang mendasar seperti, terjadinya bencana, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, adanya perubahan kebijakan Nasional atau pemekaran daerah.
(2)Perubahan RPJMD menjadi pedoman dalam perubahan RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.
(3)Tata cara perubahan RPJMD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Perubahan RPJMD sebagai mana dimaksud dalam pasal 6 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

(1)Target kinerja dan pagu indikatif yang tercantum dalam RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah per tahun digunakan sebagai ukuran capaian tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan.
(2)Penyesuaian target kinerja dan pagu indikatif dapat dilakukan dengan mempertimbangkan:
1. a.hasil pengendalian dan evaluasi;
2. b.kondisi strategis daerah; atau
3. c.fiskal daerah.
(3)Penyesuaian target kinerja dan pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan pada RKPD dan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan ketentuan selama tidak mengubah target kondisi akhir RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah dan sesuai dengan kondisi keuangan daerah.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan yang mengatur mengenai dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Barito Selatan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini. I KATA PENGANTAR Tabe Salamat Lingu Nalatai Salam Sujud Karendem Malempang Adil Ka’talino Bacuramin Ka’saruga, Basengat Ka’jubata Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, Tim Bapperida Kabupaten Barito Selatan telah berhasil menyelesaikan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–

2029.Dokumen ini merupakan tahapan pertama dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2045. RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029 disusun sebagai wujud penerjemahan arah pembangunan daerah untuk periode lima tahun ke depan, sejalan dengan visi pembangunan daerah dan sebagai upaya pencapaian 8 Asta Cita, 17 Program Prioritas, serta 8 Proyek Hasil Terbaik Cepat. Penyusunan dokumen ini menggunakan pendekatan teknokratis dengan memperhatikan prinsip-prinsip analisis yang strategis, logis, dinamis, dan sistematis. Dokumen ini ditujukan untuk menjadi bahan awal perumusan dan bahan penyusunan Renstra PD. Akhir kata, semoga dokumen RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029 ini dapat menjadi pedoman strategis bagi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dalam melaksanakan pembangunan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Diharapkan pula, dokumen ini mampu mendukung terwujudnya visi Kabupaten Barito Selatan yang Bermartabat, Adil, Makmur, Sejahtera, Maju, dan Berkelanjutan pada tahun 2045, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2045. Buntok, Juli 2025 Tim Penyusun Bapperida Kabupaten Barito Selatan II DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ________________________________________________ I DAFTAR ISI ______________________________________________________ II DAFTAR TABEL __________________________________________________ V DAFTAR GAMBAR _______________________________________________ XI BAB I PENDAHULUAN _____________________________________________1 1.1. Latar Belakang __________________________________________ 1 1.2. Dasar Hukum Penyusunan ______________________________ 3 1.3. Hubungan Antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya _____________________ 8 1.3.1. Hubungan RPJMD Kabupaten Barito Selatan 2025–2029 dengan RPJMN 2025–2029 _______________________________ 9 1.3.2. Hubungan RPJMD Kabupaten Barito Selatan 2025–2029 dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025– 2029 __________________________________________________ 11 1.3.3. Hubungan RPJMD Kabupaten Barito Selatan 2025–2029 dengan RPJPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2045 12 1.4. Maksud dan Tujuan ___________________________________ 13 1.5. Sistematika RPJMD Tahun 2025–2029 _________________ 14 BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH _____________________________ 17 2.1. Aspek Geografi dan Demografi _________________________ 17 2.1.1. Posisi dan Peran Strategis Daerah ______________________ 17 2.1.2. Potensi Sumber Daya Alam ____________________________ 27 2.1.3. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup ___ 30 2.1.4. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan ____ 39 2.1.5. Lingkungan Hidup Berkualitas _________________________ 47 2.1.6. Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim _____ 51 2.1.7. Demografi _____________________________________________ 54 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat_______________________ 64 2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi ________________________________ 64 III 2.2.2. Kesehatan Untuk Semua _______________________________ 78 2.2.3. Pendidikan Berkualitas yang Merata ___________________ 81 2.2.4. Perlindungan Sosial yang Adaptif _______________________ 95 2.2.5. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju __________ 96 2.2.6. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif ________________________________________________ 97 2.3. Aspek Daya Saing Daerah _____________________________ 102 2.3.1. Daya Saing Sumber Daya Manusia ____________________ 102 2.3.2. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi _____________ 105 2.3.3. Penerapan Ekonomi Hijau ____________________________ 110 2.3.4. Transformasi Digital __________________________________ 111 2.3.5. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global _______________ 113 2.3.6. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi _____________________________________________ 117 2.3.7. Stabilitas Ekonomi Makro _____________________________ 120 2.3.8. Daya Saing Iklim Berinvestasi _________________________ 121 2.4. Aspek Pelayanan Umum ______________________________ 123 2.4.1. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif 123 2.4.2. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial ___________________________ 130 2.4.3. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan _____________________________________________ 135 2.5. Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan Daerah __________ 136 2.5.1. Fokus Layanan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar ______________________________________ 137 2.5.2. Fokus Layanan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar ______________________________________ 148 2.5.3. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan _________ 169 2.5.4. Fokus Layanan Fungsi Penunjang dan Administrasi Pemerintahan ________________________________________ 176 2.6. Standar Pelayanan Minimal (SPM) _____________________ 185 2.7. Gambaran Keuangan Daerah _________________________ 189 2.7.1. Realisasi APBD _______________________________________ 190 2.7.2. Proyeksi Keuangan Daerah Lima Tahun ke Depan _____ 209 2.8. Permasalahan dan Isu Strategis _______________________ 216 IV 2.8.1. Permasalahan Pembangunan Daerah __________________ 216 2.8.2. Isu Strategis Kewilayahan _____________________________ 253 2.8.3. Isu Strategis __________________________________________ 262 BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH ______________________________________________________ 283 3.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran ________________________ 283 3.1.1. Visi___________________________________________________ 283 3.1.2. Misi __________________________________________________ 285 3.1.3. Tujuan dan Sasaran __________________________________ 295 3.2. Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah ________________________________ 309 3.2.1. Strategi dan Arah Kebijakan __________________________ 311 3.2.2. Lokus Pembangunan _________________________________ 333 3.2.3. Program Prioritas _____________________________________ 339 BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH __________________ 384 4.1. Program Perangkat Daerah ____________________________ 384 4.2. Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Daerah _________ 436 4.2.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) _________________________ 447 4.2.2. Indikator Kinerja Daerah (IKD) ________________________ 448 4.2.3 Standar Pelayanan Minimum __________________________ 475 BAB V PENUTUP ________________________________________________ 481 5.1. Kaidah Pelaksanaan __________________________________ 481 5.2. Skema Monitoring dan Evaluasi _______________________ 483 V DAFTAR TABEL Tabel 1.1 Highlight Arah Kebijakan/Indikasi Intervensi Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah............................................................. 11 Tabel 2.1 Luas Daerah Menurut Kecamatan, 2024 ........................... 18 Tabel 2.2 Jarak dari Ibukota Kecamatan ke Ibukota, 2024 ............... 21 Tabel 2.3 Tinggi Wilayah di Atas Permukaan Laut Menurut Kecamatan, 2024 ................................................................................................ 21 Tabel 2.4 Luas Daerah Menurut Kemiringan Lahan, 2024 ................ 22 Tabel 2.5 Luas Masing-Masing Jenis Tanah di Wilayah Daratan, 2024 ........................................................................................................ 25 Tabel 2.6 Rata-rata Suhu, Kelembaban, Kecepatan Angin, dan Tekanan Udara, 2024 ..................................................................................... 27 Tabel 2.7 Jumlah Curah Hujan, Jumlah Hari Hujan, dan Rata-data Menurut Bulan, 2024 ...................................................................... 27 Tabel 2.8 Volume Sampah TPS dan Sampah Lingkungan, 2020—2024 ........................................................................................................ 50 Tabel 2.9 Jumlah Kejadian Bencana, 2020—2024 ............................ 53 Tabel 2.10 Jumlah Berdasarkan Jenis Kelamin dan Laju Pertumbuhan Penduduk, 2020–2024 ..................................................................... 55 Tabel 2.11 Rasio Jenis Kelamin Penduduk, 2020–2024 .................... 55 Tabel 2.12 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur, 2020–202456 Tabel 2.13 Distribusi Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2024 ... 58 Tabel 2.14 Proyeksi Penduduk Menurut Jenis Kelamin, 2025–2029 . 61 Tabel 2.15 Proyeksi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur, 2025– 2029 ................................................................................................ 61 Tabel 2.16 Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kecamatan, 2025– 2029 ................................................................................................ 63 Tabel 2.17 PDRB Atas Harga Konstan (ADHK), 2020—2024 ............. 66 Tabel 2.18 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB), 2020—2024 .... 67 Tabel 2.19 Indeks Kedalaman dan Indeks Keparahan Kemiskinan, 2020—2024 ..................................................................................... 70 Tabel 2.20 Indikator Komponen IPM, 2020–2024 ............................. 74 VI Tabel 2.21 Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Golongan, 2020— 2024 ................................................................................................ 78 Tabel 2.22 Capaian Kinerja Kemampuan Literasi dan Numerasi Tahun 2023 ................................................................................................ 85 Tabel 2.23 Persentase Kompetensi Pendidik, 2020–2022 .................. 91 Tabel 2.24 Rapor Pendidikan Kabupaten Barito Selatan, 2024 ......... 93 Tabel 2.25 Capaian Kepesertaan Jaminan Kesehatan Ketenagakerjaan, 2020-2023 ....................................................................................... 96 Tabel 2.26 Hasil Capaian IPA, IPHA, dan IPKA, 2022-2023............... 98 Tabel 2.27 i-Bangga Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 ..................................................................................... 99 Tabel 2.28 Angka Ketergantungan, 2020–2024............................... 103 Tabel 2.29 Jumlah Angkatan Kerja berdasarkan Tingkat Pendidikan, 2020–2024 ..................................................................................... 104 Tabel 2.30 Bukan Angkatan Kerja berdasarkan Tingkat Pendidikan, 2020–2024 ..................................................................................... 104 Tabel 2.31 Kondisi Ketenagakerjaan Berdasarkan Status Pekerjaan Tahun 2024 ................................................................................... 109 Tabel 2.32 Indeks Inovasi Daerah .................................................. 110 Tabel 2.33 Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Penerimaan Sinyal Internet Telepon Seluler, 2020 – 2021 ............................................ 112 Tabel 2.34 Klasifikasi Desa Berdasarkan Indeks Pembangunan Daerah Tahun 2024 ................................................................................... 120 Tabel 2.35 Rasio Pajak Daerah Kabupaten Barito Selatan, 2020-2024 ...................................................................................................... 120 Tabel 2.36 Jumlah Investor dan Nilai Investasi, 2020-2023 ............ 123 Tabel 2.37 Capaian Kinerja Demokrasi, 2020–2024........................ 132 Tabel 2.38 Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana, 2020–2024 .......... 133 Tabel 2.39 Kondisi Capaian Pendidikan, 2021–2023 ...................... 137 Tabel 2.40 Capaian Kinerja Bidang Kesehatan, 2020—2024 ........... 139 Tabel 2.41 Jumlah Rasio Dokter, 2021–2023 ................................. 141 Tabel 2.42 Kondisi Perkembangan Sarana-Prasarana Kesehatan Per 1.000 Penduduk, 2020–2024 ......................................................... 142 Tabel 2.43 Area Irigasi, 2020 – 2022 .............................................. 144 VII Tabel 2.44 Sebaran Kawasan Kumuh Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 .................................................... 145 Tabel 2.45 Capaian Indikator Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, 2020–2024 .................................... 146 Tabel 2.46 Capaian Indikator Bidang Sosial, 2020–2024 ................ 147 Tabel 2.47 Capaian Indikator Bidang Sosial, 2020–2024 ................ 147 Tabel 2.48 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin Tahun 2024 ............................................................ 148 Tabel 2.49 Capaian Indikator Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2020–2024 ..................................................... 149 Tabel 2.50 Capaian Kinerja Urusan Pertanahan, 2020 – 2022 ........ 150 Tabel 2.51 Jumlah Program Kampung Iklim, 2020–2024 ............... 152 Tabel 2.52 Capaian Indikator Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2020–2024 .......................................................... 153 Tabel 2.53 Capaian Indikator Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2021–2023 ........................................................................... 155 Tabel 2.54 Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2020–2024 .................................................... 156 Tabel 2.55 Data Perkembangan Kendaraan Bermotor, 2020—2022 157 Tabel 2.56 Data Penumpang Angkutan Umum, 2020—2021 .......... 157 Tabel 2.57 Jumlah Kendaraan Umum yang Berangkat dan Datang Menurut Trayek dan Jenis Pelayanan Angkutan, 2022 ................... 158 Tabel 2.58 Perkembangan Urusan Koperasi, 2020-2023 ................ 160 Tabel 2.59 Jumlah Koperasi Menurut Bidang Usaha, 2020-2023 ... 161 Tabel 2.60 Perkembangan Usaha Mikro, 2020-2023....................... 161 Tabel 2.61 Capaian Kinerja Urusan Statistik 2020 – 2024 .............. 164 Tabel 2.62 Capaian Kinerja Urusan Persandian, 2020-2021 ........... 165 Tabel 2.63 Capaian Kinerja Perpustakaan, 2020–2024 ................... 166 Tabel 2.64 Capaian Kinerja Kearsipan, 2020–2024......................... 167 Tabel 2.65 Perkembangan Kepemudaan dan Olahraga, 2021–2022 168 Tabel 2.66 Capaian Kinerja Pelayanan Kebudayaan, 2021–2023 .... 168 Tabel 2.67 Jumlah Rumah Tangga dan Produksi Perikanan Tangkap, 2020—2024 ................................................................................... 169 VIII Tabel 2.68 Jumlah Rumah Tangga dan Produksi Perikanan Budidaya, 2020—2024 ................................................................................... 169 Tabel 2.69 Jumlah Wisatawan di Kabupaten Barito Selatan, 2020— 2024 .............................................................................................. 170 Tabel 2.70 Jumlah Restoran, Hotel, dan Objek Wisata, 2020—2024 ...................................................................................................... 171 Tabel 2.71 Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Padi Kabupaten Barito Selatan, 2020—2024 ........................................................... 172 Tabel 2.72 Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Padi Kalimantan Tengah, 2020—2024 ...................................................................... 172 Tabel 2.73 Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Kelapa Sawit, 2020—2024 ................................................................................... 172 Tabel 2.74 Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Kelapa Kopra, 2020—2024 ................................................................................... 173 Tabel 2.75 Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Karet, 2020—2024 ...................................................................................................... 173 Tabel 2.76 Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Kopi, 2020—2024 ...................................................................................................... 173 Tabel 2.77 Jumlah Sarana Perdagangan, 2020—2024 .................... 174 Tabel 2.78 Capaian Kinerja Perindustrian, 2020—2024 ................. 175 Tabel 2.79 Capaian Kinerja Transmigrasi, 2020–2022 .................... 176 Tabel 2.80 Capaian Kinerja Sekretariat Daerah, 2020–2024 ........... 177 Tabel 2.81 Capaian Kinerja Sekretariat DPRD, 2020–2024 ............. 178 Tabel 2.82 Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan, 2020– 2024 .............................................................................................. 179 Tabel 2.83 Capaian Kinerja Urusan Keuangan, 2021–2022 ............ 180 Tabel 2.84 Kondisi Indikator Bidang Kepegawaian, 2020–2024 ...... 181 Tabel 2.85 Capaian Pembangunan Urusan Penunjang Pendidikan Dan Pelatihan, 2020–2024 .................................................................... 182 Tabel 2.86 Capaian Kinerja Bidang Pengawasan, 2020–2024 ......... 184 Tabel 2.87 Capaian Kinerja Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, 2020– 2024 .............................................................................................. 185 Tabel 2.88 Persentase Realisasi Capaian SPM, 2021—2024............ 186 Tabel 2.89 Permasalahan Penerapan SPM, 2021—2024 ................. 188 IX Tabel 2.90 Realisasi Anggaran untuk Pemenuhan SPM, 2021—2024 ...................................................................................................... 188 Tabel 2.91 Gambaran Kondisi Realisasi APBD, 2020—2024 ........... 190 Tabel 2.92 Gambaran Kondisi Pagu Anggaran APBD, 2020—2024 . 191 Tabel 2.93 Gambaran Capaian Realisasi APBD Kabupaten Barito Selatan Terhadap Pagu APBD Kabupaten Barito Selatan ................ 191 Tabel 2.94 Rasio Kapasitas Fiskal Daerah ...................................... 193 Tabel 2.95 Gambaran Ringkas Capaian Pendapatan Daerah .......... 194 Tabel 2.96 Proporsi Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Selatan .......................................................................................... 195 Tabel 2.97 Realisasi dan Rata-rata Realisasi Pertumbuhan Pendapatan Daerah ........................................................................................... 195 Tabel 2.98 Gambaran Ringkas Capaian Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan ................................................................................ 198 Tabel 2.99 Realisasi dan Rata-rata Realisasi Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan .................................................. 200 Tabel 2.100 Proporsi Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan ..... 200 Tabel 2.101 Gambaran Ringkas Capaian Pembiayaan Daerah Kabupaten Barito Selatan .............................................................. 204 Tabel 2.102 Realisasi dan Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Barito Selatan .............................. 205 Tabel 2.103 Proporsi Pembiayaan Daerah Kabupaten Barito Selatan ...................................................................................................... 205 Tabel 2.104 Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Waktu Berjalan Kabupaten Barito Selatan .............................................................. 206 Tabel 2.105 Neraca Daerah Kabupaten Barito Selatan ................... 208 Tabel 2.106 Rasio Likuiditas dan Rasio Solvabilitas Neraca Daerah Kabupaten Barito Selatan .............................................................. 208 Tabel 2.107 Gambaran Ringkas Proyeksi APBD Kabupaten Barito Selatan .......................................................................................... 214 Tabel 2.108 Isu Strategis Daerah ................................................... 275 Tabel 3.1 Keselarasan Visi Nasional, Kalimantan Tengah, dan Barito Selatan .......................................................................................... 285 Tabel 3.2 Keselarasan Asta Cita, Misi RPJMD Kalimantan Tengah 2025 – 2029, dan Misi RPJMD Barito Selatan Tahun 2025 - 2029 .......... 292 X Tabel 3.3 Tabel Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 -2029 ................................ 300 Tabel 3.4 Keselarasan Tahap dan Tema Pembangunan terhadap Misi RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 – 2029 (Tahun Rencana 2026 – 2030) .................................................................................. 313 Tabel 3.5 Sasaran Pembangunan Makro Klaster Buntok ................ 315 Tabel 3.6 Kontribusi PDRB Skenario Big push Setiap Kluster di Provinsi Kalimantan Tengah ........................................................................ 317 Tabel 3.7 Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD 2025–2029 (Tahun Rencana 2026–2030)...................................................................... 322 Tabel 3.8 Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD 2025–2029 ............. 340 Tabel 3.9 Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD 2025–2029 ............. 342 Tabel 3.10 Program Prioritas Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan ...................................................................................................... 347 Tabel 4.1 Program Perangkat Daerah ............................................. 388 Tabel 4.2 Komparasi Target Capaian untuk Pulau Kalimantan, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Kabupaten Barito Selatan ....................... 438 Tabel 4.3 Cascading Mandat Sasaran Visi RPJPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2045 dengan Indikator Kinerja RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029 ................................................... 439 Tabel 4.4 Cascading Mandat Indikator Utama Pembangunan (IUP) RPJPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2045 dengan Indikator Kinerja RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029 ......... 440 Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama (IKU) ......................................... 447 Tabel 4.6 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelengaaraan Urusan Kabupaten Barito Selatan ........... 449 Tabel 4.7 Target Realisasi Capaian SPM (%), 2025-2030................. 475 Tabel 4.8 Target Realisasi Capaian SPM setiap Urusan (%), 2025-2030 ...................................................................................................... 476 Tabel 4.9 Indikator Kinerja Urusan Pendidikan, 2025-2030 ........... 478 Tabel 4.10 Indikator Kinerja Urusan Kesehatan, 2025-2030 .......... 479 Tabel 5.1 Skema Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi RPJMD Tahun 2025–2029 ..................................................................................... 484 XI DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1 Alur Perencanaan dan Penganggaran .............................. 9 Gambar 1.2 Hubungan Visi Misi RPJMN 2025–2029 dengan RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029 ................................... 10 Gambar 1.3 Periodesasi Tema Pembangunan Kabupaten Barito Selatan ........................................................................................................ 13 Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Barito Selatan ................. 19 Gambar 2.2 Persentase Luas Wilayah Menurut Kecamatan, 2024 .... 20 Gambar 2.3 Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Barito Selatan ....... 22 Gambar 2.4 Peta Hidrologi Kabupaten Barito Selatan....................... 26 Gambar 2.5 Peta Daya Dukung Tampung Air Bersih ........................ 31 Gambar 2.6 Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir ........................................................................ 33 Gambar 2.7 Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Pangan ............ 34 Gambar 2.8 Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Pengaturan Iklim ........................................................................................................ 36 Gambar 2.9 Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Bahan Bakar ... 37 Gambar 2.10 Indikator IKP, 2021—2024 .......................................... 39 Gambar 2.11 Indikator PPH, 2021—2024......................................... 40 Gambar 2.12 Prevelensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan, 2020— 2024 ................................................................................................ 41 Gambar 2.13 Presentase Rumah Tangga dengan Sumber Listrik PLN, 2020-2023 ....................................................................................... 43 Gambar 2.14 Rasio Elektrifikasi, 2020—2024 ................................. 43 Gambar 2.15 Persentase Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan, 2020—2022 ........................................................ 45 Gambar 2.16 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), 2020—2023 ........................................................................................................ 48 Gambar 2.17 Akses Keberlanjutan Rumah Tangga terhadap Sanitasi Aman dan Layak, 2020—2024 ......................................................... 48 Gambar 2.18 Nilai Indeks Risiko Bencana, 2020–2024 ..................... 52 Gambar 2.19 Piramida Penduduk Tahun 2024................................. 57 XII Gambar 2.20 Proyeksi Penduduk Kabupaten Barito Selatan, 2025–2029 ........................................................................................................ 60 Gambar 2.21 Proyeksi Proporsi Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur, 2025–2029 ............................................................................ 62 Gambar 2.22 Struktur Ekonomi Berdasarkan Lapangan Usaha, 2020– 2024 ................................................................................................ 65 Gambar 2.23 Laju Pertumbuhan Ekonomi, 2020–2024 .................... 69 Gambar 2.24 Garis Kemiskinan, 2020–2024 .................................... 69 Gambar 2.25 PDRB Per Kapita, 2020–2024 ..................................... 71 Gambar 2.26 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), 2020–2024 ....... 72 Gambar 2.27 Indeks Gini, 2020—2024 ............................................ 73 Gambar 2.28 Indeks Pembangunan Manusia (IPM), 2020—2024 ...... 74 Gambar 2.29 Indeks Pembangunan Inklusif, 2020-2023 .................. 75 Gambar 2.30 Nilai Tukar Petani, 2020—2024 .................................. 76 Gambar 2.31 Pengeluaran Per Kapita Sebulan, 2020—2024............ 77 Gambar 2.32 Perbandingan Tingkat Usia Harapan Hidup (UHH), 2020– 2024 ................................................................................................ 79 Gambar 2.33 Perbandingan Tingkat Prevalensi Stunting, 2021–202481 Gambar 2.34 Perbadingan Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 25 Tahun ke Atas, 2020–2024 .............................................................. 82 Gambar 2.35 Perbandingan Harapan Lama Sekolah (HLS), 2020–2024 ........................................................................................................ 83 Gambar 2.36 Perbandingan Capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat, 2022-2024 ................................................................... 85 Gambar 2.37 Perbandingan Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas, 2020–2024 .............................................................. 87 Gambar 2.38 Angka Partisipasi Kasar Penduduk Usia Sekolah, 2020– 2024 ................................................................................................ 88 Gambar 2.39 Angka Partisipasi Murni Penduduk Usia Sekolah, 2020– 2024 ................................................................................................ 89 Gambar 2.40 Indeks Kerukunan Umat Beragama ............................ 97 Gambar 2.41 Indeks Ketimpangan Gender, 2020—2024 ................ 100 Gambar 2.42 Indeks Pembangunan Gender, 2020—2024............... 100 Gambar 2.43 Indeks Pemberdayaan Gender, 2020—2024 .............. 101 Gambar 2.44 PDRB Industri Pengolahan, 2020—2024 ................... 106 XIII Gambar 2.45 PDRB Akomodasi Makan dan Minum, 2020—2024 ... 107 Gambar 2.46 Perbandingan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), 2020–2024 ..................................................................................... 108 Gambar 2.47 Pembentukan Modal Tetap Bruto, 2020—2024 ......... 114 Gambar 2.48 Net Ekspor Barang dan Jasa, 2020—2024 ............... 115 Gambar 2.49 Jumlah Rumah Layak Huni, 2020—2021 ................. 119 Gambar 2.50 Inflasi, 2020-2023 ................................................... 121 Gambar 2.51 Incremental Capital Output Rasio, 2020-2023 .......... 122 Gambar 2.52 Peta Konektivitas Transportasi Barito Selatan ........... 125 Gambar 2.53 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), 2021–2024 ..................................................................................... 127 Gambar 2.54 Persentase Penegakan Peraturan Daerah, 2021–2022 131 Gambar 2.55 Jumlah Kejahatan/Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban per Kepolisian Resort, 2020–2024 ................................. 134 Gambar 2.56 Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan, 2020–2024 ....... 135 Gambar 2.57 Capaian Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik, 2020–2022 ..................................................................................... 143 Gambar 2.58 Indeks Desa Membangun, 2021–2024 ....................... 154 Gambar 2.59 Jumlah Base Transceiver Station (BTS), 2020 – 2022 159 Gambar 2.60 Persentase Pertumbuhan Investasi, 2020-2023 ......... 163 Gambar 2.61 Realisasi Pendapatan dan Persentase Realisasi Pendapatan Terhadap Rencana Anggaran ...................................... 197 Gambar 2.62 Proporsi Alokasi Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan .......................................................................................... 202 Gambar 2.63 Realisasi Belanja dan Persentase Realisasi Belanja Terhadap Rencana Anggaran ......................................................... 203 Gambar 2.64 Pergerakan Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Waktu Berjalan Kabupaten Barito Selatan ..................................... 207 Gambar 3.1 Visualisasi Cascading Misi dengan Isu Strategis ......... 294 Gambar 3.2 Periodesasi Target Pembangunan RPJPD dan Arah Kebijakan Tahunan RPJMD 2025–2029 ......................................... 309 Gambar 3.3 Tahap dan Tema Pembangunan .................................. 314 Gambar 3.4 Proyeksi Laju Pertumbuhan Ekonomi Barito Selatan Skema BAU dan Bigh Push, 2025-2045 .......................................... 318 XIV Gambar 3.5 Perbandingan Produktivitas Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Angkatan Kerja Bekerja dengan Asumsi Big push..... 320 Gambar 3.6 Koridor Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah .... 333 Gambar 3.7 Klasterisasi Wilayah Pembangunan............................. 335 Gambar 3.8 Peta Rencana Pembangunan Konektivitas Jalan Kabupaten Barito Selatan ................................................................................ 338 Gambar 3.9 Fokus Strategis Pembangunan.................................... 343 Gambar 5.1 Siklus Monitoring, Pengendalian, dan Evaluasi ........... 486 15 Cover 1
1.BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Pembangunan merupakan salah satu kewajiban konstitusional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata. Pemerintah daerah Kabupaten Barito Selatan memiliki peran penting dalam menjalankan pembangunan dengan memperhatikan tujuan dan arah kebijakan nasional dan regional. Hal tersebut dimandatkan melalui kebijakan otonomi daerah yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sejalan dengan amanat tersebut, Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan dasar hukum yang kuat bagi daerah untuk menyusun kebijakan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan karakteristik dan potensi yang dimiliki. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan daerah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional. Untuk menjamin keterpaduan pembangunan antartingkatan pemerintahan dan antarsektor, penyusunan rencana pembangunan daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Tujuannya adalah untuk memperkuat koordinasi antar pelaku pembangunan; menjamin integrasi dan sinergi antar wilayah dan tingkat pemerintahan; memastikan konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan; mendorong partisipasi masyarakat; serta mewujudkan penggunaan sumber daya yang efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Sistem perencanaan ini harus menjadi pedoman dan rujukan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, Kepala Daerah terpilih pada periode 2025–2030 berkewajiban untuk menyusun Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Mengah (RPJMD). Seiring dengan berakhirnya masa berlaku dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2 2023–2026 sebagai dokumen transisi pasca Pilkada tahun 2020 serta mempertimbangkan dinamika perencanaan pembangunan nasional dan daerah yang meliputi penyusunan RPJPD Tahun 2025–2045, pelaksanaan Pemilu, dan Pilkada serentak tahun 2024, maka diperlukan penyusunan dokumen RPJMD definitif. RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029 disusun untuk mengintegrasikan visi, misi, dan program kepala daerah terpilih dengan arah pembangunan jangka menengah yang responsif terhadap kebutuhan aktual masyarakat dan tantangan pembangunan lima tahun ke depan. Penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025– 2029 menggunakan pendekatan yang bersifat teknokratik, partisipatif, politis, serta skenario bottom-up dan top-down. Pendekatan ini memastikan perencanaan disusun secara ilmiah, melibatkan pemangku kepentingan, mencerminkan visi-misi kepala daerah, serta selaras dengan perencanaan di tingkat pusat dan daerah. Oleh karena itu, seluruh muatan telah disusun secara terukur dan terintegrasi guna menjamin efektivitas pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan, berorientasi pada hasil, dan berlandaskan pada kebutuhan riil masyarakat Kabupaten Barito Selatan. Dokumen RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029 disusun dengan mempertimbangkan RPJPN Tahun 2025–2045 yang diturunkan dalam RPJMN Tahun 2025–2029 melalui Asta Cita; RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025–2045 yang diturunkan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 – 2029 dengan Huma Betang; dan RPJPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2045 yang merujuk pada periode satu pembangunan dengan tema “Transposisi Pondasi Pembangunan” serta sinkronisasi dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Secara substansi, RPJMD ini dirancang dengan Visi Kepala Daerah berupa “Terwujudnya Barito Selatan yang Sejahtera, Berdaya Saing, serta Menjadi Penyangga Pangan dan Energi Ibu Kota Nusantara” yang dijabarkan dalam 6 misi, 11 tujuan, 18 sasaran, serta arah kebijakan yang diturunkan menjadi program perangkat daerah dalam lima tahun ke depan. 3 Dokumen RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029 juga merumuskan program prioritas kepala daerah sebagai bentuk konkret dari agenda strategis yang telah dijanjikan. Dokumen ini akan dioperasionalisasikan secara teknis sebagai pedoman bagi perangkat daerah untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025–2029. 1.2. Dasar Hukum Penyusunan Dasar hukum penyusunan RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut.

(1)Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
(2)Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
(3)Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
(4)Undang-Undang 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 4 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
(5)Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
(6)Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
(7)Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
(8)Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran NegSara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
(9)Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 5 (Lembaraan Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
(10)Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
(11)Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
(12)Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
(13)Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
(14)Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan 6 Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
(15)Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
(16)Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
(17)Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
(18)Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
(19)Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
(20)Kehutanan No P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 89);
(21)Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 7
(22)Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
(23)Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
(24)Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
(25)Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
(26)Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
(27)Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
(28)Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 10);
(29)Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4);
(30)Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito 8 Selatan Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3);
(31)Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6);. 1.3. Hubungan Antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya Hubungan yang relevan dan kontekstual antar dokumen perencanaan daerah penting untuk menciptakan keselarasan perencanaan baik di tingkat daerah, nasional, maupun provinsi. Hal tersebut digambarkan melalui Sistem Perencanaan Pembangunan Nasioal (SPPN). Sistem perencanaan pembangunan nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang (20 tahun), jangka menengah (5 tahun), dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. RPJMD berpedoman pada RPJP Daerah dan RPJMD Provinsi dengan memperhatikan RPJMN sserta hasil cascading dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Pendekatan dalam SPPN dicapai melalui implementasi perencanaan yang tematik, holistik, integratif, dan spasial. Adapun hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1 sebagai berikut. 9 Gambar 1.1 Alur Perencanaan dan Penganggaran Sumber: Bappenas, 2016 1.3.1. Hubungan RPJMD Kabupaten Barito Selatan 2025–2029 dengan RPJMN 2025–2029 Sebagai bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional, penyusunan RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029 dirancang dengan memperhatikan keterkaitan arahan kebijakan pembangunan nasional dalam RPJMN Tahun 2025–2029. Maka dari itu, untuk memastikan keterpaduan antara visi dan misi RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029 dengan RPJMN Tahun 2025–2029 dijabarkan pada Gambar 1.2 sebagai berikut. 10 Gambar 1.2 Hubungan Visi Misi RPJMN 2025–2029 dengan RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029 Sumber: Bapperida Kabupaten Barito Selatan, 2025 Penyelarasan ini dilakukan terhadap isu strategis nasional, visi dan misi Presiden/Asta Cita, 17 Program Prioritas Presiden, serta 8 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC). Kabupaten Barito Selatan memiliki peran strategis dalam mendukung agenda pembangunan nasional terutama pada sektor-sektor seperti penguatan sumber daya manusia, pemerataan infrastruktur dasar, pengentasan kemiskinan, peningkatan ketahanan pangan dan energi berbasis potensi lokal, serta penguatan reformasi birokrasi dan pelayanan publik. Kebijakan pembangunan nasional diturunkan melalui fokus pembangunan kewilayahan sesuai dengan potensi dan karakteristik. 11 Berdasarkan tema wilayah tahun 2025–2029 Pulau Kalimantan diarahkan sebagai “Superhub Ekonomi Nusantara” dengan kegiatan prioritas utama pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Kalimantan Tengah. Untuk itu, Pemerintah Pusat memandatkan beberapa highlight intervensi untuk Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut: Tabel 1.1 Highlight Arah Kebijakan/Indikasi Intervensi Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah No Highlight Arah Kebijakan/Indikasi Intervensi 1 Pengembangan hilirisasi industri berbasis sumber daya mineral seperti bauksit dan tembaga sesuai potensi daerah 2 Penguatan infrastruktur konektivitas (jalan, darat, laut, serta udara) dan sarana penunjang logistik untuk mendukung pertumbuhan dan pemerataan pembangunan 3 Penguatan kualitas pendidikan secara merata dan berdaya saing disertai peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan vokasi sesuai dengan potensi elonomi lokal untuk mendukung produktivitas tenaga kerja 4 Penyediaan pasokan air berkelanjutan untuk mendukung ketahanan pangan lokal 5 Peningkatan konektivitas tenaga listrik disertasi pemanfaatan energi baru terbarukan dan peningkatan digitalisasi 6 Penguatan kapasitas ketahanan, pelayanan kesehatan, dan tata kelola pelayanan kesehatan 7 Pengembangan permukiman dan pemenuhan akses air minum, sanitasi aman, serta pengelolaan sampah terpadu dari hulu ke hilir secara berkelanjutan dan inklusif 8 Penguatan pencegahan dan percepatan penurunan stunting serta perbaikan gizi lainnya dan pengendalian penyakit menular 9 Pengentasan kemiskinan, integrasi bantuan sosial, jaminan sosial, pengentasan kemiskinan dan permberdayaan masyarakat yang adaptif, dengan perwujudan satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) Sumber: Lampiran 4 Dokumen RPJMN 2025–2029 1.3.2. Hubungan RPJMD Kabupaten Barito Selatan 2025–2029 dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025– 2029 Dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025–2029 merupakan salah satu acuan utama dalam proses perumusan RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan keselarasan arah pembangunan antara tingkat provinsi dan kabupaten, baik dari visi, misi, arah kebijakan maupun program prioritas. Visi pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu "Mengangkat Harkat Martabat Masyarakat Dayak Khususnya, 12 Umumnya Masyarakat Kalimantan Tengah (Manggatang Utus), Dengan Spirit Kearifan Lokal Dan Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Menuju Kalteng Berkah, Kalteng Maju, Kalteng Bermartabat Untuk Menyambut Indonesia Emas 2045" yang diaktualisasikan melalui lima misi pembangunan. Selain itu, berbagai program prioritas kepala daerah yang dimandatkan dalam “Huma Betang” juga menjadi bahan pertimbangan strategis dalam perumusan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Barito Selatan. Penyelarasan ini tidak hanya memperkuat integrasi pembangunan antarwilayah, tetapi juga memastikan bahwa perencanaan di tingkat kabupaten turut mendukung pencapaian target pembangunan provinsi. Hal ini turut mencerminkan peran strategis pemerintah kabupaten dalam mengimplementasikan mandat pembangunan yang bersumber dari tingkat provinsi. 1.3.3. Hubungan RPJMD Kabupaten Barito Selatan 2025–2029 dengan RPJPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2045 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen induk yang menjadi acuan utama dalam penyusunan kerangka pembangunan daerah. RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029 merupakan langkah awal dalam mewujudkan visi jangka panjang yang tercantum dalam RPJPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029. Pada periode ini, fokus utama adalah memperkuat fondasi pembangunan dengan menekankan pada penguatan dasar-dasar pembangunan. Tema periode pertama RPJPD Barito Selatan Tahun 2025-2045 adalah “Transformasi fondasi pembangunan”. Tema ini memandatkan bahwa pada periode tahun 2025–2029, Kabupaten Barito Selatan akan berfokus pada pemenuhan aspek-aspek dasar. Hal ini menjadi krusial sebab diperlukan dasar yang kokoh, berkelanjutan, inklusif, dan adaptif untuk mendukung tercapainya RPJPD Barito Selatan Tahun 2025-2045. 13 Gambar 1.3 Periodesasi Tema Pembangunan Kabupaten Barito Selatan Sumber: RPJPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2045 Pada tahap awal pembangunan (periode), fokus utama yang dilakukan pada yaitu untuk peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia; mengoptimalkan sumber daya untuk mencapai efisiensi ekonomi; reformasi demokrasi dan tata kelola birokrasi; serta peningkatan pembangunan layanan infrastruktur dasar. Selain itu, pendekatan pembangunan berbasis wilayah atau zonasi menjadi strategi penting dalam kerangka perencanaan pembangunan Kabupaten Barito Selatan. Kabupaten ini terbagi ke dalam empat zona wilayah, yaitu Zona Timur, Zona Utara, Zona Tengah, dan Zona Selatan, yang masing-masing dirancang memiliki fokus pengembangan utama. Pembagian zona ini juga mempertimbangkan tantangan pembangunan di tingkat provinsi, seperti pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT), pemanfaatan potensi jasa pariwisata berbasis lingkungan, serta penguatan kawasan Food Estate. Oleh karena itu, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029 sebagaimana dirumuskan dalam RPJPD tahap pertama, difokuskan pada pembangunan, perbaikan, dan pengembangan sektor-sektor mendasar sebagai fondasi penting untuk mendukung keberlanjutan pembangunan pada tahap-tahap berikutnya. 1.4. Maksud dan Tujuan Maksud dari penyusunan RPJMD kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029 adalah : a) Untuk menjabarkan visi, misi, dan program prioritas dari Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan dengan tetap mengacu pada 14 mandat arah pembangunan, kebijakan, dan program skala nasional dan provinsi; b) Untuk dijadikan sebagai pedoman dalam memastikan keterkaitan dan konsistensi pembangunan melalui keselarasan kebijakan lintas sektoral pembangunan penyelenggaraan pemerintahan; dan c) Untuk menjamin terlaksananya perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pada setiap anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang sebagai upaya mencapai sasaran pembangunan daerah. Adapun tujuan penyusunan RPJMD kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029 adalah : a) Sebagai pedoman untuk memberikan arah terhadap kebijakan keuangan daerah dan program-program prioritas; b) Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah; c) Sebagai tolak ukur dalam melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan; d) Sebagai instrumen cascading untuk seluruh Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah, dan terukur; e) Sebagai instrumen pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD dalam mengendalikan penyelenggaraan pembangunan daerah dan menyalurkan aspirasi masyarakat sesuai dengan arah kebijakan yang ditetapkan; dan f) Sebagai instrumen untuk memahami secara utuh dan memudahkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi seluruh Perangkat Daerah (PD) dalam mengimplementasikan kebijakan, program, dan kegiatan operasional tahunan. 1.5. Sistematika RPJMD Tahun 2025–2029 Sistematika dokumen RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025– 2029 mengacu pada Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka 15 Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, dengan rumusan sebagai berikut: Cover 16 17

2.BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH 2.1. Aspek Geografi dan Demografi Secara historis, Kabupaten Barito Selatan didirikan pada tanggal 21 September 1959 berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Tengah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 dan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, administratif Kabupaten Barito Selatan dimekarkan menjadi dua wilayah, yaitu Kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Barito Timur. Aspek geografi dan demografis dapat memberikan gambaran dan hasil evaluasi terhadap kondisi geografis dan kependudukan di suatu wilayah. Kedua aspek tersebut menjadi informasi dasar yang penting untuk mengenali dan menggali berbagai potensi sumber daya alam maupun manusia untuk merencanakan pembangunan wilayah yang maju dan berkelanjutan. Oleh karena itu, berikut dijabarkan lebih rinci terkait karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, wilayah rawan bencana, dan demografi Kabupaten Barito Selatan. 2.1.1. Posisi dan Peran Strategis Daerah Dalam konteks pembangunan, posisi dan peran strategis suatu daerah merujuk pada letak geografis, potensi sumber daya, serta fungsi penting yang dimiliki daerah tersebut. Peran strategis daerah dapat mencakup kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, ketahanan pangan, energi, keamanan, hingga pelestarian lingkungan. 2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014-2034, Barito Selatan memiliki luas wilayah sebesar 7.020 km2 dengan persentase terhadap keseluruhan wilayah Kalimantan Tengah sebesar 5,75 persen. Lebih lanjut, Kabupaten Barito Selatan terdiri atas 6 kecamatan, 7 kelurahan, 86 desa, 173 Rukun Warga, dan 663 Rukun Tetangga. Berdasarkan data yang ada, Kecamatan Gunung Bintang Awai dengan ibukota kecamatan di Tabak Kanilan memiliki luas 18 wilayah terbesar yaitu 1.758 km2 atau 25,04 persen dari total keseluruhan luas wilayah. Secara lebih rinci, luas wilayah per kecamatan beserta ibukota kecamatan di Kabupaten Barito Selatan dapat diihat pada Tabel 2.1 sebagai berikut: Tabel 2.1 Luas Daerah Menurut Kecamatan, 2024 Kecamatan Ibukota Kecamatan Luas Wilayah (km2) 1 Jenamas Rantau Kujang 662 2 Dusun Hilir Mengkatip 1.370 3 Karau Kuala Bangkuang 825 4 Dusun Selatan Buntok 1.133 5 Dusun Utara Pendang 1.272 6 Gunung Bintang Awai Tabak Kanilan 1.758 Kabupaten Barito Selatan 7.020 Sumber: Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka, 2024 Berdasarkan penataan administrasi wilayah, Kabupaten Barito Selatan berbatasan dengan daerah-daerah berikut: Sebelah Utara : berbatasan dengan Kabupaten Barito Utara. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan. Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Kapuas. Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Barito Timur dan Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan. 19 Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Barito Selatan Sumber: RTRW Kabupaten Barito Selatan 20 Kabupaten Barito Selatan memiliki lokasi strategis sebagai kota transit yang menghubungkan Kota Palangka Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Timur, dan Kota Banjarmasin sehingga memiliki peran penting dalam pergerakan aktivitas perekonomian. Lebih lanjut, jika dilihat cakupan luas wilayah per kecamatan, persentase cakupan wilayah terbesar ditempati oleh Kecamatan Gunung Bintang Awai dengan persentase sebesar 25,04 persen atau seluas 1.758 km 2 dan Kecamatan Jenamas menjadi wilayah terkecil dengan persentase sebesar 9,43 dengan luas sebesar 662 km2. Persentase luas wilayah per kecamatan di Kabupaten Barito Selatan dijabarkan pada Gambar 2.2 sebagai berikut. Gambar 2.2 Persentase Luas Wilayah Menurut Kecamatan, 2024 Sumber: RTRW Kabupaten Barito Selatan 2.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografi Secara astronomis, Kabupaten Barito Selatan terletak diantara 1° 15’ 35,625”–2° 36’ 31,300 LS dan 114° 35’ 48,600”–115° 36’ 35,700 BT. Sementara itu, secara geografis Kabupaten Barito Selatan terletak di sepanjang Sungai Barito yang melewati lima dari enam kecamatan dengan panjang Daerah Aliran Sungai (DAS) sekitar 233,64 km. Dari segi jarak antara ibukota kecamatan dengan ibukota kabupaten, Kecamatan Jenamas memiliki jarak terjauh dengan Buntok dan/atau Kecamatan Dusun Selatan, yaitu sejauh 132 km. Sebaliknya, Pendang sebagai ibukota Kecamatan Dusun Utara menjadi yang paling dekat dengan Buntok dan/atau Kecamatan Dusun Selatan dengan jarak sejauh 41 km. Adapun jarak dari ibukota kecamatan ke ibukota kabupaten dijabarkan pada Tabel 2.2 sebagai berikut. 25% 20% 18% 16% 12% 9% Kecamatan Gunung Bintang Awai Kecamatan Dusun Hilir Kecamatan Dusun Utara Kecamatan Dusun Selatan Kecamatan Karau Kuala Kecamatan Jenamas 21 Tabel 2.2 Jarak dari Ibukota Kecamatan ke Ibukota, 2024 No Kecamatan Ibukota Kecamatan Jarak dari Kab (Km) 1 Jenamas Rantau Kujang 132 2 Dusun Hilir Mengkatip 99 3 Karau Kuala Bangkuang 57 4 Dusun Selatan Buntok 1 5 Dusun Utara Pendang 41 6 Gunung Bintang Awai Tabak Kanilan 42 Sumber: Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka, 2024 2.1.1.3. Topografi Wilayah Karakteristik wilayah Barito Selatan secara fisik relatif serupa di tiap wilayahnya. Sebagian besar wilayahnya didominasi oleh dataran rendah dengan ketinggian di atas permukaan laut antara 0-55 mdpl. Di samping itu, sebagian wilayah pada Kecamatan Gunung Bintang Awai memiliki wilayah perbukitan dengan tinggi wilayahnya berada di 55 mdpl. Sementara itu, wilayah selatan tepatnya di Kecamatan Jenamas berada di ketinggian wilayah terendah, yaitu 27 mdpl. Tabel 2.3 Tinggi Wilayah di Atas Permukaan Laut Menurut Kecamatan, 2024 No Kecamatan Ibukota Kecamatan Tinggi Wilayah (mdpl) 1 Jenamas Rantau Kujang 27 2 Dusun Hilir Mengkatip 31 3 Karau Kuala Bangkuang 33 4 Dusun Selatan Buntok 35 5 Dusun Utara Pendang 38 6 Gunung Bintang Awai Tabak Kanilan 55 Sumber: Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka, 2024 Kemiringan lahan di Barito Selatan berkisar antara 0–40 persen dengan pola dari wilayah bagian tengah ditemui variasi topografi perbukitan. Pola intensitas kemiringan lahan semakin meningkat ke arah utara dimulai dari bagian yang landai hingga miring. Bagian utara dari Barito Selatan didominasi oleh topografi kategori curam dengan rangkaian pegunungan yang memanjang dari barat daya ke timur. Dalam hal ini, luas wilayah dengan kategori curam yang berkisar antara 15–40 persen memiliki luas sebesar 85.222 hektare. Sebaliknya, area dengan kemiringan lahan datar berkisar antara 0–2 persen dengan luas sebesar 441.838 hektare yang mendominasi wilayah bagian selatan. 22 Tabel 2.4 Luas Daerah Menurut Kemiringan Lahan, 2024 No Kemiringan Lahan Luas (Ha) 1 0 – 2% 441.838 2 2 – 15% 158.268 3 15 – 40% 85.222 4 >40% 16.682 Jumlah 702.000 Sumber: RKPD Kabupaten Barito Selatan, 2024 Berdasarkan data ketinggian dan kemiringan lahan, berikut disertakan peta kemiringan lereng Kabupaten Barito Selatan pada Gambar 2.3 sebagai berikut: Gambar 2.3 Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Barito Selatan Sumber: RKPD Kabupaten Barito Selatan, 2024 23 2.1.1.4. Kondisi Geologi dan Tanah Struktur geologi Kabupaten Barito Selatan terbentuk dari formasi geologis yang tergolong tua. Penyebaran formasi batuannya terdiri dari: aluvium, endapan sungai dan laut; wilayah berawa dan bergambut; dan batuan sedimen yang kaya akan mineral kuarsa. Selain itu, terdapat batuan sedimen klastik, mineral kuarsa dengan sedikit material vulkanik; batuan beku; batuan vulkanik tua, menghasilkan jenis tanah yang kaya unsur hara; serta batuan metamorf. Berdasarkan formasi batuannya, potensi kesuburan lahan yang dimiliki Barito Selatan tergolong tidak tinggi. Sementara itu, berdasarkan bahan induk (geologi), iklim, dan keadaan medannya, jenis tanah di daerah bagian selatan berbeda dengan daerah hulu utara. Secara garis besar, jenis tanah dijabarkan sebagai berikut:

a.Aluvial Jenis tanah aluvial tersebar di sepanjang aliran Sungai Barito, mulai dari bagian selatan hingga ke utara. Tanah ini merupakan hasil endapan sungai yang membentuk tanggul alami pada dataran banjir, berasal dari bahan induk berupa liat dan pasir. Ciri khas tanah aluvial ini meliputi bentuk wilayah yang relatif datar, warna tanah berkisar antara coklat tua hingga coklat kekuningan, tekstur agak halus, drainase yang cenderung lambat, serta reaksi tanah yang masam. Secara keseluruhan, wilayah dengan jenis tanah aluvial di Kabupaten Barito Selatan mencakup luasan sekitar 290.993,12 hektare atau setara dengan 41,45 persen dari total luas lahan.
b.Regosol Jenis tanah regosol menyebar di bagian tengah Kabupaten Barito Selatan tepatnya di Kecamatan Dusun Utara. Tanah ini bersolum dalam bentuk bahan induk endapan pasir yang didominasi mineral kwarsa. Bentuk wilayahnya datar sampai berombak dengan warna tanah coklat sampai kelabu muda, tekstur kasar, drainase baik, dan reaksi tanah masam. Perbandingan luas tanah yang berjenis regosol terhadap keseluruhan lahan memiliki persentase sebesar 8,29 persen atau 58.198,62 hektare. 24
c.Padsolik Jenis tanah padsolik cukup luas dan menyebar di bagian tengah hingga hulu sungai. Tanah ini telah mengalami perkembangan lanjut, solum dalam, terbentuk dari induk batu liat, bentuk wilayahnya berombak sampai agak berbukit, warna tanah coklat sampai merah kuning, tekstur halus sampai kasar, drainase baik, dan reaksi tanah masam. Jenis tanah lain adalah litosol yang mempunyai solum dangkal dan berbatu yang membentang di puncak perbukitan Muller dengan ketinggian sekitar 500 sampai lebih dari 1.500 meter.
d.Organosol Jenis tanah organosol merupakan tanah organik (tanah gambut) yang terdapat disebelah Barat sungai Barito mulai dari bagian selatan hingga ke bagian utara. Ketebalan gambut umumnya memiliki kedalaman sekitar 90 cm yang terdapat pada wilayah datar dan di daerah cekungan, tanah berwarna merah kehitaman sampai coklat tua, drainase sangat terhambat, dan reaksi tanah sangat masam. Tanah organosol secara keseluruhan memiliki luas sebesar 145.847,15 hektare atau 20,78 persen dari persebaran jenis tanah di Kabupaten Barito Selatan.
e.Podsolik Jenis tanah podsolik menyebar di bagian tengah dan hilir. Solum agak dangkal terbentuk dari bahan induk batu pasir (kuarsa) pada bentuk wilayah berombak dan agak berombak, tanah berwarna coklat tua kemerahan sampai kuning pucat, memiliki tekstur sedang, drainase agak terhambat, dan reakasi masa. Adapun persebaran jenis tanah podsolik secara keseluruhan sebesar 71.019,2 hektare atau 11,2 persen.
f.Podsol Jenis tanah podsol terletak di hulu Kabupaten Barito Selatan serta sebelah Barat sungai Barito. Tanah ini menyebar di daerah bergelombang, mempunyai tektur yang halus, dan berwarna kecoklatan. Luas persebaran dengan jenis tanah podsol di Barito Selatan sebesar 78.533,08 hektare. 25 Secara lebih rinci luas masing-masing jenis tanah di Kabupaten Barito Selatan dapat diuraikan pada Tabel 2.5 sebagai berikut. Tabel 2.5 Luas Masing-Masing Jenis Tanah di Wilayah Daratan, 2024 No Jenis Tanah Luas (Ha) Persentase (%) 1 Aluvial 290.993.12 41,45 2 Organosol 145.847,15 20,78 3 Podsolik 78.533,08 11,19 4 Podsol 54.102,07 7,71 5 Litosol 44.174,86 6,29 6 Kambisol 30.151,09 4,30 7 Regosol 58.198,62 8,29 Jumlah 702.000 100 Sumber: RPD Kabupaten Barito Selatan, 2023 – 2026 2.1.1.5. Kondisi Hidrologi Kabupaten Barito Selatan dikenal dengan keberadaan wilayah yang dilewati oleh sungai terpanjang di Kalimantan Tengah, yaitu sungai Barito serta beberapa sungai kecil/ anak sungai. Wilayah hulu dialiri anak-anak sungai berpola dendritik dengan verval tinggi bahkan beriam. Tidak hanya sebagai sumber mata air mineral, kawasan hulu memiliki potensi yang besar pada pembangkit listrik tenaga air. Sejalan dengan kondisi fisiografisnya, sungai di Barito Selatan memiliki verval yang rendah hingga ke sektor tengah. Maka dari itu, jangkauan pengaruh pasang air laut relatif jauh terkhusus ketika musim kemarau. Namun, ketika musim hujan tiba air sungai seringkali meluap ke wilayah sekitarnya. Pada wilayah yang berada di tengah terdapat rawa gambut dan di bagian hilir mudah ditemui rawa pasang surut. Dengan demikian, kawasan berawa berfungsi sebagai retensi ketika kelebihan air di musim hujan. Peta dari hidrologi dan DAS Kabupaten Barito Selatan yang dapat dilihat pada Gambar 2.4 sebagai berikut. 26 Gambar 2.4 Peta Hidrologi Kabupaten Barito Selatan Sumber: RKPD Kabupaten Barito Selatan, 2024 2.1.1.6. Kondisi Klimatologi Secara umum, Kabupaten Barito Selatan beriklim tropis dengan suhu rata-rata tahunan pada tahun 2024 antara 26,9°C hingga 28,3°C, tertinggi pada April dan terendah pada Juli. Kelembapan udara berkisar antara 82,5% hingga 87,3% dengan puncaknya terjadi pada bulan Juni dan Juli. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Januari dengan total 460,6 mm dan terendah pada bulan Maret sebesar 77,8 mm. Jumlah hari hujan terbanyak terjadi pada bulan Agustus hingga Desember dengan 30 hingga 31 hari hujan per bulan. Secara lebih rinci, kondisi klimatologi di Barito Selatan dapat dilihat pada Tabel 2.6 dan 2.7 sebagai berikut: 27 Tabel 2.6 Rata-rata Suhu, Kelembaban, Kecepatan Angin, dan Tekanan Udara, 2024 Bulan Suhu/ Temperature (°C) Kelembaban/ Humidity (%) Kecepatan Angin (m/sec) Tekanan Udara (mbar) Januari 27,6 86,2 1,2 1007,4 Februari 28,0 84,0 1,5 1008,1 Maret 28,1 84,6 1,4 1007,2 April 28,3 84,9 1,3 1005,6 Mei 28,1 86,6 1,3 1005,8 Juni 27,5 87,3 1,0 1007,3 Juli 26,9 87,3 1,1 1007,9 Agustus 27,2 86,1 1,1 1008,9 September 28,0 82,5 1,2 1008,4 Oktober 27,8 84,5 1,1 1009,0 November 27,8 85,6 1,3 1007,4 Desember 27,2 86,3 1,3 1010,4 Sumber: Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka, 2025 Tabel 2.7 Jumlah Curah Hujan, Jumlah Hari Hujan, dan Rata-data Menurut Bulan, 2024 Bulan Jumlah Curah Hujan (mm) Jumlah Hari Hujan (hari) Rata-rata Harian Penyinaran Matahari (Jam) Januari 460,6 24,0 2,4 Februari 185,4 16,0 4,2 Maret 77,8 14,0 3,7 April 324,3 23,0 5,1 Mei 261,5 22,0 4,3 Juni 261,5 16,0 2,4 Juli 83,1 30,0 3,9 Agustus 245,7 31,0 4,6 September 245,7 30,0 6,3 Oktober 293,2 31,0 4,0 November 200,0 30,0 3,7 Desember 377,5 31,0 3,1 Sumber: Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka, 2025 2.1.2. Potensi Sumber Daya Alam Kabupaten Barito Selatan memiliki potensi sumber daya alam yang tersebar di beberapa sektor. Potensi yang ada terdiri atas pertanian dan perkebunan; perikanan dan peternakan; kehutanan dan hasil hutan; pertambangan dan energi; dan pariwisata dan agrowisata. 28
1. 1.Sektor Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Barito Selatan memiliki potensi besar dalam sektor pertanian dan perkebunan yang menjadi salah satu penopang utama ekonomi. Tanaman pangan seperti padi, jagung, dan palawija dibudidayakan secara luas, terutama di kawasan dataran rendah dan bantaran sungai. Program ketahanan pangan digiatkan di desa-desa, seperti di Desa Sababilah. Di sektor perkebunan, tanaman karet menjadi komoditas utama dengan luas lahan mencapai sekitar 32.000 hektar. Selain itu, terdapat pula perkebunan kelapa sawit dan kelapa rakyat yang tersebar di berbagai kecamatan. Komoditas seperti rotan dan batu bata juga menjadi bagian dari usaha lokal yang menunjang perekonomian masyarakat di pedesaan. Pada tahun 2020, produksi padi mencapai 13.044 ton. Dalam hal ini, padi sawah menjadi komoditas utama dengan program cetak sawah seluas 600 hektar pada tahun 2025. Tidak hanya itu, komoditas hortikultura seperti cabai, tomat, dan semangka juga turut menyumbang dalam sektor pertanian daerah.
2. 2.Sektor Perikanan dan Peternakan Sektor perikanan dan peternakan memanfaatkan kekayaan ekosistem perairan sungai dan rawa. Perikanan air tawar berkembang pesat melalui budidaya ikan patin, nila, mas, toman, dan jelawat dengan sistem keramba dan kolam, seperti di Danau Sadar. Selain itu, potensi peternakan juga cukup besar terutama peternakan sapi, kerbau rawa, babi, ayam, dan itik. Kerbau rawa menjadi ikon peternakan khas daerah, dengan potensi produk turunan seperti susu dan keju. Selanjutnya, Sungai Tabuk dan danau rawa gambut di Barito Selatan menjadi habitat bagi berbagai spesies ikan air tawar, termasuk ikan lais yang menunjukkan indeks keanekaragaman tinggi. Keanekaragaman hayati ini tidak hanya memiliki nilai ekologis, tetapi juga potensi ekonomi melalui pengembangan produk herbal dan ekowisata. Pada tahun 2020, produksi perikanan budidaya menghasilkan 8.766 ton. Sementar itu, produksi ikan air tawar dan penangkapan ikan mencapai 6.657 ton. 29
3. 3.Sektor Kehutanan dan Hasil Hutan Potensi kehutanan dan keanekaragaman hayati juga menjadi aset penting. Wilayah ini memiliki hutan tropis yang kaya akan flora dan fauna, termasuk tumbuhan berkhasiat obat yang belum banyak didokumentasikan dan dibudidayakan, seperti di Desa Madara. Selain itu, wilayah Hulu Tampang di Kecamatan Dusun Utara memiliki keanekaragaman jenis bambu yang tumbuh di hutan sekunder dan terbuka yang menunjukkan potensi untuk pemanfaatan berkelanjutan. Kawasan hutan di Kabupaten Barito Selatan mencakup hutan primer dan sekunder yang luas, menghasilkan berbagai jenis kayu unggulan seperti meranti, keruing, dan ulin. Selain hasil kayu, masyarakat juga memanfaatkan hasil hutan bukan kayu seperti rotan, damar, dan gaharu. Total hutan belantara di wilayah ini mencapai lebih dari 370.000 hektar.
4. 4.Sektor Pertambangan dan Energi Sektor pertambangan merupakan salah satu andalan utama dengan indikasi potensi minyak bumi yang cukup besar di wilayah Kecamatan Dusun Selatan, Kecamatan Dusun Utara, dan Kecamatan Gunung Bintang Awai. Wilayah tersebut merupakan bagian dari Cekungan Barito, salah satu dari empat cekungan hidrokarbon utama di Indonesia yang memiliki potensi cadangan minyak dan gas bumi. Kabupaten Barito Selatan juga memiliki kekayaan tambang, terutama batu bara yang tersebar di Kecamatan Gunung Bintang Awai dan Kecamatan Dusun Utara dengan estimasi cadangan mencapai lebih dari 250 juta ton. Lebih lanjut, Kabupaten Barito Selatan juga menyimpan potensi tambang galian C seperti pasir kuarsa, tanah liat, dan granit. Selain itu, terdapat pula potensi bijih besi, emas, perak, aluminium (bauksit), timah hitam (galena), bijih seng, dan mineral non-logam seperti zirkon. Potensi tambang ini secara bertahap akan ditekan dalam rangka transisi menuju energi baru terbarukan (EBT), sehingga diperlukan kebijakan hilirisasi dan diversifikasi produk pertambangan dan energi. 30
5. 5.Sektor Pariwisata Kabupaten Barito Selatan memiliki potensi wisata yang menarik seperti Betang Nansarunai, Danau Sadar, Danau Masura, air terjun, dan pemandian Rawen (air merah). Lebih lanjut, melihat sebagian besar penduduk bermukim di sepanjang sungai, pengembangan kawasan waterfront menjadi potensi untuk meningkatkan daya tarik wisata, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Sementara itu, perhatian terhadap dinamika ekosistem seperti oxbow lake (danau tapal kuda) perlu diperhatikan guna menjaga kesehatan lingkungan. Di sisi lain, wisata budaya berbasis nilai adat seperti rumah adat Huma Betang juga dapat dikembangkan sebagai simbol harmoni masyarakat Dayak. Dengan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki, Kabupaten Barito Selatan memiliki peluang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan yang berkelanjutan dan bijaksana sangat diperlukan agar pemanfaatan sumber daya ini tidak merusak lingkungan dan tetap memberikan manfaat jangka panjang bagi generasi mendatang. 2.1.3. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Identifikasi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Indonesia diukur dengan pendekatan jasa ekosistem (ecosystem services) sebagaimana yang dilakukan dalam Millenium Ecosystem Assessment–United Nation. Pendekatan ini berasumsi semakin tinggi jasa ekosistem maka semakin tinggi kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Ekosistem pada habitat bumi ditentukan oleh keberadaan faktor endogen dan dinamika faktor eksogen yang dicerminkan dengan dua komponen, yaitu kondisi ekoregion dan penutup lahan (land cover/land use) sebagai proxy. Dalam hal ini, dianalisis sejumlah daya dukung wilayah yang ditinjau berdasarkan daya dukung dan daya tampung air bersih, pengaturan tata aliran air dan banjir, pangan, pengaturan iklim, serta bahan bakar. 31 Gambar 2.5 Peta Daya Dukung Tampung Air Bersih Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Barito Selatan, 2025–2029 Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Air Bersih Kabupaten Barito Selatan mengungkapkan ketimpangan ketersediaan air bersih antarwilayah yang cukup mencolok. Wilayah di bagian utara dan timur laut Kabupaten Barito Selatan menunjukkan kategori sangat rendah untuk daya tampung air bersih yang ditandai dengan warna merah Artinya, daerah-daerah ini memiliki kemampuan lingkungan yang terbatas dalam menyediakan air bersih bagi kebutuhan masyarakat, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Kondisi ini sesuai dengan kenyataan di lapangan, di mana beberapa kecamatan seperti Dusun Selatan dan Dusun Utara sering mengalami kesulitan dalam memperoleh air bersih, terutama pada musim kemarau. Banyak warga masih bergantung pada sumur dangkal atau sumber air permukaan yang rentan terhadap pencemaran dan kekeringan. Di beberapa desa, keberadaan sumber air bahkan harus ditunjang melalui distribusi air bersih oleh pemerintah daerah atau melalui sistem penampungan air hujan yang tidak selalu mencukupi. 32 Sementara itu, sebagian besar wilayah di bagian selatan dan barat daya kabupaten, yang ditandai dengan warna hijau pada peta, tergolong dalam kategori sangat tinggi untuk daya tampung air bersih. Wilayah ini umumnya memiliki topografi yang lebih tinggi, kondisi hutan yang masih relatif terjaga, serta sistem aliran sungai yang lebih stabil, seperti daerah di sekitar Kecamatan Karau Kuala dan sekitarnya. Kawasan ini memiliki banyak sumber mata air dan anak sungai yang menjadi sumber utama air bersih bagi masyarakat, termasuk untuk kebutuhan pertanian dan rumah tangga. Hal ini mencerminkan bahwa daya tampung air bersih sangat dipengaruhi oleh faktor tutupan lahan, keberadaan hutan, serta kualitas tata kelola sumber daya alam. Tidak hanya itu, wilayah di bagian selatan, yaitu Jenamas memiliki potensi perikanan yang melimpah sehingga mengindikasikan cadangan air yang melimpah pula. Disparitas ini menuntut adanya strategi pengelolaan sumber daya air yang lebih merata dan berkelanjutan. Wilayah dengan daya dukung rendah perlu didorong untuk melakukan konservasi daerah tangkapan air, penghijauan lahan kritis, dan pembangunan infrastruktur air bersih yang lebih baik, termasuk teknologi pemanenan air hujan atau pengolahan air limbah menjadi air layak pakai. Sementara itu, wilayah dengan daya dukung tinggi juga harus dijaga agar tidak mengalami degradasi akibat alih fungsi lahan atau eksploitasi berlebihan. Dengan pendekatan ini, diharapkan seluruh wilayah Kabupaten Barito Selatan dapat memiliki akses yang adil dan berkelanjutan terhadap sumber daya air bersih yang sangat vital bagi kesejahteraan masyarakat. 33 Gambar 2.6 Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Barito Selatan, 2025–2029 Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir Kabupaten Barito Selatan menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah barat dan selatan berada dalam kategori sangat rendah hingga rendah daya tampung terhadap aliran air dan pengendalian banjir, yang ditandai dengan warna merah dan jingga. Kondisi ini merefleksikan ketidakmampuan kawasan tersebut dalam mengatur aliran air secara alami, baik karena kerusakan ekosistem, alih fungsi lahan, ataupun sistem drainase dan sungai yang tidak optimal. Hal ini selaras dengan sering terjadinya genangan dan banjir musiman di daerah seperti Kecamatan Dusun Selatan dan sekitarnya, terutama saat musim hujan dengan curah hujan tinggi. Banjir di wilayah ini tidak hanya mengganggu aktivitas warga, tetapi juga berdampak pada infrastruktur, lahan pertanian, serta akses transportasi. Sementara itu, wilayah utara dan timur laut tampak memiliki daya tampung dan pengaturan air yang lebih tinggi, ditandai dengan warna hijau dan kuning, yang menunjukkan bahwa daerah ini masih memiliki kemampuan lingkungan yang baik dalam menyerap dan mengalirkan air hujan. Hal ini bisa jadi dipengaruhi oleh keberadaan kawasan hutan 34 yang relatif masih lestari, kemiringan lahan yang mendukung aliran air alami, serta rendahnya intensitas pembangunan yang dapat mengganggu fungsi hidrologis tanah. Namun demikian, sebagian dari wilayah ini mulai menunjukkan indikasi penurunan daya tampung akibat fragmentasi lahan dan aktivitas pertambangan serta perkebunan skala besar. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa daerah dengan tingkat kerentanan banjir tinggi membutuhkan penanganan terpadu, seperti pembangunan infrastruktur pengendali banjir (embung, saluran air, dan sumur resapan), rehabilitasi hutan dan lahan kritis, serta penataan ruang yang memperhatikan fungsi ekologis daerah tangkapan air. Pemerintah daerah juga perlu memperkuat sistem peringatan dini dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap risiko banjir. Dengan pendekatan yang berbasis data dan kondisi riil di lapangan, diharapkan kapasitas lingkungan dalam mengelola aliran air dan mencegah banjir di Barito Selatan dapat ditingkatkan secara berkelanjutan. Gambar 2.7 Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Pangan Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Barito Selatan, 2025–2029 35 Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Pangan Kabupaten Barito Selatan menunjukkan bahwa wilayah dengan kategori sangat tinggi (ditandai warna hijau) tersebar luas di bagian selatan dan tenggara kabupaten. Ini menunjukkan bahwa daerah tersebut memiliki potensi besar dalam mendukung produksi dan ketahanan pangan, baik dari sisi kesuburan lahan, ketersediaan air, maupun luas lahan pertanian yang masih dapat diolah. Kondisi ini sesuai dengan kenyataan di lapangan, khususnya di wilayah Kecamatan Gunung Bintang Awai dan sekitarnya, yang dikenal memiliki areal pertanian yang cukup luas dan subur serta ditunjang oleh sistem pertanian tradisional dan modern yang berkembang. Sebaliknya, wilayah tengah dan utara, khususnya di sekitar Kecamatan Dusun Utara dan Karau Kuala, menunjukkan beragam kategori dari sedang (kuning), rendah (jingga), hingga sangat rendah (merah). Warna merah pada peta menandakan wilayah dengan daya dukung pangan sangat rendah, yang mencerminkan kondisi keterbatasan dalam pemanfaatan lahan untuk produksi pangan. Hal ini kemungkinan terjadi akibat faktor topografi, kondisi tanah yang kurang subur, atau adanya tekanan alih fungsi lahan menjadi permukiman, tambang, atau perkebunan besar. Di lapangan, wilayah-wilayah ini juga sering kali menghadapi tantangan dalam akses distribusi pangan dan ketergantungan pada pasokan dari luar daerah. Kondisi ini mencerminkan pentingnya diferensiasi strategi pengelolaan pangan di tiap wilayah. Wilayah dengan daya dukung tinggi perlu dijaga dan ditingkatkan produktivitasnya melalui intensifikasi dan inovasi pertanian berkelanjutan, sedangkan wilayah dengan daya dukung rendah memerlukan intervensi berupa perbaikan infrastruktur, optimalisasi lahan marjinal, serta penguatan sistem distribusi dan cadangan pangan. Dengan pengelolaan yang tepat, Barito Selatan dapat memperkuat ketahanan pangan lokal dan mengurangi risiko kerawanan pangan di masa depan. 36 Gambar 2.8 Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Pengaturan Iklim Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Barito Selatan, 2025–2029 Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Pengaturan Iklim Kabupaten Barito Selatan memperlihatkan distribusi kemampuan lingkungan dalam menyerap emisi dan menstabilkan kondisi iklim lokal. Wilayah dengan kategori sangat tinggi, yang ditandai dengan warna hijau, tersebar luas di bagian selatan dan sebagian barat wilayah kabupaten. Daerah ini merupakan kawasan yang masih memiliki tutupan hutan alami, terutama di Kecamatan Gunung Bintang Awai dan Dusun Hilir. Di lapangan, kawasan ini dikenal sebagai hutan lindung dan daerah tangkapan air yang sangat penting, dengan vegetasi lebat yang mampu menyerap karbon secara efektif, menjaga kelembaban udara, serta menurunkan suhu mikroklimat. Potensi besar dari wilayah ini menjadikannya kunci dalam menjaga stabilitas iklim daerah. Sebaliknya, wilayah sangat rendah hingga rendah (berwarna merah dan jingga), tampak mendominasi bagian timur laut dan sebagian wilayah tengah kabupaten, termasuk sekitar Kecamatan Karau Kuala dan Dusun Utara. Wilayah ini telah mengalami konversi besar-besaran untuk aktivitas pertanian intensif, pemukiman, dan terutama aktivitas 37 pertambangan dan perkebunan skala besar. Di lapangan, kawasan ini mengalami tekanan lingkungan yang signifikan, yang berdampak pada peningkatan suhu, berkurangnya kemampuan lahan menyerap karbon, serta meningkatnya risiko bencana iklim seperti kekeringan atau banjir akibat berkurangnya tutupan vegetasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa terdapat ketimpangan dalam fungsi pengaturan iklim antarwilayah di Barito Selatan. Wilayah dengan daya tampung rendah perlu mendapatkan perhatian khusus melalui rehabilitasi lahan, penghijauan, serta pengendalian alih fungsi kawasan hutan. Sementara itu, daerah dengan daya dukung tinggi harus dilindungi dari degradasi guna mempertahankan kemampuannya dalam mendukung kestabilan iklim lokal dan global. Dengan pendekatan berbasis data seperti ini, perencanaan tata ruang dan pembangunan daerah dapat diarahkan untuk lebih adaptif terhadap perubahan iklim dan berkelanjutan secara ekologis. Gambar 2.9 Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Bahan Bakar Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Barito Selatan, 2025–2029 38 Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Bahan Bakar memperlihatkan distribusi wilayah berdasarkan kemampuannya menyediakan atau menopang sumber daya bahan bakar, baik yang berasal dari biomassa, energi fosil, maupun energi alternatif berbasis sumber daya lokal. Wilayah berkategori sangat tinggi (berwarna hijau), yang tersebar luas di bagian selatan dan tengah wilayah di mana sumber bahan bakar minyak terdapat di Kelurahan Buntok Kota dan terdapat pula sumber bahan bakar dan LPG di Jenamas. Selain itu, wilayah lain, seperti Kecamatan Gunung Bintang Awai dan Dusun Hilir, menunjukkan potensi besar dalam penyediaan bahan bakar, terutama dari sumber biomassa seperti kayu bakar dan limbah pertanian. Di lapangan, kawasan ini masih memiliki tutupan hutan yang cukup baik, serta praktik pertanian dan kehutanan masyarakat yang menghasilkan limbah organik yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar alternatif, termasuk briket dan bioenergi. Sebaliknya, wilayah di bagian timur laut dan sebagian tengah, termasuk wilayah sekitar Kecamatan Karau Kuala dan Dusun Utara, ditandai dengan warna merah hingga jingga menunjukkan kategori sangat rendah hingga rendah. Wilayah ini menghadapi keterbatasan dalam kapasitas lingkungan untuk menopang kebutuhan bahan bakar lokal, baik karena tingginya konversi lahan untuk pertambangan dan permukiman maupun menurunnya ketersediaan biomassa akibat deforestasi. Di lapangan, masyarakat di wilayah ini cenderung bergantung pada bahan bakar fosil seperti gas elpiji dan solar, yang distribusinya seringkali tidak merata dan harganya fluktuatif. Kesenjangan ini menunjukkan pentingnya strategi diversifikasi energi di Kabupaten Barito Selatan. Wilayah dengan daya dukung tinggi perlu dioptimalkan melalui pengembangan energi terbarukan berbasis sumber lokal, seperti biomassa, tenaga surya, dan mikrohidro. Sementara itu, wilayah dengan daya tampung rendah harus mendapatkan dukungan infrastruktur energi yang memadai, termasuk akses bahan bakar bersih dan program konversi energi. 39 2.1.4. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan merujuk pada kemampuan suatu daerah untuk memenuhi kebutuhan dasar secara mandiri, berkelanjutan, dan efisien. Ketahanan energi memastikan pasokan energi yang stabil, terjangkau, dan ramah lingkungan. Ketahanan air menjamin ketersediaan sumber daya air yang cukup dan berkualitas untuk kebutuhan masyarakat dan industri. Sementara itu, kemandirian pangan mencakup upaya mengembangkan sektor pertanian agar dapat memenuhi kebutuhan pangan lokal dan mendukung ketercapaian food estate. 2.1.4.1. Pangan Indikator penting dalam hal pangan adalah Indeks Ketahanan Pangan (IKP) dan skor Pola Pangan Harapan (PPH). Indeks Ketahanan Pangan mencerminkan ketahanan pangan suatu wilayah yang berdasarkan tiga pilar, yaitu ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan. Semakin tinggi skor, semakin baik tingkat ketahanan pangan wilayah tersebut. Skor Pola Pangan Harapan mencerminkan kondisi keragaman pangan di suatu wilayah. Skor ini digunakan untuk mengarahkan perencanaan konsumsi, kebutuhan, dan penyediaan makanan yang optimal di suatu daerah. Gambar 2.10 Indikator IKP, 2021—2024 Sumber: Badan Pangan Nasional, 2025 2020 2021 2022 2023 2024 Prov. Kalteng 72,58 73,68 69,96 68,9 70,16 Kab. Barsel 67,78 75,72 64,06 66,35 67,08 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 Indeks Prov. Kalteng Kab. Barsel 40 Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Barito Selatan menunjukkan tren positif dalam tiga tahun terakhir. Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Barito Selatan mengalami peningkatan bertahap dari 64,06 pada tahun 2022 menjadi 66,35 pada tahun 2023, dan kembali naik menjadi 67,09 pada tahun 2024. Capaian ini mengindikasikan adanya perbaikan bertahap dalam berbagai aspek ketahanan pangan, antara lain penguatan produksi pangan lokal, perbaikan akses pangan, serta pemanfaatan pangan yang lebih optimal. Sejalan dengan hal tersebut, skor Pola Pangan Harapan (PPH) juga menunjukkan dinamika yang positif. Setelah mengalami peningkatan pada tahun 2022, skor PPH sempat menurun pada tahun 2023. Namun, pada tahun 2024, skor PPH kembali naik signifikan menjadi 92,1 yang merupakan angka tertinggi dalam empat tahun terakhir. Peningkatan skor PPH ini mencerminkan konsumsi pangan masyarakat Barito Selatan yang semakin beragam. Gambar 2.11 Indikator PPH, 2021—2024 Sumber: Badan Pangan Nasional, 2025 Dinamika skor IKP maupun PPH menunjukkan pangan harus menjadi prioritas melalui peningkatan produksi, diversifikasi konsumsi, dan pengelolaan distribusi pangan. Pentingnya konsistensi dan keberlanjutan dalam pelaksanaan program pangan untuk tidak hanya berfokus pada peningkatan kuantitas produksi, tetapi juga kualitas, aksesbilitas dan diversifikasi pangan guna mencapai pola konsumsi yang ideal dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat. 2021 2022 2023 2024 Indeks Ketahanan Pangan 75,72 64,06 66,35 67,09 Pola Pangan Harapan 81,4 89,5 84,2 92,1 0 20 40 60 80 100 Indeks 41 2.1.4.2. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Prevelensi ketidakcukupan konsumsi pangan merupakan indikator yang menunjukkan persentase penduduk yang asupannya berada di bawah kebutuhan minimum. Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat kerawanan pangan di suatu wilayah. Semakin tinggi angkanya, semakin besar proporsi penduduk yang mengalami kekurangan pangan. Gambar 2.12 Prevelensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan, 2020—2024 Sumber: BPS Barito Selatan, 2025 Pada periode 2020—2024, prevelensi ketidakcukupan konsumsi pangan di Kabupaten Barito Selatan mengalami kondisi naik-turun. Tahun 2021 mengalami penurunan angka, namun tahun 2022 naik kembali. Pada tahun 2023 angka prevalensi mengalami penurunan menjadi 11,68 dan tahun 2024 menjadi 10,82 yang menandakan adanya perbaikan dalam akses dan pemenuhan konsumsi pangan masyarakat di Kabupaten Barito Selatan. Akan tetapi apabila dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional, angka Barito Selatan berada di posisi lebih tinggi. Kondisi ini mencerminkan masih adanya kelompok masyarakat yang rentan terhadap kerawanan pangan, yang dapat diakibatkan dari keterbatasan daya beli, akses terhadap pangan berigizi, maupun distribusi pangan belum optimal. Perlu adanya penguatan sistem pangan yang tangguh, guna menurunkan ketidakcukupan konsumsi pangan. 2020 2021 2022 2023 2024 Nasional 8,34 8,49 10,21 8,53 8,27 Prov. Kalteng 10,10 8,88 12,83 9,37 8,50 Kab. Barsel 10,98 9,31 15,03 11,68 10,82 0 2 4 6 8 10 12 14 16 Persen 42 2.1.4.3. Rasio Desa Berlistrik Rasio Desa Berlistrik (RDB) merupakan indikator penting yang mencerminkan sejauh mana desa atau kelurahan telah memiliki akses listrik. Indikator ini menunjukkan progres pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan sampai ke wilayah pelosok dan menjadi tolok ukur keadilan energi. Sampai pada tahun 2024, RDB telah mencapai hampir sempurna, yaitu 99,92%, di mana 83.693 desa dan kelurahan sudah teraliri listrik. Hal ini menjadi sebuah bukti kuat komitmen pemerintah melalui PLN dan dukungan sumber non-PLN, seperti lampu tenaga surya hemat energi dalam mewujudkan pemerataan akses listrik di seluruh negeri. Indikator ini secara tidak langsung menunjukkan seberapa besar kelistrikan telah mencapai masyarakat di seluruh wilayah, termasuk daerah-daerah yang sulit dijangkau. Dengan persentase yang tinggi, RDB menjadi gambaran jelas bahwa infrastruktur ketenagalistrikan telah menyebar luas di Indonesia sehingga mendukung upaya peningkatan kualitas hidup dan pertumbuhan ekonomi daerah. 2.1.4.4. Konsumsi Listrik per Kapita Konsumsi listrik mencerminkan tingkat pemanfaatan energi listrik oleh masyarakat dan dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan, kemajuan ekonomi, dan kualitas infrastruktur energi di suatu daerah. Jika dilihat berdasarkan persentase rumah tangga yang menggunakan listrik pada tahun 2023 yang bersumber dari PLN sebesar 83,99 persen dan Non-PLN sebesar 15,01 persen, lebih rendah jika dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional. Hal ini mengindikasikan masih terdapat masyarakat yang mungkin masih bergantung pada sumber non-PLN seperti genset atau sumber energi lokal lain yang belum tentu stabil dan berkelanjutan. Kondisi ini juga mengindikasikan masih adanya gap dalam kualitas dan keandalan layanan listrik, serta perlunya peningkatan distribusi listrik. 43 Gambar 2.13 Presentase Rumah Tangga dengan Sumber Listrik PLN, 2020-2023 Sumber: Bappeda Kabupaten Barito Selatan, 2025 2.1.4.5. Rasio Elektrifikasi Rasio elektrifikasi merupakan perbandingan rumah tangga yang teraliri listrik–baik bersumber dari dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) maupun sumber non-PLN–terhadap total rumah tangga. Hal ini mencerminkan ketercakupan dan pemerataan akses masyarakat terhadap listrik. Selama lima tahun terakhir, rasio elektrifikasi di Kabupaten Barito Selatan mencapai 99 persen yang lebih baik daripada angka Provinsi Kalimantan Tengah. Hal ini mengindikasikan bahwa akses terhadap energi listrik di Barito Selatan sudah relatif merata dan mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat. Gambar 2.14 Rasio Elektrifikasi, 2020—2024 Sumber: Bappeda Kabupaten Barito Selatan, 2025 2020 2021 2022 2023 Nasional 96,95 97,26 97,73 98,33 Prov. Kalteng 85,73 83,52 85,36 87,81 Kab. Barsel 78,57 79,81 86,97 83,99 0 20 40 60 80 100 Persen 2020 2021 2022 2023 Prov. Kalteng 94,98 96,76 97,36 97,75 Kab. Barsel 99 99 99 99 0 20 40 60 80 100 Persen 44 2.1.4.6. Kapasitas Air Baku Kapasitas air baku merupakan volume air yang tersedia dan dapat dimanfaatkan sebagai sumber air bersih—seperti sungai, danau, waduk, mata air, air tanah, maupun air hujan—baik untuk kehidupan sehari-hari maupun kepentingan industri. Namun, ketersediaan air baku saja belum cukup tanpa adanya proses pengolahan untuk menjadikannya layak konsumsi. Ketersediaan air ini akan diolah melalui sistem pengolahan air bersih/water treatmant plan (WTP) sebelum disalurkan ke masyarakat. Pada tahun 2021, sistem pengolahan air bersih atau WTP PDAM Tirta Barito Selatan memproduksi air baku dengan kapasitas intake sebesar 85 liter/detik. Kemudian pada tahun 2022 mengalami peningkatan kapasitas pengelolaan air menjadi 135 liter/detik, sehingga cukup untuk melayani pelanggan di Buntok dan sekitarnya. Meskipun peningkatan kapasitas pengolahan air oleh PDAM Tirta Barito Selatan menunjukkan kemajuan, namun data ini baru merepresentasikan salah satu unit layanan di wilayah Buntok. Selain itu, upaya peningkatan kapasitas dan distribusi air bersih perlu terus dilakukan agar seluruh wilayah dapat mengakses layanan air bersih secara cukup dan merata. 2.1.4.7. Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan Akses rumah tangga terhadap air siap minum perpipaan menilai penjaminan masyarakat dalam ketersediaan air bersih untuk mendukung kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Semakin tinggi persentase akses air minum layak, semakin baik kualitas hidup dan ketahanan kesehatan masyarakat di suatu wilayah. Peningkatan persentase rumah tangga perkotaan yang memiliki akses terhadap air siap minum perpipaan di Kabupaten Barito Selatan pada tahun 2021, dari 23,96 persen pada tahun 2020 menjadi 67,16 persen, kemungkinan besar disebabkan oleh percepatan pembangunan infrastruktur air bersih yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun pusat. Hal ini dapat mencakup perluasan jaringan perpipaan, pembangunan instalasi pengolahan air bersih, serta program peningkatan layanan PDAM. 45 Gambar 2.15 Persentase Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan, 2020—2022 Sumber: RTRW Kab. Barito Selatan Peningkatan ini juga bisa didorong oleh dukungan pendanaan dari APBN atau Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang air minum, serta kesadaran masyarakat yang lebih tinggi terhadap pentingnya air minum yang aman. Kondisi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak menunjukkan capaian 67,16 persen pada tahun 2022. Angka ini cenderung tetap pada tahun sebelumnya. Oleh karena itu, upaya perbaikan rumah tangga terhadap air minum layak harus ditingkatkan. 2.1.4.8. Intensitas Energi Primer Intensitas energi primer adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi pemanfaatan energi dalam kegiatan ekonomi di suatu wilayah. Indikator ini mencerminkan besaran kebutuhan energi untuk menghasilkan satuan output ekonomi, sehingga enjadi tolak ukur penting dalam menilai kinerja ketahanan dan keberlanjutan energi daerah. Nilai yang lebih rendah menunjukkan penggunaan energi yang lebih efisien. Pengukuran indikator ini relevan untuk mendukung upaya pengelolaan energi yang efisien, pengembangan energi baru terbarukan, serta pengurangan emisi gas rumah kaca. Secara historis indeks ini belum memiliki data capaian karena termasuk dalam salah satu turunan dari indikator IUP yang akan dihitung dalam periode RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029. 2020 2021 2022 Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan 23,96 67,16 67,16 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Persen 46 2.1.4.9. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer Porsi Energi baru Terbarukan (EBT) dalam Bauran Energi Primer adalah indikator yang digunakan untuk mengukur kontribusi energi baru terbarukan terhadap total konsumsi energi primer di suatu wilayah. Indikator ini mencerminkan pemanfaatan sumber energi ramah lingkungan yang telah menjadi bagian dari sistem energi daerah. Peningkatan porsi EBT dalam bauran energi primer berkontribusi pada pengurangan ketergantungan terhadap energi fosil, pengendalian emisi gas rumah kaca, serta pencapaian target transisi energi berkelanjutan. Indikator ini memiliki relevansi strategis dalam mendukung ketahanan energi, diversifikasi sumber energi, dan pencapaian komitmen pembangunan rendah karbon. Persi EBT dalam bauran energi primer di Kabupaten Barito Selatan belum memiliki data pencapaian historis, dan akan dihitung pada periode RPJMD Tahun 2025-2029. 2.1.4.10. Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Perda Persentase Usaha Pertambangan sesuai kewenangan peraturan daerah adalah indikator yang digunakan untuk mengukur proporsi kegiatan usaha pertambangan di suatu wilayah yang telah beroperasi sesuai ketentuan dan perizinan yang diatur dalam peraturan daerah. Indikator ini mencerminkan tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi daerah, termasuk pemenuhan standar teknis, lingkungan, dan keselamatan kerja. Peningkatan persentase usaha pertambangan yang sesuai dengan kewenangan peraturan daerah penting untuk memastikan pengelolaan sumber daya mineral dan batubara yang berkelanjutan, meminimalkan dampak lingkungan, serta mendorong tata kelola sektor pertambangan yang lebih baik. Indikator ini belum memiliki data capaian historis di Kabupaten Barito Selatan dan akan dihitung pada periode RPJMD Tahun 2025-2029. 47 2.1.5. Lingkungan Hidup Berkualitas Lingkungan hidup yang berkualitas menjadi fondasi penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mendorong produktivitas, dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kondisi ini tercermin melalui sejumlah indikator, seperti kualitas lingkungan hidup, akses rumah tangga terhadap sanitasi aman, serta proporsi sampah yang terolah. Upaya perbaikan lingkungan menjadi bagian penting dalam mewujudkan pembangunan daerah yang sehat dan berkelanjutan. 2.1.5.1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Lingkungan hidup dapat diartikan sebagai suatu entitas spasial yang mencakup segala komponen energi kondisi dan makhluk hidup termasuk manusia dan tindakan mereka yang saling mempengaruhi alam itu sendiri sebagai kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, komponen yang digunakan untuk menghitung IKLH terdiri dari tiga indikator utama, yaitu indikator kualitas air, kualitas udara, dan kualitas tutupan lahan. Berdasarkan grafik Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2020 hingga 2023, terlihat bahwa Barito Selatan mengalami penurunan indeks dari 74,4 pada tahun 2020 menjadi 71,98 pada tahun 2023. Sebaliknya, Kalimantan Tengah menunjukkan tren peningkatan yang signifikan, dari 72,74 pada tahun 2020 hingga puncaknya di angka 76,52 pada tahun 2022, meskipun sedikit menurun menjadi 75,17 di tahun 2023. Sementara itu, rata-rata nasional juga menunjukkan tren peningkatan yang stabil dari 70,27 pada tahun 2020 menjadi 72,54 pada tahun
6. 2023.Secara keseluruhan, IKLH Barito Selatan yang awalnya lebih tinggi dari Kalimantan Tengah dan nasional pada 2020, justru tertinggal pada tahun-tahun berikutnya. Hal ini mencerminkan bahwa upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup di Barito Selatan masih perlu ditingkatkan agar tidak tertinggal dari provinsi induknya maupun rata-rata nasional. 48 Gambar 2.16 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), 2020—2023 Sumber: Bapperida Kabupaten Barito Selatan 2023 2.1.5.2. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman dan Layak Permukiman yang layak adalah konsep penting dalam perencanaan dan pembangunan wilayah. Hal ini merujuk pada upaya untuk memastikan bahwa penduduk di suatu wilayah memiliki akses yang berkelanjutan ke fasilitas, layanan, dan sumber daya yang mendukung. Gambar 2.17 Akses Keberlanjutan Rumah Tangga terhadap Sanitasi Aman dan Layak, 2020—2024 Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Tengah 2020 2021 2022 2023 Barito Selatan 74,4 72,37 72,64 71,98 Kalimantan Tengah 72,74 75,11 76,52 75,17 Nasional 70,27 71,45 72,42 72,54 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 Indeks Barito Selatan Kalimantan Tengah Nasional 2020 2021 2022 2023 2024 Barito Selatan 45,01 68,89 63,66 57,6 62,75 Kalimantan Tengah 72,31 73,77 74,33 76,31 78,15 Nasional 79,53 80,29 80,92 82,36 83,6 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Persen 49 Berdasarkan Gambar 2.17 persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak, terlihat bahwa capaian di Barito Selatan masih jauh tertinggal dibandingkan Kalimantan Tengah dan rata-rata nasional. Pada tahun 2020, hanya 45,01 persen rumah tangga di Barito Selatan yang memiliki akses sanitasi layak, meningkat tajam menjadi 68,89 persen pada 2021, namun kemudian mengalami fluktuasi dan turun menjadi 62,75 persen pada 2024. Sementara itu, Kalimantan Tengah menunjukkan tren yang stabil dan meningkat dari 72,31 persen pada 2020 menjadi 78,15 persen pada 2024. Di sisi lain, angka nasional juga terus mengalami peningkatan dari 79,53 persen menjadi 83,6 persen dalam periode yang sama. Kondisi ini mencerminkan bahwa meskipun terdapat upaya perbaikan sanitasi di Barito Selatan, masih banyak tantangan di lapangan seperti keterbatasan infrastruktur dasar, penyebaran penduduk di wilayah pedesaan dan pelosok yang sulit dijangkau, serta kurangnya edukasi masyarakat mengenai pentingnya sanitasi. Hal ini menuntut perhatian lebih dalam bentuk intervensi kebijakan, pembangunan fasilitas sanitasi yang merata, serta penguatan peran pemerintah daerah dan masyarakat untuk mencapai target sanitasi layak secara menyeluruh. 2.1.5.3. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah Jumlah penduduk yang terus meningkat setiap tahunnya mendorong bertambahnya volume timbulan sampah dari aktivitas rumah tangga, komersial, dan lingkungan yang berimplikasi pada meningkatnya beban sistem pengelolaan sampah. Kabupaten Barito Selatan telah melakukan upaya pengelolaan melalui pembangunan fasilitas Tempat Penampungan Sementara Reduce-Reuse-Recycle (TPS 3R) dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) meskipun kapasitas dan pemanfaatannya masih terbatas. Data mengenai volume sampah yang terangkut ke TPS dan dari lingkungan dapat menjadi indikator awal untuk menggambarkan kondisi pengelolaan saat ini, mengingat belum tersedianya data spesifik mengenai volume sampah yang terolah di fasilitas pengolahan. 50 Tabel 2.8 Volume Sampah TPS dan Sampah Lingkungan, 2020—2024 No Indikator 2020 2021 2022 2023 2024 1 Volume sampah di TPS 14.987 21.900 4.344 5.848 4.544 2 Sampah lingkungan (ton) 4.320 4.380 952 1.135 1.920 3 Jumlah 19.307 26.280 5.296 6.983 6.464 Sumber: Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka, 2021-2025 Berdasarkan data dari Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka, terjadi fluktuasi yang signifikan dalam volume sampah di Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan jumlah sampah lingkungan selama periode 2020 – 2024. Volume sampah di TPS sempat melonjak tajam dari 14.987 ton pada tahun 2020 menjadi 21.900 ton di 2021, yang kemungkinan mencerminkan peningkatan aktivitas masyarakat pasca pandemi atau belum optimalnya sistem pengangkutan dan pengelolaan sampah saat itu. Namun, angka ini turun drastis di tahun 2022 menjadi hanya 4.344 ton, dan stabil di kisaran 4.500 – 5.800 ton pada tahun-tahun berikutnya. Di sisi lain, volume sampah lingkungan juga menunjukkan penurunan drastis di 2022 menjadi 952 ton, sebelum kembali meningkat menjadi 1.920 ton di 2024. Fluktuasi ini mengindikasikan adanya ketidakkonsistenan dalam sistem manajemen sampah di Barito Selatan. Secara nyata, ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti keterbatasan armada pengangkut sampah, minimnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah, rendahnya pemilahan sampah dari sumber, serta belum meratanya fasilitas TPS di wilayah pedesaan dan pelosok. Meskipun ada perbaikan, peningkatan kembali jumlah sampah lingkungan di 2024 menunjukkan bahwa permasalahan belum tertangani secara sistematis. Hal ini menuntut perlunya intervensi kebijakan pengelolaan sampah berbasis masyarakat, peningkatan infrastruktur persampahan, dan edukasi publik yang berkelanjutan. 51 2.1.5.4. Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah Data spesifik mengenai proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan pengumpulan sampah di Kabupaten Barito Selatan belum tersedia secara publik. Namun, secara nasional, pengelolaan sampah masih menghadapi tantangan signifikan. Menurut data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) tahun 2024, sekitar 60,09 persen sampah rumah tangga dan sejenisnya di Indonesia berhasil dikelola, sementara 39,91 persen sisanya belum tertangani dengan baik. Indikator tersebut dihitung untuk mengetahui sejauh mana rumah tangga di suatu wilayah telah terlayani oleh sistem pengelolaan sampah yang terorganisir, khususnya dalam hal pengumpulan hingga ke tempat pemrosesan akhir. Layanan penuh pengumpulan sampah yang dimaksud mencakup pengumpulan sampah dari sumber (rumah tangga), pengangkutan ke tempat penampungan sementara atau transfer station, hingga ke tempat pemrosesan akhir (TPA). Data yang digunakan biasanya berasal dari survei rumah tangga seperti SUSENAS atau laporan dari dinas lingkungan hidup setempat. Indikator ini penting untuk memantau kinerja pelayanan publik di sektor kebersihan dan lingkungan serta untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya target pengelolaan limbah yang berkelanjutan. 2.1.6. Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim adalah kemampuan untuk menghadapi, bertahan, dan pulih dari dampak buruk yang ditimbulkan oleh bencana alam maupun perubahan iklim, seperti banjir, kekeringan, tanah longsor, dan suhu ekstrem. Resiliensi ini mencakup upaya untuk mengurangi risiko (mitigasi), kesiapsiagaan sebelum bencana terjadi, respons cepat saat bencana berlangsung, serta pemulihan yang efektif pascabencana. Dengan meningkatkan resiliensi, daerah tidak hanya mampu mengurangi kerugian akibat bencana, tetapi juga meningkatkan ketahanan sosial-ekonomi dan menjaga keberlanjutan pembangunan. 52 2.1.6.1. Penurunan Intensitas Emisi GRK Secara umum, di Indonesia, intensitas emisi GRK dihitung sebagai jumlah emisi per unit produk domestik bruto (PDB), mencerminkan efisiensi ekonomi dalam menghasilkan emisi. Sampai saat ini, data spesifik dan data capaian mengenai penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) di Kabupaten Barito Selatan belum tersedia secara publik. Pengukuran indikator ini direncanakan akan dilakukan dalam RPJMD Barito Selatan tahun 2025-2029 sebagai bagian dari turunan Indikator Utama Pembangunan (IUP). 2.1.6.2. Indeks Risiko Bencana Untuk menilai potensi risiko bencana digunakan Indeks Risiko Bencana (IRB). IRB menilai bahaya, kerentanan, dan kapasitas pemerintah dalam menghadapi bencana. Dalam lima tahun terakhir, IRB Kabupaten Barito Selatan cenderung stagnan di angka 100-125. Pada tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan dua tahun sebelumnya dengan angka 111,54. Kondisi ini stagnan hingga tahun 2023 kemudian naik di tahun 2024 menjadi 113,47 dengan kelas risiko bencana sedang menurut BNPB. Sebagai perbandingan IRB Provinsi Kalimantan Tengah berada diatas Kabupaten Barito Selatan pada tahun 2024 di angka 122 yang juga berada di kategori sedang. Oleh karena itu, aspek kebencanaan menjadi salah satu hal yang perlu menjadi perhatian khusus bagi perencanaan pembangunan di Kabupaten Barito Selatan. Gambar 2.18 Nilai Indeks Risiko Bencana, 2020–2024 Sumber: BNPB diolah, 2025 2020 2021 2022 2023 2024 Prov. Kalteng 133,0 133,0 131,0 124,0 122,0 Kab. Barsel 120,4 120,4 111,5 111,5 113,4 0 25 50 75 100 125 150 Indeks 53 Kemudian berdasarkan data dari BPS Provinsi Kalimantan Tengah, bencana kebakaran hutan dan lahan menjadi bencana yang paling sering terjadi di Kabupaten Barito Selatan, diikuti bencana banjir sebagai terbanyak kedua. Selain disebabkan oleh faktor geografis, geometri sungai, cuaca, maupun topografi, banjir di Barito Selatan diperparah oleh adanya degradasi lahan dan penggundulan tanaman kering. Dalam kurun waktu 2020 – 2024, terjadi kebakaran hutan dan lahan sebanyak 25 kejadian dengan tahun terparah di 2023 sebanyak 19 kejadian. Bencana banjir dalam kurun waktu 5 tahun terakhir tercatat sebanyak 21 kejadian. Tabel 2.9 Jumlah Kejadian Bencana, 2020—2024 No Tahun Tanah Longsor Banjir Karhutla Gelombang Pasang/ Abrasi Kekeringan 1 2020 0 3 2 0 0 2 2021 0 0 0 0 0 3 2022 0 6 3 0 0 4 2023 1 9 19 2 0 5 2024 0 3 1 0 0 Jumlah 1 21 25 2 0 Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Tengah, 2025 Ancaman lainnya adalah masalah kesehatan bersumber dari oxbow lake. Oxbow lake adalah danau berbentuk huruf U yang terbentuk ketika sebuah kelokan lebar (meander) pada sungai terpotong dan terpisah dari aliran sungai utama. Danau ini merupakan danau mati akibat tidak adanya arus sehingga dapat menjadi ancaman kesehatan jika tidak dikelola dengan baik. Contoh oxbow lake yang ada di Barito Selatan adalah Danau Limut di Desa Muara Talang dan Danau Palui di Desa Hilir Sper, keduanya berada di Kecamatan Dusun Selatan. Beberapa ancaman terkait adalah potensi penyebaran vektor penyakit nyamuk dan risiko keracunan akibat konsumsi ikan yang terkontaminasi. Perlu upaya pengelolaan yang baik untuk mengurangi risiko dan dampak yang terjadi dari adanya oxbow lake. 54 2.1.6.3. Indeks Ketahanan Daerah Tujuan utama dari Indeks Ketahanan Daerah (IKD) adalah untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan kapasitas daerah dalam menghadapi bencana sehingga dapat menjadi dasar bagi perencanaan dan pengambilan kebijakan yang tepat dalam upaya pengurangan risiko bencana. Selain itu, IKD juga berfungsi sebagai salah satu elemen dalam penyusunan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) yang digunakan untuk memutakhirkan peta risiko bencana nasional. Sampai saat ini, data spesifik mengenai Indeks Ketahanan Daerah (IKD) untuk Kabupaten Barito Selatan belum tersedia secara historis sehingga akan dilakukan dalam RPJMD Barito Selatan tahun 2025- 2029 sebagai bagian upaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan wilyah terhadap risiko bencana. 2.1.7. Demografi Dalam konsep pembangunan, penduduk tidak hanya berperan sebagai pelaksana tetapi juga menjadi sasaran dari pembangunan. Oleh karena itu, penduduk merupakan elemen kunci dalam menentukan arah dan keberhasilan pembangunan daerah. Penting untuk mengidentifikasi karakteristik serta dinamika pertumbuhan penduduk, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, sebagai dasar perencanaan pembangunan yang responsif dan berkelanjutan. Berdasarkan data dari Simdatik Kabupaten Barito Selatan tahun 2025, jumlah penduduk Kabupaten Barito Selatan pada tahun 2024 tercatat sebanyak 137.914 jiwa, terdiri atas 70.622 jiwa laki-laki dan 67.292 jiwa perempuan. Dalam periode lima tahun terakhir, dinamika jumlah penduduk menunjukkan tren dinamis, dengan penurunan signifikan pada tahun 2022 yang diikuti oleh tren peningkatan kembali pada tahun 2023 dan 2024. Adapun detail lebih rinci terhadap jumlah penduduk Kabupaten Barito Selatan dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 2.10 sebagai berikut. 55 Tabel 2.10 Jumlah Berdasarkan Jenis Kelamin dan Laju Pertumbuhan Penduduk, 2020–2024 Tahun Jumlah Penduduk (jiwa) Laki-laki (jiwa) Perempuan (jiwa) Laju Pertumbuhan (%) 2020 139.771 71.792 67.979 0,78 2021 141.731 72.750 68.981 1,40 2022 133.916 68.418 65.498 -5,51 2023 135.966 69.548 66.418 1,53 2024 137.914 70.622 67.292 1,43 Sumber: Simdatik Kabupaten Barito Selatan, 2025 2.1.7.1. Rasio Jenis Kelamin Penduduk Dari tahun 2020 hingga 2024, komposisi penduduk Kabupaten Barito Selatan secara konsisten didominasi oleh penduduk laki-laki dibandingkan penduduk perempuan. Dominasi ini tercermin dari nilai rasio jenis kelamin (sex ratio) yang selalu berada di atas angka 100, yang berarti jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibanding perempuan. Namun demikian, terdapat tren penurunan dalam rasio jenis kelamin selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2020 dan 2021, sex ratio tercatat sebesar 105, yang menunjukkan bahwa terdapat 105 penduduk laki-laki untuk setiap 100 penduduk perempuan. Mulai tahun 2022, angka ini menurun menjadi 104 dan tetap berada pada angka tersebut hingga tahun 2024. Penurunan ini mengindikasikan kecenderungan ke arah komposisi yang lebih seimbang antara laki-laki dan perempuan. Adapun detail terhadap rasio jenis kelamin Kabupaten Barito Selatan dijabarkan pada Tabel 2.11 sebagai berikut. Tabel 2.11 Rasio Jenis Kelamin Penduduk, 2020–2024 Tahun Laki-laki (jiwa) Perempuan (jiwa) Sex Ratio 2020 71.792 67.979 105 2021 72.750 68.981 105 2022 68.418 65.498 104 2023 69.548 66.418 104 2024 70.622 67.292 104 Sumber: Simdatik Kabupaten Barito Selatan, 2025 56 2.1.7.2. Komposisi dan Jumlah Penduduk Berdasarkan komposisi penduduk menurut rentang umur, penduduk Kabupaten Barito Selatan pada tahun 2024 paling banyak berada pada kelompok umur 20–24 tahun, yaitu sebanyak 13.582 jiwa. Posisi kedua ditempati oleh kelompok umur 15–19 tahun sebanyak 12.840 jiwa, disusul oleh kelompok umur 10–14 tahun sebanyak 12.151 jiwa, serta kelompok umur 5–9 tahun sebanyak 10.868 jiwa. Sementara itu, kelompok umur dengan jumlah paling sedikit adalah kelompok 70–74 tahun sebanyak 1.975 jiwa, dan 75 tahun ke atas sebanyak 1.994 jiwa. Dari komposisi penduduk, populasi usia produktif di Kabupaten Barito Selatan memiliki proporsi yang lebih besar. Hal ini mencerminkan adanya bonus demografi yang harus dioptimalkan guna mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Keadaan ini merupakan peluang strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, apabila potensi produktivitas kelompok usia produktif dapat dioptimalkan melalui penyediaan lapangan kerja, pendidikan, serta keterampilan yang relevan. Sementara itu, terjadi tren penurunan pada kelompok umur 0–35 tahun dan peningkatan pada kelompok umur diatas 35 tahun. Hal ini menunjukkan adanya awal perubahan komposisi demografi penduduk dengan bertambahnya proporsi penduduk usia produktif menuju lanjut usia. Kondisi ini memerlukan perhatian dalam penyusunan kebijakan yang adaptif terhadap tantangan penuaan penduduk, khususnya dalam bidang pelayanan kesehatan dan perlindungan sosial. Adapun detail lebih rinci terhadap komposisi penduduk Barito Selatan berdasarkan kelompok umur dalam lima tahun terakhir dijabarkan pada Tabel 2.12 sebagai berikut. Tabel 2.12 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur, 2020–2024 Kelompok Umur 2020 2021 2022 2023 2024 0-4 9.300 9.374 9.190 8.784 8.547 5-9 11.012 11.403 11.261 11.064 10.868 10-14 11.801 12.688 12.714 12.407 12.151 15-19 13.267 13.804 11.224 12.308 12.840 20-24 11.232 12.197 12.183 12.865 13.582 25-29 10.970 10.734 9.887 9.996 10.167 57 Kelompok Umur 2020 2021 2022 2023 2024 30-34 11.259 11.004 10.004 9.814 9.756 35-39 12.109 11.931 10.589 10.360 10.313 40-44 10.925 11.429 11.175 11.428 11.356 45-49 9.588 10.234 9.972 9.923 10.180 50-54 7.808 8.318 8.456 8.695 8.763 55-59 6.082 6.463 6.151 6.549 6.957 60-64 4.368 4.943 4.862 4.994 5.097 65-69 2.757 3.014 2.895 3.118 3.368 70-74 1.694 1.774 1.645 1.803 1.975 75+ 2.095 2.421 1.708 1.858 1.994 Total 139.771 141.731 133.916 135.966 137.914 Sumber: Simdatik Kabupaten Barito Selatan, 2025 Jika ditinjau dari piramida penduduk, Kabupaten Barito Selatan memiliki piramida penduduk ekspansif. Kondisi ini menunjukkan bahwa angkatan kerja akan tetap tinggi dalam jangka pendek, sehingga perlu disiapkan ketersediaan lapangan kerja yang memadai di berbagai sektor unggulan untuk menyerap tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Adapun bentuk piramida penduduk Kabupaten Barito Selatan pada tahun 2024 dapat dilihat Gambar 2.19 sebagai berikut. Gambar 2.19 Piramida Penduduk Tahun 2024 Sumber: Simdatik Kabupaten Barito Selatan diolah, 2025 20 15 10 5 0 5 10 15 20 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70+ Laki-Laki Perempuan 58 2.1.7.3. Distribusi dan Kepadatan Penduduk Sebagaimana menjadi ibukota Kabupaten Barito Selatan, persebaran penduduk terpusat di Kecamatan Dusun Selatan dengan persentase terhadap penduduk secara keseluruhan di tahun 2024 sebesar 43,17 persen atau sebanyak 59.531 jiwa. Kecamatan Dusun Selatan memiliki kepadatan penduduk tertinggi sebesar 52,54 jiwa/km2 dengan rasio jenis kelamin sebesar 103. Kemudian, persentase populasi penduduk terbesar kedua oleh Kecamatan Gunung Bintang Awai dengan persentase sebesar 14,62 persen dengan kepadatan penduduk sebanyak 11,47 jiwa/km2. Kecamatan Karau Kuala memiliki kepadatan penduduk kedua tertinggi, yaitu sebesar 19,10 jiwa/km2 dengan rasio jenis kelamin sebesar 105. Adapun Kecamatan Dusun Utara memiliki kontribusi penduduk sebesar 12,39 persen dengan rasio jenis kelamin tertinggi, yaitu sebesar 108. Sementara itu, rasio jenis kelamin tertinggi juga dimiliki oleh Kecamatan Dusun Hilir yaitu sebesar 108 dengan kontribusi penduduk sebanyak 16.461 jiwa penduduk. Kecamatan Jenamas memiliki kontribusi penduduk terkecil yaitu sebesar 6,46 persen atau sebanyak 8.810 jiwa dengan kepadatan sebesar 13,46 jiwa/km2. Secara garis besar, rata-rata kepadatan penduduk di Kabupaten Barito Selatan mencapai 19,65 jiwa/km2. Adapun rincian distribusi jumlah, kepadatan, dan sex ratio penduduk per kecamatan secara lengkap dijabarkan Tabel 2.13 sebagai berikut. Tabel 2.13 Distribusi Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2024 No Kecamatan Jumlah Penduduk Persentase Penduduk (%) Kepadatan Penduduk (per km 2) Sex ratio 1 Jenamas 8.908 6,46 13,46 104 2 Dusun Selatan 59.531 43,17 52,54 103 3 Dusun Utara 17.090 12,39 13,44 108 4 Gunung Bintang Awai 20.164 14,62 11,47 106 5 Dusun Hilir 16.461 11,94 12,02 108 6 Karau Kuala 15.760 11,43 19,10 105 Barito Selatan 137.914 100 19,65 104 Sumber: Simdatik Kabupaten Barito Selatan diolah, 2025 59 Tingginya konsentrasi penduduk di Kecamatan Dusun Selatan mengindikasikan bahwa wilayah ini menjadi pusat aktivitas sosial, ekonomi, dan layanan publik di Kabupaten Barito Selatan. Namun, dominasi ini juga berisiko menimbulkan ketimpangan spasial dalam hal aksesibilitas pelayanan dasar, infrastruktur, serta kualitas hidup antarwilayah. Oleh karena itu, diperlukan strategi pemerataan pembangunan antar-kecamatan, khususnya dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Upaya ini penting untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat di wilayah kabupaten, termasuk di kecamatan dengan populasi dan kepadatan lebih rendah, dapat mengakses layanan publik secara setara dan berkeadilan. 2.1.7.4. Proyeksi Demografi Tren proyeksi merupakan komponen dasar perencanaan yang digunakan untuk memetakan perkembangan pembangunan wilayah dan kebutuhan daerah di masa mendatang. Proyeksi populasi penduduk memiliki peran strategis sebagai dasar informasi dalam perumusan kebijakan dan program pembangunan ke depan. Mengingat penduduk merupakan subjek sekaligus objek pembangunan—baik sebagai pelaku, penerima manfaat, maupun kelompok yang terdampak—proyeksi demografi menjadi alat penting untuk merancang pembangunan yang lebih presisi dan responsif. Hal ini mencakup kebutuhan pendidikan, kesehatan, perekonomian, sosial, beserta infrastruktur sarana prasarana penunjangnya. Proyeksi demografi Kabupaten Barito Selatan disusun berdasarkan data historis kependudukan tahun 2012–2018 yang bersumber dari publikasi Barito Selatan Dalam Angka oleh BPS Kabupaten Barito Selatan serta data tahun 2019–2024 yang dihimpun dari Simdatik Kabupaten Barito Selatan. Adapun proyeksi demografi disusun menurut klasifikasi rentang umur, jenis kelamin, sex ratio, rasio ketergantungan, hingga kepadatan penduduk. 60 Berdasarkan hasil proyeksi, jumlah penduduk Kabupaten Barito Selatan diperkirakan mengalami tren peningkatan moderat selama periode 2024 hingga 2029. Pada tahun 2029 jumlah penduduk diperkirakan sebanyak 140.874 jiwa. Namun, laju pertumbuhan penduduk menunjukkan tren penurunan secara bertahap, dari 0,77 persen pada tahun 2025 menjadi 0,52 persen pada tahun 2029. Pola ini mencerminkan upaya stabilisasi demografis–pertambahan jumlah penduduk tetap terjadi, tetapi dengan laju yang lebih terkendali–yang memperkuat urgensi pentingnya pemenuhan SPM untuk mengantisipasi pertambahan jumlah penduduk secara berkelanjutan. Grafik proyeksi penduduk Kabupaten Barito Selatan dari tahun 2024- 2029 dapat dilihat pada Gambar 2.20 sebagai berikut. Gambar 2.20 Proyeksi Penduduk Kabupaten Barito Selatan, 2025–2029 Sumber: Simdatik Kabupaten Barito Selatan diolah, 2025 Lebih lanjut, rasio jenis kelamin dari Kabupaten Barito Selatan diproyeksikan terus mengalami tren penurunan. Hal ini disebabkan oleh laju pertumbuhan penduduk perempuan yang lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk laki-laki. Maka dari itu, sex ratio Kabupaten Barito Selatan mengalami penurunan hingga 104 di tahun
7. 2029.Artinya, pada tahun 2029 akan terdapat 104 penduduk laki-laki untuk setiap 100 penduduk perempuan. Hal ini mengindikasikan pergeseran menuju komposisi penduduk yang lebih seimbang antara laki-laki dan perempuan. 2025 2026 2027 2028 2029 Jumlah Penduduk 137.555 138.500 139.358 140.145 140.874 Laju Pertumbuhan 0,77 0,68 0,62 0,56 0,52 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 135.000 136.000 137.000 138.000 139.000 140.000 141.000 142.000 Jumlah Penduduk Laju Pertumbuhan 61 Tabel 2.14 Proyeksi Penduduk Menurut Jenis Kelamin, 2025–2029 Jenis Kelamin 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Laki-Laki 70.622 70.153 70.601 71.008 71.381 71.725 Perempuan 67.292 67.402 67.898 68.350 68.765 69.149 Rasio 104 104,08 103,98 103,89 103,80 103,73 Sumber: Simdatik Kabupaten Barito Selatan diolah, 2025 Jika dilihat berdasarkan usia produktif dan non-produktif Kabupaten Barito Selatan mengalami tren peningkatan hingga tahun 2029. Jumlah penduduk didominasi oleh kelompok usia produktif yang diproyeksikan sejumlah 98.048 jiwa pada tahun 2029. Angka ketergantungan turut mengalami tren peningkatan, yaitu mencapai 43,68 persen pada tahun 2029. Hal ini disebabkan oleh laju pertumbuhan usia produktif yang lebih lambat daripada usia non produktif sehingga beban yang akan ditanggung oleh kelompok usia tersebut kian meningkat. Angka rasio ketergantungan yang masih berada dibawah 50 persen mengartikan bahwa Kabupaten Barito Selatan masih mendapatkan bonus demografi hingga tahun 2029 sehingga diperlukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan potensi usia produktif sekaligus memperluas penciptaan lapangan kerja baru, mengendalikan angka kelahiran, serta pemberdayaan usia lanjut. Tabel 2.15 Proyeksi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur, 2025–2029 Jenis Kelamin 2025 2026 2027 2028 2029 Tren 0-14 Tahun 34,576 34,926 35,239 35,522 35,782 Meningkat 15-64 Tahun 96,304 96,792 97,241 97,658 98,048 Meningkat > 65 Tahun 6,676 6,782 6,878 6,965 7,045 Meningkat Angka Ketergantungan 42.83% 43.09% 43.31% 43.51% 43.68% Meningkat Kepadatan Penduduk 19,59 19,73 19,85 19,96 20,07 Meningkat Sumber: Simdatik Kabupaten Barito Selatan diolah, 2025 62 Data proyeksi menunjukkan bahwa proporsi penduduk usia produktif di Kabupaten Barito Selatan mengalami penurunan hingga tahun 2029, meskipun tidak bersifat signifikan. Pada saat yang sama, penduduk usia non-produktif, menunjukkan tren peningkatan, yang menandai awal dari transisi struktur demografi menuju ageing population. Hal ini terlihat dari peningkatan proporsi penduduk usia non produktif rentang umur 0–14 pada tahun 2025 dengan nilai persentase sebesar 25,14 persen dan menjadi 25,40 persen pada tahun 2029. Rentang umur 65 tahun keatas pada tahun 2025 sebesar 4,95 persen dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2045 sebesar 5,00 persen. Sementara itu, usia produktif mengalami penurunan hingga 68,60 persen pada tahun 2029. Oleh karena itu, meskipun Kabupaten Barito Selatan masih menikmati bonus demografi, momentum ini harus dimanfaatkan secara optimal, melalui investasi pada pendidikan, keterampilan, dan penciptaan lapangan kerja, sekaligus memulai perencanaan perlindungan bagi kelompok lanjut usia dan anak-anak yang kian bertambah proporsinya. Gambar 2.21 Proyeksi Proporsi Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur, 2025– 2029 Sumber: Simdatik Kabupaten Barito Selatan diolah, 2025 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2025 2026 2027 2028 2029 65+ 4,85% 4,90% 4,94% 4,97% 5,00% 15-64 70,01% 69,89% 69,78% 69,68% 69,60% 0-14 25,14% 25,22% 25,29% 25,35% 25,40% 63 Berdasarkan proyeksi kependudukan per kecamatan, Dusun Selatan sebagaimana menjadi ibukota kabupaten, kecamatan ini tetap mendominasi jumlah penduduk di Barito Selatan, yaitu sebanyak 61.170 jiwa pada tahun 2029. Lebih lanjut, populasi usia produktif terbesar berada di kecamatan tersebut sehingga memiliki potensi yang cukup besar untuk labour intensive. Selain itu, perlu untuk menyusun strategi pemerataan pembangunan antar kecamatan berbasis karakteristik demografi masing-masing wilayah. Tabel 2.16 Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kecamatan, 2025–2029 2025 2026 2027 2028 2029 Tren Jenamas 0-14 tahun (jiwa) 2,284 2,299 2,312 2,324 2,334 Meningkat 15-64 tahun (jiwa) 6,427 6,442 6,455 6,467 6,479 Meningkat 65+ tahun (jiwa) 443 449 455 459 464 Meningkat Total (jiwa) 9,155 9,190 9,222 9,250 9,276 Meningkat Dependency Ratio 42.44% 42.67% 42.86% 43.03% 43.18% Meningkat Dusun Hilir 0-14 tahun (jiwa) 4,209 4,250 4,287 4,321 4,351 Meningkat 15-64 tahun (jiwa) 11,631 11,675 11,715 11,753 11,788 Meningkat 65+ tahun (jiwa) 807 819 830 839 848 Meningkat Total (jiwa) 16,647 16,745 16,832 16,913 16,987 Meningkat Dependency Ratio 43.13% 43.42% 43.68% 43.90% 44.10% Meningkat Karau Kuala 0-14 tahun (jiwa) 3,922 3,949 3,973 3,994 4,013 Meningkat 15-64 tahun (jiwa) 11,029 11,059 11,086 11,111 11,134 Meningkat 65+ tahun (jiwa) 770 781 790 799 806 Meningkat Total (jiwa) 15,721 15,788 15,849 15,904 15,954 Meningkat Dependency Ratio 42.54% 42.77% 42.97% 43.14% 43.29% Meningkat Dusun Selatan 0-14 tahun (jiwa) 14,860 15,042 15,205 15,355 15,492 Meningkat 15-64 tahun (jiwa) 41,529 41,826 42,101 42,357 42,596 Meningkat 65+ tahun (jiwa) 2,898 2,950 2,998 3,042 3,082 Meningkat Total (jiwa) 59,287 59,818 60,305 60,753 61,170 Meningkat Dependency Ratio 42.76% 43.02% 43.24% 43.43% 43.61% Meningkat Dusun Utara 0-14 tahun (jiwa) 4,159 4,188 4,214 4,236 4,257 Meningkat 15-64 tahun (jiwa) 11,695 11,726 11,755 11,781 11,806 Meningkat 65+ tahun (jiwa) 820 832 842 851 859 Meningkat Total (jiwa) 16,674 16,746 16,810 16,868 16,922 Meningkat 64 Sumber: Simdatik Kabupaten Barito Selatan Diolah, 2025 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat Kesejahteraan masyarakat merupakan perwujudan dari hasil upaya perencanaan terencana dan tersinergi dalam merespon dinamika kebutuhan dasar dalam mencegah dan mengatasi permasalahan serta memperkuat institusi sosial. Upaya ini tercermin melalui pemenuhan layanan publik yang merata, peningkatan akses terhadap perekonomian, kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial yang inklusif. Ini perlu dibangun melalui langkah-langkah preventif dan responsif untuk terus memperkuat ketahanan sosial masyarakat. 2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi Kondisi ekonomi dan kesejahteraan menjadi aspek-aspek utama dalam mengukur pembangunan daerah. Kondisi pertumbuhan ekonomi diukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Barito Selatan, termasuk turunannya seperti laju pertumbuhan ekonomi dan struktur ekonomi. Sementara itu, pemerataan kesejahteraan masyarakat tercermin dari indikator seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), inflasi, indeks Gini. 2.2.1.1. Struktur Ekonomi Struktur ekonomi menggambarkan aktivitas masyarakat yang mencerminkan kondisi perekonomian dari sisi produksi. Indikator yang umum digunakan untuk menggambarkan struktur ekonomi adalah distribusi persentase sektoral, yaitu kontribusi setiap sektor terhadap PDRB di suatu wilayah. Jika suatu sektor memiliki persentase yang tinggi maka sektor tersebut memiliki pengaruh besar dalam perkembangan ekonomi daerah tersebut. Dependency Ratio 42.58% 42.81% 43.01% 43.18% 43.33% Meningkat Gunung Bintang Awai 0-14 tahun (jiwa) 5,141 5,197 5,247 5,292 5,334 Meningkat 15-64 tahun (jiwa) 13,993 14,064 14,129 14,189 14,246 Meningkat 65+ tahun (jiwa) 937 951 964 975 986 Meningkat Total (jiwa) 20,071 20,212 20,340 20,457 20,566 Meningkat Dependency Ratio 43.43% 43.71% 43.96% 44.17% 44.36% Meningkat 65 Gambar 2.22 Struktur Ekonomi Berdasarkan Lapangan Usaha, 2020–2024 Sumber: BPS Kabupaten Barito Selatan, 2025 Berdasarkan data tahun 2020 hingga 2024, Kabupaten Barito Selatan mengalami fluktuasi struktur ekonomi. Sektor primer mengalami penurunan kontribusi dari 19,7 persen pada tahun 2020 menjadi 16,5 persen pada tahun 2024. Fenomena ini menunjukkan menurunnya rasio kegiatan berbasis sumber daya alam seperti pertanian, kehutanan, dan perikanan. Kemudian, pasca Covid-19 sektor sekunder menunjukan adanya bounce back hingga mencapai angka 36,5 persen pada tahun 2022. Namun, pada tahun 2024 sektor sekunder kembali mengalami penurunan ke 31,7 persen yang mengindikasikan penurunan kegiatan pada sektor pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; pengadaan listrik dan gas; pengadaan air; pengelolaan sampah; limbah dan daur ulang; dan konstruksi. Sementara itu, sektor tersier tetap menjadi tulang punggung ekonomi Kabupaten Barito Selatan meskipun sempat melemah pada 2022 dengan nilai 47,4 persen, tetapi kembali menguat pada 2024 dengan nilai 51,8 persen. Fenomena ini mengindikasikan bahwa aktivitas perdagangan dan jasa tetap menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi daerah. 2020 2021 2022 2023 2024 Primer 19,2 18,2 16,0 16,2 16,5 Sekunder 25,9 27,4 36,5 34,1 31,7 Tersier 54,9 54,5 47,4 49,7 51,8 0 20 40 60 80 100 Persen 66 2.2.1.2. Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi yang diukur dari laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), merupakan salah satu indikator makroekonomi. Menurut BPS, PDRB mencerminkan total nilai tambah produksi semua sektor ekonomi di suatu wilayah dalam periode tertentu. PDRB dibedakan menjadi Harga Konstan (ADHK) yang didasarkan pada harga tahun dasar tertentu dan digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi riil tanpa pengaruh inflasi, dan Harga Berlaku (ADHB) yang didasarkan pada harga berlaku pada tahun berjalan, mencerminkan nilai aktual dari aktivitas ekonomi. Indikator PDRB ADHK dapat digunakan sebagai penentu arah kebijakan pembangunan di masa mendatang. Data PDRB ADHK Kabupaten Barito Selatan dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren kenaikan. PDRB ADHK mulai kembali menguat dan menandakan tanda recovery pasca Covid-19 pada tahun 2021-2023, seiring dengan pemulihan aktivitas ekonomi. Meskipun terjadi fluktuasi PDRB Atas Harga Konstan (ADHK) setiap tahun, sektor pertambangan dan penggalian memiliki nilai tertinggi. Sementara itu, sektor jasa perusahaan memiliki nilai terendah. Pertumbuhan ini mengindikasikan bahwa perekonomian Kabupaten Barito Selatan mengalami kebangkitan ekonomi yang kuat pasca-pandemi yang ditopang oleh pemulihan aktivitas ekonomi, terutama sektor sekunder dan tersier. Tabel 2.17 PDRB Atas Harga Konstan (ADHK), 2020—2024 Lapangan Usaha 2020 2021 2022 2023 2024 A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 782.939 770.015 803.767 797.949 792.635 B Pertambangan dan Penggalian 905.149 959.633 1.087.948 1.162.026 1.258.079 C Industri Pengolahan 237.875 241.271 258.500 247.303 247.667 D Pengadaan Listrik dan Gas 2.459 2.607 2.622 2.760 2.919 E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 6.108 6.551 6.801 7.152 7.022 F Konstruksi 246.881 218.668 232.903 260.021 277.764 G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 343.992 348.117 357.145 361.466 373.288 H Transportasi dan Pergudangan 466.521 448.900 486.038 493.346 542.537 I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 81.232 82.613 86.784 90.031 96.289 J Informasi dan Komunikasi 77.115 83.274 85.880 88.185 92.392 67 Lapangan Usaha 2020 2021 2022 2023 2024 K Jasa Keuangan dan Asuransi 201.686 211.744 212.289 218.919 229.375 L Real Estat 91.247 91.276 92.048 96.581 97.685 M,N Jasa Perusahaan 662 610 611 675 703.7 O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 283.503 298.024 292.493 304.175 326.396 P Jasa Pendidikan 297.499 309.810 318.361 332.021 332.587 Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 141.031 186.640 206.594 213.027 219.370 R,S,T,U Jasa lainnya 75.712 71.275 72.167 77.859 80.029 Jumlah Nilai 4.240.610 4.331.029 4.602.951 4.753.493 4.976.737 Sumber: BPS Kabupaten Barito Selatan, 2025 Akibat pandemi Covid-19, PDRB ADHB Kabupaten Barito Selatan sempat mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 nilai PDRB ADHB tercatat sebesar Rp6.369,126 miliar. Namun, pada tahun 2021 terjadi sedikit penurunan menjadi Rp6.277,922 miliar yang mencerminkan dampak lanjutan pandemi terhadap aktivitas ekonomi daerah. Memasuki tahun 2022-2023 kondisi mulai membaik seiring dengan proses pemulihan ekonomi. Tren positif ini terus berlanjut pada tahun 2024 dengan proyeksi mencapai Rp8.898,706 miliar. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa sektor-sektor ekonomi di Kabupaten Barito Selatan mulai pulih dan beradaptasi dengan situasi pasca pandemi. Kinerja ekonomi yang membaik ini mencerminkan keberhasilan daerah dalam memanfaatkan potensi sumber daya yang ada secara optimal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Tabel 2.18 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB), 2020—2024 Lapangan Usaha 2020 2021 2022 2023 2024 A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 1.207.212 1.212.789 1.305.079 1.372.955 1.470.169 B Pertambangan dan Penggalian 837.044 1.056.495 2.123.597 2.010.384 1.864.975 C Industri Pengolahan 372.629 390.479 433.489 418.927 437.276 D Pengadaan Listrik dan Gas 3.837 4.127 4.331 4.678 4.985 E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 10.715 11.800 12.779 14.027 14.469 F Konstruksi 400.491 364.922 395.033 446.401 495.140 G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 539.613 548.929 578.398 638.542 695.965 H Transportasi dan Pergudangan 773.239 751.608 833.541 916.171 1.082.853 68 Lapangan Usaha 2020 2021 2022 2023 2024 I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 136.047 140.638 151.569 163.160 182.455 J Informasi dan Komunikasi 99.920 107.767 112.880 112.746 116.256 K Jasa Keuangan dan Asuransi 340.008 364.840 374.106 401.034 430.919 L Real Estat 166.337 174.571 179.524 194.722 201.112 M,N Jasa Perusahaan 1.145 1.088 1.129 1.310 1.407 O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 503.342 536.418 535.139 578.664 639.064 P Jasa Pendidikan 527.348 584.835 623.001 698.545 721.307 Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 228.067 302.751 335.307 360.556 381.406 R,S,T,U Jasa lainnya 130.932 127.077 132.727 148.419 158.948 Jumlah Nilai 6.277.922 6.681.133 8.131.627 8.481.240 8.898.706 Sumber: BPS Kabupaten Barito Selatan, 2025 2.2.1.3. Laju Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan data dan kondisi di Kabupaten Barito Selatan dari tahun 2020 hingga 2024, laju pertumbuhan ekonomi cenderung memiliki tren naik-turun. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barito Selatan masih di bawah pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah. Pada tahun 2020, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barito Selatan berada di kondisi deflasi yaitu –2,9 persen, lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Tengah meskipun pada kondisi yang sama deflasi di angka –1,4 persen, akibat pandemi Covid-19. Namun, perekonomian mulai membaik pada tahun 2021 dan 2022, ditandai dengan nilai positif di seluruh sektor usaha. Pada tahun 2023, laju pertumbuhan ekonomi kembali menurun menjadi 3,27 persen dan meningkat tajam menjadi 4,7 persen pada tahun 2024 lebih tinggi dari laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah di angka 4,46 persen. Peningkatan pertumbuhan ekonomi menjadi tantangan bagi Barito Selatan sebagai bagian dari Big Push ekonomi di hingga tahun 2045 mendatang. Pada tahun 2025-2029 diharapakan menjadi tahapan penguatan pondasi atau persiapan hal-hal dasar kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan perekonomian daerah. 69 Gambar 2.23 Laju Pertumbuhan Ekonomi, 2020–2024 Sumber: BPS Kabupaten Barito Selatan, 2025 2.2.1.4. Kemiskinan Penduduk dikategorikan sebagai miskin jika pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal. Sebagai salah satu indikator utama kesejahteraan, kemiskinan diukur dari ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar, terutama makanan. BPS menghitung garis kemiskinan berdasarkan dua komponen, yaitu kebutuhan makanan dan non-makanan. Pendataan penduduk miskin dilakukan terhadap mereka yang rata-rata pengeluaran per kapita per bulannya berada di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan di Kabupaten Barito Selatan menunjukkan peningkatan dari tahun 2020 hingga 2024. Garis kemiskinan Barito Selatan di tahun 2024 di angka Rp 542.075 yang artinya penduduk kategori miskin memiliki pengeluaran di bawah Rp Rp 542.075 per bulan. Gambar 2.24 Garis Kemiskinan, 2020–2024 Sumber: BPS Kabupaten Barito, 2025 2020 2021 2022 2023 2024 Prov. Kalteng -1,40 7,61 5,27 6,49 4,46 Kab. Barsel -2,90 2,13 6,28 3,27 4,70 -4 -2 0 2 4 6 8 10 Persen 2020 2021 2022 2023 2024 Prov. Kalteng 485.635 506.982 548.816 596.184 623.954 Kab. Barsel 433.787 450.706 481.352 512.492 542.075 0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000 Rupiah 70 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) digunakan untuk mengukur rata- rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks ini, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Kabupaten Barito Selatan pada tahun 2020 – 2024 menunjukkan tren yang tidak stabil dengan peningkatan pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19. Sementara itu, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) memberikan informasi tentang penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Nilai indeks yang tinggi menandakan ketimpangan pengeluaran yang lebih besar di antara penduduk miskin. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kabupaten Barito Selatan selama tahun 2020 – 2024 mengalami kenaikan dan penurunan yang fluktuatif, menunjukkan ketimpangan pengeluaran yang relatif kecil. Hal ini menunjukkan meskipun terdapat naik-turun dalam tingkat kemiskinan (P1), distribusi pengeluaran di antara kelompok penduduk miskin tidak terlalu timpang. Tabel 2.19 Indeks Kedalaman dan Indeks Keparahan Kemiskinan, 2020—2024 Tahun Persentase Penduduk Miskin (P0) Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) 2020 4,45 0,89 0,26 2021 4,62 0,35 0,04 2022 4,88 0,58 0,10 2023 4,72 0,41 0,06 2024 4,83 0,21 0,03 Sumber: BPS Kabupaten Barito Selatan, 2025 2.2.1.5. PDRB Per Kapita PDRB Per Kapita adalah salah satu indikator untuk memantau aktivitas ekonomi. PDRB Per Kapita dihitung dengan membagi Nilai PDRB ADHB dengan jumlah penduduk. Pendapatan per kapita mencerminkan estimasi pendapatan yang seharusnya diterima oleh setiap penduduk. Selain itu, PDRB per kapita dapat menjadi ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan penduduk di Kabupaten Barito Selatan. Asumsinya adalah semakin besar PDRB per kapita, semakin tinggi kesejahteraan penduduknya. Berdasarkan data PDRB Per Kapita, kondisi di Kabupaten Barito Selatan tergolong cukup baik dengan 71 rentang PDRB Per Kapita yang meningkat antara 47,91 juta rupiah di tahun 2020 hingga 65,48 juta rupiah di tahun 2024. Stabilitas kondisi ini harus dijaga dan ditingkatkan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Barito Selatan. Gambar 2.25 PDRB Per Kapita, 2020–2024 Sumber: BPS Kabupaten Barito Selatan, 2025 2.2.1.6. Tingkat Pengangguran Terbuka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan proporsi jumlah pengangguran terhadap penduduk angkatan kerja secara keseluruhan. Pengangguran terbuka merupakan penduduk dalam usia angkatan kerja yang tidak punya pekerjaan dan/sedang mencari pekerjaan/ mempersiapkan usaha/ tidak mencari pekerjaan dan penduduk yang sudah punya pekerjaan namun belum mulai bekerja. TPT Kabupaten Barito Selatan dari tahun 2020 hingga 2024 memiliki tren moderat. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Barito Selatan menurun dari 4,21 persen pada tahun 2020 menjadi 4,12 persen pada 2024, meskipun sempat turun tajam ke 3,53 persen pada 2022 dan kembali naik ke 4,33 persen di tahun 2023. Sepanjang periode tersebut, TPT Barito Selatan cenderung lebih rendah dibandingkan Provinsi Kalimantan Tengah dan selalu berada di bawah angka nasional yang mencapai 4,91 persen di tahun 2024. Kondisi ini memberikan sinyal positif terhadap perbaikan dalam penciptaan lapangan kerja. Namun, isu ketersediaan dan kesesuaian lapangan pekerjaan perlu menjadi perhatian penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial di Kabupaten Barito Selatan. 2020 2021 2022 2023 2024 Prov. Kalteng 57,15 62,83 72,97 75,27 79,30 Kab. Barsel 47,91 50,09 61,59 63,28 65,48 0 20 40 60 80 100 Juta Rupiah 72 Gambar 2.26 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), 2020–2024 Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025 2.2.1.7. Indeks Gini Pertumbuhan ekonomi harus disertai dengan pemerataan pembangunan agar tidak menimbulkan disparitas pendapatan. Salah satu indikator untuk mengukur kesetaraan distribusi pendapatan adalah indeks gini. Selama lima tahun terakhir, indeks gini Kabupaten Barito Selatan menunjukkan tren yang cenderung stagnan. Pada tahun 2020, indeks gini Gini tercatat sebesar 0,313 menurun menjadi 0,286 pada tahun 2021, tetapi kembali naik ke 0,309 pada tahun 2022. Setelah itu, indeks gini menurun berturut-turut menjadi 0,289 di tahun 2023 dan 0,284 pada tahun 2024 yang merupakan angka terendah dalam lima tahun terakhir. Apabila dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Tengah, indeks gini Kabupaten Barito Selatan cenderung lebih rendah. Penurunan dalam dua tahun terakhir menunjukkan adanya perbaikan dalam distribusi pendapatan, namun tetap diperlukan upaya yang konsisten agar pertumbuhan ekonomi yang dicapai benar-benar inklusif dan mampu mengurangi kesenjangan antar kelompok masyarakat maupun antar wilayah. 2020 2021 2022 2023 2024 Nasional 7,07 6,49 5,86 5,32 4,91 Prov. Kalteng 4,58 4,53 4,62 4,10 4,01 Kab. Barsel 4,21 4,16 3,53 4,33 4,12 0 2 4 6 8 10 Persen 73 Gambar 2.27 Indeks Gini, 2020—2024 Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Selatan, 2025 2.2.1.8. Indeks Pembangunan Manusia Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator yang digunakan untuk melihat keberhasilan daerah atas pemenuhan kebutuhan dasar kualitas hidup penduduk. Indikator IPM diukur melalui 3 tiga komponen dasar, yaitu tingkat pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. Kondisi umum tingkat kualitas hidup masyarakat Kabupaten Barito Selatan dapat dilihat dari pencapaian perkembangan IPM dari tahun ke tahun. Selama periode 2021–2024 angka IPM Kabupaten menunjukkan tren yang meningkat dengan kategori tinggi (70 ≤ IPM ≤ 80) berada di atas Provinsi Kalimantan Tengah, tetapi masih berada di bawah rata-rata nasional. Hal ini terlihat pada tahun 2024, capaian IPM Kabupaten Barito Selatan tercatat sebesar 74,76 di bawah rata-rata IPM nasional sebesar 75,02. Selama periode 2021–2024 angka IPM Kabupaten menunjukkan tren yang meningkat dengan kategori tinggi (70 ≤ IPM ≤ 80) berada di atas Provinsi Kalimantan Tengah, tetapi masih berada di bawah rata-rata nasional. Hal ini terlihat pada tahun 2024, capaian IPM Kabupaten Barito Selatan tercatat sebesar 74,76 di bawah rata-rata IPM nasional sebesar 75,02. 2020 2021 2022 2023 2024 Prov. Kalteng 0,329 0,323 0,319 0,317 0,301 Kab. Barsel 0,313 0,286 0,309 0,289 0,284 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 Indeks 74 Gambar 2.28 Indeks Pembangunan Manusia (IPM), 2020—2024 Sumber: BPS Kabupaten Barito Selatan, 2025 Salah satu faktor utama yang memengaruhi rendahnya IPM tersebut adalah komponen kesehatan, khususnya Usia Harapan Hidup saat lahir yang masih berada di bawah rata-rata provinsi (73,73 tahun) maupun nasional (74,15 tahun). Capaian pada komponen kesehatan ini dipengaruhi oleh kondisi dan akses pelayanan kesehatan yang belum merata serta belum optimalnya infrastruktur dan sumber daya kesehatan. Luas wilayah Kabupaten Barito Selatan yang cukup besar juga menjadi tantangan tersendiri dalam menjangkau layanan kesehatan hingga ke wilayah-wilayah terpencil, sehingga berdampak pada rendahnya kualitas dan aksesibilitas layanan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kualitas hidup penduduk harus menjadi prioritas utama dalam agenda pembangunan daerah guna mendorong kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Rincian komponen dalam indikator IPM dalam kurun waktu empat tahun terakhir dijabarkan pada Tabel 2.20 sebagai berikut. Tabel 2.20 Indikator Komponen IPM, 2020–2024 Uraian 2021 2022 2023 2024 Usia Harapan Hidup (Tahun) 72,41 72,54 72,63 72,79 Harapan Lama Sekolah (Tahun) 12,66 12,67 12,80 13,00 Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) 8,95 9,01 9,13 9,22 2021 2022 2023 2024 Nasional 73,16 73,77 74,39 75,02 Prov. Kalteng 72,81 73,17 73,73 74,28 Kab. Barsel 73,05 73,45 74,01 74,76 71,5 72 72,5 73 73,5 74 74,5 75 75,5 Indeks Nasional Prov. Kalteng Kab. Barsel 75 Uraian 2021 2022 2023 2024 Pengeluaran per Kapita (Rp) 11,492 11,78 12,067 12,508 Laju IPM (Persen) 0,44 0,55 0,76 1,01 Sumber: BPS Kabupaten Barito Selatan, 2025 2.2.1.9. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Tingkat pemerataan pembangunan diukur dengan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif yang menilai aspek-aspek seperti pertumbuhan ekonomi, ketimpangan, kemiskinan, serta akses dan kesempatan. Indeks ini didasarkan pada tiga pilar utama, yakni pertumbuhan dan perkembangan ekonomi; pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan; serta perluasan akses dan kesempatan. Dari periode tahun 2020–2023, Indeks Pembangunan Inklusif Kabupaten Barito Selatan menunjukkan peningkatan setiap tahunnya dengan nilai tertinggi pada tahun 2023 sebesar 6,18. Namun, dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Tengah pada periode yang sama, Kabupaten Barito Selatan memiliki nilai yang lebih rendah. Tantangan pembangunan dalam hal kesenjangan sosial, kemiskinan, dan aksesbilitas masih perlu mendapat perhatian lebih dalam pembangunan daerah. Gambar 2.29 Indeks Pembangunan Inklusif, 2020-2023 Sumber: Bappenas diolah, 2024 2020 2021 2022 2023 Prov. Kalteng 5,59 6,12 6,57 6,80 Kab. Barsel 4,46 4,78 6,02 6,18 0 2 4 6 8 10 Indeks 76 2.2.1.10. Nilai Tukar Petani Nilai Tukar Petani (NTP) adalah rasio antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani. NTP dihitung dengan membandingkan pendapatan petani sebagai produsen yang menjual hasil pertanian dengan pengeluaran mereka sebagai konsumen yang membeli barang dan jasa untuk kebutuhan sehari-hari serta biaya produksi. Nilai NTP di atas 100 mencerminkan keuntungan karena harga yang diterima petani lebih tinggi dari yang dibayar. Sebaliknya, NTP di bawah 100 menunjukkan kerugian, sementara NTP sama dengan 100 menandakan keseimbangan antara harga jual dan beli. Angka NTP Barito Selatan cenderung meningkat dari tahun 2021 di angka 113 hingga bulan April tahun 2024 menjadi 116,79. Hal ini menandakan adanya peningkatan dalam daya beli dan kesejahteraan relatif petani. Namun, jika dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Tengah, Nilai NTP Barito Selatan masih berada di bawah angka provinsi. Sejalan dengan fokus pembangunan Barito Selatan yang diarahkan sebagai salah satu daerah lumbung pangan, kondisi ini mencerminkan masih perlunya peningkatan posisi tukar petani melalui penguatan daya saing dan efisiensi usaha tani. Gambar 2.30 Nilai Tukar Petani, 2020—2024 Sumber: Badan Pusat Statistik diolah, 2025 2020 2021 2022 2023 2024 Prov. Kalteng* 107,99 131,07 117,09 121,67 132,99 Kab. Barsel 12,20 113,00 113,90 114,70 116,79 0 20 40 60 80 100 120 140 160 Indeks *Desember setiap tahunnya 77 2.2.1.11. Pengeluaran Konsumsi Per Kapita Pengeluaran konsumsi Per Kapita mencerminkan perkembangan kesejahteraan masyarakat melalui tingkat pengeluaran. Semakin tinggi rasio semakin menunjukkan peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat. Angka ini dihitung berdasarkan total pengeluaran penduduk untuk makanan dan non-makanan dibagi dengan jumlah penduduk. Teori Engel Law menggambarkan bahwa dengan peningkatan pendapatan rumah tangga, proporsi pengeluaran untuk makanan cenderung menurun sementara pengeluaran untuk non- makanan cenderung meningkat. Pada tahun 2020–2022 pengeluaran per kapita per bulan Kabupaten Barito Selatan mengalami tren peningkatan, tetapi menurun pada tahun 2023 dan meningkat kembali di tahun 2024. Jika dibandingkan, angka Kabupaten Barito Selatan selalu di bawah angka Provinsi Kalimantan Tengah. Gambar 2.31 Pengeluaran Per Kapita Sebulan, 2020—2024 Sumber: Badan Pusat Statistik diolah, 2025 Berdasarkan kategorinya, rasio pengeluaran untuk makanan lebih tinggi dibandingkan dengan non-makanan pada periode 2020 hingga 2024 yang mencapai lebih dari 50 persen. Untuk kategori non makanan berada di rentang 43 hingga 46 persen pada periode yang sama. Hal ini mengindikasikan bahwa daya beli masyarakat masih berfokus terhadap pemenuhan kebutuhan pokok dasar. Secara ekonomi, kondisi ini mencerminkan daya beli masyarakat masih berada di tahap subsisten, 2020 2021 2022 2023 2024 Prov. Kalteng 1.333.318 1.395.826 1.442.295 1.525.785 1.590.691 Kab. Barsel 1.184.212 1.235.968 1.307.549 1.176.982 1.307.487 0 500000 1000000 1500000 2000000 Rupiah 78 dimana pendapatan lebih banyak terserap untuk konsumsi primer dan konsumsi masyarakat belum sepenuhnya berkembang ke arah kebutuhan yang lebih beragam. Perlu adanya upaya untuk peningkatan pendapatan agar konsumsi masyarakat menjadi lebih seimbang serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan beragam. Tabel 2.21 Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Golongan, 2020—2024 Golongan/ Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 Makanan 54% 54% 57% 57% 56% Rp641.873 Rp665.081 Rp750.914 Rp670.988 Rp731.930 Non makanan 46% 46% 43% 43% 44% Rp542.339 Rp570.887 Rp556.635 Rp505.995 Rp575.556 Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025 2.2.2. Kesehatan Untuk Semua Aspek kesehatan merupakan salah satu fondasi penting dalam mencapai kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Adapun fokus kesehatan untuk semua bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas pelayanan kesehatan yang komprehensif dan merata. 2.2.2.1. Usia Harapan Hidup Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan indikator yang dapat menunjukkan perkiraan rata-rata lama hidup yang akan dicapai oleh penduduk sejak lahir. Secara umum, selama lima tahun terakhir terjadi tren peningkatan UHH di tingkat nasional, Provinsi Kalimantan Tengah maupun Kabupaten Barito Selatan. UHH Kabupaten Barito Selatan mengalami peningkatan dari 72,41 tahun pada 2020 menjadi 72,79 tahun pada 2024. Hal tersebut mengindikasikan adanya perbaikan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, baik dari sisi infrastruktur maupun sumber daya manusia di bidang kesehatan. 79 Gambar 2.32 Perbandingan Tingkat Usia Harapan Hidup (UHH), 2020–2024 Sumber: BPS Kabupaten Barito Selatan, 2025 Meskipun demikian, UHH di Kabupaten Barito Selatan masih lebih rendah dibandingkan Provinsi Kalimantan Tengah dan angka nasional. Tantangan utama yang dihadapi oleh Kabupaten Barito Selatan antara lain terkait dengan distribusi dan kompetensi tenaga kesehatan yang belum merata, kondisi sarana kesehatan yang kurang memadai, angka kematian ibu dan bayi, serta kondisi geografis wilayah dengan luas dan kontur yang cukup menantang menyebabkan akses ke fasilitas kesehatan primer menjadi sulit dijangkau oleh sebagian masyarakat, terutama di wilayah terpencil. Oleh karena itu, masih diperlukan upaya khusus untuk mempercepat perbaikan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup warganya. Hal ini ini termasuk meningkatkan akses ke layanan kesehatan, gizi yang lebih baik, penempatan tenaga medis secara strategis, pemantapan sistem pelayanan kesehatan serta pendidikan dan kesadaran akan pentingnya gaya hidup sehat. Dengan demikian, diharapkan kesenjangan usia harapan hidup antara Kabupaten Barito Selatan dengan tingkat provinsi dan nasional dapat semakin diperkecil. 2020 2021 2022 2023 Nasional 73,46 73,7 73,93 74,15 Prov. Kalteng 73,14 73,34 73,54 73,73 Kab. Barsel 72,41 72,54 72,63 72,79 71,5 72 72,5 73 73,5 74 74,5 Tahun Nasional Prov. Kalteng Kab. Barsel 80 2.2.2.2. Prevelensi Stunting Prevelensi Stunting merupakan indikator yang mencerminkan tingkat kekurangan gizi kronis pada anak balita, terutama pada 1.000 hari pertama kehidupan. Kekurangan gizi yang dialami anak stunting tidak hanya mempengaruhi pertumbuhan fisik, tetapi juga menghambat perkembangan otak sehingga berdampak pada kemampuan kognitif dan produktivitas di masa dewasa. Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023 maupun data Dinas Kesehatan tahun 2024, tingkat pravelensi stunting di Kabupaten Barito Selatan menunjukan tren fluktuasi signifikan dalam empat tahun terakhir. Pada tahun 2021, angka stunting mencapai 31,4 persen, meningkat menjadi 35,6 persen pada 2022, kemudian menurun drastis ke 23,9 persen pada 2023. Namun pada tahun 2024, berdasarkan data sementara dari Dinas Kesehatan, tingkat pravelensi stunting di Kabupaten Barito Selatan sebesar 33,3 persen naik drastis atau meningkat 9,4 persen dari tahun
8. 2023.Capaian tersebut masih berada jauh di atas rata-rata nasional maupun provinsi Kalimantan Tengah. Tingginya prevalensi dan ketidakstabilan tren stunting di Kabupaten Barito Selatan disebabkan oleh beberapa hal, yaitu antara lain masih rendahnya kunjungan ibu hamil untuk memeriksakan kesehatan, rendahnya tingkat kunjungan balita ke posyandu dan tingginya tingkat pernikahan dini. Selain itu, masih terdapat beberapa permasalahan mendasar seperti intervensi gizi spesifik dan sensitif, terutama dalam layanan kesehatan ibu dan anak pada masa 1.000 hari pertama kehidupan, akses dan kualitas pelayanan gizi di daerah pedesaan dan terpencil yang belum merata serta kurangnya edukasi gizi pada keluarga serta masih minimnya sanitasi dan akses air bersih di beberapa wilayah. 81 Gambar 2.33 Perbandingan Tingkat Prevalensi Stunting, 2021–2024 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan diolah, 2025 Oleh karena itu, untuk menjaga dan mempercepat penurunan angka stunting, peran pemda di Kabupaten Barito Selatan menjadi sangat krusial. Pendekatan konvergensi yang mencakup kolaborasi multisektor serta berbasis data dan bukti menjadi kunci utama dalam memastikan efektivitas intervensi. Selain itu, perlu untuk melanjutkan kebijakan dan program intervensi adaptif dan berkelanjutan dengan langkah konkrit yang berfokus pada peningkatan gizi, akses layanan kesehatan yang memadai, serta edukasi masyarakat tentang pentingnya 1.000 hari pertama kehidupan. Monitoring dan evaluasi yang konsisten diperlukan untuk memastikan efektivitas program serta penyesuaian berdasarkan data dan kondisi lapangan. 2.2.3. Pendidikan Berkualitas yang Merata Pendidikan yang berkualitas dan merata merupakan kunci utama dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing, dan mampu menghadapi tantangan pembangunan di masa depan. Akses dan kualitas pendidikan yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat menjadi fondasi penting dalam mengurangi ketimpangan sosial serta mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. 2021 2022 2023 2024 Nasional 24,4 21,6 21,5 19,8 Prov. Kalteng 27,4 26,9 23,5 22,1 Barito Selatan 31,4 35,6 23,9 33,3 0 4,5 9 13,5 18 22,5 27 31,5 36 40,5 Persen Nasional Prov. Kalteng Barito Selatan 82 2.2.3.1. Rata-Rata Lama Sekolah Rata-rata lama sekolah merupakan indikator yang menggambarkan jumlah tahun rata-rata pendidikan formal yang telah diselesaikan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas, tanpa menghitung tahun yang diulang. Indikator ini menjadi salah satu komponen penting dalam dimensi pendidikan pada perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), karena mencerminkan capaian akses dan kualitas pendidikan di suatu wilayah. Rata-rata lama sekolah (RLS) di Kabupaten Barito Selatan menunjukkan tren peningkatan yang konsisten selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, RLS di Kabupaten Barito Selatan tercatat sebesar 8,82 tahun, dan meningkat menjadi 9,22 tahun pada tahun 2024. Capaian ini secara konsisten berada di atas rata-rata Provinsi Kalimantan Tengah (8,81 tahun) dan nasional (8,85 tahun) pada tahun yang sama. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada tahun terakhir sebagian besar murid mampu menempuh pendidikan selama 9,22 tahun. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan secara signifikan dalam akses dan kualitas pendidikan di Kabupaten Barito Selatan serta mengindikasikan bahwa masyarakat semakin sadar akan pentingnya sekolah sebagai sarana pendidikan dalam menunjang peningkatan sumber daya manusia. Gambar 2.34 Perbadingan Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 25 Tahun ke Atas, 2020–2024 Sumber: Badan Pusat Statistik diolah, 2025 2020 2021 2022 2023 2024 Nasional 8,48 8,54 8,69 8,77 8,85 Kalteng 8,59 8,64 8,65 8,73 8,81 Barsel 8,82 8,95 9,01 9,13 9,22 8 8,2 8,4 8,6 8,8 9 9,2 9,4 Tahun Nasional Kalteng Barsel 83 Meskipun demikian, tantangan tetap perlu diperhatikan, terutama dalam meningkatkan kualitas pendidikan di daerah terpencil, mengurangi angka putus sekolah, dan mendorong partisipasi penuh hingga jenjang pendidikan menengah tinggi. Oleh karena itu, peningkatan mutu layanan pendidikan perlu terus menjadi prioritas dalam pembangunan sumber daya manusia yang berdaya saing. 2.2.3.2. Harapan Lama Sekolah Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan rata-rata indikator yang menggambarkan jumlah tahun pendidikan formal yang diharapkan dapat ditempuh oleh anak usia 7 tahun ke atas. Indikator ini memberikan gambaran mengenai peluang akses masyarakat terhadap pendidikan di masa mendatang. Angka HLS di Kabupaten Barito Selatan menunjukan tren peningkatan dalam lima tahun terakhir, dari 12,55 tahun pada 2020 menjadi 13,00 tahun pada 2024. Capaian ini secara konsisten lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Kalimantan Tengah (12,77 tahun) namun masih lebih rendah dari rata- rata nasional (13,21 tahun). Secara detail uraian perbandingan tingkat HLS dapat dilihat pada Gambar 2.35 sebagai berikut: Gambar 2.35 Perbandingan Harapan Lama Sekolah (HLS), 2020–2024 Sumber: Badan Pusat Statistik diolah, 2025 2020 2021 2022 2023 2024 Nasional 12,98 13,08 13,1 13,15 13,21 Kalteng 12,66 12,74 12,75 12,76 12,77 Barsel 12,55 12,66 12,67 12,8 13 12,2 12,4 12,6 12,8 13 13,2 13,4 Tahun Nasional Kalteng Barsel 84 Peningkatan ini mencerminkan membaiknya akses masyarakat terhadap pendidikan formal hingga jenjang yang lebih tinggi, serta menunjukan adanya efektivitas kebijakan dan program pendidikan daerah dalam mendorong partisipasi sekolah. Namun demikian, kesenjangan dengan capaian nasional mengindikasikan bahwa masih terdapat hambatan, terutama di wilayah-wilayah terpencil, baik dari sisi keterjangkauan fasilitas pendidikan, kesiapan infrastruktur, maupun kondisi sosial ekonomi keluarga. 2.2.3.3. Kemampuan Literasi dan Numerasi Kemampuan literasi dan numerasi adalah keterampilan dasar yang harus dimiliki setiap individu. Literasi yang baik memungkinkan masyarakat untuk memahami informasi dan pengetahuan secara kritis sehingga dapat membuat keputusan yang tepat. Di sisi lain, numerasi yang baik memungkinkan masyarakat untuk berkontribusi secara optimal dalam pembangunan wilayah melalui penggunaan dan analisis angka secara objektif. Kombinasi kedua kemampuan ini membantu setiap individu mengembangkan pola pikir kritis dengan analisis deskriptif dan konsep matematis untuk memecahkan masalah secara praktis dan efektif. Penilaian kemampuan literasi dan numerasi dilakukan menggunakan indikator rata-rata kemampuan berdasarkan asesmen nasional. Kondisi kemampuan literasi dan numerasi di Kabupaten Barito Selatan dilihat dari nilai rerata kemampuan literasi dan numerasi. Berdasarkan jenjang SD, rata-rata kemampuan literasi mencapai nilai 55,06 dan rata-rata kompetensi numerasi sebesar 43,85 pada tahun 2023. Sementara itu, rata-rata kemampuan literasi sebesar 65.82 dan rata- rata kompetensi numerasi sebesar 60,68 untuk jenjang SMP. Hasil ini menunjukkan bahwa siswa SMP memiliki kemampuan literasi dan numerasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan siswa SD berdasarkan hasil Asesmen Nasional. 85 Tabel 2.22 Capaian Kinerja Kemampuan Literasi dan Numerasi Tahun 2023 No. Indikator Kinerja Urusan Jenjang Pendidikan SD SMP 1. Rerata kemampuan Literasi berdasarkan Asesmen Nasional 55,06 65,82 2. Rerata kompetensi Numerasi berdasarkan Asesmen Nasional 43,85 60,68 Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan, 2025 2.2.3.4. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pembangunan literasi masyarakat di suatu daerah. Berdasarkan data yang ada, IPLM mengalami fluktuasi yang cukup signifikan dalam tiga tahun terakhir dan berada pada kategori sedang. Pada tahun 2022, IPLM Kabupaten Barito Selatan tercatat sebesar 56,44 lebih tinggi dibandingkan rata- rata Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 54,26. Namun, pada tahun 2023 terjadi penurunan sebesar 4,44 skor dibandingkan tahun sebelumnya, sementara itu capaian provinsi justru meningkat pesat menjadi 66,68 pada tahun 2023. Kemudian pada tahun 2024, nilai IPLM di Kabupaten Barito Selatan mengalami peningkatan menjadi 63,57 meskipun masih di bawah capaian Provinsi Kalimantan Tengah yang mencapai 72,50. Gambar 2.36 Perbandingan Capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat, 2022-2024 Sumber: Badan Pusat Statistik diolah, 2025 2022 2023 2024 Kalteng 54,26 66,68 72,5 Barsel 56,44 52 63,57 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 Indeks Kalteng Barsel 86 Kondisi fluktuasi nilai IPLM di Kabupaten Barito Selatan mencerminkan adanya ketidakstabilan dalam pembangunan ekosistem literasi masyarakat. Penurunan pada tahun 2023 dapat mengindikasikan kendala dalam distribusi bahan bacaan, terbatasnya aktivitas literasi di masyarakat, atau menurunnya dukungan kelembagaan yang ada. Sementara itu, peningkatan pada tahun 2024 menunjukan adanya perbaikan, baik dari sisi akses, partisipasi, maupun peran pemerintah dalam mendorong kegiatan literasi. Maka dari itu, masih diperlukan adanya peningkatan investasi pada fasilitas literasi. Skor yang tinggi dapat menjadi modal sosial dan budaya yang kuat untuk mendukung program pembangunan berbasis pengetahuan, peningkatan kualitas pendidikan, dan inovasi daerah. 2.2.3.5. Angka Melek Huruf Angka Melek Huruf (AMH) merupakan salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan pada aspek pendidikan. Indikator ini didasarkan pada proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. AMH dapat dijadikan sebagai indikator utama dalam mengukur keberhasilan pelaksanaan program pemberantasan buta huruf. Tingginya jumlah penduduk yang tidak pernah mengenyam pendidikan formal atau tidak menyelesaikan jenjang Sekolah Dasar menjadi tantangan dalam upaya peningkatan AMH secara berkelanjutan. Selain itu, indikator AMH dapat digunakan untuk menunjukkan kemampuan penduduk di suatu wilayah dalam menyerap informasi dari berbagai media serta digunakan untuk menunjukkan kemampuan berkomunikasi secara lisan dan tertulis. AMH di Kabupaten Barito Selatan menunjukan capaian yang tinggi dan relatif stabil dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, AMH Kabupaten Barito Selatan berada pada angka 99,75 persen, meningkat hingga mencapai 100 persen pada tahun 2023, dan sedikit menurun menjadi 99,92 persen pada tahun 2024. Capaian ini secara konsisten berada di atas rata-rata Provinsi Kalimantan Tengah (98,83 persen) maupun nasional (99,83 persen). 87 Gambar 2.37 Perbandingan Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas, 2020–2024 Sumber: Kabupaten Barito Selatan dalam Angka diolah, 2025 Tingginya capaian AMH di Kabupaten Barito Selatan mencerminkan keberhasilan dalam menjaga kemampuan dasar literasi penduduk, khususnya pada kelompok usia produktif dan dewasa. Hal ini juga didukung oleh keberadaan layanan pendidikan dasar yang cukup menjangkau sebagian besar wilayah serta dukungan dari program pendidikan non-formal, seperti keaksaraan fungsional dan kegiatan belajar masyarakat. Meskipun demikian, tingginya angka melek huruf belum sepenuhnya mencerminkan kualitas literasi secara menyeluruh, karena literasi tidak hanya sebatas kemampuan membaca, tetapi juga mencakup pemahaman, berpikir kritis, dan keterampilan menggunakan informasi. Tantangan masih dihadapi, terutama dalam hal disparitas akses pendidikan lanjutan, kualitas pengajaran, serta keterbatasan sarana pembelajaran di wilayah terpencil. 2.2.3.6. Angka Partisipasi Sekolah Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan proporsi penduduk pada kelompok usia jenjang pendidikan tertentu baik formal maupun informal. Indikator ini dapat digunakan untuk melihat akses penduduk terhadap fasilitas pendidikan, khususnya bagi penduduk usia sekolah. Indikator ini diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok umur sesuai dengan jenjang pendidikan, yaitu dasar, menengah, dan tinggi. 2020 2021 2022 2023 2024 Nasional 98,22 99,76 96,35 96,53 99,83 Kalteng 99,2 99,1 99,12 99,03 98,83 Barsel 99,75 99,2 99,99 100 99,92 94 95 96 97 98 99 100 101 Persen Nasional Kalteng Barsel 88 Semakin tinggi capaian APS maka semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. Adapun APS terbagi kedalam dua klasifikasi, yaitu Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan proporsi jumlah murid yang bersekolah sesuai pada jenjang pendidikan yang dijalani tanpa melihat kesesuaian kelompok usia dengan jenjang pendidikan seharusnya. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, APK di Kabupaten Barito Selatan menunjukkan tren yang relatif stabil pada jenjang SD. Ini menandakan adanya partisipasi siswa di luar kelompok usia sekolah dasar. Sementara itu, APK jenjang SMP mengalami tren penuruan dari 104,1 persen pada tahun 2020 menjadi 99,05 persen pada tahun 2024. Kondisi ini berarti menggambarkan adanya potensi penyempitan akses pada jenjang SMP. Pada jenjang SMA, APK mengalami peningkatan dari 85,33 persen pada tahun 2020 menjadi 90,99 persen pada tahun 2024, tetapi capaian ini masih menunjukkan tantangan dalam menjangkau seluruh kelompok usia sekolah menengah atas. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan intervensi pada jenjang SMP dan terutama SMA, baik dari sisi ketersediaan layanan pendidikan maupun strategi retensi siswa. Perkembangan APK Kabupaten Barito Selatan dari tahun 2020 hingga 2024 digambarkan pada Gambar 2.38 sebagai berikut: Gambar 2.38 Angka Partisipasi Kasar Penduduk Usia Sekolah, 2020–2024 Sumber: Kabupaten Barito Selatan dalam Angka diolah, 2025 2020 2021 2022 2023 2024 SD 110,42 112,22 111,43 111,12 109,89 SMP 104,1 102,52 95,16 104,94 99,05 SMA 85,33 85,77 87,56 88,99 90,99 0 20 40 60 80 100 120 Persen SD SMP SMA 89 Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan proporsi jumlah murid yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu secara tepat waktu sesuai dengan kelompok usianya. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, APM di Kabupaten Barito Selatan memperlihatkan capaian tinggi dan relatif stabil pada jenjang SD sepanjang dengan angka di atas 98 persen yang mencerminkan efektivitas dalam menjangkau anak usia sekolah dasar sesuai kelompok umur. Namun, APM SMP menunjukkan sedikit penurunan dari 92,02 persen pada 2020 menjadi 87,52 persen pada
9. 2024.Hal ini menandakan adanya tantangan dalam mempertahankan partisipasi siswa usia SMP secara konsisten. Pada jenjang SMA meskipun sempat mengalami peningkatan hingga 60,5 persen pada 2022, tren menurun kembali terjadi pada 2023 sebelum sedikit membaik pada 2024. Capaian APM SMA yang masih di bawah 60 persen pada sebagian besar tahun menunjukkan kesenjangan signifikan dalam ketercapaian pendidikan menengah atas usia tepat. Strategisnya, dibutuhkan fokus kebijakan yang memperkuat transisi dan keberlanjutan pendidikan dari SMP ke SMA serta penguatan intervensi berbasis inklusivitas dan keadilan akses. Gambar 2.39 Angka Partisipasi Murni Penduduk Usia Sekolah, 2020–2024 Sumber: Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka diolah, 2024 2020 2021 2022 2023 2024 SD 98,82 98,8 99,69 99,39 98,29 SMP 92,03 91,98 91,67 85,99 87,52 SMA 56,63 57,94 60,5 53,49 55,68 0 20 40 60 80 100 120 Persen SD SMP SMA 90 2.2.3.7. Standar Kompetensi Pendidik Standar kompetensi pendidik bertujuan untuk memastikan bahwa pendidik dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Sejalan dengan adanya UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, standar kompetensi pendidik dapat diukur melalui dua indikator, yaitu persentase guru dengan kualifikasi pendidikan S1/D-IV dan persentase guru yang tersertifikasi. Persentase guru dengan kualifikasi pendidikan S1/D-IV merupakan indikator yang menunjukkan proporsi guru yang memiliki gelar Sarjana (S1) atau Diploma IV (D-IV) dibandingkan dengan jumlah total guru di suatu wilayah atau lembaga pendidikan. Dalam tiga tahun terakhir terjadi peningkatan proporsi guru di Kabupaten Barito Selatan yang memenuhi kualifikasi pendidikan minimal S1/DIV khususnya pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Pada tahun 2020, hanya 36,4 persen guru SD/SDLB yang berkualifikasi S1/DIV, namun meningkat tajam menjadi 93,3 persen pada tahun 2022. Peningkatan juga terjadi pada jenjang SMP/SMPLB dan SMA/SMK/SMALB, yang masing-masing mencapai 94,1 persen dan 97,1 persen pada tahun 2022. Capaian ini mencerminkan upaya positif dalam memenuhi standar kompetensi akademik tenaga pendidik. Persentase guru yang tersertifikasi merupakan indikator yang menunjukkan proporsi guru yang telah mendapatkan sertifikasi profesional sebagai guru dibandingkan dengan jumlah total guru di suatu wilayah atau lembaga pendidikan. Jika dilihat selama tiga tahun terakhir persentase guru yang tersertifikasi mengalami tren yang fluktuatif. Capaian ini masih menunjukan ketimpangan antarjenjang dan tren penurunan pada sebagian besar kategori. Secara detail kondisi kompetensi pendidik di Kabupaten Barito Selatan dapat dilihat pada Tabel 2.23 berikut. 91 Tabel 2.23 Persentase Kompetensi Pendidik, 2020–2022 No Indikator Kinerja 2020 2021 2022 Guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV (%) 1 SD/ SDLB 36,4 92,1 93,3 2 SMP/ SMPLB 90 94,3 94,1 3 SMA/ SMK/ SMALB 84,2 97,3 97,1 Guru yang tersertifikasi (%) 1 Paud 6,1 2,4 3,2 2 SD/ Sederajat 37,9 36,0 34,1 3 SMP/ Sederajat 27,6 25,9 25,1 4 SMA 29,2 23,5 24,3 5 SMK 40,5 37,1 62,7 6 SLB 22,7 17,9 9,5 Sumber: Profil Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, 2022 Kondisi kompetensi pendidik di Kabupaten Barito Selatan tersebut mencerminkan bahwa meskipun sebagian besar guru telah memenuhi kualifikasi akademik, pemenuhan kompetensi profesional melalui sertifikasi masih menjadi tantangan, terutama pada jenjang PAUD, SD, dan SLB. Rendahnya angka sertifikasi dapat memengaruhi kualitas pembelajaran dan pencapaian standar mutu pendidikan. Oleh karena itu, peningkatan jumlah guru tersertifikasi melalui pelatihan berkelanjutan, fasilitasi program PPG (Pendidikan Profesi Guru), serta penguatan manajemen sumber daya pendidikan perlu menjadi fokus dalam peningkatan kualitas layanan pendidikan. 2.2.3.8. Rapor Pendidikan Rapor Pendidikan merupakan instrumen penting dalam menilai kualitas layanan pendidikan, tidak hanya dari hasil belajar tetapi juga mencakup proses pembelajaran, iklim satuan pendidikan, hingga relevansi lulusan dengan dunia kerja. Secara umum, mayoritas capaian pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Barito Selatan berada dalam kategori sedang. Capaian yang menjadi catatan utama dalam rapor pendidikan Kabupaten Barito Selatan adalah angka partisipasi sekolah yang berada dalam kategori kurang, baik untuk kelompok usia 5–6 tahun, 16–18 tahun, serta 7–18 tahun kesetaraan dan anak usia 4–18 tahun penyandang disabilitas. 92 Lebih lanjut, jika melihat pada Kemampuan Literasi, Numerasi, dan Karakter Murid menunjukkan tren menurun seiring meningkatnya jenjang pendidikan formal dari SD ke SMA. Temuan ini menandakan adanya degradasi kompetensi yang dapat disebabkan oleh kualitas pembelajaran yang tidak merata, ketidakterpaduan lintas jenjang, atau lemahnya peran penguatan karakter dan literasi numerasi di jenjang menengah atas. Hal ini tentu menjadi alarm bagi pemangku kebijakan dan penyelenggara pendidikan di daerah, mengingat proses pendidikan yang ideal seharusnya meningkat seiring bertambahnya jenjang. 93 Tabel 2.24 Rapor Pendidikan Kabupaten Barito Selatan, 2024 Indikator PAUD SD Umum SD Agama SD Setara SMP Umum SMP Agama SMP Setara SMA Setara SMA Umum SMA Agama SMK Umum SDLB SMPLB SMALB Kemampuan Literasi Murid N/A Sedang Sedang N/A Sedang Sedang Kurang Kurang Sedang Sedang Sedang Sedang Baik N/A Kemampuan Numerasi Murid N/A Sedang Sedang N/A Sedang Sedang Kurang Kurang Sedang Sedang Sedang Baik Baik N/A Karakter Murid N/A Baik Baik N/A Baik Sedang Sedang Kurang Baik Baik Baik Baik Baik N/A Kualitas Pembelajaran N/A Baik Sedang N/A Baik Sedang Baik Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang N/A Persentase PAUD Terakreditasi minimal B Sedang N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Proses Belajar yang Sesuai Bagi Anak Usia Dini Sedang N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Pembelajaran yang Membangun Kemampuan Fondasi Sedang N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Iklim Keamanan Sekolah Kurang Baik Baik Tidak Ada Baik Baik Baik Sedang Baik Baik Baik Sedang Sedang N/A Iklim Kebinekaan Sekolah N/A Baik Sedang Tidak Ada Baik Sedang Baik Sedang Baik Sedang Baik Sedang Kurang N/A Iklim Inklusivitas Sekolah N/A Baik Sedang Tidak Ada Baik Sedang Baik Sedang Baik Sedang Baik Sedang Baik N/A 94 Indikator PAUD SD Umum SD Agama SD Setara SMP Umum SMP Agama SMP Setara SMA Setara SMA Umum SMA Agama SMK Umum SDLB SMPLB SMALB Iklim Inklusivitas & Kebinekaan PAUD Sedang N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Penyerapan Lulusan SMK N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Kemitraan dan Keselarasan SMK dengan Dunia Kerja N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Sedang N/A N/A N/A Sumber: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, 2025 95 2.2.4. Perlindungan Sosial yang Adaptif Dalam pembangunan daerah, perlindungan sosial yang adaptif menjadi kunci untuk menciptakan masyarakat yang tangguh dan mampu menghadapi berbagai tantangan sosial-ekonomi yang dinamis. Perlindungan sosial tidak hanya berfungsi sebagai jaring pengaman bagi kelompok rentan, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. 2.2.4.1. Kesejahteraan Sosial Kepesertaan masyarakat dalam program jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan merupakan bagian penting dalam upaya perlindungan sosial dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja. Capaian indikator ini mencerminkan sejauh mana akses dan kesadaran masyarakat terhadap sistem perlindungan formal yang disediakan oleh pemerintah daerah maupun sektor swasta. Berdasarkan data pada Tabel 2.25, kepersertaan jaminan ketenagakerjaan melalui Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS terus menurun, dari 42,84 persen pada tahun 2020 menjadi hanya 22,93 persen pada tahun 2023. Penurunan ini mengindikasikan turunnya perlindungan formal terhadap tenaga kerja rentan, yang dapat meningkatkan risiko sosial-ekonomi jika tidak diimbangi dengan skema perlindungan lain. Kepesertaan PBI Non-BPJS Kesehatan relatif stabil di kisaran 18–21 persen, sementara jamkesda sempat meningkat pada tahun 2022 (3,76 persen), yang mengindikasikan potensi keterbatasan alokasi atau perubahan kebijakan daerah. Kepesertaan dari sektor perusahaan dan kantor pun fluktuatif rendah, dengan capaian terendah 2,2 persen pada tahun 2023, yang menunjukkan masih terbatasnya cakupan jaminan dari sektor formal. Secara umum, capaian ini mencerminkan bahwa akses terhadap perlindungan sosial tenaga kerja di Kabupaten Barito Selatan masih belum merata, dan diperlukan penguatan kebijakan untuk memperluas cakupan, terutama bagi pekerja informal dan sektor usaha kecil. Jika tidak diantisipasi, kondisi ini dapat memperbesar kerentanan sosial dan menghambat produktivitas tenaga kerja lokal. 96 Tabel 2.25 Capaian Kepesertaan Jaminan Kesehatan Ketenagakerjaan, 2020-2023 No Indikator Kinerja 2020 2021 2022 2023 1 Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Ketenagakerjaan (%) 42,84 30,01 22,84 22,93 2 Penerima Bantuan Iuran (PBI) Non BPJS Kesehatan (%) 18,88 20,03 19,06 20,92 4 Jamkesda (%) 1,61 1,86 3,76 - 5 Asuransi Swasta (%) 0,04 0 0 - 6 Perusahaan/ Kantor (%) 5,14 2,89 4,09 2,2 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan, 2023 2.2.5. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju Beragama maslahat mencerminkan orientasi kehidupan beragama yang tidak hanya bersifat ritualistik, tetapi juga memberikan kemanfaatan nyata bagi individu, masyarakat, dan lingkungan. Tujuannya adalah menciptakan masyarakat yang religius, tetapi terbuka, menjunjung tinggi nilai-nilai perdamaian, serta berperan aktif dalam pembangunan sosial dan moral. Sementara itu, berkebudayaan maju merujuk pada penguatan identitas lokal melalui pelestarian dan pengembangan nilai-nilai budaya. 2.2.5.1. Indeks Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Barito Selatan secara umum dikenal memiliki iklim sosial yang harmonis dan inklusif, ditandai dengan kehidupan antarumat beragama yang berlangsung dalam suasana saling menghargai dan toleran. Kondisi ini tercermin dari capaian Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) yang menunjukkan tren positif dalam lima tahun terakhir. Tren ini menggambarkan keberhasilan dalam membangun kesadaran kolektif dan memperkuat toleransi. Walaupun demikian, IKUB pada tahu 2024 baru mencapai angka 76,47 yang mengindikasikan masih terdapat ruang perbaikan, khususnya dalam memperkuat toleransi, memperluas ruang interaksi lintas agama, dan mengantisipasi potensi perpecahan sosial. Maka dari itu, diperlukan peningkatan kualitas interaksi lintas agama, perluasan ruang dialog, serta penguatan mekanisme pencegahan dan penyelesaian konflik sosial secara berkelanjutan. 97 Gambar 2.40 Indeks Kerukunan Umat Beragama Sumber: Bapperida Kabupaten Barito Selatan, 2024 2.2.6. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif Peningkatan ketangguhan individu, keluarga, dan masyarakat sangat penting untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas sebagai penggerak utama pembangunan. Keluarga berkualitas menjadi fondasi, sementara kesetaraan gender dan strategi pengarusutamaan gender diperlukan untuk mengatasi ketimpangan peran serta akses antara laki-laki dan perempuan. Dengan memastikan setiap kebijakan pembangunan berpihak pada kesetaraan dan inklusivitas, diharapkan tercipta masyarakat yang adil dan berdaya. 2.2.6.1. Perlindungan Anak dan Perempuan Kemajuan dalam pembangunan perlindungan anak di Indonesia diukur melalui Indeks Perlindungan Anak (IPA) yang mencakup Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) dan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA). Indikator-indikator ini dirancang berdasarkan Konvensi Hak Anak (KHA) yang mencakup hak-hak sipil dan kebebasan; hak-hak terkait lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; hak-hak kesehatan dasar dan kesejahteraan; hak-hak pendidikan dan pemanfaatan waktu luang; serta perlindungan khusus anak. 2020 2021 2022 2023 2024 Barito Selatan 67,46 72,39 73,09 76,02 76,47 62 64 66 68 70 72 74 76 78 Persen Barito Selatan 98 Tabel 2.26 Hasil Capaian IPA, IPHA, dan IPKA, 2022-2023 No Keterangan 2022 2023 IPA IPHA IPKA IPA IPHA IPKA 1 Kabupaten Barito Selatan 58,45 53,72 78,43 54,05 51,32 70,73 2 Provinsi Kalimantan Tengah 59,56 54,25 80,51 60,37 55,22 80,61 3 Nasional 63,30 60,33 75,21 63,83 60,75 75,72 Sumber: Kementerian PPPA Indeks Perlindungan Anak, 2023-2024 Berdasarkan capaian tahun 2023, Kabupaten Barito Selatan tercatat sebagai daerah dengan capaian IPA dan IPHA terendah dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Kalimantan Tengah. Nilai IPA mengalami penurunan sebesar 4,4 poin menjadi 58,45 pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan anak di Kabupaten Barito Selatan masih belum optimal. Lebih lanjut, nilai IPHA di Kabupaten Barito Selatan mengalami penurunan sebesar 2,4 poin menjadi 51,32 pada tahun 2023. Nilai IPHA yang rendah menunjukkan bahwa pemenuhan hak-hak dasar anak, seperti hak sipil, kebebasan, lingkungan keluarga, pengasuhan alternatif, kesehatan dasar, kesejahteraan, pendidikan, dan pemanfaatan waktu luang masih rendah. Sementara itu, pada tahun 2023 IPKA mengalami penurunan sebesar 7,7 poin menjadi 70,73. Penurunan ini perlu menjadi perhatian yang cukup serius. Penurunan ini menjadi sinyal peringatan penting bahwa sistem perlindungan anak—baik dalam hal pencegahan, penanganan kasus, maupun pemulihan anak yang rentan—perlu diperkuat secara menyeluruh, baik dari aspek kebijakan, kelembagaan, maupun pelaksanaan teknis di lapangan. 2.2.6.2. Pembangunan Kualitas Keluarga Pembangunan keluarga perlu dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi untuk menjamin setiap keluarga memiliki akses yang memadai terhadap pendidikan, kesehatan, gizi, dan sanitasi. Pembangunan keluarga diukur Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga). Indeks ini mengukur kualitas keluarga berdasarkan tingkat ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan serta mencerminkan peran dan fungsi keluarga. iBangga diklasifikasikan dalam 3 (tiga) status, yaitu tangguh, berkembang, atau rentan. 99 Pada tahun 2024, nilai iBangga Kabupaten Barito Selatan mencapai 62,51 sehingga terklasifikasi dalam kategori berkembang. Angka ini menempatkan Barito Selatan di posisi ke-sebelas dalam peringkat kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah. Hal ini menandakan bahwa sebuah keluarga berada dalam proses pembangunan dan menunjukkan kemajuan, tetapi masih perlu perbaikan. Maka dari itu, diperlukan penguatan dari sisi ekonomi, pendidikan pengasuhan, stabilitas relasi, serta akses terhadap layanan dasar, agar dapat meningkatkan kualitas kehidupannya secara berkelanjutan. Dengan demikian, diperlukan strategi pembangunan keluarga yang lebih holistik dan terintegrasi untuk mendorong transisi dari kategori berkembang menuju keluarga yang tangguh dan mandiri. Tabel 2.27 i-Bangga Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Sumber: Sistem Informasi Peringatan Dini Pengendalian Penduduk, 2024 2.2.6.3. Kesetaraan Gender Kesetaraan gender merupakan tujuan strategis dalam pembangunan pemberdayaan perempuan yang bertujuan menghapus diskriminasi dan memastikan partisipasi perempuan secara setara. Indikator yang digunakan untuk memantau kemajuannya adalah Indeks Ketimpangan Gender (IKG), Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). No Kabupaten/Kota iBangga 1 Kabupaten Sukamara 65,85 2 Kabupaten Barito Utara 65,83 3 Kota Palangkaraya 65,03 4 Kabupaten Lamandau 64,56 5 Kabupaten Kotawaringin Barat 64,49 6 Kabupaten Murung Raya 64,16 7 Kabupaten Katingan 64 8 Kabupaten Kotawaringin Timur 63,67 9 Kabupaten Barito Tiur 63,34 10 Kabupaten Seruyan 63,12 11 Kabupaten Barito Selatan 62,51 12 Kabupaten Gunung Mas 59,76 13 Kabupaten Pulang Pisau 59,19 14 Kabupaten Kapuas 56,67 Provinsi Kalimantan Tengah 62,2 100 Gambar 2.41 Indeks Ketimpangan Gender, 2020—2024 Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025 IKG merupakan indikator untuk melihat tingkat kesenjangan gender dalam tiga dimensi utama, yaitu kesehatan reproduksi perempuan, dimensi pemberdayaan, dan dimensi pasar tenaga kerja. Jika nilai IKG semakin mendekati 1 maka menunjukkan adanya ketimpangan yang semakin tinggi antara laki-laki dan perempuan, begitu pula sebaliknya. Nilai IKG menunjukkan tren penurunan moderat dari 0,566 pada tahun 2020 menjadi 0,498 pada tahun 2024. Penurunan ini mencerminkan perbaikan dalam hal kesetaraan gender, meskipun secara umum nilainya masih berada di atas rata-rata nasional dan Kalimantan Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pengurangan ketimpangan gender sudah mulai menunjukkan hasil, namun tetap perlu diperkuat melalui strategi pengarusutamaan gender yang menyeluruh. Gambar 2.42 Indeks Pembangunan Gender, 2020—2024 Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025 2020 2021 2022 2023 2024 Nasional 0,566 0,465 0,459 0,447 0,241 Kalimantan Tengah 0,547 0,537 0,526 0,541 0,549 Barito Selatan 0,566 0,55 0,558 0,529 0,498 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 Indeks Nasional Kalimantan Tengah Barito Selatan 2020 2021 2022 2023 2024 Nasional 91,06 91,27 91,63 91,85 91,85 Kalimantan Tengah 89,03 88,79 89,2 89,49 89,62 Barito Selatan 91,92 91,78 92,03 92,29 92,61 86 87 88 89 90 91 92 93 Indeks Nasional Kalimantan Tengah Barito Selatan 101 Sementara itu, IPG digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia dalam dimensi yang sama dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), namun dengan fokus pada kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. IPG merefleksikan sejauh mana perempuan dapat mengakses dan menikmati hasil pembangunan secara setara dengan laki-laki. Nilai IPG di Kabupaten Barito Selatan menunjukkan tren peningkatan moderat. Setelah mengalami sedikit penurunan dari 91,92 pada tahun 2020 menjadi 91,78 di tahun 2021, IPG kembali meningkat hingga mencapai 92,61 pada tahun 2024. Angka ini menunjukkan capaian yang konsisten lebih tinggi dibandingkan dengan IPG Provinsi Kalimantan Tengah yang berada di angka 89,62 pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan bahwa secara relatif, Barito Selatan telah menunjukkan progres yang baik dalam upaya mengurangi kesenjangan gender dalam pembangunan. Gambar 2.43 Indeks Pemberdayaan Gender, 2020—2024 Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025 Selain itu, IDG digunakan untuk memperlihatkan kondisi sejauh mana peran aktif perempuan dalam ekonomi dan politik. IDG menujukkan tingkat pemberdayaan perempuan dalam pengambilan keputusan strategis maupun kontribusi ekonomi. Kondisi IDG di Kabupaten Barito Selatan menunjukkan tren perkembangan moderat. Setelah mencapai 86,34 pada tahun 2022, IDG sedikit menurun menjadi 86,33 di tahun 2023, namun kembali meningkat signifikan hingga mencapai 87,93 2020 2021 2022 2023 2024 Nasional 75,57 76,26 76,59 76,9 77,62 Kalimantan Tengah 82,41 82,08 81,98 79,99 74,6 Barito Selatan 86,05 86,17 86,34 86,33 87,93 65 70 75 80 85 90 Indeks Nasional Kalimantan Tengah Barito Selatan 102 pada tahun 2024. Angka ini secara konsisten berada di atas IDG Provinsi Kalimantan Tengah yang tercatat sebesar 74,60 pada tahun 2024, maupun angka nasional sebesar 77,62. Hal ini mencerminkan bahwa Kabupaten Barito Selatan telah menunjukkan capaian yang kuat dalam memberdayakan perempuan, baik di level provinsi maupun nasional. Untuk mengoptimalkan implementasi pengarusutamaan gender, diperlukan upaya konkret melalui peningkatan akses perempuan terhadap pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, dan posisi pengambilan keputusan. 2.3. Aspek Daya Saing Daerah Daya saing daerah adalah salah satu tujuan pelaksanaan otonomi daerah yang didasarkan pada potensi, karakteristik, dan keunggulan masing-masing daerah. Daya saing di Kabupaten Barito Selatan mencakup beberapa aspek, yaitu kemampuan ekonomi daerah, infrastruktur wilayah, iklim investasi, dan sumber daya manusia. 2.3.1. Daya Saing Sumber Daya Manusia Daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) merujuk pada kemampuan individu dalam suatu wilayah untuk bersaing di pasar tenaga kerja, baik di tingkat nasional maupun global, melalui peningkatan keterampilan, pengetahuan, dan produktivitas. Peningkatan daya saing SDM penting untuk menciptakan tenaga kerja yang adaptif, inovatif, dan siap menghadapi tantangan perkembangan teknologi dan ekonomi global sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 2.3.1.1. Angka Ketergantungan Rasio Ketergantungan merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia non-produktif (0–14 tahun dan di atas 64 tahun) dengan jumlah penduduk usia produktif (15–64 tahun). Rasio Indikator ini penting dalam analisis demografi karena mencerminkan beban tanggungan penduduk produktif terhadap penduduk yang belum atau tidak lagi bekerja. Semakin tinggi rasio ketergantungan, semakin besar tekanan ekonomi terhadap penduduk usia kerja untuk memenuhi kebutuhan kelompok usia non-produktif, begitu pula sebaliknya. 103 Berdasarkan data pada Tabel 2.28, rasio ketergantungan di Kabupaten Barito Selatan menunjukkan fluktuasi moderat selama periode 2020–
10. 2024.Setelah mengalami penurunan dari 41,73 pada tahun 2020 menjadi 40,87 di tahun 2022, rasio ini kembali meningkat menjadi 42,11 pada tahun 2024. Hal ini berimplikasi pada perlunya penguatan kapasitas ekonomi penduduk usia kerja serta perencanaan layanan sosial yang adaptif terhadap perubahan struktur demografi. Tabel 2.28 Angka Ketergantungan, 2020–2024 Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 0-14 tahun 31.700 31.174 30.700 31.550 31.630 15-64 tahun 92.500 93.188 93.699 95.000 95.630 > 64 tahun 6.900 7.244 7.598 8.150 8.650 Rasio Ketergantungan 41,73 41,23 40,87 41,79 42,11 Sumber: Kabupaten Barito Selatan dalam Angka Diolah, 2025 2.3.1.2. Jumlah Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan Sumber daya manusia merupakan salah satu komponen utama dalam pembangunan wilayah yang dapat dipertimbangkan dari dua aspek yaitu kualitas dan kuantitas. Aspek kuantitas menunjukkan seberapa banyak penduduk usia produktif yang mampu berkontribusi langsung terhadap pembangunan ekonomi dan sosial. Sementara itu, aspek kualitas mengacu pada tingkat pendidikan, keterampilan, dan kompetensi yang dimiliki oleh tenaga kerja. Wilayah dengan angkatan kerja yang lebih terdidik dan terampil cenderung memiliki profesionalitas lebih tinggi. Hal ini pada akhirnya mendorong produktivitas, efisiensi pembangunan, dan daya saing wilayah. Perkembangan angkatan kerja di Kabupaten Barito menunjukkan perubahan positif selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, tingkat pendidikan angkatan kerja paling tinggi didominasi pada lulusan SD, yaitu mencapai 32,87 persen. Sementara itu, pada tahun 2024 tingkat pendidikan angkatan kerja paling tinggi didominasi pada lulusan SMA, yaitu mencapai angka 33,67 persen. Tren ini mencerminkan peningkatan akses pada pendidikan menengah. Meski demikian, proporsi lulusan perguruan tinggi justru menurun, dari 104 16,32 persen pada tahun 2020 menjadi 14,21 persen pada tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan kebijakan peningkatan kualitas dan keterjangkauan pendidikan tinggi guna mendorong daya saing angkatan kerja secara berkelanjutan. Tabel 2.29 Jumlah Angkatan Kerja berdasarkan Tingkat Pendidikan, 2020–2024 Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan 2020 2021 2022 2023 2024 Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Sekolah Dasar 21.964 32,87 4.336 6,53 22.944 32,82 21.213 31,28 23.253 32,32 Sekolah Menengah Pertama 15.595 23,34 31.546 47,48 15.865 22,69 12.715 18,75 14.233 19,78 Sekolah Menengah Atas 18.349 27,46 19.543 29,41 22.445 32,1 25.987 38,32 24.225 33,67 Perguruan Tinggi 10.904 16,32 11.014 16,58 8.663 12,39 7.908 11,66 10.225 14,21 Jumlah 66.812 100 66.439 100 69.917 100 67.823 100 71.956 100 Sumber: Kabupaten Barito dalam Angka diolah, 2025 Lebih lanjut, sebagian besar penduduk bukan angkatan kerja di Kabupaten Barito Selatan hanya sampai SD dengan nilai 41,44 persen pada tahun 2024. Hal tersebut menunjukkan bahwa mereka dengan pendidikan rendah cenderung tidak bekerja yang mengindikasikan terdapat keterbatasan keterampilan untuk mendapatkan pekerjaan. Jumlah lulusan SMP yang tidak bekerja cenderung berkurang dari 2021 hingga 2024. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin banyak lulusan SMP mulai mencari pekerjaan atau melanjutkan pendidikan mereka. Lulusan SMA dan Perguruan Tinggi memiliki jumlah yang jauh lebih sedikit dalam kelompok bukan angkatan kerja. Pada tahun 2024, lulusan SMA dengan nilai 26,78 persen dan lulusan Perguruan Tinggi dengan nilai 2,80 persen yang tidak bekerja atau mencari pekerjaan. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin besar kemungkinan mereka untuk bekerja atau mencari pekerjaan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, idealnya semakin besar peluang mereka untuk berpartisipasi dalam angkatan kerja sehingga meningkatkan daya saing secara keseluruhan. Tabel 2.30 Bukan Angkatan Kerja berdasarkan Tingkat Pendidikan, 2020–2024 Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan 2020 2021 2022 2023 2024 Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Sekolah Dasar 14.514 39,78 4.180 10,94 13.664 37,91 14.520 40,86 13.471 41,44 Sekolah Menengah Pertama 11.587 31,76 22.522 58,93 12.546 34,81 11.917 33,53 9.583 29,48 Sekolah Menengah Atas 8.229 22,55 9.744 25,5 8.110 22,5 8.000 22,51 8.545 26,28 105 Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan 2020 2021 2022 2023 2024 Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Perguruan Tinggi 2.155 5,91 1.773 4,64 1.719 4,77 1.102 3,1 911 2,8 Jumlah 36.485 100 38.219 100 36.039 100 35.539 100 32.510 100 Sumber: Kabupaten Barito dalam Angka Diolah, 2025 2.3.2. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi Iptek, Inovasi dan Produktivitas ekonomi diukur melalui rasio PDRB Industri Pengolahan, Rasio PDRB Akomodasi dan Makan Minum, Rasio PDRB Ekonomi Kreatif, Rasio Kewirausahaan, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, dan kondisi ketenagakerjaan. Berikut merupakan masing-masing penjelasan dari setiap indikator. 2.3.2.1. Rasio PDRB Industri Pengolahan Rasio PDRB Industri Pengolahan adalah indikator yang menunjukkan persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap total PDRB suatu wilayah. Rasio ini menggambarkan peran dan signifikansi sektor manufaktur dalam perekonomian daerah. Pada periode tahun 2020 hingga 2024 rasio PDRB industri pengolahan di Kabupaten Barito Selatan cenderung menurun, meski tahun 2022 terdapat kenaikan. Pada tahun 2024 nilai Rasio PDRB industri pengolahan di Kabupaten Barito Selatan sebesar 4,90 persen. Selain itu, pada periode yang sama nilai rasio Kabupaten Barito Selatan berada di bawah nilai rasio Provinsi Kalimantan Tengah. Rendahnya kontribusi industri pengolahan mencerminkan beberapa tantangan serius, seperi masih dominannya ekonomi berbasis sumber daya primer (tambang dan penggalian) tanpa nilai tambah, serta minimnya infrastruktur dan SDM industri. Hal ini juga menunjukkan bahwa potensi komoditas lokal belum terolah secara maksimal melalui proses pengolahan yang dapat meningkatkan nilai ekonomi. Perlu kebijakan yang strategis, mengingat ketergantungan ekonomi yang masih tergantung pada sektor primer rentan terhadap fluktuasi harga pasar dan krisis. Oleh sebab itu, perlu perhatian serius terhadap pengembangan industri pengolahan sebagai diversifikasi ekonomi dan penciptaan lapangan kerja yang lebih berkualitas. 106 Gambar 2.44 PDRB Industri Pengolahan, 2020—2024 Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025 2.3.2.2. Rasio PDRB Akomodasi dan Makan Minum Rasio PDRB Akomodasi dan Makan Minum adalah indikator yang menunjukkan persentase kontribusi sektor akomodasi serta penyediaan makanan dan minuman terhadap total PDRB suatu wilayah. Rasio ini digunakan untuk menilai peran sektor pariwisata dan jasa kuliner dalam perekonomian daerah. Rasio PDRB akomodasi makan dan minum Barito Selatan cenderung stagnan di angka 1,8 hingga 2,2 persen. Sama seperti Rasio PDRB industri pengolahan, nilai rasio PDRB akomodasi makan dan minum juga berada di bawah angka Provinsi Kalimantan Tengah pada periode 2020 hingga 2024. Kondisi tren yang stagnan ini mengindikasikan belum berkembangnya peran sektor pariwisata dan jasa kuliner dalam perekonomian. Meskipun terdapat peningkatan kunjungan wisatawan domestik, kondisi ini belum mampu dikonversi secara optimal menjadi nilai tambah melalui sektor akomodasi dan kuliner. Hal ini dapat disebabkan beberapa faktor: rendahnya tingkat belanja wisatawan, minimnya pilihan akomodasi dan kuliner yang berkualitas, dominasi wisata harian tanpa menginap, serta lemahnya integrasi antara destinasi wisata dengan sektor pendukung seperti UMKM lokal, transportasi dan ekonomi kreatif. 2020 2021 2022 2023 2024 Prov. Kalteng 8 16,8 8,7 5,2 7,9 Kab. Barsel 5,61 5,57 5,62 5,20 4,90 0 5 10 15 20 Persen 107 Gambar 2.45 PDRB Akomodasi Makan dan Minum, 2020—2024 Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025 2.3.2.3. Rasio PDRB Ekonomi Kreatif Rasio PDRB ekonomi kreatif adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap total PDRB suatu daerah. Data mengenai indikator ini belum sepenuhnya tersedia di Kabupaten Barito Selatan. Indikator ini mencerminkan peran dan potensi sektor kreatif, seperti desain, kuliner, fashion, seni pertunjukan, dan industri digital dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin besar kontribusi ekonomi kreatif terhadap pembangunan ekonomi yang inovatif, berbasis kreativitas, dan bernilai tambah. 2.3.2.4. Rasio Kewirausahaan Rasio kewirausahaan adalah indikator yang menunjukkan proporsi jumlah wirausaha terhadap total angkatan kerja atau jumlah penduduk di suatu wilayah. Data mengenai indikator ini belum sepenuhnya tersedia di Kabupaten Barito Selatan. Indikator ini penting untuk menilai dinamika dan kemandirian ekonomi masyarakat sekaligus menunjukkan kapasitas suatu daerah dalam menciptakan lapangan kerja baru, inovasi usaha, dan peningkatan daya saing ekonomi lokal. Semakin tinggi rasio kewirausahaan, semakin kuat pula potensi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. 2020 2021 2022 2023 2024 Prov. Kalteng -2 5 13,3 10,3 12,1 Kab. Barsel 2,17 2,11 1,86 1,92 2,10 -5 0 5 10 15 20 Persen 108 2.3.2.5. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan proporsi penduduk dalam angkatan kerja yang terlibat aktif dalam sektor tenaga kerja, baik penduduk yang sedang bekerja maupun sedang mencari pekerjaan terhadap penduduk yang merupakan angkatan kerja. TPAK Kabupaten Barito Selatan mengalami tren yang cukup fluktuatif. Pada tahun 2021 TPAK sebesar 63,48 persen atau menurun sebesar 1,2 poin dari tahun 2020 yang sebesar 64,68 persen. Sementara itu, pada tahun 2024 TPAK Kabupaten Barito Selatan naik hingga 68,88 persen. Secara komparatif, TPAK Kabupaten Barito Selatan selalu berada di bawah angka Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional. Gap yang terus melebar menjadi krusial bahwa perlu ada intervensi strategis, baik melalui peningkatan kualitas tenaga kerja, penciptaan lapangan kerja baru, maupun perluasan akses angkatan kerja perempuan dan kelompok rentan, agar partisipasi angkatan kerja di daerah ini dapat lebih kompetitif dan inklusif. Adapun grafik komparatif TPAK Kabupaten Barito Selatan dengan Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional dalam kurun waktu lima tahun terakhir dapat dilihat pada Gambar 2.39 sebagai berikut. Gambar 2.46 Perbandingan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), 2020–2024 Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025 2020 2021 2022 2023 2024 Nasional 67,77 67,8 68,63 69,39 70,63 Kalteng 68,4 68,67 67,23 66,49 68,71 Barsel 64,68 63,48 65,99 65,62 68,88 58 60 62 64 66 68 70 72 Persen Nasional Kalteng Barsel 109 2.3.2.6. Ketenagakerjaan Ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan ekonomi daerah yang mencerminkan struktur, dinamika, serta tingkat kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data ketenagakerjaan menurut status pekerjaan utama, Kabupaten Barito Selatan pada tahun 2024 didominasi oleh penduduk yang berusaha sendiri, yaitu sejumlah 21.798 jiwa. Kemudian, diikuti oleh Buruh/Karyawan/Pegawai dengan jumlah sebesar 22.181 jiwa. Komposisi ini menunjukkan tingginya proporsi pekerja informal dan pelaku usaha kecil yang menggambarkan karakteristik ekonomi berbasis usaha perorangan. Sementara itu, jumlah penduduk yang berusaha dengan bantuan buruh tetap atau buruh dibayar tercatat paling rendah (445 jiwa), yang mengindikasikan masih terbatasnya skala usaha yang mampu menciptakan lapangan kerja tetap. Hal ini mencerminkan perlunya penguatan sektor UMKM serta penciptaan iklim usaha yang mampu mendorong pertumbuhan unit usaha produktif. Adapun kondisi ketenagakerjaan berdasarkan Status Pekerjaan Utama dijabarkan dalam Tabel 2.31 sebagai berikut. Tabel 2.31 Kondisi Ketenagakerjaan Berdasarkan Status Pekerjaan Tahun 2024 No Status Pekerjaan Utama Laki- Laki Perempuan Laki-Laki + Perempuan 1 Berusaha sendiri 12.278 9.070 21.798 2 Berusaha dibantu buruh tidak tetap/ tidak dibayar 4.687 1.826 6.513 3 Berusaha dibantu buruh tetap/ buruh dibayar 359 86 445 4 Buruh/karyawan/pegawai 16.113 9.891 26.004 5 Pekerja bebas 5.884 865 6.749 6 Pekerja keluarga/ tak dibayar 3.040 4.453 7.493 Jumlah 42.811 26.191 69.002 Sumber: Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka, 2025 2.3.2.7. Indeks Inovasi Daerah Indeks Inovasi Daerah merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat inovasi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Penilaian dilakukan berdasarkan tiga bentuk inovasi, yaitu inovasi tata kelola pemerintahan 110 daerah, inovasi pelayanan publik, serta inovasi lainnya sesuai kewenangan daerah. Berdasarkan jenisnya, inovasi dapat berbentuk digital maupun non-digital yang masing-masing dapat dilaksanakan oleh perangkat daerah, pemerintah desa, maupun masyarakat. Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Barito Selatan menunjukkan tren peningkatan kinerja inovasi. Pada tahun 2020 hingga 2022, status inovasi daerah berada pada kategori kurang inovatif. Perubahan positif terjadi pada tahun 2023 yang meningkat menjadi kategori inovatif dan berhasil dipertahankan hingga tahun 2024. Sebaliknya, capaian Provinsi Kalimantan Tengah cenderung berfluktuasi. Pada tahun 2020 dan 2021, status inovasi berada pada kategori kurang inovatif, meningkat menjadi inovatif pada tahun 2022, tetapi kembali menurun ke kategori kurang inovatif pada tahun 2023 dan 2024. Tabel 2.32 Indeks Inovasi Daerah 2020 2021 2022 2023 2024 Barito Selatan Kurang Inovatif Kurang Inovatif Kurang Inovatif Inovatif Inovatif Kalimantan Tengah Kurang Inovatif Kurang Inovatif Inovatif Kurang Inovatif Kurang Inovatif Sumber: Menteri dalam Negeri, 2020–2025 2.3.3. Penerapan Ekonomi Hijau Penerapan Ekonomi Hijau adalah upaya untuk mengembangkan sistem ekonomi yang mengutamakan kelestarian lingkungan. Ekonomi hijau mendorong penggunaan energi terbarukan, pengurangan emisi gas rumah kaca, serta pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. 2.3.3.1. Indeks Ekonomi Hijau Indeks Ekonomi Hijau merupakan indikator komposit yang digunakan untuk mengukur sejauh mana pembangunan suatu wilayah berjalan secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. Indeks ini mencerminkan tingkat efisiensi dan keberlanjutan penggunaan sumber daya alam, pencapaian pertumbuhan ekonomi yang inklusif, serta kontribusi terhadap pelestarian lingkungan hidup. Dalam praktiknya, indeks ekonomi hijau dapat mencakup berbagai indikator seperti intensitas emisi gas rumah kaca, rasio energi terbarukan, efisiensi energi, kualitas lingkungan 111 hidup, hingga jumlah lapangan kerja hijau. Pengembangan dan pemanfaatan indeks ini menjadi penting sebagai alat evaluasi kinerja pembangunan daerah dalam transisi menuju ekonomi yang lebih hijau, berketahanan, dan berdaya saing. Untuk Kabupaten Barito Selatan, Indeks Ekonomi Hijau menggunakan 5 Proksi yakni produktivitas sektor pertanian, produktivitas sektor industri pengolahan, produktivitas sektor tersier, proporsi tenaga kerja di sektor tersier dan proporsi tenaga kerja di sektor pertambangan dan penggalian. 2.3.4. Transformasi Digital Transformasi digital merujuk pada perubahan sistematis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara menyeluruh. Proses ini mencakup digitalisasi data, integrasi sistem informasi, serta pengembangan infrastruktur, dan kapasitas sumber daya manusia berbasis teknologi. Transformasi digital bertujuan untuk meningkatkan efisiensi birokrasi, mempercepat layanan publik, serta mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif. 2.3.4.1. Indeks Pembangunan TIK Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) merupakan ukuran komposit yang menggambarkan tingkat perkembangan TIK suatu daerah melalui tiga dimensi utama, yaitu akses, penggunaan, dan keahlian. IP-TIK digunakan untuk memantau kemajuan transformasi digital dan memetakan kesenjangan TIK antarwilayah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, IP-TIK Provinsi Kalimantan Tengah menunjukkan tren peningkatan pada dua tahun terakhir, dengan nilai sebesar 5,78 pada tahun 2022 dan meningkat menjadi 5,92 pada tahun 2023. Peningkatan ini terjadi pada ketiga indikator pembentuk IP-TIK, terutama pada aspek akses dan infrastruktur serta penggunaan. Meskipun data spesifik untuk Kabupaten Barito Selatan belum tersedia, kondisi kesenjangan akses dan kualitas layanan internet di sebagian desa tetap menunjukkan perlunya percepatan transformasi digital melalui pemerataan infrastruktur TIK, peningkatan keterjangkauan layanan, serta penguatan literasi digital masyarakat. 112 2.3.4.2. Proporsi Desa/Kelurahan yang Memiliki Sinyal Internet Telepon Seluler/Handphone dengan Kondisi “Sinyal Sangat Kuat” Indikator proporsi desa/kelurahan yang memiliki sinyal internet telepon seluler/handphone dengan kondisi "sangat kuat" merupakan ukuran penting dalam menilai pemerataan akses komunikasi digital di Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2023, hanya sekitar 22,55 persen desa/kelurahan di Indonesia yang memiliki sinyal internet dengan kekuatan sangat kuat. Perhitungan untuk mendapatkan nilai proporsi ini dapat dilakukan dengan mengidentifikasi berapa banyak desa atau kelurahan yang termasuk dalam kategori “sinyal sangat kuat”. Tabel 2.33 Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Penerimaan Sinyal Internet Telepon Seluler, 2020 – 2021 Jenis Penerimanaan Sinyal Internet 2020 2021 Barito Selatan Kalimantan Tengah Barito Selatan Kalimantan Tengah 4G/LTE 23 542 30 635 3G/H/H+/EVDO 23 362 24 341 2,5G/E/GPRS 34 345 30 293 Tidak ada 13 157 9 138 Sumber: BPS, Pendataan Potensi Desa/BPS-Statistics Indonesia, Village Potential Data Collection Berdasarkan data dari BPS mengenai jenis penerimaan sinyal internet di Barito Selatan dan Kalimantan Tengah tahun 2020 – 2021, terlihat adanya peningkatan akses terhadap sinyal 4G/LTE. Di Barito Selatan, jumlah desa yang menerima sinyal 4G meningkat dari 23 desa pada 2020 menjadi 30 desa pada 2021. Peningkatan serupa terjadi di Kalimantan Tengah, dari 542 desa menjadi 635 desa. Hal ini menunjukkan adanya upaya pemerintah dan penyedia layanan untuk memperluas jaringan internet berkualitas tinggi di wilayah pedesaan. Namun, meskipun terjadi peningkatan akses 4G, jumlah desa yang hanya menerima sinyal 2,5G/GPRS masih cukup tinggi, khususnya di Barito Selatan dengan 30 desa pada 2021. Bahkan masih terdapat 9 desa yang sama sekali tidak memiliki akses internet. 113 Kondisi ini mencerminkan kesenjangan digital yang masih nyata di lapangan, khususnya di daerah terpencil dan pedalaman yang sulit dijangkau infrastruktur telekomunikasi. Banyak desa di Barito Selatan berada di wilayah perbukitan dan kawasan hutan, yang menjadi tantangan dalam pembangunan menara telekomunikasi. Selain itu, faktor keterbatasan listrik, biaya operasional yang tinggi, serta rendahnya daya beli masyarakat terhadap perangkat digital dan layanan data turut memperlambat penetrasi sinyal berkualitas. Oleh karena itu, intervensi kebijakan yang terarah sangat diperlukan, baik dalam bentuk pembangunan infrastruktur TIK, insentif bagi operator, maupun penguatan literasi digital masyarakat. 2.3.5. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global Integrasi Ekonomi Domestik dan Global merujuk pada keterhubungan antara perekonomian suatu daerah dengan pasar internasional, baik melalui perdagangan, investasi, maupun arus barang, jasa, dan modal. Proses ini memungkinkan daerah untuk memanfaatkan peluang global, meningkatkan daya saing, dan menarik investasi asing serta mendorong ekonomi domestik yang lebih terbuka dan inovatif. 2.3.5.1. Pembentukan Modal Tetap Bruto Pembentukan Modal Tetap Bruto mencakup penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi dalam kurun waktu tertentu. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) mencerminkan tingkat investasi dalam aset tetap seperti bangunan dan peralatan. Jika PMTB naik, hal ini menandakan meningkatnya kepercayaan pelaku ekonomi, ekspansi kapasitas produksi, serta potensi pertumbuhan ekonomi yang positif. Sebaliknya, jika PMTB turun, itu bisa mencerminkan penurunan investasi akibat ketidakpastian ekonomi, efisiensi belanja, atau perlambatan aktivitas ekonomi secara umum. 114 Gambar 2.47 Pembentukan Modal Tetap Bruto, 2020—2024 Sumber: BPS Kabupaten Barito Selatan, 2024 Kondisi di Kabupaten Barito Selatan mencerminkan adanya peningkatan positif dari tahun 2022 hingga 2024. Pada tahun 2022, PMTB Barito Selatan berada di angka 43,62 persen naik di tahun 2024 menjadi 48,68 persen. Investasi yang meningkat kemungkinan digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pengadaan produksi, dan penguatan sektor produktif. Peningkatan ini juga dapat diartikan adanya dorongan pembangunan fisik, baik pemerintah daerah maupun swasta. Namun, peningkatan PMTB ini perlu menjadi perhatian terhadap sisi kualitas belanja modal dan distribusi. Terlebih lagi data historikal dari tahun 2020 hingga 2024 tren kecenderungannya adalah menurun. Tren positif 3 tahun terakhir menjadi peluang strategis, namun tetap membutuhkan pengelolaan investasi yang tepat agar berkontribusi maksimal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. 2.3.5.2. Ekspor Barang dan Jasa Dalam perhitungan Produk Domestik Bruto (PDB) Net ekspor barang dan jasa merupakan salah satu komponen penting yang merupakan selisih antara nilai ekspor dan impor suatu negara atau daerah dalam periode tertentu. Berdasarkan Gambar 2.48 Kabupaten Barito Selatan mengalami defisit perdagangan dari tahun 2020 hingga 2024. Hal ini mengindikasikan Kabupaten Barito Selatan masih memiliki ketergantungan pada barang atau jasa dari luar wilayah. 2020 2021 2022 2023 2024 Kab. Barsel 53,40 52,24 43,62 47,40 48,68 0 20 40 60 80 100 Persen 115 Kondisi ini menunjukkan bahwa sektor produksi lokal belum mampu secara optimal memenuhi permintaan internal maupun bersaing di pasar eksternal. Sebagai perbandingan, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami surplus pada 4 tahun terakhir, yang mempertegas ketertinggalan Kabupaten Barito Selatan dalam menghasilkan produk atau jasa yang bernilai jual tinggi dan dapat bersaing di laur daerah. Kondisi defisit ini juga didukung oleh rasio PDRB Industri Pengolahan yang semakin menurun sehingga terindikasi belum berkembangnya kapasitas hilirisasi pada sektor unggulan. Perlu adanya langkah strategis dalam pengembangan ekonomi untuk melepaskan ketergantungan Kabupaten Barito Selatan terhadap wilayah lain. Gambar 2.48 Net Ekspor Barang dan Jasa, 2020—2024 Sumber: BPS Kabupaten Barito Selatan, 2024 2.3.5.3. Jumlah Produk Tersertifikasi Halal Jumlah produk tersertifikasi halal adalah indikator yang digunakan untuk mengukur banyaknya produk yang telah memperoleh sertifikasi halal dari lembaga berwenang. Indikator ini mencerminkan tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap standar kehalalan produk, sekaligus menunjukkan komitmen dalam memberikan jaminan mutu dan kepercayaan bagi konsumen. Capaian data historis mengenai jumlah produk tersertifikasi halal di Kabupaten Barito Selatan belum terpublikasi. Sebagai gambaran terdapat kuota yang disediakan oleh 2020 2021 2022 2023 2024 Prov. Kalteng -0,92 3,98 14,64 11,01 9,49 Kab. Barsel -28,11 -22,59 -5,64 -8,96 -14,04 -30 -20 -10 0 10 20 30 Persen 116 Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal untuk sertifikasi produk halal. Secara Nasional pada tahun 2025, terdapat 1 juta kota dengan Kalimantan Tengah mendapat kuota 6.519. Hal ini dapat peluang Kabupaten Barito Selatan sebagai upaya penguatan produk halal daerah. Peningkatan jumlah produk tersertifikasi mampu memperluas peluang pasar meningkatkan daya saing produk lokal dan mendorong pertumbuhan sektor industri berbasis syariah, selain itu sertifikasi halal menjadi bagian penting dalam strategi pengembangan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. 2.3.5.4. Aset Perbankan Syariah Aset Perbankan Syariah merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur total nilai aset yang dimiliki lembaga perbankan syariah yang beroperasi di suatu wilayah. Indiaktor ini mencerminkan kapasitas dan skala keuangan berbasis prinsip syariah, yang berperan dalam menyediakan aset keuangan dan perbankan yang sesuai dengan hukum islam. Indikator ini belum memiliki capaian data historis di Kabupaten Barito Selatan, sehingga akan mulai dihitung pada periode RPJMD Tahun 2025-2029. Peningkatan nilai aset perbankan syariah dapat menunjukkan pertumbuhan pangsa pasar, meningkatnya kepercayaan masyarakat, serta peningkatan kontribusi terhadap pemberdayaan UMKM. 2.3.5.5. Indeks Zakat Nasional Indeks Zakat Nasional (IZN) merupakan instrumen pengukuran kinerja pengelolaan zakat yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai pencapaian pembangunan zakat, khususnya dalam mengukur kontribusi zakat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengentasan kemiskinan, serta pembangunan ekonomi. Secara umum, pengukuran IZN dilakukan melalui dua dimensi utama, yaitu dimensi makro dan dimensi mikro. Dimensi makro menggambarkan peran dan kontribusi pemerintah dan masyarakat secara agregat dalam pembangunan lembaga pengelola zakat di suatu daerah. Sementara itu, dimensi mikro merupakan bagian yang disusun dalam perspektif kelembagaan zakat dan penerima manfaat. 117 Berdasarkan hasil pengukuran oleh Baznas dalam Laporan Hasil Pengukuran IZN dan KDZ Tahun 2025, IZN Kabupaten Barito Selatan tahun 2025 menunjukkan nilai dimensi makro sebesar 0,49 dan dimensi mikro sebesar 0,39 dengan nilai total IZN sebesar 0,42. Berdasarkan standar interpretasi, nilai tersebut berada pada kategori stabil, yang mengindikasikan bahwa pengelolaan zakat di Kabupaten Barito Selatan telah berjalan dengan baik, tetapi masih memerlukan peningkatan efektivitas, terutama pada aspek kelembagaan dan optimalisasi bagi penerima manfaat. 2.3.6. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Perkotaan dan perdesaan memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi dengan karakteristik berbeda. Kota unggul dalam kepadatan penduduk, infrastruktur, akses pasar, teknologi, dan investasi, menjadikannya pusat kegiatan ekonomi dan inovasi. Sementara itu, perdesaan berpotensi besar dalam sektor peranian, perikanan, dan sumber daya alam, yang mendukung industri perkotaan. 2.3.6.1. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Sampai saat ini, data resmi mengenai Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) untuk Kabupaten Barito Selatan belum tersedia secara publik. IKLI adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pembangunan dan layanan infrastruktur yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Indeks ini memberikan gambaran mengenai persepsi masyarakat terhadap ketersediaan, kualitas, serta manfaat infrastruktur yang ada. Tujuan dari pengukuran IKLI diharapkan dapat mengevaluasi efektivitas pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan, menjadi dasar dalam merencanakan dan mengalokasikan sumber daya untuk pembangunan infrastruktur yang lebih baik, serta mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. 118 2.3.6.2. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, Berkelanjutan Indikator rumah layak huni adalah serangkaian standar atau kriteria yang digunakan untuk menentukan apakah sebuah rumah memenuhi syarat untuk memberikan kondisi hidup yang sehat, aman, dan nyaman bagi penghuninya. Di Kabupaten Barito Selatan dan Provinsi Kalimantan Tengah, upaya peningkatan jumlah rumah layak huni (RLH) terus dilakukan melalui program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH). Berdasarkan data dari Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka 2024, jumlah rumah layak huni mengalami penurunan signifikan dari 2.815 unit pada tahun 2020 menjadi 2.245 unit pada tahun 2021. Penurunan ini mencerminkan adanya tantangan dalam peningkatan kualitas perumahan di daerah tersebut, baik dari segi fisik bangunan, akses sanitasi, maupun ketersediaan prasarana dasar lainnya seperti listrik dan air bersih. Di lapangan, banyak rumah di wilayah pedesaan dan pinggiran kota yang masih dibangun secara swadaya tanpa standar teknis yang memadai, sehingga rentan terhadap kerusakan dan tidak memenuhi kriteria rumah layak huni. Selain itu, kondisi geografis Barito Selatan yang terdiri dari wilayah perbukitan dan aliran sungai turut menyulitkan distribusi material bangunan dan pelaksanaan program rehabilitasi atau pembangunan rumah layak. Faktor ekonomi masyarakat yang sebagian besar bergantung pada sektor informal atau pertanian subsisten juga mempengaruhi kemampuan mereka untuk membangun atau memperbaiki rumah secara mandiri. Oleh karena itu, diperlukan dukungan pemerintah yang lebih kuat dalam bentuk bantuan stimulan perumahan, peningkatan infrastruktur dasar, serta sinergi lintas sektor untuk mendorong peningkatan jumlah rumah layak huni secara berkelanjutan di Barito Selatan. 119 Gambar 2.49 Jumlah Rumah Layak Huni, 2020—2021 Sumber: Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka, 2024 2.3.6.3. Persentase Desa Mandiri Persentase desa mandiri adalah indikator yang menunjukkan proporsi desa dengan status "mandiri" dibandingkan dengan total jumlah desa dalam suatu wilayah tertentu. Status desa ini merujuk pada Indeks Desa Membangun (IDM). Desa Mandiri adalah desa yang memiliki ketahanan dan keberlanjutan yang tinggi dalam tiga aspek utama, yaitu ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi atau lingkungan. Berdasarkan status desa, pada tahun 2024 jumlah desa dengan status mandiri 8 desa dengan mayoritas berada di Kecamatan Dusun Utara dan Gunung Bintang Awai, kemudian status maju sebanyak 30 desa, dan status berkembang sebanyak 48 desa. Peningkatan nilai IDM ini mengindikasikan bahwa secara umum desa-desa di Barito Selatan mengalami kemajuan dalam hal pelayanan dasar, penguatan ekonomi lokal, serta pengelolaan lingkungan. Namun demikian, dengan nilai yang masih berada di kisaran 0,7, sebagian besar desa masih berada pada kategori berkembang, dan belum seluruhnya mencapai status mandiri. Perlu adanya peningkatan dalam pembangunan desa untuk menuju status mandisi, khusunya dalam peningkatan kapasitas ekonomi lokal dan aksesbilitas terhadap pelayanan dasar. Upaya ini dilakukan agar pembangunan dapat dilakukan secara terarah dan merata agar ketimpangan antarwilayah dapat ditekan. 2020 2021 Jumlah Rumah Layak Huni 2815 2245 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 Unit 120 Tabel 2.34 Klasifikasi Desa Berdasarkan Indeks Pembangunan Daerah Tahun 2024 No Kecamatan Tahun 2023 Tahun 2024
11. 1.Desa Tertinggal 1 -
12. 2.Desa Berkembang 56 48
13. 3.Desa Maju 26 30
14. 4.Desa Mandiri 3 8 Sumber: Dinas DSPMD Provinsi Kalimantan Tengah, 2025 2.3.7. Stabilitas Ekonomi Makro Stabilitas Ekonomi Makro mengacu pada kestabilan indikator ekonomi utama seperti inflasi dan rasio pajak daerah yang mencerminkan ketahanan ekonomi suatu daerah. Kondisi ini penting untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kepercayaan investor, dan mendukung kebijakan pembangunan yang efektif. 2.3.7.1. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB adalah indikator yang mengukur seberapa besar kontribusi pajak daerah terhadap PDRB suatu wilayah. Indikator ini mencerminkan tingkat kemandirian fiskal daerah dalam membiayai pembangunan melalui penerimaan pajak lokal yang tidak tergantung pada transfer dari pusat. Semakin tinggi rasio ini, semakin besar kemampuan daerah dalam mengoptimalkan potensi pajak untuk mendanai pembangunan tanpa bergantung pada sumber dana eksternal. Peningkatan rasio pajak daerah terhadap PDRB juga menunjukkan efisiensi dalam pengelolaan pajak serta kapasitas pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) untuk mendukung program pembangunan. Tabel 2.35 Rasio Pajak Daerah Kabupaten Barito Selatan, 2020-2024 Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 PDRB ADHB (miliar rupiah) 6.277,9 6.681,1 8.131,6 8.481,2 8.898,7 Realisasi pajak (miliar rupiah) 12,97 11,03 13,23 17,09 14,17 Rasio pajak (%) 0,21% 0,17% 0,16% 0,20% 0,16% Sumber: Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka, 2021-2025 121 2.3.7.2. Tingkat Inflasi Inflasi adalah penurunan nilai mata uang terhadap harga barang dan jasa di suatu wilayah. Kenaikan harga menyebabkan penurunan nilai mata uang. Inflasi berkaitan erat dengan penawaran dan permintaan serta harga barang dan jasa yang dibutuhkan oleh penduduk. Berdasarkan data inflasi di Kabupaten Barito Selatan tahun 2020- 2022, memiliki tren yang stagnan. Kondisi Covid-19 tahun 2020-2021 berada di angka 7,65 dan 7,8 dan stagnan hingga 2022. Kondisi ini menunjukkan harga kebutuhan pokok dan barang/jasa lainnya cenderung meningkat pada laju yang hampir sama tahun ke tahun, memberikan beban yang berkelanjutan bagi daya beli masyarakat. Inflasi di Kabupaten Barito Selatan pada tahun 2023 menunjukkan tren penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, begitupun dengan inflasi Provinsi Kalimantan Tengah. Penurunan ini mengindikasikan penawaran maupun permintaan mulai membaik dan kebijakan yang diterapkan untuk mengendalikan harga mulai memberikan hasil positif. Namun, periode ke depan tetap memerlukan pemantauan untuk memastikan harga barang dan jasa tetap stabil bagi masyarakat. Gambar 2.50 Inflasi, 2020-2023 Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025 2.3.8. Daya Saing Iklim Berinvestasi Daya saing iklim berinvestasi mencerminkan sejauh mana suatu daerah mampu menyediakan lingkungan yang kondusif bagi masuk dan berkembangnya kegiatan usaha. Faktor-faktor seperti kemudahan perizinan, kesiapan infrastruktur, stabilitas sosial, serta dukungan 2020 2021 2022 2023 Prov. Kalteng 1,03 3,34 6,32 2,64 Kab. Barsel 7,65 7,8 7,8 6,92 0 5 10 15 20 Persen 122 kelembagaan menjadi elemen penting yang membentuk persepsi dan minat investor. ini menjadi kunci dalam merumuskan strategi pembangunan ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja. 2.3.8.1. Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur efisiensi investasi dalam menghasilkan pertumbuhan ekonomi adalah Incremental Capital Output Ratio (ICOR). ICOR merupakan rasio antara peningketan investasi modal dengan peningkatan output. Nilai ICOR yang lebih rendah menunjukkan bahwa iklim investasi di wilayah tersebut baik, karena mampu menghasilkan output yang besar dibandingkan dengan nilai investasi yang dilakukan. Gambar 2.51 Incremental Capital Output Rasio, 2020-2023 Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024 Pada tahun 2021, nilai ICOR di Kabupaten Barito Selatan mencapai 21,00 yang merupakan nilai tertinggi dalam periode 2020 hingga 2023, sedangkan nilai tahun 2023 adalah 13, 21. Nilai ini masih cukup tinggi jika dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Tengah dan rata-rata nasional. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memperbaiki iklim investasi, seperti mempersiapkan regulasi yang tepat, meningkatkan kemampuan tenaga kerja, dan memperbaiki infrastruktur. Dengan ini, diharapkan modal yang masuk ke Kabupaten Barito Selatan dapat digunakan untuk menghasilkan output secara optimal. 2020 2021 2022 2023 Kalimantan Tengah -27,75 11,43 6,04 9,31 Nasional -15,12 8,94 6,25 6,51 Barito Selatan -15,01 21,00 7,02 13,21 -40 -20 0 20 40 60 80 100 123 2.3.8.2. Realisasi Investasi Kondisi daya saing iklim investasi di Kabupaten Barito Selatan dapat dievaluasi dari realisasi investasi baik dari nilai investasi maupun jumlah investor yang berinvestasi di daerah tersebut. Pada tahun 2022, jumlah investor meningkat menjadi 44 dari sebelumnya 38 di tahun
15. 2021.Namun, nilai investasi yang masuk justru menurun menjadi Rp468 miliar dibandingkan dengan Rp1,3 triliun. Tahun 2023 terdapat peningkatan jumlah investor menjadi 49 dengan nilai investasi Rp 666 Miliar. Meskipun terdapat potensi positif dari meningkatnya jumlah investor, skala proyek atau nilai kapital yang ditanamkan relatif kecil. Kondisi tersebut mengindikasikan kemungkinan investor yang masuk berasal dari pelaku usaha skala kecil-menengah. Terdapat tantangan seperti terbatasnya infrastruktur penarik, insentif fiskal yang kurang menarik, atau belum tersedianya ekosistem pendukung investasi yang memadai sehingga pemerintah daerah perlu meningkatkan kualitas dan skala investasi. Tabel 2.36 Jumlah Investor dan Nilai Investasi, 2020-2023 No Indikator 2020 2021 2022 2023 1 Jumlah Investor 14 38 44 49 2 Nilai Investasi (Dalam Juta) Rp103.729 Rp1.373.916 Rp468.975 Rp666.735 Sumber: DPMPTSP Kabupaten Barito Selatan, 2025 2.4. Aspek Pelayanan Umum Pemerintah sebagai penyedia layanan umum hendaknya memberikan pelayanan optimal yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dan kepuasan masyarakat. Pelayanan ini mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas terhadap aspirasi. 2.4.1. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif Penyelenggarraan pemerintahan yang berlandaskan prinsip tata kelola yang baik (Good Governance) memerlukan sebuah sistem yang adaptif dan kelembagaan yang berintegritas. Upaya mewujudkan tata kelola yang efektif dapat dilakukan melalui penyempurnaan regulasi daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan kapasitas aparatur pemerintah daerah. 124 2.4.1.1. Rasio Konektivitas Indikator rasio konektivitas merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat keterhubungan suatu wilayah melalui infrastruktur transportasi. Pendekatan ini memungkinkan evaluasi yang lebih komprehensif terhadap keterhubungan wilayah melalui berbagai moda transportasi yang ada di suatu wilayah. Pada tahun 2022, rasio konektivitas di Kabupaten Barito Selatan tercatat sebesar 83,2 persen. Angka ini menunjukkan bahwa lebih dari delapan puluh persen desa atau wilayah di Kabupaten Barito Selatan telah terhubung dengan jaringan transportasi, baik melalui jalan, sungai, maupun moda transportasi lainnya sehingga menandakan bahwa tingkat aksesibilitas dan mobilitas yang cukup baik bagi masyarakat di daerah tersebut. Jika dilihat dari pola keterhubungan antarwilayah pada Gambar 2.52, menunjukkan bahwa konektivitas jalan masih timpang dengan konsentrasi infrastruktur transportasi yang lebih padat di bagian utara dan barat wilayah. Hal ini terlihat dari dominasi jalan kolektor dan jalan lain yang membentang di sekitar pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahan. Sementara itu, bagian selatan dan timur masih tampak kurang terjangkau oleh jaringan jalan utama dengan hanya sedikit jalur lokal yang menghubungkan antarwilayah. Lebih lanjut, Jumlah jembatan yang tersebar di beberapa titik mengindikasikan adanya kebutuhan untuk melintasi hambatan geografis, seperti sungai kecil atau kontur wilayah yang tidak merata, meskipun unsur badan air tidak ditampilkan dalam peta. Kurangnya sebaran infrastruktur di beberapa kecamatan juga menunjukkan masih terbatasnya aksesibilitas antarwilayah yang dapat berdampak pada distribusi layanan dasar, aktivitas ekonomi, dan mobilitas penduduk. Oleh karena itu, peningkatan konektivitas melalui pembangunan dan peningkatan jalan kolektor, jembatan, serta penguatan akses jalan lokal menjadi hal yang strategis dalam mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah. 125 Gambar 2.52 Peta Konektivitas Transportasi Barito Selatan Sumber: Bapperida Kabupaten Barito Selatan, 2025 Keberadaan beberapa jembatan serta konteks geografis Barito Selatan yang dilalui oleh Sungai Barito dan anak-anak sungainya menunjukkan bahwa potensi transportasi sungai masih sangat relevan. Kebutuhan akan pelabuhan menjadi penting, terutama untuk menjangkau wilayah-wilayah yang sulit diakses oleh jalan darat atau belum memiliki infrastruktur jalan yang memadai. Pelabuhan dapat berperan sebagai simpul logistik yang mendukung distribusi barang, hasil pertanian, serta kebutuhan pokok ke daerah pedalaman dan 126 terpencil. Selain itu, keberadaan pelabuhan sungai dapat menjadi alternatif transportasi yang efisien untuk mendukung konektivitas antarwilayah dalam skala lokal maupun regional. Dengan demikian, pembangunan dan peningkatan fasilitas pelabuhan turut memperkuat integrasi antar moda transportasi guna mendorong pemerataan pembangunan dan peningkatan aksesibilitas di seluruh wilayah. Kabupaten Barito Selatan memiliki sejumlah fasilitas yang mendukung kegiatan perikanan, baik sebagai pelabuhan pengumpul maupun pelabuhan perikanan skala lokal. Salah satu fasilitas utama adalah Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di Kecamatan Mangkatip yang berfungsi sebagai pelabuhan pengumpul hasil perikanan tangkap dan budidaya air tawar. Selain itu, tersedia beberapa fasilitas pendukung seperti Balai Benih Ikan (BBI) di Palurejo, Stasiun Benih Ikan Lokal di Mangkatip, serta Stasiun Pendaratan Ikan Perairan Umum (SPIPU) dan pasar benih ikan di Kecamatan Dusun Selatan. Meskipun fasilitas- fasilitas ini telah mendukung aktivitas perikanan masyarakat, kapasitasnya masih terbatas dan belum terintegrasi secara optimal. Di sisi lain, kawasan Minapolitan di Buntok Seberang juga telah ditetapkan sebagai sentra kegiatan perikanan yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai pusat distribusi dan pengumpulan hasil perikanan. Namun, penguatan konektivitas dan infrastruktur, seperti akses jalan dan fasilitas bongkar muat, masih sangat dibutuhkan agar pelabuhan pengumpul dan pelabuhan perikanan di Kabupaten Barito Selatan dapat berfungsi secara maksimal dalam mendukung ekonomi lokal dan distribusi hasil perikanan. 2.4.1.2. Indeks Reformasi Hukum Indeks Reformasi Hukum (IRH) merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk mengukur kemajuan dan efektivitas reformasi hukum pemerintah daerah. Indeks ini bertujuan untuk memastikan bahwa regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah tepat guna, tepat sasaran, dan tidak bertentangan dengan regulasi yang lebih tinggi. Pada tahun 2024, IRH Kabupaten Barito Selatan dalam proses pendampingan dan verifikasi data dukung yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Tengah 127 bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan. Proses ini melibatkan penilaian terhadap beberapa variabel seperti koordinasi regulasi, kompetensi ASN perancang peraturan, kualitas re-regulasi, dan penataan database peraturan perundang-undangan. 2.4.1.3. Indeks Pemerintahan Digital Indeks Pemerintahan Digital merupakan indikator baru yang menggantikan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai alat ukur kematangan dan kinerja transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan. Indeks ini dikembangkan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan terukur terhadap kualitas digitalisasi layanan publik, tata kelola data, infrastruktur digital, serta kapabilitas sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan. Sementara itu, untuk menggambarkan kondisi capaian efektivitas tata kelola digital dan pelayanan birokrasi tetap menggunakan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Berdasarkan Gambar 2.53 indeks SPBE Kabupaten Barito Selatan terus mengalami peningkatan selama empat tahun terakhir. Pada tahun 2021, nilai SPBE tercatat sebesar 2,28, meningkat menjadi 2,37 pada 2022 yang berada pada kategori cukup. Kemudian, pada tahun 2023 nilai SPBE melonjak signifikan menjadi 3,19 dengan perolehan nilai tertinggi se-kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah. Lebih lanjut, nilai tersebut relatif stabil di angka 3,20 pada tahun 2024. Gambar 2.53 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), 2021–2024 Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan, 2024 2021 2022 2023 2024 SPBE 2,28 2,37 3,19 3,2 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 Indeks 128 Pencapaian ini merupakan salah satu komitmen keseriusan pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi. Selain itu, peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam tata kelola pemerintahan berbasis digital, termasuk dalam aspek kebijakan internal, infrastruktur teknologi informasi, pelayanan publik digital, dan keterpaduan sistem. Meskipun demikian, penguatan kelembagaan, integrasi antar layanan digital, serta peningkatan kapasitas SDM dan keamanan sistem informasi masih perlu untuk dipertahankan dan dioptimalkan guna mewujudkan tata kelola pemerintan yang efektif, efisien, dan akuntabel secara digital. 2.4.1.4. Indeks Harmoni Indeks Harmoni merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keharmonisan sosial dalam suatu wilayah, mencerminkan kondisi kohesi sosial, toleransi, inklusi, dan rasa aman antarwarga. Indeks ini bertujuan untuk menangkap dimensi kehidupan sosial yang beragam, seperti relasi antaragama, antarbudaya, dan antaridentitas lainnya, serta tingkat kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat. Pada tahun 2025, Indeks Harmoni Kabupaten Barito Selatan masih dalam proses survei. 2.4.1.5. Indeks Keterbukaan Informasi Publik Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) mengukur tingkat transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan, sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penilaian IKIP dilakukan berdasarkan empat dimensi, yaitu komitmen, ketersediaan informasi, pelayanan, serta pengelolaan dan dokumentasi informasi. Pada tahun 2024, Kabupaten Barito Selatan mencatat skor IKIP sebesar 78,38 yang tergolong menuju informatif. Hal ini menunjukkan kemajuan dalam keterbukaan informasi publik, namun masih memerlukan penguatan pada layanan dan tata kelola informasi. 129 2.4.1.6. Indeks Pembangunan Statistik Indeks Pembangunan Statistik (IPS) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur kapasitas dan kinerja statistik daerah secara sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan. Nilai indeks ini menjadi gambaran tingkat kematangan dan kesiapan statistik suatu daerah, serta menjadi dasar pembinaan dan peningkatan kapasitas statistik secara nasional. Pada tahun 2024, Kabupaten Barito Selatan memperoleh skor IPS sebesar angka 2,90 yang masuk kategori “baik”. Meskipun demikian, capaian ini masih menunjukkan perlunya penguatan kelembagaan statistik, peningkatan kapasitas SDM, serta optimalisasi pemanfaatan data untuk mendukung perencanaan dan pengambilan kebijakan berbasis bukti. 2.4.1.7. Tingkat Kematangan Keamanan Informasi Tingkat Kematangan Keamanan Informasi merupakan salah satu aspek dari komponen pelaksanaan pemerintahan digital (Pemdi). Hal tersebut dikategorikan dalam aspek keamanan siber yang diikur dengan indikator tingkat kematangan keamanan siber pemerintahan digital. Indikator ini digunakan untuk melihat kemampuan/kapabilitas penyelenggaraan keamanan siber, meliputi implementasi tata kelola dan manajemen keamanan serta implementasi kontrol teknis keamanan lainnya berdasarkan instrumen kematangan keamanan siber yang ditetapkan oleh BSSN. Pada tahun 2024 Kabupaten Barito Selatan memiliki tingkat kematangan pada kategori tingkat I. Capaian ini mencerminkan bahwa pelaksanaan transformasi digital di lingkungan pemerintahan daerah masih berada pada tahap awal, dengan inisiatif digital yang bersifat terbatas dan belum merata di seluruh perangkat daerah. 2.4.1.8. Indeks Pelayanan Publik Indeks Pelayanan Publik merupakan alat ukur yang digunakan untuk menilai kualitas dan kinerja pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah. Indeks ini dijadikan sebagai tolak ukur untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas layanan, serta memastikan bahwa pelayanan publik sudah diberikan kepada masyarakat. Pada 130 tahun 2022, Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Barito Selatan sebesar 2,36 atau berada pada klasifikasi cukup memadai. Capaian ini mencerminkan bahwa kualitas layanan dasar belum sepenuhnya optimal dan masih terdapat tantangan dalam hal kecepatan, aksesibilitas, maupun responsivitas pelayanan. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan sistemik, termasuk reformulasi standar pelayanan, peningkatan kapasitas aparatur, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk memperkuat akuntabilitas dan kepuasan pengguna layanan. 2.4.1.9. Indeks Tertib Administrasi Pertanahan Indeks Tertib Administrasi Pertanahan adalah indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu wilayah telah melaksanakan penataan dan pengelolaan administrasi pertanahan secara tertib, sistematis, dan sesuai ketentuan hukum. Indeks ini mencerminkan kualitas tata kelola pertanahan, termasuk kepastian hukum atas hak tanah, keakuratan data pertanahan, serta keterpaduan sistem informasi pertanahan dengan pembangunan wilayah. Indeks ini penting dalam mendukung reformasi agraria, mencegah konflik lahan, dan mempercepat pelayanan publik berbasis pertanahan yang transparan dan akuntabel. Indeks ini belum memiliki data capaian historis, dan akan dihitung dalam periode RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029. 2.4.2. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial Pembangunan daerah yang berkelanjutan tidak dapat dilepaskan dari terciptanya tatanan hukum yang berkeadilan, sistem keamanan yang tangguh, serta praktik demokrasi yang substansial. Komitmen untuk memperkuat akses terhadap keadilan bagi seluruh masyarakat yang tidak diskriminatif, transparan, dan berorientasi pada hak asasi manusia menjadi prioritas untuk menciptakan rasa keadilan. 131 2.4.2.1. Penegakan Perda Persentase penegakan perda digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan dan menegakkan Peraturan Daerah (Perda) yang telah ditetapkan. Indikator ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan kebijakan daerah, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap regulasi lokal, serta kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum. Tren persentase penegakan perda di Kabupaten Barito Selatan menunjukkan peningkatan yang konsisten selama periode 2020 hingga 2022. Pada tahun 2020, persentase penegakan Perda tercatat sebesar 77 persen, kemudian mengalami kenaikan berturut-turut menjadi 85 persen di tahun 2022. Tren ini mencerminkan penguatan kapasitas aparatur penegak Perda, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta koordinasi lintas sektor yang lebih efektif dalam menegakkan aturan daerah. Capaian ini menjadi indikator positif dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang tertib, adil, dan berorientasi pada kepatuhan hukum. Gambar 2.54 Persentase Penegakan Peraturan Daerah, 2021–2022 Sumber: Badan Pusat Statistik diolah, 2024 2.4.2.2. Indeks Demokrasi Indonesia Kondisi demokrasi di Kabupaten Barito Selatan secara umum menunjukkan lingkungan yang kondusif. Pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan telah mendorong iklim politik yang lebih terbuka, inklusif, dan partisipatif, khususnya dalam perencanaan dan pengambilan keputusan publik. Hal ini tercermin dari capaian indikator kinerja demokrasi tahun 2024 yang menunjukkan 2020 2021 2022 Penegakkan Perda 77 79 85 72 74 76 78 80 82 84 86 Persen 132 peningkatan signifikan, terutama pada aspek pemahaman masyarakat terhadap wawasan kebangsaan (99,89 persen) dan ideologi bangsa dan bela negara (99,98 persen). Meskipun sempat mengalami fluktuasi pada periode sebelumnya, tren capaian tahun 2024 menandakan adanya perbaikan dalam pendekatan edukatif dan partisipatif kepada masyarakat. Peningkatan kapasitas kelembagaan demokrasi, penguatan literasi politik masyarakat, dan perlindungan terhadap hak- hak sipil menjadi fokus strategis kedepan dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih demokratis. Tabel 2.37 Capaian Kinerja Demokrasi, 2020–2024 Indikator Kinerja 2020 2021 2022 2023 2024 Kerjasama dengan aparat keamanan untuk menjaga ketertiban dan keamanan 100 100 99,12 100 100 Pemahaman wawasan kebangsaan masyarakat 100 78,78 98,99 67,95 99,89 Pemahaman ideologi bangsa, cinta tanah air dan bela negara dikalangan masyarakat 100 4,59 98,99 0 99,98 Sumber: LAKIP, 2024 2.4.2.3. Indeks Rasa Aman Indeks Rasa Aman merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengetahui tingkat rasa aman yang dirasakan oleh masyarakat dengan berbagai aspek seperti keamanan dan kenyamanan yang dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, termasuk keamanan dari bencana, pemenuhan kesejahteraan sosial, perlindungan dan pemanfaatan kebhinekaan, serta keamanan dari kekerasan. Secara historis indeks ini belum memiliki data capaian karena termasuk dalam salah satu turunan dari indikator IUP yang akan dihitung dalam periode RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029. Sementara itu jika dilihat berdasarkan data selama lima tahun terakhir kondisi keamanan di Kabupaten Barito Selatan menunjukkan dinamika yang perlu menjadi perhatian. Indikator angka kriminalitas yang tertangani per 10.000 penduduk mengalami penurunan dari 8,9 pada tahun 2020 menurun menjadi 6,5 pada tahun 2024. Kondisi ini mengindikasikan sebagai penurunan jumlah kasus kejahatan yang berhasil ditangani. Meskipun demikian, penurunan ini dapat 133 disebabkan oleh dua faktor yaitu: menurunnya jumlah kasus kriminal, atau justru menurunnya kemampuan penegak hukum dalam mengidentifikasi dan menangani kasus. Risiko penduduk terkena kejahatan meningkat dari 85 pada tahun 2023 menjadi 95 pada tahun 2024, yang mengindikasikan peningkatan potensi ancaman terhadap masyarakat. Sementara itu, tingkat penyelesaian kejahatan sempat menurun tajam dari 91,2 persen pada tahun 2022 ke 75,21 persen pada tahun 2023, lalu naik menjadi 81,67 persen pada tahun 2024. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa tingkat keamanan dan kepercayaan publik terhadap sistem penegakan hukum masih perlu ditingkatkan, melalui penguatan kapasitas aparat. Tabel 2.38 Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana, 2020–2024 No Indikator 2020 2021 2022 2023 2024 1 Angka Kriminalitas Yang Tertangani per 10,000 penduduk 8,9 7,6 8,6 6,5 6,5 2 Risiko Penduduk Terkena Kejahatan per 100.000 Penduduk - - 91 85 95 3 Persentase Penyelesaian Kejahatan - - 91,2 75,21 81,67 Sumber: BPS Kalimantan Tengah, 2025 2.4.2.4. Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Barito Selatan berada pada kondisi yang relatif aman dan kondusif bagi aktivitas masyarakat dan investasi. Pemerintah daerah secara aktif berkolaborasi dengan aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, serta lembaga adat dalam menjaga harmoni sosial, mengantisipasi potensi konflik horizontal, dan menekan angka kriminalitas. Peningkatan kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja serta optimalisasi peran organisasi masyarakat turut memperkuat sistem deteksi dan respons dini terhadap gangguan ketertiban. Jika dilihat dari jumlah tindak pidana (JTP) Kabupaten Barito Selatan, terdapat fluktuasi sepanjang tahun 2020–2024 dengan tren peningkatan mencapai puncaknya pada tahun 2024 sebesar 131 kasus. Sementara itu, jumlah tindak pidana yang berhasil diselesaikan (STP) cenderung tidak seimbang dengan jumlah kasus yang terjadi, terutama pada tahun 2023 dan 2024 yang 134 menunjukkan penurunan efektivitas penanganan perkara. Ketimpangan antara JTP dan STP ini mengindikasikan perlunya penguatan kapasitas aparat penegak hukum, peningkatan sinergi kelembagaan, serta pendekatan preventif yang lebih proaktif guna menjaga stabilitas ketenteraman dan ketertiban di tengah dinamika sosial yang terus berkembang. Capaian kondisi ini dalam periode RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 – 2029 akan dihitung melalui Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas. Gambar 2.55 Jumlah Kejahatan/Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban per Kepolisian Resort, 2020–2024 Sumber: BPS Kalimantan Tengah, 2025 2.4.2.5. Tingkat Kriminalitas Tingkat kriminalitas merupakan salah satu indikator penting dalam mencerminkan kondisi ketenteraman dan ketertiban suatu wilayah. Kriminalitas tidak hanya berdampak pada aspek keamanan individu dan masyarakat, tetapi juga berpengaruh terhadap iklim investasi, stabilitas sosial, serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Di tengah dinamika sosial, ekonomi, dan demografis yang terus berkembang, kejahatan dapat muncul dalam berbagai bentuk dan kompleksitas, mulai dari pelanggaran ringan hingga pidana berat. Angka kriminalitas di Kabupaten Barito Selatan dilihat dari jumlah kejahatan yang dilaporkan. Jumlah kejahatan yang dilaporkan di selama lima tahun terakhir cenderung meningkat yaitu dari 116 kasus pada tahun 2020 meningkat menjadi 138 kasus pada tahun 2024. 2020 2021 2022 2023 2024 Jumlah Tindak Pidana 113 96 125 117 131 Selesai Tindak Pidana 91 101 114 88 100 0 20 40 60 80 100 120 140 Jumlah Jumlah Tindak Pidana Selesai Tindak Pidana 135 Meskipun demikian, jika dilihat pada tahun 2021 jumlah kejahatan yang dilaporkan sempat mengalami penurunan menjadi 96 kasus. Kejadian kejahatan di Kabupaten Barito Selatan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti ekonomi, lingkungan, dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan yang berlaku. Gambar 2.56 Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan, 2020–2024 Sumber: BPS Kalimantan Tengah diolah, 2025 2.4.3. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan Ketangguhan diplomasi dan pertahanan berdaya gentar Kabupaten Barito Selatan meskipun tidak secara langsung terhubung dengan dinamika internasional atau kawasan besar, tetap relevan dalam konteks memperkuat posisi daerah dalam menjaga stabilitas dan keamanan lokal serta mendukung pembangunan berkelanjutan. Kabupaten Barito Selatan berperan dalam memperkuat kerjasama dengan daerah sekitar. 2.4.3.1. Indeks Daya Saing Daerah Pengukuran yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Barito Selatan pada tahun 2022 tercatat sebesar 2,76. Skor ini menempatkan Barito Selatan di bawah rata-rata nasional yang berada di angka 3,26 dan juga di bawah rata-rata Provinsi Kalimantan Tengah yang memiliki skor 2020 2021 2022 2023 2024 Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan 116 96 125 117 138 0 20 40 60 80 100 120 140 160 Jumlah 136 3,13. Sementara itu, IDSD Kabupaten Barito Selatan pada tahun 2023 menunjukkan skor keseluruhan sebesar 2,93. Skor ini mencerminkan posisi daya saing daerah dalam skala nasional dengan beberapa pilar yang menjadi kekuatan dan tantangan tersendiri. IDSD mengukur daya saing daerah berdasarkan 12 pilar utama, termasuk institusi, infrastruktur, adopsi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), stabilitas ekonomi makro, kesehatan, keterampilan, pasar produk, pasar tenaga kerja, sistem keuangan, ukuran pasar, dinamisme bisnis, dan kapabilitas inovasi. Barito Selatan menunjukkan kekuatan pada pilar institusi dengan skor 4,09 dan dinamisme bisnis dengan skor sempurna 5,00. Namun, terdapat kelemahan pada pilar ukuran pasar dengan nilai 0,28 dan kapabilitas inovasi dengan nilai 0,40 yang menunjukkan perlunya perhatian lebih pada aspek pengembangan pasar dan inovasi daerah. Sementara itu, berdasarkan penilaian Indeks Inovasi Daerah (IID) oleh Kementerian Dalam Negeri, Kabupaten Barito Selatan masih dikategorikan sebagai daerah kurang inovatif. Untuk meningkatkan daya saing, Kabupaten Barito Selatan perlu fokus pada pengembangan inovasi daerah, perluasan ukuran pasar, dan peningkatan kapabilitas inovasi. Langkah-langkah strategis seperti pelatihan sumber daya manusia, pengembangan industri lokal, dan peningkatan infrastruktur dapat menjadi kunci dalam memperkuat posisi daya saing daerah ini. 2.5. Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan Daerah Kinerja setiap urusan pemerintahan daerah akan mencerminkan keselarasan komitmen dengan program dan kebijakannya dalam mengelola berbagai kewenangan secara bertanggung jawab. Fokus layanan pada urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar diarahkan pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat sebagai prioritas utama peningkatan kualitas hidup. Sementara itu, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar difokuskan pada bidang-bidang yang mendukung keberlanjutan pembangunan daerah. Adapun urusan pemerintahan pilihan memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi lokal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. 137 2.5.1. Fokus Layanan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 2.5.1.1. Pendidikan Pendidikan memegang peranan krusial dalam pembangunan wilayah karena menjadi landasan bagi kemajuan sosial ekonomi. Dalam konteks pembangunan, investasi dalam pendidikan dapat menjadi salah satu strategi efektif untuk mencapai kesejahteraan jangka panjang dan keberlanjutan pembangunan. Oleh karena itu, kualitas pendidikan dapat berkontribusi dalam perkembangan suatu wilayah dan merupakan pilar penting pembangunan. Tabel 2.39 Kondisi Capaian Pendidikan, 2021–2023 No Capaian Kinerja Indikator Kinerja Satuan 2020 2021 2022 2023 1 Angka Putus Sekolah APS SD % 0,28 0 0,52 - APS SMP % 0,39 0 1,82 - 2 Angka Kelulusan SD/MI % 100 100 100 - SMP/MTs % 100 100 100 - 3 Fasilitas Pendidikan Ruang Kelas Pendidikan SD/MI yang Layak % 96,02 100 91,75 92,68 Ruang Kelas Pendidikan SMP/MTS yang Layak % 94,65 100 94,74 93,11 Ruang Kelas Pendidikan SMA/MA yang Layak % 100 100 97,18 93,18 Rasio Ketersedian Sekolah/ Penduduk Usia Sekolah Pendidikan dasar (SD/MI + SMP/MTs) Rasio 0,09 - 0,11 - 4 Rasio Guru terhadap Murid Pendidikan Dasar Rasio 1:8 1:8 1:8 1:7 Pendidikan Menengah Rasio 1:11 1:10 1:10 1:8 Sumber: Kabupaten Barsel Dalam Angka; BPS Kalimantan Tengah; RPJMD Tahun 2017-2022; serta RKPD Tahun 2024 dan 2025 Jika dilihat berdasarkan Tabel 2.39, capaian kinerja sektor pendidikan di Kabupaten Barito Selatan menunjukan hasil yang relatif stabil namun tetap menghadapi sejumlah tantangan. Pada indikator Angka Putus Sekolah (APS), tercatatkan pada tahun 2021 tingkat putus sekolah pada jenjang SD dan SMP sempat mencapai 0 persen, namun 138 terjadi peningkatan kembali pada tahun 2022 dengan masing-masing sebesar 0,52 persen (SD) dan 1,82 persen (SMP). Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan keberlanjutan sekolah pada kelompok usia pendidikan dasar masih menjadi perhatian, terutama di jenjang menengah pertama. Sementara itu, jika dilihat dari angka kelulusan capaian jenjang SD/MI dan SMP/MTS konsisten di angka 100 persen yang berarti mencerminkan adanya keberhasilan dalam mempertahankan peserta didik hingga akhir jenjang pendidikan. Pada indikator kondisi ruang kelas yang layak, terjadi fluktuasi atau cenderung mengalami penurunan di seluruh jenjang. Seperti halnya pada jenjang SMA/MA, persentase ruang kelas layak menurun dari 100 persen (2021) menjadi 93,18 persen (2023). Hal ini mengindikasikan perlunya perhatian terhadap pemeliharaan dan rehabilitasi sarana fisik pendidikan agar mendukung kenyamanan belajar. Sementara itu, rasio ketersediaan sekolah terhadap jumlah penduduk usia sekolah pada pendidikan dasar tercatat 0,11 pada tahun 2022, menunjukkan masih terbatasnya sebaran satuan pendidikan. Dilihat dari sisi rasio guru terhadap murid selama periode 2021–2023 tercatat dalam (1:7–1:8) dan (1:8–1:11), baik pada jenjang pendidikan dasar maupun menengah. Jika dibandingkan dengan standar nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru, yang menetapkan rasio ideal 1:20 pada SD dan SMP, serta rekomendasi UNESCO yang berkisar hingga 1:30, maka rasio di Barito Selatan tergolong rendah. Rasio tersebut dianggap tidak ideal dalam konteks pendidikan karena beberapa faktor seperti biaya dan potensi kurangnya interaksi sosial antar siswa. Rasio yang lebih rendah memang memungkinkan guru untuk fokus pada kebutuhan masing- masing siswa, tetapi juga berdampak terhadap kesempatan siswa untuk belajar dari teman sebaya dan berpartisipasi dalam kegiatan kelompok yang lebih besar. Secara umum capaian kinerja menunjukkan beberapa kemajuan dalam sektor pendidikan. Namun, masih terdapat beberapa tantangan terkait angka putus sekolah, kelayakan ruang kelas, dan distribusi layanan pendidikan. 139 2.5.1.2. Kesehatan Kesehatan merupakan hak mendasar manusia yang menjadi salah satu tolak ukur dalam suatu perencanaan pembangunan. Kondisi kesehatan yang baik dapat menjadi landasan untuk menjalani kehidupan dengan layak. Meskipun setiap warga negara bertanggung jawab untuk atas kesehatannya sendiri, pemerintah wajib memastikan pemerataan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas. Berikut dijabarkan capaian kinerja bidang kesehatan pada Tabel 2.40 sebagai berikut. Tabel 2.40 Capaian Kinerja Bidang Kesehatan, 2020—2024 No Indikator Kinerja Satuan Capaian Kinerja 2020 2021 2022 2023 2024 1 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan % 76,00 85.85 96,57 66,01 58,53 2 Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) % 83,3 75 90 75 8,33 3 Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan % 100 100 100 100 100 4 Cakupan kunjungan ibu hamil K4 % 69,82 63,94 65,69 51,01 45,18 5 Persentase ibu hamil yang mendapatkan tablet tambah darah % 64,91 72,85 88,43 69,22 64,63 6 Cakupan kunjungan bayi % 62,13 66,37 90,05 95,36 79,68 7 Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup 0 3,89 2 4 1 8 Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup 251 399,29 273 132 71 9 Angka kesakitan DBD Orang 7 2 4 91 70 10 Jumlah penderita penyakit menular (Malaria) Orang 0 2 0 0 0 11 Jumlah penderita penyakit tidak menular (hipertensi) Orang 9.312 8.048 7.484 9.599 10.474 12 Angka Penemuan Kasus TBC % 94 183 262 138 87 13 Angka Keberhasilan Pengobatan TBC % 98 94 97 82 98 14 Jumlah kasus baru AIDS Orang 2 1 9 12 11 Sumber: Profil Dinas Kesehatan Kalteng Tahun 2019, BPS Kalteng, Kalteng Dalam Angka, Barsel Dalam Angka, RPJMD Tahun 2017-2022, dan RKPD 140 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan memiliki peran penting. Hal ini dikarenakan persalinan yang ditangani oleh tenaga kesehatan terlatih dapat meminimalisir angka kematian ibu dan bayi. Namun, capaian kinerja ini menunjukkan penurunan yang cukup signifikan pada periode tahun tahun 2022– 2024. Pada tahun 2022, cakupan pertolongan persalinan sudah mencapai 96,57 persen namun terus menurun hingga mencapai 58,53 persen di tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan kualitas layanan persalinan yang memerlukan evaluasi menyeluruh terhadap ketersediaan tenaga kesehatan, khususnya bidan dan tenaga perawat pendukung. Jika dilihat berdasarkan Tabel 2.40 permasalahan kesehatan ibu dan anak di Kabupaten Barito Selatan masih memerlukan perhatian. Cakupan kunjungan ibu hamil K4 mengalami penurunan dari 69,82 persen pada tahun 2020 menjadi 45,18 persen pada tahun 2024, sedangkan persentase ibu hamil yang mendapatkan tablet tambah darah pada tahun 2024 hanya mencapai 64,63 persen, masih di bawah target pelayanan gizi ibu hamil secara ideal. Di sisi lain, aspek mortalitas menunjukkan perbaikan, yaitu angka kematian ibu (AKI) menunjukkan tren poisitif dari 399,29 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2021, dan menurun menjadi 71 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2024. Sementara itu, angka kematian bayi (AKB) tercatat menurun dari 3,89 pada tahun 2021 menjadi 1,00 pada tahun
16. 2024.Kondisi ini mencerminkan adanya kemajuan pada aspek penanganan kasus risiko tinggi, namun cakupan dan kualitas layanan kesehatan dasar—terutama pemantauan kehamilan, pemenuhan gizi, dan intervensi tumbuh kembang—masih perlu diperkuat. Kekurangan intervensi tersebut menjadi salah satu faktor yang berkontribusi pada tingginya prevalensi stunting di Barito Selatan, khususnya pada masa 1.000 hari pertama kehidupan. Pada tahun 2024, angka kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kabupaten Barito Selatan mengalami tren peningkatan dalam lima tahun terakhir, yaitu mencapai 70 orang. Begitu pula terlihat pada jumlah penderita penyakit hipertensi yang mengalami kecenderungan 141 meningkat, yaitu mencapai 10.474 orang. Sementara itu, angka penemuan kasus Tuberkulosis (TBC) menunjukkan penurunan dalam tiga tahun terakhir, yaitu mencapai 87 orang pada tahun 2024. Meskipun data belum cukup untuk menyimpulkan pergeseran beban penyakit, temuan ini menjadi sinyal penting bagi penguatan kewaspadaan terhadap penyakit menular dan tidak menular. Selain itu, kondisi geografis Barito Selatan yang memiliki oxbow lake, potensi genangan air sebagai tempat berkembang biak seperti nyamuk DBD perlu diantisipasi secara serius. Upaya pengendalian penyakit perlu mempertimbangkan faktor lingkungan lokal dan memperkuat pendekatan promotif serta preventif berbasis risiko. Rasio dokter per 100.000 digunakan untuk menilai ketersediaan layanan kesehatan dan dapat mencerminkan aksesibilitas masyarakat terhadap perawatan medis. Rasio dokter per 100.000 penduduk di Kabupaten Barito Selatan mengalami tren peningkatan walaupun masih berada di bawah standar ideal, yakni 100 dokter per 100.000 penduduk berdasarkan standar World Health Organization (WHO). Pada tahun 2023, Rasio Dokter per 100.000 Penduduk di Kabupaten Barito Selatan sebesar 46,03 yang berarti tiap 100.000 penduduk dilayani oleh 46 dokter. Sementara itu, Rasio Dokter Gigi per 75.000 Penduduk mengalami peningkatan yang cukup tinggi pada tahun 2023, yaitu sebesar 4,43. Namun, masih jauh dari rasio ideal yang dietapkan oleh WHO, yakni 10 per 75.000 penduduk. Hal ini mengartikan bahwa sebanyak 75.000 penduduk di Kabupaten Barito Selatan hanya dilayani oleh 4 dokter gigi. Beban kerja dokter yang berlebihan karena rasio yang kurang ideal menjadi akar masalah yang mengkhawatirkan. Jumlah dokter yang sedikit menunjukkan rendahnya kualitas dan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. Tabel 2.41 Jumlah Rasio Dokter, 2021–2023 No Indikator Kinerja 2020 2021 2022 2023
17. 1.Rasio Dokter per 100.000 Penduduk 30,76 31,04 44,06 46,03
18. 2.Rasio Dokter Gigi per 75.000 Penduduk 3,76 3,70 3,36 4,45 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan, 2023 142 Kondisi sarana dan prasarana kesehatan di Kabupaten Barito Selatan selama lima tahun terakhir menunjukkan adanya keterbatasan fasilitas layanan kesehatan, terutama pada layanan rujukan. Rasio rumah sakit umum per 1.000 penduduk stagnan di angka 0,007 sepanjang 2020– 2024 atau hanya terdapat satu rumah sakit umum yang berada di Kecamatan Dusun Selatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa jumlah rumah sakit belum bertambah dan masih sangat terbatas dalam melayani kebutuhan rujukan tingkat lanjut serta masih adanya ketimpangan aksesibilitas dan keterjangkauan antar wilayah. Pada layanan tingkat pertama, rasio puskesmas pada tahun 2024 tercatat sebesar 0,087, atau masih belum memenuhi standar ideal WHO. Puskesmas pembantu menunjukkan capaian 0,126, dan poskesdes yang mulai tercatat sejak 2022 mencapai 0,62 pada 2024, menandakan belum meratanya keberadaan poskesdes di setiap desa. Sementara itu, rasio klinik meningkat menjadi 0,044 per 1.000 penduduk dalam dua tahun terakhir, meskipun kontribusinya terhadap layanan masih terbatas karena belum seluruhnya memiliki kapasitas rawat inap atau tenaga medis lengkap. Secara rinci, perkembangan sarana-prasarana kesehatan Kabupaten Barito Selatan dapat dilihat pada Tabel 2.42. Tabel 2.42 Kondisi Perkembangan Sarana-Prasarana Kesehatan Per 1.000 Penduduk, 2020–2024 No Indikator Kinerja 2020 2021 2022 2023 2024
19. 1.Puskesmas 0,086 0,085 0,090 0,088 0,087
20. 2.Puskesmas Pembantu - 0,123 0,130 0,128 0,126
21. 3.Poskesdes - - 0,64 0,63 0,62
22. 4.Rumah Sakit Umum 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007
23. 5.Klinik - - 0,022 0,022 0,044 Sumber: Simdatik Kabupaten Barito Selatan diolah, 2025 2.5.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Infrastruktur yang mumpuni menjadi kunci utama dalam pembangunan. Infrastruktur yang memadai dan berkelanjutan tidak hanya mempermudah pergerakan penduduk, tetapi juga memicu pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Jalan dan jembatan merupakan infrastruktur utama dalam mendorong mobilisasi dan konektivitas antar wilayah guna mendorong pembangunan wilayah. 143 Gambar 2.57 Capaian Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik, 2020–2022 Sumber: RPD Kab. Barito Selatan 2023-2026 Berdasarkan grafik capaian proporsi panjang jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Barito Selatan tahun 2020 – 2022, terlihat bahwa realisasi panjang jalan dalam kondisi baik mengalami penurunan drastis pada tahun 2022. Pada tahun 2020 dan 2021, realisasi jalan dalam kondisi baik mencapai masing-masing 648,35 km (63 persen) dan 680,97 km (66 persen). Namun, pada tahun 2022 capaian ini merosot menjadi hanya 358,97 km atau sekitar 35 persen. Penurunan ini menunjukkan adanya degradasi kualitas infrastruktur jalan yang cukup signifikan dalam waktu singkat. Di lapangan, hal ini mencerminkan berbagai tantangan yang dihadapi pemerintah daerah, antara lain minimnya anggaran pemeliharaan rutin jalan, kerusakan akibat cuaca ekstrem seperti hujan deras dan banjir, serta tekanan dari kendaraan berat yang melintasi jalur transportasi utama. Selain itu, wilayah geografis Barito Selatan yang memiliki kontur tanah labil di beberapa kawasan serta masih terbatasnya sistem drainase menyebabkan kerusakan jalan lebih cepat terjadi. Aksesibilitas yang menurun ini berdampak langsung pada konektivitas antarwilayah, distribusi logistik, dan aktivitas ekonomi masyarakat, terutama di sektor pertanian dan perdagangan lokal. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya pemulihan dan peningkatan infrastruktur jalan secara berkelanjutan, termasuk melalui sinergi program pusat-daerah, pemanfaatan teknologi perkerasan jalan yang sesuai kondisi tanah, serta optimalisasi peran swasta dalam pembangunan infrastruktur. 2020 2021 2022 Realisasi 648,35 680,97 358,97 Capaian 63% 66% 35% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 0 100 200 300 400 500 600 700 800 Persen Km Realisasi Capaian 144 Selanjutnya, irigasi memiliki peran yang sangat penting di Kabupaten Barito Selatan. Wilayah ini memiliki mayoritas penduduk yang mengandalkan pertanian sebagai mata pencaharian utama. Dengan sistem irigasi yang baik, pasokan air yang teratur dan dapat diandalkan ke lahan pertanian menjadi kunci untuk meningkatkan hasil panen, produktivitas pertanian, dan juga mendukung perlindungan lingkungan dan manajemen yang berkelanjutan terhadap sumber daya air. Kabupaten Barito Selatan juga rentan terhadap musim kemarau dan kekeringan yang dapat mengganggu produksi pertanian. Tabel 2.43 Area Irigasi, 2020 – 2022 No Keterangan Satuan 2020 2021 2022 1 Jumlah daerah irigasi Unit 70 70 70 2 Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik % 28,12 42,18 44,49 3 Rasio jaringan irigasi m/ha 17,6 18,57 35,94 Sumber: Dinas PUPR Barito Selatan 2023 Merujuk pada data diatas, jumlah daerah irigasi tidak mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga 2022. Persentase luas irigasi dalam kondisi baik di Kabupaten Barito Selatan menunjukan peningkatan dalam kurun waktu tahun 2020 – 2022, tetapi masih berada di bawah target yang ditetapkan. Upaya untuk menyediakan akses air bersih yang adil dan berkelanjutan harus menjadi prioritas dalam pembangunan masyarakat secara keseluruhan. Kebutuhan air bersih masyarakat utamanya dilakukan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Barito yang tidak hanya memenuhi kebutuhan rumah tangga tetapi juga melayani kebutuhan niaga, industri, pemerintah di wilayah tersebut. Pelanggan PDAM Tirta Barito menunjukan peningkatan dari tahun ke tahun dimana pada tahun 2022 meningkat dengan jumlah 12.429 rumah tangga dan secara keseluruhan meningkat 13.772 pelanggan. 2.5.1.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Berdasarkan data dari SK Kumuh Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024, Kabupaten Barito Selatan tercatat memiliki luas kawasan kumuh sebesar 13,98 hektare (Ha). Kawasan kumuh tersebut berada di Kelurahan Hilir Sper, yang merupakan salah 145 satu wilayah permukiman padat penduduk di kabupaten ini. Luasan tersebut menunjukkan bahwa meskipun Barito Selatan tidak termasuk daerah dengan kawasan kumuh terluas di provinsi Kalimantan Tengah, tetapi tetap memerlukan perhatian dalam perencanaan dan pelaksanaan program penanganan kumuh. Upaya peningkatan kualitas permukiman, penyediaan infrastruktur dasar seperti sanitasi, air bersih, drainase, dan jalan lingkungan sangat penting dilakukan untuk mengurangi tingkat kekumuhan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat di kawasan tersebut. Tabel 2.44 Sebaran Kawasan Kumuh Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Kabupaten/Kota Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi Gunung Mas 0 Katingan 78,45 Seruyan 410 Lamandau 14,78 Sukamara 23 Kotawaringin Barat 13,8 Kotawaringin Timur 21,82 Pulang Pisau 0 Kapuas 0 Palangka Raya 24,17 Barito Timur 25,75 Barito Selatan 13,98 Barito Utara 29,98 Murung Raya 14,37 Sumber: SK Kumuh Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalteng, 2024 2.5.1.5. Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Capaian kinerja Tantribumlinmas Kabupaten Barito Selatan 2020– 2023 menunjukkan tren peningkatan secara moderat. Cakupan pelayanan bencana kebakaran meningkat signifikan dari 20,71 persen pada tahun 2020 menjadi 80 persen pada tahun 2022, yang juga diikuti oleh perbaikan tingkat waktu tanggap wilayah manajemen kebakaran dari 82,60 persen menjadi 80 persen pada periode yang sama setelah sempat menurun di tahun 2021. Namun demikian, terdapat penurunan kinerja pada keberadaan petugas perlindungan masyarakat (Linmas), 146 dari 100 persen pada tahun 2021 menjadi 70 persen pada 2022. Begitu pula tingkat penyelesaian pelanggaran K3 mengalami penurunan dari 100 persen menjadi 75 persen. Kondisi ini menjadi catatan penting, karena keberlanjutan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sangat bergantung pada kehadiran SDM pelaksana dan efektivitas pengawasan di lapangan. Oleh karena itu, tantangan ke depan adalah memperkuat kelembagaan, konsistensi SDM, dan sistem monitoring- respons yang adaptif. Tabel 2.45 Capaian Indikator Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, 2020–2024 No Indikator Kinerja Satuan 2020 2021 2022 1 Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) % 100 100 70 2 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 % 100 100 75 3 Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota % 20,71 78 80 4 Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) % 82,60 73 80 Sumber: Bapperida Kabupaten Barito Selatan, 2025 2.5.1.6. Sosial Pembangunan wilayah dapat dicapai salah satunya dengan meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat. Hal ini selaras dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai situasi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara sehingga dapat menjalani kehidupan dengan layak dan mampu mengembangkan diri serta menjalankan peran sosialnya. Kondisi sosial di Kabupaten Barito Selatan jika dilihat dari PMKS yang memperoleh bantuan selama lima tahun terakhir telah mencapai 100 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa seluruh PMKS menerima bantuan sosial. Begitu pula dengan persentase rumah tangga yang menerima bantuan melalui program keluarga harapan juga mencapai 100 persen dari tahun 2020 hingga 2024. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Kabupaten Barito Selatan berhasil dalam memberikan bantuan sosial secara konsisten kepada PMKS dan rumah tangga penerima PKH. 147 Tabel 2.46 Capaian Indikator Bidang Sosial, 2020–2024 No Indikator Kinerja Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 1 Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial % 100 100 100 100 100 2 Rumah Tangga Penerima Program Keluarga Harapan % 100 (2.540 kpm) 100 (2.649 kpm) 100 (2.579 kpm) 100 (2.518 kpm) 100 (2.520 kpm) Sumber: Bapperida Kabupaten Barito Selatan, 2025 Lebih lanjut, jumlah korban bencana alam di Kabupaten Barito Selatan menunjukkan angka tertinggi pada 2023 sebanyak 59.196 jiwa dan menurun menjadi 3.654 jiwa pada 2024, sementara korban bencana sosial juga meningkat menjadi 111 jiwa pada tahun yang sama. Di sisi lain, jumlah fakir miskin mengalami peningkatan konsisten dari 2.875 jiwa pada 2020 menjadi 5.114 jiwa pada 2024, disertai dengan masih tercatatnya kelompok rentan lainnya seperti anak korban kekerasan seksual, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis, serta penyandang disabilitas. Kondisi ini mengindikasikan adanya tekanan sosial-ekonomi yang belum tertangani secara optimal serta keterbatasan dalam jangkauan perlindungan sosial. Oleh karena itu, diperlukan intervensi terpadu melalui penguatan data kesejahteraan sosial, perluasan program bantuan berbasis kebutuhan spesifik, peningkatan kapasitas respons terhadap bencana, serta penguatan layanan rehabilitasi dan perlindungan sosial yang inklusif. Tabel 2.47 Capaian Indikator Bidang Sosial, 2020–2024 No Indikator Kinerja Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 1 Korban bencana alam jiwa 18.044 93 27.772 59.196 3.654 2 Korban bencana sosial jiwa 270 80 9 27 111 3 Gelandang dan Pengemis jiwa - - 5 3 3 4 Penderita HIV/AIDS jiwa - 11 - 12 - 6 Fakir Miskin jiwa 2.875 4.691 5.065 5.995 5.114 8 Anak korban kekerasan seksual jiwa 6 6 5 2 6 9 Lanjut Usia Terlantar jiwa 50 80 127 2 2 10 Penyandang Tuna Wicara-Rungu jiwa - - 3 - - 11 Tuna Daksa jiwa 6 - - - - 12 Penyandang Cacat Fisik jiwa - - 194 251 251 13 Tuna Susila jiwa 0 0 0 0 - Sumber: Dinas DSPMD Kabupaten Barito Selatan, 2024 148 2.5.2. Fokus Layanan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 2.5.2.1. Tenaga Kerja Sektor tenaga kerja memegang peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Tenaga kerja yang produktif dan berkualitas merupakan aset utama dalam mendorong inovasi, peningkatan produktivitas, dan kesejahteraan masyarakat. Struktur ketenagakerjaan di Kabupaten Barito Selatan menunjukkan dominasi sektor jasa dan pertanian sebagai sumber utama mata pencaharian penduduk usia produktif. Dari total 69.002 jiwa penduduk berusia 15 tahun ke atas yang bekerja, sebanyak 43,7 persen (30.139 jiwa) bekerja di sektor jasa, diikuti oleh sektor pertanian sebesar 40,1 persen (27.679 jiwa), dan sektor industri yang hanya menyerap 16,2 persen (11.184 jiwa). Komposisi tenaga kerja mengindikasikan bahwa struktur ekonomi daerah masih bertumpu pada sektor tersier dan primer, dengan daya serap sektor industri yang relatif rendah. Hal ini mencerminkan perlunya penguatan sektor industri dan hilirisasi agar dapat mendorong diversifikasi ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan nilai tambah di tingkat lokal. Tabel 2.48 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin Tahun 2024 No Lapangan Pekerjaan Utama Laki-Laki Perempuan Total 1 Pertanian Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan 19.838 7.841 27.679 2 Industri Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Listrik, Gas dan Air Minum; Konstruksi 9.172 2.012 11.184 3 Jasa Perdagangan Rumah Makan dan Jasa Akomodasi; Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi; Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan; Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan 13.801 16.338 30.139 Jumlah 42.811 26.191 69.002 Sumber: Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka, 2025 149 2.5.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan prioritas pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan masyarakat yang inklusif, adil, dan sejahtera. Fokus ini mencakup upaya peningkatan kesetaraan gender serta pemenuhan hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Kabupaten Barito Selatan menunjukkan kemajuan dalam bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, meskipun masih menghadapi tantangan serius yang memerlukan intervensi strategis. Data proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR mencapai 52 persen pada tahun 2024, mencerminkan representasi politik perempuan yang sangat baik. Di sisi lain, Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta menunjukkan lonjakan drastis hingga 86 persen pada tahun 2022. Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan meningkat cukup signifikan menjadi 52,58 persen pada 2024, yang dimaknai sebagai hasil dari membaiknya akses perempuan dalam pembangunan. Namun demikian, terjadi peningkatan tajam jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, dari 21 kasus pada 2023 menjadi 44 kasus pada 2024, serta fluktuasi rasio KDRT yang mencapai 2 pada 2022 dan kembali menurun menjadi 0,04 di tahun 2024. Meski seluruh kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani berhasil ditangani 100 persen selama lima tahun terakhir, tren kenaikan kasus tetap menjadi sinyal perlunya penguatan pencegahan, edukasi publik, serta sistem perlindungan yang lebih komprehensif dan responsif terhadap kebutuhan korban. Tabel 2.49 Capaian Indikator Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2020–2024 No Indikator Kinerja 2020 2021 2022 2023 2024 1 Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah 24,14% - 14,01% - - 2 Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR 40% - 40% - 52% 3 Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta 31,30% - 86% - - 4 Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan 47,09 43,1 47,89 47,39 52,58 5 Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 6 14 21 21 44 6 Rasio KDRT 0,14 - 2 - 0,04 150 No Indikator Kinerja 2020 2021 2022 2023 2024 7 Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani 100% 100% 100% 100% 100% Sumber: Sekretariat Dewan dan DP3APPKB Kabupaten Barito Selatan, 2025 2.5.2.3. Pertanahan Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah, urusan yang berkaitan dengan pertanahan dianggap sebagai bagian dari tugas pokok pemerintahan yang harus dilaksanakan dan tidak memiliki keterkaitan dengan penyediaan layanan dasar. Tabel 2.50 Capaian Kinerja Urusan Pertanahan, 2020 – 2022 Pertanahan Satuan 2020 2021 2022 Persentase Lahan Bersertifikat persen 78,75 80,75 80,75 Penyelesaian Kasus Tanah Negara kasus 0 0 0 Penyelesaian Izin Lokasi persen 100 100 100 Sumber: Bappeda Kab. Barito Selatan 2023 (diolah) Berdasarkan data dari Bappeda Kabupaten Barito Selatan tahun 2023, persentase lahan bersertifikat menunjukkan tren yang relatif stabil dalam tiga tahun terakhir, yakni sebesar 78,75 persen pada tahun 2020, meningkat menjadi 80,75 persen pada 2021, dan tetap di angka yang sama pada 2022. Stabilitas ini mencerminkan kinerja positif dalam administrasi pertanahan, khususnya dalam program sertifikasi lahan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat. Selain itu, penyelesaian kasus tanah negara tercatat nihil (0 kasus) selama tiga tahun berturut-turut, menunjukkan tidak adanya konflik agraria yang tercatat secara resmi dalam kategori tersebut. Di sisi lain, penyelesaian izin lokasi menunjukkan capaian maksimal sebesar 100 persen setiap tahunnya, yang mengindikasikan bahwa pengurusan izin lokasi untuk investasi atau penggunaan lahan berjalan efektif. Namun, di lapangan masih terdapat tantangan tersembunyi. Meskipun persentase lahan bersertifikat cukup tinggi, masih ada sekitar 19 persen lahan yang belum memiliki status hukum jelas, yang umumnya berada di kawasan pedesaan, wilayah adat, atau kawasan dengan keterbatasan akses layanan pertanahan. Selain itu, kasus sengketa 151 atau tumpang tindih klaim lahan sering kali tidak tercatat secara resmi sebagai kasus tanah negara, tetapi tetap terjadi dalam bentuk konflik antarwarga atau antara warga dan perusahaan, terutama di sektor perkebunan. Faktor seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya legalitas tanah, keterbatasan biaya sertifikasi mandiri, serta akses terbatas ke kantor pertanahan juga turut memperlambat proses legalisasi aset tanah di akar rumput. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang lebih proaktif, termasuk penyuluhan, layanan jemput bola, dan integrasi data pertanahan yang lebih inklusif untuk memastikan seluruh masyarakat memiliki kepastian hukum atas tanah yang dimiliki. 2.5.2.4. Lingkungan Hidup Urusan lingkungan hidup merupakan layanan yang tidak berkaitan dengan kebutuhan dasar tetapi memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan wilayah terhadap dampak perubahan lingkungan dan iklim. Suatu kegiatan pembangunan membutuhkan pemanfaatan sumber daya yang cukup tinggi, terlepas dari hal tersebut maka akan sangat mempengaruhi kondisi dari lingkungan bahkan mengarah ada kerusakan lingkungan. Dengan adanya kerusakan lingkungan tersebut maka berpotensi menjadikan beban kepada masyarakat. Upaya pelestarian lingkungan menjadi semakin penting di tengah ancaman perubahan iklim dan degradasi ekosistem yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Salah satu inisiatif strategis dalam pengendalian perubahan iklim adalah Program Kampung Iklim (ProKlim), yaitu program berjenjang yang mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat lokal. Implementasi ProKlim di Kabupaten Barito Selatan menunjukakn perkembangan positif, meskipun belum merata di seluruh kecamatan. Berdasarkan data, jumlah pelaksanaan ProKlim meningkat dari 2 desa pada tahun 2020 menjadi 14 desa pada tahun 2023 dan 2024. Kecamatan Dusun Utara menjadi wilayah paling aktif dengan peningkatan signifikan. Sementara itu, kecamatan lainnya seperti Dusun Hilir dan Jenamas belum menunjukkan perkembangan berarti dalam pelaksanaan program ini. 152 Peningkatan jumlah ProKlim mencerminkan kesadaran yang tumbuh terhadap pentingnya pelestarian lingkungan di tingkat komunitas. Program ini tidak hanya mendorong pengurangan emisi gas rumah kaca dan perlindungan sumber daya alam, tetapi juga memperkuat ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim seperti banjir, kekeringan, dan penurunan kualitas udara. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan lokal, peningkatan literasi iklim, serta perluasan cakupan program di kecamatan lain menjadi langkah penting untuk memastikan keberlanjutan lingkungan hidup di Kabupaten Barito Selatan. Tabel 2.51 Jumlah Program Kampung Iklim, 2020–2024 No Kecamatan 2020 2021 2022 2023 2024
24. 1.Dusun Hilir 0 0 0 0 0
25. 2.Dusun Selatan 1 0 1 4 4
26. 3.Dusun Utara 1 1 2 4 4
27. 4.G. Bintang Awai 0 0 1 5 5
28. 5.Jenamas 0 0 0 0 0
29. 6.Karau Kuala 0 0 1 1 1 Total 2 1 5 14 14 Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan, 2025 2.5.2.5. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Administrasi kependudukan merupakan proses sistematis dalam pencatatan dan pengelolaan data individu yang mencakup biodata penduduk, pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, serta pemanfaatan data kependudukan untuk menunjang pelayanan publik dan perencanaan pembangunan. Tingkat kemudahan masyarakat dalam memperoleh akses pelayanan bidang kependudukan dan pencatatan sipil menjadi salah satu kunci dalam memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga karena bukti yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sangat diperlukan. Cakupan penerbitan Kartu Keluarga, KTP elektronik, dan kutipan akta kematian telah mencapai 100 persen, mencerminkan efisiensi dan efektivitas sistem pelayanan. Meski sempat fluktuatif, cakupan akta kelahiran dan akta nikah terus menunjukkan peningkatan yang 153 menggambarkan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen sipil. Kepemilikan Kartu Identitas Anak juga tumbuh pesat, memperlihatkan keberhasilan sosialisasi dan inovasi layanan yang inklusif bagi kelompok usia dini. Kualitas database kependudukan mengalami peningkatan konsisten hingga mencapai 95 persen pada tahun 2024, didukung oleh peningkatan pembinaan partisipasi masyarakat dan stakeholder yang sempat menyentuh angka 100 persen. Kedepannya, tantangan terletak pada konsistensi partisipasi masyarakat dalam mengurus dokumen sipil, agar target pelayanan prima dapat tercapai secara berkelanjutan. Tabel 2.52 Capaian Indikator Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2020–2024 No Indikator Kinerja 2020 2021 2022 2023 2024 1 Persentase cakupan penerbitan kartu keluarga 100 100 100 100 100 2 Persentase pasangan berakta nikah 40,52 82,8 82,88 52,95 56,63 3 Persentase cakupan penerbitan ktp elektronik 99,17 99,63 99,69 97,14% 98,08 4 Persentase cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran 93,26 94,22 97,63 94,61 95,42 5 Persentase cakupan penerbitan kutipan akta kematian 77,47 81,34 100 100 100 6 Kepemilikan kartu identitas anak 10.519 12.363 14.979 17.717 64,28 7 Persentase kuantitas dan kualitas database kependudukan 78,32 80 80 85 95 8 Persentase pembinaan dan peningkatan partisipasi masyarakat dan stakeholder di bidang administrasi kependudukan 75,43 75,63 80 100 85 9 Persentase masyarakat yang mengurus dokumen kependudukan dan pencatatan sipil 79,02 80% 80% 30 95 Sumber: Disdukcapil Kabupaten Barito Selatan, 2025 2.5.2.6. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemberdayaan masyarakat dan desa merupakan bagian penting dari upaya peningkatan kapasitas dan kemandirian masyarakat dalam mendorong pembangunan daerah yang berkeadilan. Melalui pemberdayaan, masyarakat desa didorong untuk mengenali potensi dan masalah di wilayahnya, serta merumuskan solusi secara 154 partisipatif. Tingkat kemajuan desa diukur menggunakan Indeks Desa Membangun (IDM), yang mencakup tiga dimensi utama: ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi. Ketiga aspek ini menjadi dasar dalam menilai status perkembangan desa dari kategori tertinggal menuju mandiri. Gambar 2.58 Indeks Desa Membangun, 2021–2024 Sumber: LPPD Kabupaten Barito Selatan, 2022-2024 Selama periode 2021 hingga 2024, capaian Indeks Desa Membangun (IDM) di Kabupaten Barito Selatan menunjukan tren positif, yakni meningkat dari 0,652 pada tahun 2021 menjadi 0,714 pada tahun
30. 2024.Kenaikan ini mencerminkan adanya perbaikan pada aspek ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi desa, yang merupakan komponen utama dalam pengukuran IDM. Selain IDM, capaian indikator pemberdayaan masyarakat dan desa menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan desa dan kelembagaan telah berjalan cukup baik, ditunjukkan dengan administrasi desa yang sudah sesuai regulasi dan tingginya partisipasi lembaga desa. Namun, stagnasi jumlah unit usaha masyarakat mengindikasikan perlunya penguatan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Selain itu, meskipun tingkat perkembangan desa terus meningkat, kualitas pertumbuhan dan kemandirian desa masih perlu ditingkatkan agar berdampak langsung pada kesejahteraan warga secara berkelanjutan. Secara lebih rinci capaian indikator bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dapat dilihat berdsarkan Tabel 2.53 sebagai berikut. 2021 2022 2023 2024 IDM 0,652 0,672 0,701 0,714 0,62 0,63 0,64 0,65 0,66 0,67 0,68 0,69 0,7 0,71 0,72 Indeks 155 Tabel 2.53 Capaian Indikator Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2021– 2023 No Indikator Kinerja 2020 2021 2022 2023 1 Persentase PKK aktif 100 80 100 100 2 Persentase desa yang telah melaksanakan administrasi pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku 100 100 100 100 3 Persentase lembaga desa yang dibina dalam upaya pembangunan desa 100 100 100 - 4 Persentase tingkat perkembangan desa 79 80 82 84 5 Jumlah lembaga ekonomi dan unit usaha masyarakat yang terbentuk 9.264 9.264 9.264 9.264 Sumber: Dinas DSPMD Kabupaten Barito Selatan, 2023 2.5.2.7. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pengendalian penduduk merupakan upaya strategis untuk mencapai keseimbangan pertumbuhan penduduk dan peningkatan kualitas keluarga. Melalui pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB), penurunan angka kelahiran dapat dikelola secara terarah guna menciptakan keluarga yang sehat, sejahtera, dan produktif. Berdasarkan data pada Tabel 2.54, rasio akseptor KB terus mengalami peningkatan dan mencapai 80,14 persen pada tahun 2023, hal ini mencerminkan semakin tingginya kesadaran masyarakat terhadap program Keluarga Berencana. Namun, angka pemakaian kontrasepsi (CPR) bagi perempuan menikah usia 15–49 tahun yang pada tahun 2022 tercatat sebesar 75,27 persen justru menurun drastis menjadi 8,71 persen pada tahun 2024 sehingga perlu ditindaklanjuti melalui penelusuran validitas data dan evaluasi sistem pelaporan. Sementara itu, indikator unmet need menunjukkan perbaikan signifikan, dari 16,18 persen pada tahun 2022 menjadi 3,83 persen pada tahun 2024. Hal tersebut menandakan adanya keberhasilan penyuluhan dan ketersediaan layanan kontrasepsi yang lebih merata. Di sisi lain, persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP) melonjak secara drastis hingga mencapai 77,26 persen pada tahun 2024, yang mengindikasikan adanya pergeseran preferensi metode KB ke arah yang lebih berkelanjutan. Meskipun demikian, tren penurunan pada cakupan peserta Bina Keluarga Lansia serta tidak tersedianya data yang konsisten pada beberapa indikator strategis menandakan 156 masih perlunya penguatan sistem monitoring dan integrasi data lintas tahun. Oleh karena itu, diperlukan intervensi berkelanjutan berupa penguatan kapasitas SDM lini lapangan, optimalisasi fungsi kampung KB, serta revitalisasi sistem informasi keluarga. Tabel 2.54 Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2020–2024 No Indikator 2020 2021 2022 2023 2024 1 Ratio Akseptor KB 72 - 75 80,14 - 2 Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49 tahun 72 - 75,27 - 8,71 3 Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun 2,18 - 1,83 - - 4 Cakupan PUS yang ingin ber- KB tidak terpenuhi (unmet need) 11,67 - 16,18 - 3,83 5 Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 13,35% - 10,86 - 77,26 6 Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB 79,53 - 84,6 - 100 7 Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB 88,06 - 82,9 - 93 8 Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB 75,27 - 74,91 - 70 9 Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan 66,67 - 100 - - 10 Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera(UPPKS) yang ber-KB mandiri 76,72 - 77,25 - - 11 Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan 93 - 100 - 100 12 Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa 1 - 1 - - Sumber: RKPD Kabupaten Barito Selatan, 2024 157 2.5.2.8. Perhubungan Transportasi memiliki peran yang sangat krusial dalam mendukung keberhasilan progres pembangunan karena berperan sebagai tulang punggung yang menghubungkan berbagai sektor dalam suatu perekonomian. Hal ini memungkinkan mobilitas manusia dan barang yang efisien, meningkatkan produktivitas, serta mengurangi ketidaksetaraan akses terhadap sumber daya dan peluang. Selain aspek ekonomi, transportasi juga berperan dalam aspek sosial dan lingkungan, seperti mengurangi kemacetan, emisi gas rumah kaca, serta meningkatkan keamanan jalan. Dengan demikian, transportasi yang baik berperan sebagai pilar utama dalam mempercepat dan menjaga keberlanjutan progres pembangunan suatu negara. Tabel 2.55 Data Perkembangan Kendaraan Bermotor, 2020—2022 Penggunaan 2020 2021 2022 Mobil penumpang - Car Sedan 21 23 22 Mobil penumpang - Car Jeep 127 121 134 Mobil penumpang - Car – Minibus 1543 1754 1821 Micro Bus 8 8 13 Bus - - - Mobil barang – Pickup 308 387 397 Mobil barang - Light Truck 100 87 83 Truck 54 19 15 Sepeda Motor roda 2 17365 17692 17731 Sepeda Motor roda 3 26 25 19 Sumber: BPS Kab. Barito Selatan, 2023 Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Barito Selatan mengalami penurunan saat COVID-19, tetapi terus mengalami peningkatan pada tahun 2020 – 2022 seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat. Peningkatan paling mencolok terjadi pada jumlah kendaraan roda dua. Peningkatan tersebut khususnya terjadi pada jenis kendaraan berupa mobil penumpang – car – minibus. Tabel 2.56 Data Penumpang Angkutan Umum, 2020—2021 Keterangan Satuan 2020 2021 Rasio jumlah arus penumpang Unit 13,100 16,586 Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan km/bh 0.052 0.05 Rasio ijin trayek Unit 310 25 Jumlah uji kir angkutan umum Unit 220 690 Sumber: Dinas Perhubungan Barito Selatan, 2023 158 Berdasarkan data dari Dinas Perhubungan Barito Selatan tahun 2023, terjadi peningkatan signifikan pada jumlah arus penumpang angkutan umum dari 13.100 unit pada tahun 2020 menjadi 16.586 unit pada tahun 2021. Hal ini mencerminkan peningkatan mobilitas masyarakat dan kemungkinan pulihnya aktivitas ekonomi pascapandemi. Namun, rasio panjang jalan per jumlah kendaraan justru sedikit menurun dari 0,052 km/bh menjadi 0,05 km/bh, yang dapat mengindikasikan kepadatan lalu lintas meningkat karena jumlah kendaraan bertambah lebih cepat dibanding pembangunan jalan. Selain itu, rasio izin trayek mengalami penurunan tajam dari 310 menjadi hanya 25 unit, yang dapat menunjukkan adanya pengetatan regulasi atau penurunan minat operator angkutan. Sebaliknya, jumlah uji kir angkutan umum meningkat drastis dari 220 menjadi 690 unit, mencerminkan peningkatan kesadaran atau penegakan terhadap aspek keselamatan dan kelayakan kendaraan umum di daerah tersebut. Tabel 2.57 Jumlah Kendaraan Umum yang Berangkat dan Datang Menurut Trayek dan Jenis Pelayanan Angkutan, 2022 Jurusan Jenis Pelayanan Berangkat Datang Buntok- Banjarmasin AKAP 288 290 Buntok- Palangkaraya AKDP 199 180 Buntok-Sanggu Angkot - - Buntok-Asam Angkot - - Buntok-Tabak Kanilan Angdes 211 212 Sumber: BPS Kab. Barito Selatan, 2023 Berdasarkan data tersebut menurut trayek kendaraan yang berangkat dan datang pada 2022 jurusan terbanyak ada pada Buntok- Barjarmasin yang kemudian jurusan Buntok-Tabak Kanilan. Dengan memperhatikan karakteristik geografis, Kabupaten Barito Selatan mencakup wilayah dataran rendah dan perbukitan mempermudah arus kendaraan darat untuk terhubung satu sama lain dengan wilayah sekitarnya. Oleh karena itu, infrastruktur seperti jaringan jalan dan perlengkapannya diperlukan untuk menghubungkan berbagai daerah guna memastikan penggunaan jaringan jalan dapat dioptimalkan dan pergerakan lalu lintas berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. 159 2.5.2.9. Komunikasi dan Informatika Dalam percepatan globalisasi informasi, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Barito Selatan terus berkomitmen untuk meningkatkan layanan informasi kepada masyarakat dengan memanfaatkan infrastruktur jaringan telekomunikasi. Sebagai salah satu upaya, jaringan kabel fiber optik underground telah terpasang di Kecamatan Dusun Selatan, Karau Kuala, dan Gunung Bintang Awai. Sementara itu, jaringan nirkabel yang dikelola oleh pihak swasta atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebar di seluruh kecamatan. Gambar 2.59 Jumlah Base Transceiver Station (BTS), 2020 – 2022 Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Barito Selatan, 2024 Berdasarkan data dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan tahun 2024, jumlah Base Transceiver Station (BTS) mengalami peningkatan signifikan selama periode 2020 – 2022, yaitu dari 43 unit pada tahun 2020 menjadi 63 unit pada 2021, dan kemudian naik lagi menjadi 81 unit pada 2022. Peningkatan jumlah BTS ini merupakan langkah positif dalam memperluas akses layanan telekomunikasi dan internet, khususnya di wilayah-wilayah yang sebelumnya blank spot atau minim sinyal. Di lapangan, pembangunan BTS baru memberikan dampak nyata bagi masyarakat, terutama di desa-desa terpencil yang mulai dapat menikmati layanan komunikasi yang lebih stabil, mendukung aktivitas ekonomi digital, pendidikan daring, dan layanan publik berbasis teknologi. 2020 2021 2022 BTS 43 63 81 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Unit 160 Namun demikian, tantangan masih tetap ada, seperti keterbatasan jaringan listrik di beberapa lokasi BTS yang memerlukan dukungan panel surya atau genset, serta kondisi geografis yang sulit dijangkau, seperti daerah perbukitan atau kawasan hutan. Selain itu, meskipun jumlah BTS meningkat, kualitas sinyal dan kecepatan internet belum sepenuhnya merata karena kapasitas dan jangkauan tiap BTS masih terbatas. Oleh karena itu, selain menambah jumlah BTS, peningkatan kualitas jaringan dan teknologi yang digunakan juga perlu menjadi perhatian agar digitalisasi dapat berlangsung merata dan inklusif di seluruh wilayah Barito Selatan. 2.5.2.10. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah UKM dan Koperasi berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penguatan kelembagaan koperasi serta pengembangan kapasitas pelaku UKM menjadi strategi dalam menciptakan wiarusaha produktif, memperluas lapangan kerja, dan mendorong kemandirian ekonomi daerah. Jumlah koperasi sehat di Kabupaten Barito Selatan menunjukkan angka yang meningkat dari tahun 2020 hingga 2023. Angka tertinggi tercatat pada tahun 2030 dengan 45 unit. Sementara itu, untuk koperasi aktif menunjukkan kondisi yang sama baiknya dengan peningkatan jumlah yang konsisten setiap tahunnya, dari 29 koperasi pada tahun 2020 menjadi 61 koperasi pada tahun 2023. Tabel 2.58 Perkembangan Urusan Koperasi, 2020-2023 No Uraian Satuan 2020 2021 2022 2023 1 Koperasi sehat (Unit) Unit 29 31 33 45 2 Koperasi aktif (Unit) Unit 42 54 55 61 Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024 Koperasi di Kabupaten Barito Selatan terbagi menjadi tiga jenis berdasarkan bidang usaha, yaitu serba usaha, jasa dan sejenisnya, serta lain-lain. Pada periode 2020-2023, ketiga jenis koperasi ini menunjukkan karakteristik yang sama, dengan kenaikan jumlah setiap tahunnya dan angka tertinggi tercatat pada tahun 2023. 161 Tabel 2.59 Jumlah Koperasi Menurut Bidang Usaha, 2020-2023 No Uraian Satuan 2020 2021 2022 2023 1 Serba usaha Unit 9 9 9 10 2 Jasa dan sejenisnya Unit 56 59 59 62 3 Lain-lain Unit 58 60 62 64 Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024 Peningkatan jumlah koperasi sehat, aktif maupun jumlah menurut bidang usaha mencerminkan masyarakat mulai melihat koperasi sebagai wadah usaha yang menjanjikan dan relevan dengan kebutuhan lokal. Namun demikian, meskipun secara kuantitatif mengalami kenaikan, tantangan pada kualitas manajemen, kapasitas SDM koperasi, dan akses terhadap pasar serta pembiayaan perlu menjadi perhatian. Perlu adanya penguatan dari sisi kelembagaan dan usaha agar koperasi mampu menjadi alat distribusi ekonomi berbasis kerakyatan dan kekeluargaan yang adil dan berkelanjutan. Perkembangan usaha mikro di Kabupaten Barito Selatan menunjukkan kondisi yang positif, ditandai dengan pertumbuhan usaha mikro, peningkatan jumlah wirausahawan baru, dan usaha mikro yang berizin. Jumlah usaha mikro meningkat dari tahun 2020 hingga 2023, dengan puncaknya mencapai 525 usaha pada tahun 2023. Tren serupa juga terlihat pada peningkatan jumlah wirausahawan baru selama periode 2020-2023. Namun demikian, masih terdapat tantangan mendasar terkait aspek legalitas usaha. Persentase usaha mikro yang telah berizin stagnan di angka 4 persen selama periode tersebut, menunjukkan sebagian besar pelaku usaha masih berada di sektor informal. Tabel 2.60 Perkembangan Usaha Mikro, 2020-2023 No Uraian Satuan 2020 2021 2022 2023 1 Pertumbuhan usaha Mikro Usaha 210 315 420 525 2 Peningkatan Wirausaha Baru Orang 35 37 40 42 3 Usaha Mikro yang Berizin Persen 4 4 4 4 Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024 162 Kondisi ini menjadi tantangan pembangunan untuk meningkatkan akses terhadap layanan perizinan karena menjadi prasyarat penting untuk peningkatan kapasitas usaha, keterbukaan akses terhadap pasar dan pembiayaan formal, serta perlindungan hukum. Oleh karena itu, selain mendorong pertumbuhan kuantitatif, perlu adanya upaya intensif untuk mempercepat formalisasi usaha mikro agar lebih berdaya saing dan mampu berkontribusi terhadap perekonomian daerah. 2.5.2.11. Penanaman Modal Penanaman modal dapat menjadi indikator peningkatan pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi tingkat investasi, semakin besar efeknya terhadap penciptaan lapangan kerja dan peningkatan produksi barang dan jasa, sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pada periode 2020 hingga 2023, persentase pertumbuhan investasi di Kabupaten Barito Selatan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kondisi ini mencerminkan trens positif terhadap dinamika ekonomi daerah. Investasi yang tumbuh menunjukkan adanya peningkatan kepercayaan investor terhadap potensi daerah, baik dari sisi SDA, infrastruktur, maupun iklim usaha. Untuk memaksimalkan dampak positif dan investasi, penting untuk memperhatikan arah dan kualitas investasi yang masuk. Investasi perlu diarahkan pada sektor-sektor strategis yang memiliki potensi hilirisasi dan padat karya. Selain itu pemerintah perlu untuk memperkuat kebijakan promosi investasi, tata kelola kelembagaan, perizinan, jaminan kepastian hukum, serta penyediaan infrastruktur. Langkah-langkah ini penting untuk menjaga keberlanjutan arus invenstasi yang masuk sekaligus manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih merata oleh masyarakat Kabupaten Barito Selatan. 163 Gambar 2.60 Persentase Pertumbuhan Investasi, 2020-2023 Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024 2.5.2.12. Statistik Data statistik memiliki peran yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, baik di tingkat pemerintah daerah maupun nasional. Data ini menjadi bahan dasar dalam merancang dan melaksanakan berbagai program pembangunan wilayah. Selain itu, data statistik juga digunakan untuk menganalisis tren jangka panjang, meramalkan perkembangan masa depan, serta mengevaluasi efektivitas kebijakan dan program-program pembangunan yang telah dilaksanakan. Peramalan berdasarkan data statistik membantu dalam perencanaan sumber daya dan pengalokasian anggaran yang tepat. Data statistik juga berguna untuk mengukur kemajuan dalam mencapai tujuan pembangunan jangka panjang. Saat ini, data statistik menjadi kebutuhan mendasar bagi publik secara luas. Tidak hanya bermanfaat bagi pemerintah, tetapi juga penting bagi pemangku kepentingan, dunia bisnis, akademisi, pengamat, serta masyarakat umum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, jenis statistik terdiri atas statistik dasar, statistik sektoral, dan statistik khusus. Statistik dasar dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS), sementara statistik sektoral diselenggarakan oleh instansi pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsinya, baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan BPS. Pelaksanaan tugas-tugas statistik dilakukan 2020 2021 2022 2023 Kab. Barsel 34,25 36,50 36,50 38,60 0 10 20 30 40 50 Persen 164 melalui penyusunan dokumen perencanaan daerah, analisis ekonomi makro, analisis Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), analisis Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pengelolaan database daerah, pengelolaan Portal Satu Data, dan koordinasi dalam pengelolaan data bersama dengan BPS. Capaian kinerja urusan statistik di Kabupaten Barito Selatan menunjukkan konsistensi dalam penyediaan data dan informasi statistik dari tahun 2020 hingga 2024. Setiap tahun, diterbitkan masing-masing satu buku “Kabupaten dalam Angka” dan “PDRB”, yang menjadi sumber data penting bagi perencanaan pembangunan. Selain itu, ketersediaan sistem data dan statistik yang terintegrasi terus dijaga, dengan status “Ada” setiap tahun, menandakan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan berbasis data. Tabel 2.61 Capaian Kinerja Urusan Statistik 2020 – 2024 Keterangan Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 Buku “Kabupaten dalam Angka” Jumlah 1 1 1 1 1 Buku “PDRB” Jumlah 1 1 1 1 1 Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi (Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka) Ketersediaan Ada Ada Ada Ada Ada Sumber: BPS Barito Selatan, 2025 dan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan 2023 – 2026 2.5.2.13. Persandian Pembangunan infrastruktur persandian memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keamanan, stabilitas, dan perkembangan suatu wilayah. Infrastruktur persandian adalah fondasi utama yang memungkinkan komunikasi aman dan efisien di era digital saat ini. Dengan kemajuan teknologi dan pertumbuhan ancaman siber, infrastruktur persandian yang kuat diperlukan untuk melindungi data sensitif, baik dalam konteks keamanan, bisnis, maupun privasi manajemen pemerintah. Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan upaya dalam membangun dan mengembangkan infrastruktur teknologi persandian, meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang persandian, mengatur sistem persandian, dan memaksimalkan pemanfaatan teknologi persandian. 165 Tabel 2.62 Capaian Kinerja Urusan Persandian, 2020-2021 Keterangan Satuan 2020 2021 Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah Persen 60% 60% Sumber: Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan 2023 – 2026 2.5.2.14. Perpustakaan Urusan perpustakaan memegang peranan krusial dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Perpustakaan tidak hanya berfungsi sebagai pusat informasi dan penyebaran ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai sarana pembentukan budaya literasi, pelestarian khazanah budaya, serta penguatan kapasitas masyarakat. Penguatan layanan perpustakaan di Kabupaten Barito Selatan menghadapi tantangan struktural yang belum sepenuhnya teratasi. Selama periode 2020–2024, capaian pelayanan perpustakaan sesuai Standar Minimal Nasional stagnan di angka 60 persen. Hal ini mencerminkan terbatasnya ekspansi jangkauan dan peningkatan mutu layanan secara sistemik. Kemudian, jumlah koleksi buku juga tidak mengalami pertumbuhan signifikan sejak 2021 yang menunjukkan perlunya kebijakan revitalisasi konten berbasis kebutuhan masyarakat. Sementara itu, tingkat kunjungan justru mengalami penurunan drastis dari 7.818 orang pada 2020 menjadi hanya 1.983 orang pada 2024, meskipun pada tahun-tahun awal pandemi angka pengunjung justru lebih tinggi—mengindikasikan belum optimalnya adaptasi layanan terhadap perubahan perilaku masyarakat pasca-pandemi. Di sisi lain, peningkatan tingkat kegemaran membaca dari kategori sedang ke tinggi pada 2023, serta tumbuhnya jumlah buku yang dibaca di tempat, menjadi indikasi potensi yang bisa dikembangkan lebih jauh. Oleh karena itu, diperlukan transformasi layanan perpustakaan menuju model digital, peningkatan kapasitas SDM, kurasi koleksi yang lebih relevan, serta kolaborasi dengan sekolah dan komunitas lokal sebagai langkah strategis untuk mendorong ekosistem literasi. Capaian kinerja perpustakaan secara detail dapat dilihat pada Tabel 2.63 sebagai berikut. 166 Tabel 2.63 Capaian Kinerja Perpustakaan, 2020–2024 No Indikator 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah pengunjung perpustakaan 7.818 2.495 3.386 2.725 1.983 2 Cakupan Pelayanan Perpustakaan Sesuai Standar Minimal Perpustakaan 60 60 60 60 60 3 Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat 14 16 16 16 16 4 Jumlah anggota perpustakaan 4.898 4.939 4.981 5.010 5.027 5 Jumlah koleksi buku perpustakaan 31.412 33.718 33.718 33.718 33.718 6 Jumlah buku yang dibaca di perpustakaan 403 335 208 1441 1415 7 Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) - - 54,85 (Sedang) 67,00 (Tinggi) - 8 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Perpustakaan 77 79 80 81,71 - Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Selatan, 2025 2.5.2.15. Kearsipan Dalam konteks transformasi digital dan peningkatan tata kelola pemerintahan, kearsipan merupakan aspek fundamental yang mendukung akuntabilitas, efisiensi pelayanan, serta keberlangsungan informasi pemerintahan. Adapun kinerja urusan kearsipan dalam lima tahun terakhir menujukkan bahwa jumlah SOPD yang menerapkan kearsipan sesuai standar mengalami penurunan signifikan dari 19 perangkat daerah pada 2022 menjadi hanya 5 pada 2024. Penurunan serupa terlihat pada persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku, dari 63 persen pada 2022 menjadi hanya 17 persen pada
31. 2024.Kondisi ini bertentangan dengan urgensi kearsipan sebagai instrumen akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Lebih lanjut, jumlah SDM pengelola arsip meningkat dari 2 orang pada tahun 2020 menjadi 33 orang pada 2024, namun belum sebanding dengan turunnya komitmen kelembagaan dalam pengelolaan arsip. Hal ini tercermin dari capaian Laporan Hasil Pengawasan Kearsipan Nasional (LHPKN) yang masih sangat rendah. Pada tahun 2024, LHPKN 167 jauh di bawah ambang batas penilaian memadai, dan berada dalam kategori sangat kurang. Kondisi ini menjadi catatan penting untuk memperkuat tata kelola kearsipan melalui kebijakan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan digitalisasi sistem kearsipan yang terintegrasi lintas perangkat daerah. Tabel 2.64 Capaian Kinerja Kearsipan, 2020–2024 No Indikator Kearsipan 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah SOPD menerapkan kearsipan secara baku sesuai dengan standar kearsipan 17 18 19 10 5 2 Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku 57 60 63 33 17 3 Peningkatan SDM pengelola kearsipan 2 3 3 35 33 4 Laporan Hasil Pengawasan Kearsipan Nasional (LHPKN) 42,42 42,42 6,95 20,49 29,00 Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Selatan, 2025 2.5.2.16. Kepemudaan dan Olahraga Kepemudaan dan olahraga merupakan penggerak utama dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Pembangunan bidang olahraga di Kabupaten Barito Selatan tercermin dari perkembangan organisasi, kegiatan, serta sarana dan prasarana yang mendukung. Melihat Tabel 2.65 cakupan pembinaan olahraga dan pembinaan atlet muda telah mencapai 100 persen secara konsisten sejak tahun 2020 yang mana menandakan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung kegiatan olahraga. Namun, jika dilihat dari persentase pelatih bersertifikasi masih sangat rendah atau sebesar 9 persen selama periode 2021–2022. Hal tersebut mengindikasikan adanya keterbatasan kualitas sumber daya kepelatihan. Di sisi lain, organisasi pemuda yang aktif mengalami penurunan tajam dari 98 persen pada tahun 2020 menjadi 60 persen pada tahun 2021, dan tidak tercatat pada 2022 yang berarti melemahnya partisipasi pemuda dalam kelembagaan kepemudaan. Dari sisi hasil, prestasi olahraga baru mulai terlihat pada tahun 2022 dengan satu atlet berprestasi dan satu medali diraih, menunjukkan bahwa pembinaan mulai membuahkan hasil, meski masih sangat terbatas. Implikasinya, penguatan kualitas pelatih, revitalisasi 168 organisasi kepemudaan, serta pembinaan atlet secara berkelanjutan menjadi kunci untuk mendorong prestasi dan partisipasi pemuda yang lebih optimal ke depan. Tabel 2.65 Perkembangan Kepemudaan dan Olahraga, 2021–2022 No Indikator Satuan 2020 2021 2022 1 Persentase organisasi pemuda yang aktif % 98 60 - 2 Cakupan pembinaan olahraga % 100 100 100 3 Cakupan Pelatih yang bersertifikasi % 9 9 9 4 Cakupan pembinaan atlet muda % 100 100 100 5 Jumlah atlet berprestasi orang 0 0 1 6 Jumlah prestasi olahraga medali 0 0 1 Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata, 2024 2.5.2.17. Kebudayaan Kebudayaan merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Barito Selatan, tidak hanya untuk melestarikan identitas lokal, tetapi juga mendorong pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata. Penguatan nilai kearifan lokal serta optimalisasi aset budaya terus diupayakan agar sektor kebudayaan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat. Capaian pelestarian kebudayaan di Kabupaten Barito Selatan menunjukkan kondisi yang stabil, dengan 8 cagar budaya dilestarikan dan dikelola secara terpadu, serta 70 koleksi museum yang terpelihara setiap tahunnya. Hal ini mencerminkan komitmen pelestarian yang konsisten, namun juga menunjukkan minimnya perkembangan jumlah aset budaya yang dijaga, sehingga diperlukan upaya lebih lanjut dalam pendataan, pemeliharaan, dan pemanfaatan warisan budaya secara berkelanjutan. Tabel 2.66 Capaian Kinerja Pelayanan Kebudayaan, 2021–2023 No Perkembangan Seni dan Kebudayaan Daerah Satuan 2020 2021 2022 2023 1 Jumlah benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan Buah 8 8 8 8 2 Jumlah koleksi benda museum yang terpelihara Buah 70 70 70 70 3 Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu Cagar Budaya 8 8 8 8 Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata, 2024 169 2.5.3. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan 2.5.3.1. Perikanan Kabupaten Barito Selatan tidak memiliki batas laut sehingga membedakan perikanan menjadi perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Rumah tangga perikanan tangkap adalah rumah tangga yang menangkap ikan, hewan air lainnya, atau tanaman air untuk dijual sebagian atau seluruhnya. Sedangkan rumah tangga perikanan budidaya adalah rumah tangga yang membudidayakan ikan, hewan air lainnya, atau tanaman air untuk tujuan penjualan sebagian atau seluruh hasilnya. Jumlah rumah tangga perikanan tangkap di Kabupaten Barito Selatan tidak banyak berubah pada tahun 2020—
32. 2024.Sementara itu, untuk jumlah rumah tangga perikanan budidaya mengalami peningkatan drastis pada tahun 2024 dari tahun-tahun sebelumnya. Produksi perikanan tangkap meningkat setiap tahun dari 2020 hingga 2024. Sebaliknya, produksi perikanan budidaya mengalami fluktuasi: meningkat dari 2020 hingga 2021, menurun pada 2022, dan kembali meningkat pada 2023-2024. Secara strategis, potensi perikananbaik tangkap maupun budidaya di Barito Selatan dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi lokal, terutama jika diintgrasikan dengan sektor hilir seperti industri pengolahan hasil perikanan dan sistem pangan berbasis lokal. Pemanfaatan potensi ini memerlukan penguatan dukungan infrastruktur, pelatihan teknis, permodalan, serta perlindungan lingkungan. Tabel 2.67 Jumlah Rumah Tangga dan Produksi Perikanan Tangkap, 2020—2024 Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 Jumlah RT Perikanan Tangkap 4.513 4.513 4.513 4.515 4.513 Produksi Perikanan Tangkap (Ton) 6.567 6.697 6.831 6.967,14 7.108,05 Sumber: BPS Barito Selatan, 2025 Tabel 2.68 Jumlah Rumah Tangga dan Produksi Perikanan Budidaya, 2020—2024 Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 Jumlah RT Perikanan Budidaya 3.769 3.769 3.769 3.769 7.393 Produksi Perikanan Budidaya (Ton) 8.766,63 8.943,36 7.545,15 9.300,98 9.488,84 Sumber: BPS Barito Selatan, 2025 170 2.5.3.2. Pariwisata Pariwisata adalah sektor yang dapat dikembangkan dan digunakan sebagai alat untuk menentukan kebijakan pembangunan wilayah, karena berperan sebagai pendorong ekonomi yang dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan. Perkembangan sektor pariwisata bertujuan untuk menghasilkan dampak positif secara sosial, budaya, dan ekonomi bagi masyarakat setempat. Keberhasilan pembangunan pariwisata tercermin dari peningkatan jumlah wisatawan yang datang setiap tahunnya. Peningkatan kunjungan wisatawan tidak hanya berdampak pada pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga meningkatkan pendapatan individu dalam masyarakat dan memperluas peluang kerja di sektor-sektor seperti perhotelan, restoran, dan agen perjalanan. Aktivitas pariwisata di Kabupaten Barito Selatan menunjukkan tren pertumbuhan yang positif, terutama dari sisi kunjungan domestik. Peningkatan jumlah wisatawan dari tahun 2021 hingga mencapai 93.305 orang pada tahun 2024 mencerminkan bahwa sektor pariwisata mulai menjadi salah satu daya tarik ekonomi daerah, sekaligus menunjukkan peningkatan minat masyrakat terhadap destinasi lokal. Namun, rendahnya jumlah wisatawan mancanegara yang hanya 2 orang pada tahun 2024 menggambarkan sektor pariwisata Barito Selatan masih belum dikenal secara luasi di pasar global. Kondisi ini menunjukkan perlunya strategi pengembangan yang lebih terarah. Hal ini diperlukan untuk mendukung arah kebijakan dalam RPJPD Barito Selatan tahun 2025-2045, dimana Barito Selatan difokuskan pada kebijakan pariwisata berbasis jasa lingkungan. Penting juga untuk mendorong kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam menciptakan ekosistem pariwisata agar sektor ini memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian. Tabel 2.69 Jumlah Wisatawan di Kabupaten Barito Selatan, 2020—2024 Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 Nusantara 15.561 23.170 51.936 68.128 93.305 Mancanegara - - - - 2 Sumber: BPS Barito Selatan, 2025 171 Jumlah rumah makan/restoran di Kabupaten Barito Selatan menunjukkan tren peningkatan yang konsisten selama lima tahun terakhir, dari 52 unit pada tahun 2020 menjadi 70 unit pada tahun
33. 2024.Peningkatan ini mencerminkan pertumbuhan aktivitas ekonomi lokal, khususnya pada subsektor kuliner yang berpotensi mendukung sektor pariwisata dan meningkatkan daya tarik daerah. Jumlah hotel juga mengalami peningkatan dari 16 unit pada tahun 2020 menjadi 21 unit pada tahun 2023 meskipun pada tahun 2024 terjadi sedikit penurunan menjadi 20 unit. Sementara itu, jumlah potensi objek wisata mengalami peningkatan dari 5 lokasi pada tahun 2020 dan 2021 menjadi 7 lokasi pada tahun 2022, dan meningkat lagi menjadi 8 lokasi pada tahun 2023 dan 2024. Kenaikan ini menunjukkan bahwa potensi destinasi wisata daerah terus berkembang meskipun masih terbatas dari sisi jumlah dan perlu diiringi dengan peningkatan kualitas sarana, promosi, serta daya saing destinasi wisata lokal. Tabel 2.70 Jumlah Restoran, Hotel, dan Objek Wisata, 2020—2024 Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 Jumlah Rumah Makan/Restoran 52 56 60 68 70 Jumlah Hotel 16 18 20 21 20 Potensi Objek Wisata 5 5 7 8 8 Sumber: Barito Selatan Dalam Angka, 2020—2024 2.5.3.3. Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Barito Selatan memiliki sejumlah komoditas unggulan di sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Kinerja ketiga sektor tersebut dapat diamati melalui beberapa indikator utama, yaitu luas panen, volume produksi, dan produktivitas. Produktivitas diukur berdasarkan rasio antara volume produksi dan luas lahan tanam. Sebagai komoditas pangan strategis, padi menunjukkan tren produktivitas yang fluktuatif selama periode 2020–2024. Produktivitas tertinggi tercapai pada tahun 2020, yaitu sebesar 3,55 ton per hektare dengan total produksi mencapai 15.171,14 ton. Pada tahun 2024, data menunjukkan adanya peningkatan baik dari sisi luas panen maupun produktivitas dibandingkan tahun sebelumnya. 172 Tabel 2.71 Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Padi Kabupaten Barito Selatan, 2020—2024 Tahun Luas Areal Tanaman (Ha) Produksi (Ton) Produktivitas (Ton/Ha) Produksi Padi Setara Beras (Ha) Produktivitas Padi Setara Beras (Ton/Ha) 2020 4.276,05 15.171,14 3,55 8.965,41 2,10 2021 1.758,47 4.763,49 2,71 2.814,98 1,60 2022 2.069,58 4.708,42 2,28 2.796,85 1,35 2023 1.854,20 6.108,75 3,29 3.628,66 1,96 2024 2.000,80 7.101,23 3,55 4.218,22 2,11 Sumber: Kalimantan Tengah dalam Angka, 2020 — 2025 Tabel 2.72 Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Padi Kalimantan Tengah, 2020—2024 Tahun Luas Areal Tanaman (Ha) Produksi (Ton) Produktivitas (Ton/Ha) Produksi Padi Setara Beras (Ha) Produktivitas Padi Setara Beras (Ton/Ha) 2020 143.275,05 457.952,00 3,20 270.627,66 1,89 2021 125.310,54 400.444,04 3,20 236.643,17 1,89 2022 109.756,22 353.864,63 3,22 226.431,15 2,06 2023 101.580,30 330.781,05 3,26 196.487,84 1,93 2024 111.016,13 366.146,82 3,30 217.495,56 1,96 Sumber: Kalimantan Tengah dalam Angka, 2020 — 2025 Untuk sektor perkebunan yang menjadi potensi di Kabupaten Barito Selatan adalah kelapa sawit, kelapa kopra, karet, kopi. Tabel 2.73 Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Kelapa Sawit, 2020—2024 Tahun Luas Areal Tanaman (Ha) Produksi Perkebunan (Ton) Produktivitas (Ton/Ha) Barito Selatan Kalimantan Tengah Barito Selatan Kalimantan Tengah Barito Selatan Kalimantan Tengah 2020 4.109,2 1.800.902,4 14.114,4 6.015.360,0 3,43 3,34 2021 4.169,2 1.890.799,6 14.533,5 6.506.724,3 3,49 3,44 2022 4.975,0 1.901.171,7 14.809,3 6.826.786,9 2,98 3,59 2023 4.975,0 1.919.610,2 15.181,6 6.801.819,0 3,05 3,54 2024 4.975,3 1.933.590,0 8.143,8 7.243.480,4 1,64 3,75 Sumber: Kalimantan Tengah dalam Angka, 2020 — 2025 173 Tabel 2.74 Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Kelapa Kopra, 2020—2024 Tahun Luas Areal Tanaman (Ha) Produksi Perkebunan (Ton) Produktivitas (Ton/Ha) Barito Selatan Kalimantan Tengah Barito Selatan Kalimantan Tengah Barito Selatan Kalimantan Tengah 2020 517,7 37.458,5 75,4 16.390,5 0,15 0,44 2021 525,7 37.039,7 81,4 16.629,4 0,15 0,45 2022 528,7 37.093,7 91,5 16.613,9 0,17 0,45 2023 528,7 37.050,6 147,0 16.444,2 0,28 0,44 2024 528,7 36.938,8 147,0 16.668,3 0,28 0,45 Sumber: Kalimantan Tengah dalam Angka, 2020 — 2025 Tabel 2.75 Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Karet, 2020—2024 Tahun Luas Areal Tanaman (Ha) Produksi Perkebunan (Ton) Produktivitas (Ton/Ha) Barito Selatan Kalimantan Tengah Barito Selatan Kalimantan Tengah Barito Selatan Kalimantan Tengah 2020 517,7 37.458,5 75,4 16.390,5 0,15 0,44 2021 525,7 37.039,7 81,4 16.629,4 0,15 0,45 2022 528,7 37.093,7 91,5 16.613,9 0,17 0,45 2023 528,7 37.050,6 147,0 16.444,2 0,28 0,44 2024 528,7 36.938,8 147,0 16.668,3 0,28 0,45 Sumber: Kalimantan Tengah dalam Angka, 2020 — 2025 Tabel 2.76 Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Kopi, 2020—2024 Tahun Luas Areal Tanaman (Ha) Produksi Perkebunan (Ton) Produktivitas (Kg/Ha) Barito Selatan Kalimantan Tengah Barito Selatan Kalimantan Tengah Barito Selatan Kalimantan Tengah 2020 66,5 2490,4 0,2 404,5 3,16 162,41 2021 66,5 2366,8 0,3 369,5 3,76 156,12 2022 66,5 2226,6 0,0 231,0 0,15 103,75 2023 66,5 2065,9 0,1 193,7 1,20 93,76 2024 66,5 2138,7 0,1 233,2 1,20 109,03 Sumber: Kalimantan Tengah dalam Angka, 2020 — 2025 Produktivitas panen komoditas perkebunan di Kabupaten Barito Selatan dari empat komoditas perkebunan yaitu, kelapa sawit, kelapa kopra, karet, dan, kopi mengalamimenunjukkan tren yang bervariasi. Produktivitas panen perkebunan Kabupaten Barito Selatan dari empat komoditas perkebunan yaitu, kelapa sawit, kelapa kopra, karet, dan, kopi mengalami tren yang bervariasi. Kelapa sawit dan kopi cenderung mengalami penurunan, kelapa kopra dan karet produktivitas, sedangkan kelapa kopra dan karet menunjukkan peningkatan secara konsisten naik. Salah satu arah kebijakan strategis dalam RPJPD 174 Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 sampai 2045 menetapkan wilayah ini sebagai daerah lumbung pangan. Penetapan tersebut menjadikan sektor pertanian dan perkebunan sebagai prioritas utama dalam pembangunan daerah. Komoditas unggulan dari kedua sektor menjadi tumpuan penting dalam mendukung ketahanan pangan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang mampu mendorong peningkatan produktivitas, penguatan infrastruktur, perluasan akses pembiayaan, serta integrasi rantai nilai dari sisi hulu hingga hilir. 2.5.3.4. Perdagangan Sektor Perdagangan merupakan salah satu elemen utama dalam pembangunan daerah karena berperan langsung sebagi penggerak aktivitas ekonomi masyarakat. Jumlah sarana perdagangan di Kabupaten Barito Selatan mencerminkan kondisi sosial-ekonomi yang terjadi. Hal tersebut terlihat pada tahun 2021 jumlah sarana perdagangan diangka 1.652 akibat dampak pandemi Covid-19 yang menurunkan aktivitas ekonomi dan memaksa para pelaku usaha untuk menghentikan operasional. Terlepas dari hal tersebut, adaptasi cukup kuat dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Barito Selatan sehingga pada tahun 2022 jumlah sarana perdagangan ini naik sebanyak 1.672. Meskipun tahun 2023 jumlahnya turun, pada tahun 2024 sarana perdagangan mengalami peningkatan signifikan hingga 2.523 sarana menjadi tanda positif bahwa sektor perdagangan menjadi lebih kuat. Kondisi ini menggambarkan pentingnya dukungan kebijakan konsisten, pemguatan infrastruktur, serta penciptaan iklim usaha yang kondusif. Langkah tersebut tidak hanya penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi sebagai ketahanan ekonomi dalam menghadapi krisis di masa depan. Tabel 2.77 Jumlah Sarana Perdagangan, 2020—2024 Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 Pasar 57 59 63 63 63 Toko 8 621 628 549 549 Kios 1024 436 425 425 1143 Warung 846 536 556 556 768 Jumlah Sarana Perdagangan 1935 1652 1672 1593 2523 Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025 175 2.5.3.5. Perindustrian Kondisi perindustrian yang ada di Kabupaten Barito Selatan didominasi oleh industri kecil atau industri dalam level rumah tangga, yang menunjukkan peningkatan jumlah dari tahun 2020 hingga 2023. Sementara itu , industri besar tidak terdapat penambahan ataupun pengurangan pada jumlah industri, tetapi untuk jumlah tenaga kerja mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga 2022 dan mengalami penurunan di tahun 2023. Kondisi ini menunjukkan industri di Barito Selatan masih stagnan dan tidak ada yang naik kelas. Fluktuasi tenaga kerja di industri besar dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti permintaan pasar atau efisiensi. Secara keseluruhan, perindustrian di Barito Selatan masih sangat bergantung pada industri kecil dan rumah tangga sebagai penopang utama. Untuk meningkatkan kontribusi sektor industri terhadap ekonomi daerah diperlukan dukungan yang lebh intensif agar industri kecil dapat berkembang dan bertransformasi menuju skala yang lebih besar dan berdaya saing. Tabel 2.78 Capaian Kinerja Perindustrian, 2020—2024 Kriteria 2020 2021 2022 2023 Industri Kecil/Rumah Tangga 626 650 662 847 Industri Besar 1 1 1 1 Tenaga Kerja Industri Kecil/Rumah Tangga 1.092 1.132 1.933 1.844 Tenaga Kerja Industri Besar 276 295 363 318 Sumber: Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Selatan, 2025 2.5.3.6. Transmigrasi Transmigrasi merupakan bagian dari strategi pembangunan wilayah yang bertujuan untuk mendukung pemerataan penduduk dan pengembangan kawasan baru. Melalui pemindahan penduduk secara terencana, transmigrasi tidak hanya mengurangi beban kepadatan di daerah asal, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, dan infrastruktur di daerah tujuan. Selama periode tahun 2020–2022, transmigrasi di Kabupaten Barito Selatan tidak memiliki upaya pengembangan kawasan baru, tercermin dari nihilnya satuan permukiman baru dan daya tampung yang tidak bertambah. Jumlah 176 bidang lahan transmigrasi yang mendapat sertifikat tercatat tetap, yaitu 2,99 hektar, serta terdapat 9 satuan permukiman yang telah berakhir masa pembinaan, tanpa ada tambahan permukiman baru. Tabel 2.79 Capaian Kinerja Transmigrasi, 2020–2022 No Uraian 2020 2021 2022 1 Jumlah bidang lahan transmigrasi yang mendapat sertifikat 2,99 2,99 2,99 2 Jumlah satuan permukiman baru dan pemenuhan daya tampung 0 0 0 3 Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang berakhir masa pembinaan 9 9 9 Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2025 Tidak adanya kawasan transmigrasi aktif dalam beberapa tahun terakhir mengakibatkan terhentinya redistribusi penduduk dan pengembangan kawasan baru di Kabupaten Barito Selatan. Namun, pada tahun 2024 sudah mulai disusun rencana persiapan lahan transmigrasi, hal ini membuka peluang untuk menghidupkan kembali fungsi transmigrasi sebagai instrumen pengembangan wilayah dan pemerataan penduduk. Pemerintah daerah perlu memastikan kesiapan lahan, infrastruktur dasar, dan koordinasi lintas sektor guna mendukung keberhasilan pelaksanaan transmigrasi ke depan. 2.5.4. Fokus Layanan Fungsi Penunjang dan Administrasi Pemerintahan 2.5.4.1. Sekretariat Daerah Perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah memerlukan dukungan koordinasi yang solid dan sistem pengawasan yang menyeluruh. Sekretaris Daerah memiliki peran strategis sebagai penggerak utama dalam memastikan konsistensi antarprogram, sinergi antarperangkat daerah, serta keterpaduan antara kebijakan pusat, provinsi, dan daerah. Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan mencatat peningkatan dalam reformasi birokrasi dengan naiknya indeks dari kategori CC menjadi B (62,00) pada tahun 2024, serta capaian tertinggi dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebesar 61,02 dengan predikat B. Meskipun menunjukkan tren positif, capaian tersebut belum mencerminkan performa yang optimal. Lebih 177 lanjut, evaluasi produk hukum belum berdampak pada peningkatan kualitas substantif kebijakan. Reformasi birokrasi memerlukan penguatan secara lebih terstruktur melalui peningkatan kapasitas teknis penyusunan regulasi, optimalisasi koordinasi lintas perangkat daerah, serta percepatan digitalisasi sistem administrasi dan pengawasan internal. Tabel 2.80 Capaian Kinerja Sekretariat Daerah, 2020–2024 No Indikator Kinerja Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 1 Laporan kinerja Pemerintah Kategori 59,04 57,19 56,74 66,15 61,02 (B) 2 Nilai reformasi birokrasi Nilai CC CC CC B 62,00 (B) 3 Jumlah penyusunan Peraturan Daerah rancangan perda 9 2 7 5 5 4 Jumlah penyusunan Peraturan Bupati rancangan pergub 35 55 69 27 38 5 Jumlah penyusunan Keputusan Bupati rancangan kepgub 415 289 486 403 480 6 Jumlah rancangan produk hukum daerah yang dievaluasi rancangan produk hukum kab/kota 459 346 562 435 495 7 Jumlah produk hukum yang dilakukan pengawasan secara refresif rancangan produk hukum kab/kota 459 346 562 435 495 8 Jumlah rancangan produk hukum daerah yang tertata format dan substansiya sesuai dengan peraturan perundang-undangan rancangan produk hukum kab/kota 459 346 562 435 495 9 Jumlah dokumen perkara hukum litigasi yang tertangani dokumen perkara litigasi 1 - 1 1 - 10 Jumlah dokumen perkara non litigasi yang tertangani dokumen perkara litigasi 1 1 1 1 - 11 Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat Indeks - - - 81,30 - Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan, 2025 2.5.4.2. Sekretariat DPRD Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berperan krusial dalam memberikan dukungan administratif dan teknis kepada dewan. 178 Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan menunjukkan fluktuasi dalam pelaksanaan fungsi legislatif. Selama lima tahun terakhir, jumlah Perda yang dibahas tepat waktu bervariasi, dengan capaian tertinggi pada tahun 2023 sebanyak 11 perda, dan terendah pada tahun 2021 sebanyak 2 perda. Hal ini mencerminkan dinamika produktivitas legislatif yang belum konsisten. Sementara itu, jumlah aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti menunjukkan lonjakan signifikan pada tahun 2022 sebanyak 580 aspirasi, dibandingkan 128 aspirasi pada tahun 2020. Ini menunjukan tingginya respon DPRD pada momen tertentu yang perlu diimbangi dengan keberlanjutan tindak lanjut secara periodik dan transparasi. Sementara itu, penerimaan delegasi yang cukup tinggi pada tahun 2022 yaitu sebanyak 146 kali juga menggambarkan peningkatan interaksi antarwilayah dan koordinasi eksternal, yang turut memperkuat peran DPRD sebagai jembatan komunikasi pemerintah dan masyarakat. Tabel 2.81 Capaian Kinerja Sekretariat DPRD, 2020–2024 No Indikator Kinerja 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah perda yang dibahas tepat waktu 9 2 7 11 8 2 Penerimaan delegasi 72 52 146 - - 3 Tersedianya Rencana Kerja Tahunan DPRD Provinsi/Kab/Kota 12 12 12 - 12 4 Jumlah aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti 128 - 580 - - Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan, 2025 2.5.4.3. Perencanaan Pembangunan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial. Perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. 179 Selama periode 2020–2024, Pemerintah Kabupaten Barito Selatan telah menyusun dokumen-dokumen perencanaan seperti RPJPD, RPJMD, dan RKPD, yang ditetapkan melalui regulasi sesuai ketentuan. Sementara itu, capaian indikator konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD menunjukan fluktuasi signifikan. Pada tahun 2020, penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD mencapai angka 93,07 persen dan 81,39 persen pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan perencanaan yang cukup selaras, namun pada tahun 2022 terjadi penurunan drastis ke 14,04 persen, yang mengindikasikan ketidaksesuaian antara dokumen strategis dan dokumen operasional tahunan. Namun demikian, pada tahun 2024 terjadi perbaikan yang signifikan dengan tingkat konsistensi kembali mencapai 100 persen, menunjukkan adanya upaya korektif dalam penyelarasan arah kebijakan pembangunan jangka menengah ke dalam perencanaan tahunan. Hal ini menjadi catatan untuk memperkuat mekanisme integrasi dan konsistensi perencanaan di masa mendatang. Penguatan koordinasi lintas perangkat daerah dan monitoring evaluasi dokumen tahunan menjadi kunci untuk menjaga kesinambungan tersebut. Tabel 2.82 Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan, 2020–2024 No Indikator Kinerja 2020 2021 2022 2023 2024 1 Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda Ada Ada Ada - Ada 2 Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda/Perkada Ada Ada Ada - Ada 3 Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada Ada Ada Ada - Ada 4 Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan Perda Ada Ada Ada - - 5 Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD (%) 93,07 81,39 14,04 - 100 Sumber: Bapperida Kabupaten Barito Selatan, 2025 2.5.4.4. Pengelolaan Keuangan Daerah Penilaian kinerja capaian pengelolaan keuangan daerah dapat diukur berdasarkan beberapa indikator seperti opini Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI terhadap laporan keuangan daerah, persentase Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) terhadap APBD, dan Persentase 180 program/kegiatan yang tidak terlaksana. Opini BPK di Kabupaten Barito Selatan menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah sudah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh BPK. Hal tersebut terlihat dari pencapaian opini “Wajar Tanpa Pengecualian” (WTP). Kriteria yang ditetapkan oleh BPK sendiri berupa kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal. Persentase SILPA terhadap APBD dari Tahun 2021–2022 tergolong cukup kecil karena berada di bawah 10 persen. Tabel 2.83 Capaian Kinerja Urusan Keuangan, 2021–2022 No Indikator Kinerja 2020 2021 2022 1 Opini BPK terhadap laporan Keuangan WTP WTP WTP 2 Persentase SILPA 8,53 8,53 - 3 Persentase SILPA terhadap APBD 5,06 8,4 0,0846 4 Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana 2,8 3,2 0,1492 5 Persentase belanja pendidikan (20%) 24 25 0,2651 6 Persentase belanja kesehatan (10%) 17,41 13,2 0,1286 7 Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung 56/44 56/45 54,29/ 39,79 8 Penetapan APBD Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Sumber: BPKAD Kabupaten Barito Selatan, 2024 2.5.4.5. Kepegawaian Pengelolaan kepegawaian merupakan fondasi utama dalam membentuk birokrasi yang efektif dan efisien terhadap dinamika pelayanan publik. Berdasarkan data indikator kepegawaian tahun 2020–2024, terlihat bahwa pengelolaan sumber daya aparatur di Kabupaten Barito Selatan mengalami dinamika yang cukup signifikan. Jumlah penyelesaian administrasi kepegawaian seperti kenaikan pangkat, penerbitan Karpeg, dan masa kerja PNS menunjukkan fluktuasi yang mencolok, di mana terjadi peningkatan pada tahun 2022 (890 kasus), namun menurun drastis pada tahun 2024 (199 kasus). Hal ini mengindikasikan ketidakkonsistenan dalam proses administrasi kepegawaian yang dapat memengaruhi kinerja organisasi. 181 Sementara itu, tren peningkatan jumlah PNS yang terdata secara elektronik menunjukkan kemajuan dalam aspek digitalisasi kepegawaian, yang menjadi salah satu prasyarat penting dalam tata kelola ASN yang modern dan akuntabel. Namun, efektivitas pengawasan dan penegakan disiplin ASN tampak menurun, tercermin dari berkurangnya jumlah kasus pelanggaran disiplin yang ditangani dan tidak adanya data terbaru pada tahun 2023–2024. Capaian kinerja bidang kepegawaian dijabarkan melalui Tabel 2.84 sebagai berikut. Tabel 2.84 Kondisi Indikator Bidang Kepegawaian, 2020–2024 No Indikator Kinerja 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah penyelesaian PNS yang naik pangkat periode April dan Oktober, Karpeg, Masa kerja PNS 647 461 890 614 199 2 Jumlah PNS kabupaten yang lulus seleksi untuk tugas belajar, penetapan dan monitoring tugas belajar dan izin belajar serta revisi perda tentang tugas belajar dan izin belajar 66 69 106 - - 3 Jumlah PNS yang terdata secara elektronik 3.503 3.451 3.584 3.737 4.185 4 Jumlah penanganan kasus pelanggaran disiplin secara tepat waktu 6 1 1 - - 5 Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal 83,33% - 0,19% - - 6 Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural 0% - 60,4% - - Sumber: BPKSDM Kabupaten Barito Selatan, 2025 Secara umum, capaian pengelolaan kepegawaian di Kabupaten Barito Selatan masih menghadapi berbagai tantangan, baik dalam hal konsistensi administrasi, peningkatan kompetensi, maupun pembinaan disiplin ASN. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan sistem manajemen ASN yang lebih terencana, terintegrasi, dan berbasis data guna mewujudkan aparatur yang profesional, berintegritas, dan adaptif terhadap kebutuhan pelayanan publik. Hal ini kedepannya akan diukur secara kuantitatif melalui Indeks Profesionalitas ASN guna memastikan tercapainya aparatur yang profesional, berintegritas, dan responsif terhadap kebutuhan pelayanan publik. 182 2.5.4.6. Pendidikan dan Pelatihan Penguatan kapasitas aparatur menjadi fondasi utama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang adaptif, profesional, dan responsif. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dalam lima tahun terakhir menujukkan capaian positif. Persentase peserta diklat kepemimpinan yang lulus dengan predikat memuaskan mengalami peningkatan yang signifikan di tahun 2023, yaitu mencapai 90 persen. Persentase peserta diklat teknis dan fungsional yang lulus post test serta terlaksananya sertifikasi profesi alumni diklat dari tahun ke tahun menunjukkan tren optimal dengan pencapaian sebesar 100 persen di tiap tahunnya. Hal ini menandakan bahwa program diklat telah berhasil meningkatkan kompetensi sehingga tercipta ASN yang terampil dan terlatih untuk mendukung efektivitas pelayanan publik. Walaupun menunjukkan capaian yang positif, tantangan utama dalam urusan ini adalah memastikan keberlanjutan mutu pelatihan serta penyesuaian materi agar tetap sejalan dengan kebutuhan strategis pembangunan dan tuntutan kualitas pelayanan publik. Tabel 2.85 Capaian Pembangunan Urusan Penunjang Pendidikan Dan Pelatihan, 2020–2024 No Indikator Kinerja 2020 2021 2022 2023 1 Persentase peserta diklat prajabatan yang lulus dengan predikat memuaskan - 62 60 90 2 Persentase peserta diklat kepemimpinan yang lulus dengan predikat memuaskan 75 75 75 85 3 Persentase peserta diklat teknis yang lulus post test 100 100 100 100 4 Pesertase peserta diklat fungsional yang lulus post test 100 100 100 100 5 Persentase terlaksananya sertifikasi profesi alumni diklat 100 100 100 100 6 Persentase rata-rata nilai hasil evaluasi penyelenggaraan kegiatan diklat 100 100 100 100 Sumber: BPKSDM Kabupaten Barito Selatan, 2024 2.5.4.7. Penelitian dan Pengembangan Penelitian dan pengembangan merupakan salah satu instrumen dalam memastikan kualitas mutu kebijakan. Kajian atau penelitian disusun sebagai landasan berbasis teoritis dan praktis untuk menciptakan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan berbasis bukti. Penelitian 183 dan pengembangan sering kali melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, sektor swasta, dan lembaga akademis, yang dapat memperkuat partisipasi dan kolaborasi dalam perencanaan pembangunan. Dalam lima tahun terakhir, hanya pada tahun 2024 kajian penelitian tercapai 100 persen. Artinya, perlu adanya prioritas untuk daerah dalam ketersediaan dan pelaksanaan kajian penelitian untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan tersedia dengan baik. Efektivitas proses ini dalam periode RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029 akan diukur melalui Persentase Kebijakan Berbasis Bukti sebagai bagian dari evaluasi sistem perencanaan yang lebih komprehensif. 2.5.4.8. Pengawasan Pengawasan memiliki peran yang signfikan untuk memastikan bahwa setiap tahapan proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi berlangsung sesuai dengan peraturan dan ketentuan secara tertib, transparan, dan berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Meskipun menunjukkan tren perbaikan, capaian indikator kinerja reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja di Kabupaten Barito Selatan masih berada pada level yang relatif rendah. Indeks Reformasi Birokrasi baru meningkat dari kategori CC menjadi B pada tahun 2024, sementara Indeks SAKIP mengalami perbaikan lebih awal, mencapai nilai B sejak tahun 2022. Hal ini mencerminkan bahwa tata kelola pemerintahan daerah belum sepenuhnya optimal, khususnya dalam aspek efisiensi birokrasi dan akuntabilitas kinerja. Selain itu, masih terdapat sejumlah catatan kelemahan pengelolaan pemerintahan, seperti keberadaan temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), terdapat sebanyak 3 temuan pada tahun 2024. Disatu sisi, persentase tindak lanjut atas temuan memang menunjukkan tren positif, meningkat dari 71,62 persen pada 2020 menjadi 79,47 persen pada 2024. Namun demikian, keberadaan pelanggaran pegawai menunjukkan bahwa aspek disiplin dan integritas aparatur perlu terus dijaga secara konsisten. Kondisi ini mengindikasikan perlunya akselerasi reformasi birokrasi yang lebih strategis dan menyeluruh. 184 Angka Monitoring Center for Prevention (MCP) di Kabupaten Barito Selatan menunjukan kenaikan dari 70,23 pada tahun 2022 menjadi 83,84 pada tahun 2023. Kondisi tersebut menunjukan bahwa pemerintah Kabupaten Barito Selatan sudah mengupayakan pencegahan korupsi dengan lebih baik, tetapi masih perlu adanya upaya optimalisasi agar nilai yang dicapai lebih tinggi. Tabel 2.86 Capaian Kinerja Bidang Pengawasan, 2020–2024 No Indikator Kinerja 2020 2021 2022 2023 2024 1 Indeks Reformasi Birokrasi CC CC CC C B 2 Indeks Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) CC CC CC B B 3 Persentase Tindak Lanjut Temuan 71,62 76,62 74,44 76,41 79,47 4 Persentase Pelanggaran Pegawai 25 5 0 - 0 5 Jumlah Temuan BPK 12 9 3 - 3 6 Monitoring Center for Prevention (MCP) - - 70,23 83,84 Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan, 2025 2.5.4.9. Kesatuan Bangsa dan Politik Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) memegang peranan strategis dalam menciptakan stabilitas sosial-politik yang menjadi prasyarat utama bagi keberlanjutan pembangunan daerah. Kesbangpol berkontribusi dalam memperkuat demokrasi melalui peningkatan literasi dan kesadaran politik, serta mendorong partisipasi aktif dalam proses pemilihan umum maupun pengambilan keputusan publik. Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP dari tahun ke tahun di Kabupaten Barito Selatan mengalami tren peningkatan hingga tahun 2022, namun mengalami penurunan yang drastis di tahun 2024 hingga hanya mencapai 22 kegiatan selama setahun. Sementara itu, kegiatan pembinaan politik daerah tidak mengalami perubahan yang signifikan dari tahun 2020-2024. Rendahnya aktivitas pembinaan turut berdampak pada ketidakstabilan capaian indikator pemahaman masyarakat terhadap ideologi bangsa, wawasan kebangsaan, dan pelestarian budaya daerah. Hal ini tercermin dari fluktuasi nilai pemahaman yang cukup signifikan, seperti pemahaman wawasan kebangsaan yang menurun menjadi 185 67,95 persen pada tahun 2023. Meskipun capaian pembinaan politik daerah dan kerja sama dengan aparat keamanan tercatat stabil, disparitas antarindikator menunjukkan bahwa peningkatan kuantitas dan kualitas pembinaan masyarakat menjadi krusial dalam membangun stabilitas iklim politik dan sosial daerah. Tabel 2.87 Capaian Kinerja Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, 2020–2024 No Indikator Kinerja 2020 2021 2022 2023 2024 1 Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP 43 47 47 20 22 2 Kegiatan pembinaan politik daerah 90 90 90 90 100 3 Kerjasama dengan aparat keamanan untuk menjaga ketertiban dan keamanan 100% 100% 99,12% 100% 100% 4 Pemahaman wawasan kebangsaan masyarakat 100% 78,78% 98,99% 67,95% 99,89% 5 Pemahaman ideologi bangsa, cinta tanah air dan bela negara dikalangan masyarakat 100% 4,59% 98,99% 0% 99,98% Sumber: LAKIP, 2024 2.6. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan amanat konstitusional yang memastikan setiap warga negara menerima layanan dasar yang layak sebagai bagian dari hak asasi dan keadilan sosial. SPM dimandatkan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri yang mengatur urusan SPM terkait. Dalam konteks pembangunan daerah yang berkelanjutan, SPM menjadi instrumen krusial untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat, sekaligus menjadi barometer kapasitas pemerintah dalam menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara layanan publik yang efektif dan berkeadilan. Implementasi SPM tidak hanya mencerminkan akuntabilitas dan kinerja pemerintahan daerah, melainkan juga menjadi sarana untuk mendorong tercapainya tujuan pembangunan nasional yang inklusif, merata, dan berkelanjutan. Penerapan SPM yang konsisten dan progresif berperan penting dalam menurunkan angka kemiskinan, 186 memperkecil kesenjangan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penting dalam perencanaan pembangunan untuk mengintegrasikan secara sistematis SPM ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan perangkat daerah. Urgensi pelaksanaan SPM menjadi semakin strategis ketika dihadapkan pada arah pembangunan jangka panjang sebagaimana tertuang dalam RPJPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2045, khususnya Tahap I (2025–2029) yang mengusung tema “Transformasi Fondasi Pembangunan”. SPM bukan sekadar instrumen administratif, melainkan elemen strategis yang menjadi titik awal keberhasilan transformasi pondasi pembangunan. Pemenuhan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, infrastruktur dasar, perlindungan sosial, dan ketertiban umum menjadi landasan yang tak tergantikan dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan daya saing daerah yang berkelanjutan. SPM merupakan entry point dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pembangunan, agar pondasi transformasi yang dibangun tidak rapuh, melainkan kokoh dan berkelanjutan. Capaian pelaksanaan SPM selama periode 2021–2024 mencerminkan kemajuan yang cukup signifikan sebagai landasan awal menuju transformasi pembangunan. Berikut ini adalah capaian realisasi berdasarkan enam urusan wajib pelayanan dasar: Tabel 2.88 Persentase Realisasi Capaian SPM, 2021—2024 PERSENTASE (%) REALISASI CAPAIAN SPM KETERANGAN 2021 2022 2023 2024 SPM PENDIDIKAN 1 Pengelolaan Pendidikan Dasar 85,39 92,98 90,35 94,28 2 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 94,68 80,01 72,56 90,53 3 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 2,5 10,1 84,53 98,46 SPM KESEHATAN 1 Pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar pelayanan antenatal. 79,65 70,42 85,6 97,87 2 Pelayanan kesehatan ibu bersalin. 85,85 73,32 78,7 88,51 3 Pelayanan kesehatan bayi baru lahir. 78,12 40,05 80,1 98,57 4 Pelayanan kesehatan balita. 41,05 59,77 98,18 62,72 5 Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar. 39,82 82,44 87,37 96,33 6 Pelayanan kesehatan pada usia produktif. 90 50,4 75,34 97,37 187 PERSENTASE (%) REALISASI CAPAIAN SPM KETERANGAN 2021 2022 2023 2024 7 Pelayanan kesehatan pada usia lanjut. 86,67 50,48 95,54 80,7 8 Pelayanan kesehatan penderita hipertensi. 86,67 52,79 50,97 79,16 9 Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus. 86,67 77,56 67,47 100 10 Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat. 80 91,67 94,29 95,56 11 Pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis (TB). 26,49 91,58 79,21 91,23 12 Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV 43,52 38,9 81,56 98,12 SPM PEKERJAAN UMUM 1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 65,74 58,41 79,73 79,91 2 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik (SPALD) 51,55 2,68 17,52 100 SPM PERUMAHAN RAKYAT 1 Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi korban Bencana Kabupaten/Kota 32,51 100 100 100 2 Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah 0 100 100 90 SPM TRANTIBUMLINMAS 1 Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum 24,85 100 93,33 90 2 Pelayanan Informasi Rawan Bencana 0 80 0 100 3 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana 0 100 0 100 4 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban bencana 86,67 100 0 100 5 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran 80 100 93,33 93,33 SPM SOSIAL 1 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas di Luar Panti Sosial 81,33 93,33 96,92 96,92 2 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial 81,33 92 96,67 96,67 3 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial 0 92 96,92 96,92 4 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 0 92 96,67 96,67 5 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial 84 100 100 100 Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2025 Hasil capaian kinerja selama periode 2021–2024 menunjukkan bahwa Barito Selatan belum sepenuhnya berhasil memenuhi standar pelayanan dasar secara menyeluruh atau mencapai 100 persen. Ini menjadi masalah mendasar yang harus diatasi secara sistemik, konkret, dan berorientasi pada hasil. Melalui komitmen yang kuat dan pendekatan yang sistematis, pada tahap pertama RPJPD ini harus menjadi titik balik pemenuhan SPM, sebagai prasyarat utama keberhasilan Transformasi Pondasi Pembangunan. 188 Selain dari capaian kuantitatif, keberhasilan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) juga sangat ditentukan oleh seberapa besar hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam proses implementasinya. Berdasarkan rekapitulasi permasalahan yang dilaporkan oleh masing-masing urusan pelayanan dasar selama tahun 2021 hingga 2024, berikut adalah uraian permasalahan berdasarkan urusan sebagai berikut: Tabel 2.89 Permasalahan Penerapan SPM, 2021—2024 Urusan 2021 2022 2023 2024 Pendidikan 0 0 0 0 Kesehatan 4 5 0 0 Pekerjaan Umum 0 1 1 0 Perumahan Rakyat 4 4 4 5 Trantibumlinmas 4 0 0 0 Sosial 6 3 1 0 Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2025 Data realisasi anggaran menunjukkan bahwa capaian pelaksanaan anggaran antar urusan dan tahun belum sepenuhnya konsisten. Terdapat perbedaan signifikan meliputi beberapa sektor yang mengalami realisasi sangat rendah bahkan tidak terealisasi pada tahun tertentu. Kondisi ini berdampak terhadap optimalisasi capaian SPM dalam kurun waktu tersebut. Tabel berikut menyajikan persentase realisasi anggaran untuk masing-masing urusan pelayanan dasar: Tabel 2.90 Realisasi Anggaran untuk Pemenuhan SPM, 2021—2024 Keterangan 2021 2022 2023 2024 Pendidikan 98,3 0 0 63,11 Kesehatan 82,1 20,86 37,36 28,74 Pekerjaan Umum 98,52 41,96 97,58 96,28 Perumahan Rakyat 0 35,39 100 96,67 Trantibumlinmas 98,77 24,84 77,33 43,06 Sosial 100 0 98,46 93,66 Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2025 189 2.7. Gambaran Keuangan Daerah UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengatur pembagian kewenangan urusan pemerintahan antara Pemerintahan Pusat, Provinsi, dan Kabupaten yang kemudian lebih jauh mengatur tata kelola keuangan daerah dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan hal ini, ruang lingkup Keuangan Daerah meliputi: a) Hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman; b) Kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga; c) Penerimaan Daerah; d) Pengeluaran Daerah; e) Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau f) Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum. Kepala Daerah berwenang mengelola keuangan daerah dan mewakili Pemerintah Daerah atas kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Keuangan daerah tersebut dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebagai pemegang kekuasaan atas pengelolaan keuangan, kepala daerah memiliki kewenangan untuk merencanakan, mengajukan rancangan, menugaskan, menetapkan, dan melaksanakan APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 190 APBD memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Barito Selatan. APBD menjadi dasar pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran daerah dalam satu tahun anggaran serta merupakan penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran pemerintah daerah, termasuk juga tugas dan fungsi setiap organisasi perangkat daerah. Pengelolaan APBD dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Selain itu, pengelolaan tersebut juga harus memperhatikan prinsip keadilan, kepatutan, kemanfaatan bagi masyarakat, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Keberhasilan pengelolaan keuangan daerah tercermin dari pelaksanaan program yang sejalan dengan perencanaan dan prinsip-prinsip akuntabilitas. Secara umum, struktur APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah merupakan hak yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih daerah dalam periode anggaran berjalan. Belanja daerah merupakan kewajiban yang diakui sebagai pengurang kekayaan bersih. Sementara itu, pembiayaan daerah mencakup penerimaan yang akan dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berjalan maupun tahun anggaran berikutnya. 2.7.1. Realisasi APBD Gambaran umum kinerja APBD Kabupaten Barito Selatan disajikan berdasarkan data realisasi, pagu anggaran, serta data persentase realisasi pada periode tahun anggaran 2020 hingga 2024. Ketiga data tersebut ditunjukkan pada Tabel 2.91 hingga Tabel 2.93. Tabel 2.91 Gambaran Kondisi Realisasi APBD, 2020—2024 URAIAN Realisasi APBD (Miliar Rp) 2020 2021 2022 2023 2024 PENDAPATAN Pendapatan Asli Daerah (PAD) 56,80 97,74 78,82 59,95 75,98 Pendapatan Transfer 903,14 878,33 1045,25 1144,65 1755,76 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang sah 27,46 23,92 5,22 4,02 0,14 JUMLAH PENDAPATAN 987,40 999,99 1129,29 1208,62 1831,88 BELANJA Belanja Operasi 601,71 623,53 689,30 746,27 1020,49 191 URAIAN Realisasi APBD (Miliar Rp) 2020 2021 2022 2023 2024 Belanja Modal 203,30 180,14 179,38 265,95 533,28 Belanja Tidak Terduga 12,42 22,04 12,90 -0,18 0,42 Belanja Transfer 145,41 144,87 139,68 149,77 212,57 JUMLAH BELANJA 962,84 970,58 1021,26 1161,81 1766,76 SURPLUS/DEFISIT 24,56 29,41 108,03 46,81 65,12 PEMBIAYAAN Penerimaan Pembiayaan 93,49 133,93 71,55 117,25 110,42 Pengeluaran Pembiayaan 32,90 91,80 62,30 16,25 12,45 PEMBIAYAAN NETO 60,59 42,13 9,25 101,00 97,97 Sumber: Portal Data APBD Kementerian Keuangan, 2025 Tabel 2.92 Gambaran Kondisi Pagu Anggaran APBD, 2020—2024 URAIAN Pagu APBD (Miliar Rp) 2020 2021 2022 2023 2024 PENDAPATAN Pendapatan Asli Daerah (PAD) 93,78 95,78 98,06 84,79 90,12 Pendapatan Transfer 969,19 861,62 896,59 1151,32 1750,48 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang sah. 30,74 28,09 7,35 20,74 10,34 JUMLAH PENDAPATAN 1093,71 985,49 1002,00 1256,85 1850,94 BELANJA Belanja Operasi 725,46 700,29 680,00 794,40 1142,25 Belanja Modal 295,63 201,15 179,78 267,17 577,54 Belanja Tidak Terduga 2,00 3,00 26,72 15,90 5,47 Belanja Transfer 155,79 150,05 133,20 163,29 223,75 JUMLAH BELANJA 1178,88 1054,49 1019,70 1240,76 1949,01 SURPLUS/DEFISIT -85,17 -69,00 -17,70 16,09 -98,07 PEMBIAYAAN Penerimaan Pembiayaan 118,06 160,79 80,00 0,00 110,52 Pengeluaran Pembiayaan 32,91 91,80 62,30 16,10 12,45 PEMBIAYAAN NETO 85,15 68,99 17,70 -16,10 98,07 Sumber : Portal Data APBD Kementerian Keuangan, 2025 Tabel 2.93 Gambaran Capaian Realisasi APBD Kabupaten Barito Selatan Terhadap Pagu APBD Kabupaten Barito Selatan URAIAN Realisasi APBD (Persentase) 2020 2021 2022 2023 2024 PENDAPATAN Pendapatan Asli Daerah (PAD) 60,57 102,05 80,38 70,70 84,31 Pendapatan Transfer 93,19 101,94 116,58 99,42 100,30 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah 89,33 85,15 71,02 19,38 1,35 JUMLAH PENDAPATAN 90,28 101,47 112,70 96,16 98,97 BELANJA Belanja Operasi 82,94 89,04 101,37 93,94 89,34 Belanja Modal 68,77 89,56 99,78 99,54 92,34 192 URAIAN Realisasi APBD (Persentase) 2020 2021 2022 2023 2024 Belanja Tidak Terduga 621,00 734,67 48,28 -1,13 7,68 Belanja Transfer 93,34 96,55 104,86 91,72 95,00 JUMLAH BELANJA 81,67 92,04 100,15 93,64 90,65 PEMBIAYAAN Penerimaan Pembiayaan 79,19 83,29 89,44 - 99,91 Pengeluaran Pembiayaan 99,97 100,00 100,00 100,93 100,00 PEMBIAYAAN NETO 71,16 61,07 52,26 -627,33 99,90 Sumber : Portal Data APBD Kementerian Keuangan, 2025 Selama periode tahun anggaran 2020 hingga 2024, realisasi APBD Kabupaten Barito Selatan menunjukkan fluktuasi pada komponen utama. Capaian tersebut dipengaruhi oleh dinamika eksternal, terutama dampak pascapandemi Covid-19. Realisasi pendapatan daerah secara keseluruhan menunjukkan tren yang cukup stabil dengan rata-rata capaian di atas 90 persen. Pada tahun 2022, realisasi pendapatan mencapai 112,70 persen dari target yang menjadi capaian tertinggi dalam lima tahun terakhir. Pendapatan transfer menjadi komponen tertinggi dan paling stabil dengan capaian di atas 99 persen setiap tahun. Sebaliknya, komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami penurunan drastis, terutama pada tahun 2023 dan 2024. Realisasi Belanja Daerah mengalami tekanan pada tahun 2020 dengan capaian sebesar 81,67 persen yang disebabkan oleh pembatasan kegiatan akibat pandemi. Namun, realisasi belanja menunjukkan perbaikan dan kembali mendekati 100 persen sejak tahun 2022. Belanja Operasi dan Belanja Modal menunjukkan konsistensi yang cukup baik, sementara belanja tidak terduga sangat fluktuatif, terutama pada tahun 2020 dan 2021 yang menunjukkan lonjakan akibat penanganan darurat pandemi. Kementerian Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2024 tentang Peta Kapasitas Daerah menetapkan pendekatan untuk mengukur kondisi ruang fiskal daerah yang dikenal dengan istilah Kapasitas Fiskal Daerah (KFD). KFD didefinisikan sebagai kemampuan keuangan suatu daerah yang dihitung dari total pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan 193 tertentu serta dikurangi dengan pendapatan dengan penggunaan yang telah ditentukan, belanja tertentu, dan pengeluaran pembiayaan tertentu. Selanjutnya, KFD dihitung dalam bentuk Rasio Kapasitas Fiskal Daerah (RKFD), yaitu hasil pembagian antara nilai KFD dengan belanja pegawai. Kategori ini digunakan untuk menilai tingkat kemampuan fiskal masing-masing daerah dalam membiayai urusan pemerintahan secara mandiri. Tabel 2.94 Rasio Kapasitas Fiskal Daerah Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 Nilai 0,739 0,496 1,377 1,399 2,070 Klasifikasi Rendah Sangat Rendah Rendah Sedang Sangat Tinggi Sumber: Kementerian Keuangan, 2020—2024 RKFD Kabupaten Barito Selatan menunjukkan tren peningkatan dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020 hingga 2021, RKFD berada pada kategori rendah dan sangat rendah. Namun, RKFD meningkat dan masuk dalam kategori rendah dan sedang mulai tahun 2022 dan 2023 dengan nilai masing-masing 1,377 dan 1,399. Peningkatan ini berlanjut pada tahun 2024, di mana RKFD mencapai nilai 2,070 dan masuk dalam kategori sangat tinggi. Perkembangan ini mencerminkan adanya peningkatan kapasitas fiskal daerah dalam mendukung pembiayaan urusan pemerintahan. Penguatan kapasitas fiskal menjadi kunci agar Pemerintah Kabupaten Barito Selatan mampu melaksanakan berbagai program prioritas secara optimal dan berkelanjutan. 2.7.1.1. Pendapatan Daerah PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa Pendapatan Daerah tersusun atas: a) Pendapatan Asli Daerah (PAD) b) Pendapatan transfer c) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Yang mana PAD meliputi: (a) pajak daerah; (b) retribusi daerah; (c) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan (d) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan transfer sebagaimana di atas terbagi menjadi dua: (a) transfer Pemerintah Pusat; dan (b) transfer 194 antar-daerah. Terakhir, Lain-lain Pendapatan yang sah dibagi menjadi: (a) hibah; (b) dana darurat; dan/atau (c) lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikut merupakan gambaran ringkas target dan realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Selatan tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Tabel 2.95 Gambaran Ringkas Capaian Pendapatan Daerah Uraian Jenis Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 PENDAPATAN DAERAH Pagu Anggaran (Miliar Rp) 1093,71 985,49 1002,00 1256,85 1850,94 Realisasi (Miliar Rp) 987,40 999,99 1129,29 1208,62 1831,88 Persentase (%) 90,28 101,47 112,70 96,16 98,97 PAD Pagu Anggaran (Miliar Rp) 93,78 95,78 98,06 84,79 90,12 Realisasi (Miliar Rp) 56,80 97,74 78,82 59,95 75,98 Persentase (%) 60,57 102,05 80,38 70,70 84,31 Pajak Daerah Pagu Anggaran (Miliar Rp) 21,86 21,86 30,43 22,43 23,01 Realisasi (Miliar Rp) 12,97 11,03 13,23 17,09 14,17 Persentase (%) 59,33 50,46 43,48 76,19 61,58 Retribusi Daerah Pagu Anggaran (Miliar Rp) 5,34 7,34 7,13 7,00 7,67 Realisasi (Miliar Rp) 3,46 3,72 6,30 5,44 4,77 Persentase (%) 64,79 50,68 88,36 77,71 62,19 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pagu Anggaran (Miliar Rp) 8,96 8,96 10,21 10,21 13,70 Realisasi (Miliar Rp) 8,53 10,23 12,46 0,08 4,52 Persentase (%) 95,20 114,17 122,04 0,78 32,99 Lain-Lain PAD yang Sah Pagu Anggaran (Miliar Rp) 57,62 57,62 50,29 45,15 45,74 Realisasi (Miliar Rp) 31,84 72,76 46,83 37,34 52,52 Persentase (%) 55,26 126,28 93,12 82,70 114,82 PENDAPATAN TRANSFER Pagu Anggaran (Miliar Rp) 969,19 861,62 896,59 1151,32 1750,48 Realisasi (Miliar Rp) 903,14 878,33 1045,25 1144,65 1755,76 Persentase (%) 93,19 101,94 116,58 99,42 100,30 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Pagu Anggaran (Miliar Rp) 935,17 828,40 863,37 1110,50 1709,51 Realisasi (Miliar Rp) 872,89 846,96 1000,17 1091,45 1695,09 Persentase (%) 93,34 102,24 115,84 98,28 99,16 Pendapatan Transfer Antar Daerah Pagu Anggaran (Miliar Rp) 34,02 33,22 33,22 40,82 40,97 Realisasi (Miliar Rp) 30,25 31,37 45,08 53,20 60,67 Persentase (%) 88,92 94,43 135,70 130,33 148,08 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Pagu Anggaran (Miliar Rp) 30,74 28,09 7,35 20,74 10,34 Realisasi (Miliar Rp) 27,46 23,92 5,22 4,02 0,14 Persentase (%) 89,33 85,15 71,02 19,38 1,35 Pendapatan Hibah Pagu Anggaran (Miliar Rp) 29,00 7,35 7,35 16,44 0,00 Realisasi (Miliar Rp) 21,40 3,02 3,41 1,21 0,14 Persentase (%) 73,79 41,09 46,39 7,36 - Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan Pagu Anggaran (Miliar Rp) 1,74 20,74 0,00 4,30 10,34 Realisasi (Miliar Rp) 6,06 20,90 1,81 2,81 0,00 Persentase (%) 348,28 100,77 - 65,35 0,00 Sumber : Portal Data APBD Kementerian Keuangan, 2025 Adapun proporsi sumber Pendapatan Daerah dan rata-rata pertumbuhan jenis-jenis Pendapatan Daerah Kabupaten Selatan adalah sebagai berikut: 195 Tabel 2.96 Proporsi Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Selatan Uraian Tahun (Persentase) 2020 2021 2022 2023 2024 PENDAPATAN 100 100 100 100 100 PAD 5,75 9,77 6,98 4,96 4,15 Pajak Daerah 1,31 1,10 1,17 1,41 0,77 Retribusi Daerah 0,35 0,37 0,56 0,45 0,26 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 0,86 1,02 1,10 0,01 0,25 Lain-Lain PAD yang Sah 3,22 7,28 4,15 3,09 2,87 PENDAPATAN TRANSFER 91,47 87,83 92,56 94,71 95,84 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 88,40 84,70 88,57 90,31 92,53 Pendapatan Transfer Antar Daerah 3,06 3,14 3,99 4,40 3,31 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 2,78 2,39 0,46 0,33 0,01 Pendapatan Hibah 2,17 0,30 0,30 0,10 0,01 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan 0,61 2,09 0,16 0,23 0,00 Sumber : Portal Data APBD Kementerian Keuangan, 2025 Tabel 2.97 Realisasi dan Rata-rata Realisasi Pertumbuhan Pendapatan Daerah Uraian Tahun (Miliar Rp) Rata-rata Pertumbuhan (%) 2020 2021 2022 2023 2024 PENDAPATAN 987,40 999,99 1129,29 1208,62 1831,88 18,20 PAD 56,80 97,74 78,82 59,95 75,98 13,88 Pajak Daerah 12,97 11,03 13,23 17,09 14,17 4,27 Retribusi Daerah 3,46 3,72 6,30 5,44 4,77 12,73 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 8,53 10,23 12,46 0,08 4,52 1373,09 Lain-Lain PAD yang Sah 31,84 72,76 46,83 37,34 52,52 28,32 PENDAPATAN TRANSFER 903,14 878,33 1045,25 1144,65 1755,76 19,79 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 872,89 846,96 1000,17 1091,45 1695,09 19,89 Pendapatan Transfer Antar Daerah 30,25 31,37 45,08 53,20 60,67 19,87 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 27,46 23,92 5,22 4,02 0,14 -52,64 Pendapatan Hibah 21,40 3,02 3,41 1,21 0,14 -56,48 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan 6,06 20,90 1,81 2,81 0,00 27,20 Sumber : Portal Data APBD Kementerian Keuangan, 2025 196 Struktur pendapatan daerah Kabupaten Barito Selatan menunjukkan dominasi yang sangat tinggi dari pendapatan transfer. Komponen ini secara konsisten menyumbang lebih dari 90 persen terhadap total pendapatan daerah sejak 2022 dengan kontribusi tertinggi tercatat pada tahun 2024 sebesar 95,84 persen. Dominasi pendapatan transfer yang berasal dari pemerintah pusat mencapai 92,53 persen dari total pendapatan pada 2024. Fenomena ini menandakan pentingnya strategi diversifikasi sumber pendapatan untuk mengurangi kerentanan terhadap perubahan kebijakan pusat. Di sisi lain, Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru mengalami tren penurunan kontribusi. Pada tahun 2021, PAD sempat mencapai proporsi tertinggi sebesar 9,77 persen, tetapi turun menjadi hanya 4,15 persen pada 2024. Penurunan ini utamanya disebabkan oleh menurunnya kontribusi komponen utama PAD, seperti Pajak Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Pajak Daerah sebagai salah satu sumber PAD justru menunjukkan tren penurunan dari 1,31 persen pada 2020 menjadi hanya 0,77 persen pada 2024. Hal serupa terjadi pada hasil pengelolaan kekayaan daerah yang sempat stabil di atas 1 persen pada 2021 dan 2022, tetapi turun drastis menjadi 0,01 persen di 2023 dan sedikit naik ke 0,25 persen di
34. 2024.Sementara itu, Retribusi Daerah cenderung stagnan pada kisaran di bawah 0,5 persen yang menandakan potensi layanan publik yang belum dimonetisasi secara optimal. Komponen lain yang juga mengalami penurunan drastis adalah Lain- lain PAD yang Sah. Kontribusinya menurun tajam dari 2,78 persen pada 2020 menjadi hanya 0,01 persen pada 2024. Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh berkurangnya pendapatan hibah secara konsisten serta tidak adanya realisasi dari lain-lain pendapatan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sejak
35. 2022.Secara keseluruhan, struktur pendapatan Kabupaten Barito Selatan menunjukkan tantangan serius dalam hal kemandirian fiskal. Ketergantungan pada transfer pusat yang sangat tinggi, penurunan kontribusi PAD, memperkuat urgensi untuk meningkatkan kapasitas fiskal melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan asli daerah. 197 Gambar 2.61 Realisasi Pendapatan dan Persentase Realisasi Pendapatan Terhadap Rencana Anggaran Sumber : Portal Data APBD Kementerian Keuangan, 2025 Selain dari sisi struktur, kinerja pendapatan daerah Kabupaten Barito Selatan juga menunjukkan fluktuasi dalam capaian realisasinya terhadap target. Selama periode 2020 hingga 2024, realisasi pendapatan daerah secara nominal mengalami tren kenaikan, dari Rp987,4 miliar pada 2020 menjadi Rp1.831,88 miliar pada 2024. Namun, dari sisi persentase terhadap target APBD, capaian tersebut tidak selalu stabil. Realisasi pendapatan bahkan sempat melampaui target pada tahun 2022 dengan capaian 112,70 persen, tetapi kembali menurun pada 2023 dan 2024 dengan masing-masing capaian sebesar 96,16 persen dan 98,97 persen. Fluktuasi ini mengindikasikan adanya dinamika dalam perencanaan dan pelaksanaan pendapatan baik dari sisi asumsi dasar penyusunan APBD maupun dari faktor teknis pelaksanaan di lapangan. 2.7.1.2. Belanja Daerah Struktur Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan mengacu pada PP Nomor 12 tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mana membagi belanja daerah menjadi sebagai berikut: a) Belanja operasi b) Belanja modal c) Belanja tidak terduga d) Belanja transfer 2020 2021 2022 2023 2024 Realisasi Pendapatan Daerah (Rp) 987,4 999,99 1129,29 1208,62 1831,88 Realisasi Pendapatan Daerah (%) 90,28 101,47 112,70 96,16 98,97 0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00 0 250 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 PersentaseMiliar Rp 198 Belanja operasi didefinisikan sebagai pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, berisi: (a) belanja pegawai; (b) belanja barang dan jasa; (c) belanja bunga; (d) belanja subsidi; (e) belanja hibah; dan (f) belanja bantuan sosial. Selain itu, belanja modal pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Selanjutnya belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Terakhir, belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer tersebut selanjutnya dirinci menjadi belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan. Tabel 2.98 memperlihatkan capaian belanja daerah Kabupaten Barito Selatan pada rentang periode anggaran tahun 2020 hingga tahun 2024. Tabel 2.98 Gambaran Ringkas Capaian Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Uraian Jenis Tahun 2020 2020 2021 2022 2023 BELANJA Pagu Anggaran (Miliar Rp) 1178,88 1054,49 1019,70 1240,76 1949,01 Realisasi (Miliar Rp) 962,84 970,58 1021,26 1161,81 1766,76 Persentase (%) 81,67 92,04 100,15 93,64 90,65 Belanja Operasi Pagu Anggaran (Miliar Rp) 725,46 700,29 680,00 794,40 1142,25 Realisasi (Miliar Rp) 601,71 623,53 689,30 746,27 1020,49 Persentase (%) 82,94 89,04 101,37 93,94 89,34 Belanja Pegawai Pagu Anggaran (Miliar Rp) 486,05 457,26 425,86 456,29 499,63 Realisasi (Miliar Rp) 369,22 397,12 390,86 380,18 467,11 Persentase (%) 75,96 86,85 91,78 83,32 93,49 Belanja Barang Jasa Pagu Anggaran (Miliar Rp) 215,37 195,50 214,16 274,95 525,83 Realisasi (Miliar Rp) 210,95 183,27 252,91 289,06 447,96 Persentase (%) 97,95 93,74 118,09 105,13 85,19 199 Uraian Jenis Tahun 2020 2020 2021 2022 2023 Belanja Bunga Pagu Anggaran (Miliar Rp) 1,25 1,25 1,25 0,00 0,00 Realisasi (Miliar Rp) 0,64 0,69 0,92 0,00 0,00 Persentase (%) 51,20 55,20 73,60 0,00 0,00 Belanja Subsidi Pagu Anggaran (Miliar Rp) 1,29 1,29 0,68 3,18 2,74 Realisasi (Miliar Rp) 1,29 1,29 0,93 3,05 2,74 Persentase (%) 100,00 100,00 136,76 95,91 100,00 Belanja Hibah Pagu Anggaran (Miliar Rp) 19,00 42,06 35,55 54,98 85,29 Realisasi (Miliar Rp) 14,57 38,19 40,22 70,84 80,85 Persentase (%) 76,68 90,80 113,14 128,85 94,79 Belanja Bantuan Sosial Pagu Anggaran (Miliar Rp) 2,50 2,93 2,50 5,00 28,76 Realisasi (Miliar Rp) 5,04 2,97 3,46 3,14 21,83 Persentase (%) 201,60 101,37 138,40 62,80 75,90 Belanja Modal Pagu Anggaran (Miliar Rp) 295,63 201,15 179,78 267,17 577,54 Realisasi (Miliar Rp) 203,30 180,14 179,38 265,95 533,28 Persentase (%) 68,77 89,56 99,78 99,54 92,34 Belanja Tidak Terduga Pagu Anggaran (Miliar Rp) 2,00 3,00 26,72 15,90 5,47 Realisasi (Miliar Rp) 12,42 22,04 12,90 -0,18 0,42 Persentase (%) 621,00 734,67 48,28 -1,13 7,68 Belanja Transfer Pagu Anggaran (Miliar Rp) 155,79 150,05 133,20 163,29 223,75 Realisasi (Miliar Rp) 145,41 144,87 139,68 149,77 212,57 Persentase (%) 93,34 96,55 104,86 91,72 95,00 Belanja Bagi Hasil Pagu Anggaran (Miliar Rp) 2,72 2,92 3,78 4,58 4,79 Realisasi (Miliar Rp) 1,08 1,13 1,70 0,00 0,00 Persentase (%) 39,71 38,70 44,97 0,00 0,00 Belanja Bantuan Keuangan Pagu Anggaran (Miliar Rp) 153,07 147,13 129,42 158,71 218,96 200 Uraian Jenis Tahun 2020 2020 2021 2022 2023 Realisasi (Miliar Rp) 144,33 143,74 137,98 149,77 212,57 Persentase (%) 94,29 97,70 106,61 94,37 97,08 Sumber : Portal Data APBD Kementerian Keuangan, 2025 Tabel 2.99 Realisasi dan Rata-rata Realisasi Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Uraian Tahun (Miliar Rp) Rata-rata Pertumbuhan (%)2020 2021 2022 2023 2024 BELANJA 962,84 970,58 1021,26 1161,81 1766,76 17,96 Belanja Operasi 601,71 623,53 689,30 746,27 1020,49 14,80 Belanja Pegawai 369,22 397,12 390,86 380,18 467,11 6,53 Belanja Barang Jasa 210,95 183,27 252,91 289,06 447,96 23,54 Belanja Bunga 0,64 0,69 0,92 0,00 0,00 -14,71 Belanja Subsidi 1,29 1,29 0,93 3,05 2,74 47,47 Belanja Hibah 14,57 38,19 40,22 70,84 80,85 64,42 Belanja Bantuan Sosial 5,04 2,97 3,46 3,14 21,83 140,35 Belanja Modal 203,30 180,14 179,38 265,95 533,28 34,24 Belanja Tidak Terduga 12,42 22,04 12,90 -0,18 0,42 -99,69 Belanja Transfer 145,41 144,87 139,68 149,77 212,57 11,30 Belanja Bagi Hasil 1,08 1,13 1,70 0,00 0,00 -11,23 Belanja Bantuan Keuangan 144,33 143,74 137,98 149,77 212,57 11,51 Sumber : Portal Data APBD Kementerian Keuangan, 2025 Tabel 2.100 Proporsi Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Uraian Tahun (%) 2020 2021 2022 2023 2024 BELANJA 100 100 100 100 100 Belanja Operasi 62,49 64,24 67,50 64,23 57,76 Belanja Pegawai 38,35 40,92 38,27 32,72 26,44 Belanja Barang Jasa 21,91 18,88 24,76 24,88 25,35 Belanja Bunga 0,07 0,07 0,09 0,00 0,00 Belanja Subsidi 0,13 0,13 0,09 0,26 0,16 Belanja Hibah 1,51 3,93 3,94 6,10 4,58 Belanja Bantuan Sosial 0,52 0,31 0,34 0,27 1,24 Belanja Modal 21,11 18,56 17,56 22,89 30,18 Belanja Tidak Terduga 1,29 2,27 1,26 -0,02 0,02 Belanja Transfer 15,10 14,93 13,68 12,89 12,03 Belanja Bagi Hasil 0,11 0,12 0,17 0,00 0,00 201 Uraian Tahun (%) 2020 2021 2022 2023 2024 Belanja Bantuan Keuangan 14,99 14,81 13,51 12,89 12,03 Sumber : Portal Data APBD Kementerian Keuangan, 2025 Struktur belanja daerah Kabupaten Barito Selatan dalam lima tahun terakhir menunjukkan pergeseran pola alokasi anggaran, khususnya antara belanja operasi dan belanja modal. Secara konsisten, belanja operasi tetap menjadi porsi terbesar dari total belanja daerah meskipun proporsinya mengalami penurunan dari 67,50 persen pada 2022 menjadi 57,76 persen pada 2024. Penurunan terbesar terjadi pada komponen belanja pegawai yang turun dari 40,92 persen pada 2021 menjadi hanya 26,44 persen pada 2024. Penurunan ini dapat diartikan sebagai upaya pengendalian belanja rutin agar tidak membebani struktur fiskal daerah. Di sisi lain, alokasi untuk belanja modal justru mengalami tren peningkatan yang cukup tajam. Pada 2020, belanja modal hanya mencakup 21,11 persen dari total belanja daerah, tetapi meningkat menjadi 30,18 persen pada 2024. Kenaikan ini menunjukkan adanya prioritas Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dalam membiayai pembangunan infrastruktur dan pengadaan barang modal yang bersifat produktif dan mendukung pelayanan publik jangka panjang. Belanja barang dan jasa secara konsisten berada pada kisaran 18—25 persen yang mencerminkan kebutuhan rutin dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Sementara itu, belanja transfer yang mencakup belanja bagi hasil dan bantuan keuangan juga menunjukkan tren penurunan dari 15,10 persen pada 2020 menjadi 12,03 persen pada 2024 yang dapat mencerminkan rasionalisasi belanja yang bersifat lintas pihak. Komponen belanja tidak terduga, hibah, dan bantuan sosial tetap berada dalam porsi yang relatif kecil, fluktuatif, dan menunjukkan karakteristik belanja yang bersifat responsif serta situasional. Kenaikan belanja hibah dan bantuan sosial di tahun-tahun tertentu dapat dikaitkan dengan kebutuhan penanganan keadaan darurat atau peningkatan dukungan sosial. 202 Gambar 2.62 Proporsi Alokasi Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Sumber : Portal Data APBD Kementerian Keuangan, 2025 Proporsi belanja pegawai yang menurun menunjukkan adanya kecenderungan penguatan efisiensi birokrasi dan pergeseran menuju belanja yang lebih produktif. Di sisi lain, peningkatan belanja modal sejak 2022 hingga 2024 mencerminkan komitmen terhadap pembangunan infrastruktur dasar. Belanja barang dan jasa yang cenderung stabil turut mengindikasikan upaya menjaga kualitas layanan publik. Secara keseluruhan, pola ini memperkuat arah kebijakan daerah dalam membangun fondasi transformasi pembangunan yang berkelanjutan. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2020 2021 2022 2023 2024 Belanja Pegawai BelanjaBarang dan Jasa BelanjaBunga Belanja Subsidi Belanja Hibah BelanjaBantuan Sosial Belanja Modal Belanja Tidak Terduga BelanjaBagi Hasil BelanjaBantuan Keuangan 203 Gambar 2.63 Realisasi Belanja dan Persentase Realisasi Belanja Terhadap Rencana Anggaran Sumber : Portal Data APBD Kementerian Keuangan, 2025 Berdasarkan data realisasi belanja daerah Kabupaten Barito Selatan, nilai belanja mengalam peningkatan secara nominal dari Rp962,8 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp1.766,8 miliar pada tahun 2024. Meskipun demikian, capaian realisasi terhadap anggaran menunjukkan fluktuasi. Realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2022 yang mencapai 100,15 persen, sedangkan capaian terendah tercatat pada tahun 2020 sebesar 81,67 persen. Hal ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam perencanaan dan penyerapan anggaran meskipun masih terdapat ruang untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan anggaran di tahun-tahun berikutnya. 2.7.1.3. Pembiayaan Daerah Menurut PP Nomor 12 tahun 2019, Pembiayaan Daerah terbagai menjadi dua, yaitu: a) Penerimaan pembiayaan daerah; dan b) Pengeluaran pembiayaan daerah Penerimaan pembiayaan daerah dihimpun berdasarkan: (a) SiLPA; (b) pencairan Dana Cadangan; (c) hasil penjaulan kekayaan daerah yang dipisahkan; (d) penerimaan Pinjaman Daerah; (e) penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; (f) penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan 2020 2021 2022 2023 2024 Realisasi Belanja Daerah (Rp) 962,8 970,6 1021,3 1161,8 1766,8 Realisasi Belanja Daerah (%) 81,67 92,04 100,15 93,64 90,65 0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00 0,0 250,0 500,0 750,0 1000,0 1250,0 1500,0 1750,0 2000,0 PersentaseMiliar Rp 204 pengeluaran pembiayaan daerah mencakup: (a) pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo; (b) penyertaaan modal daerah; (c) pembentukan Dana Cadangan; (d) pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau (e) pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikut ini merupakan gambaran ringkas realisasi dan target pembiayaan daerah Kabupaten Barito Selatan tahun 2020 hingga tahun 2024. Tabel 2.101 Gambaran Ringkas Capaian Pembiayaan Daerah Kabupaten Barito Selatan Uraian Jenis Tahun (Miliar Rp) 2020 2021 2022 2023 2024 PEMBIAYAAN DAERAH Realisasi (Miliar Rp) 85,15 68,99 17,70 -16,10 98,07 Persentase (%) 60,59 42,13 9,25 101,00 97,97 Pagu Anggaran (Miliar Rp) 71,16 61,07 52,26 -627,33 99,90 Penerimaan Pembiayaan Daerah Realisasi (Miliar Rp) 118,06 160,79 80,00 0,00 110,52 Persentase (%) 93,49 133,93 71,55 117,25 110,42 Pagu Anggaran (Miliar Rp) 79,19 83,29 89,44 0,00 99,91 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Realisasi (Miliar Rp) 79,96 110,79 80,00 0,00 110,52 Persentase (%) 48,59 83,93 71,55 117,25 110,42 Pagu Anggaran (Miliar Rp) 60,77 75,76 89,44 0,00 99,91 Penerimaan Pinjaman Daerah Realisasi (Miliar Rp) 38,10 50,00 0,00 0,00 0,00 Persentase (%) 44,90 50,00 0,00 0,00 0,00 Pagu Anggaran (Miliar Rp) 117,85 100,00 0,00 0,00 0,00 Pengeluaran Pembiayaan Daerah Realisasi (Miliar Rp) 32,91 91,80 62,30 16,10 12,45 Persentase (%) 32,90 91,80 62,30 16,25 12,45 Pagu Anggaran (Miliar Rp) 99,97 100,00 100,00 100,93 100,00 Penyertaan Modal Realisasi (Miliar Rp) 7,96 8,50 12,30 16,10 12,30 Persentase (%) 7,95 8,50 12,30 16,25 12,30 Pagu Anggaran (Miliar Rp) 99,87 100,00 100,00 100,93 100,00 Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo Realisasi (Miliar Rp) 24,95 83,30 50,00 0,00 0,15 Persentase (%) 24,95 83,30 50,00 0,00 0,15 Realisasi (Miliar Rp) 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 Sumber : Portal Data APBD Kementerian Keuangan, 2025 205 Tabel 2.102 Realisasi dan Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Barito Selatan Uraian Tahun (Miliar Rp) Rata-Rata Pertumbuhan (%) 2020 2021 2022 2023 2024 PEMBIAYAAN DAERAH 60,59 42,13 9,25 101 97,97 220,10 Penerimaan Pembiayaan Daerah 93,49 133,93 71,55 117,25 110,42 13,68 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 48,59 83,93 71,55 117,25 110,42 29,01 Penerimaan Pinjaman Daerah 44,9 50 0 0 0 -17,73 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 32,9 91,8 62,3 16,25 12,45 18,24 Penyertaan Modal Daerah 7,95 8,5 12,3 16,25 12,3 14,86 Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo 24,95 83,3 50 0 0,15 18,78 Sumber : Portal Data APBD Kementerian Keuangan, 2025 Tabel 2.103 Proporsi Pembiayaan Daerah Kabupaten Barito Selatan Uraian Tahun (%) 2020 2021 2022 2023 2024 PEMBIAYAAN DAERAH 100 100 100 100 100 Penerimaan Pembiayaan Daerah 154,30 317,90 773,51 116,09 112,71 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 80,19 199,22 773,51 116,09 112,71 Penerimaan Pinjaman Daerah 74,10 118,68 0,00 0,00 0,00 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 54,30 217,90 673,51 16,09 12,71 Penyertaan Modal Daerah 13,12 20,18 132,97 16,09 12,55 Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo 41,18 197,72 540,54 0,00 0,15 Sumber : Portal Data APBD Kementerian Keuangan, 2025 Pembiayaan daerah Kabupaten Barito Selatan selama periode 2020– 2024 menunjukkan pola yang dinamis, khususnya dari sisi penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan pembiayaan tertinggi terjadi pada tahun 2022, yaitu sebesar 773,51 persen dari target yang seluruhnya bersumber dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya. Sejak tahun tersebut, SiLPA secara konsisten menjadi satu-satunya komponen penerimaan pembiayaan. Di sisi lain, pengeluaran pembiayaan juga mengalami fluktuasi antar tahun. Realisasi tertinggi tercatat pada tahun 2022 sebesar 673,51 persen yang sebagian besar dialokasikan untuk pembayaran pokok utang. 206 Secara umum, struktur pembiayaan daerah mencerminkan peran strategis SiLPA dan pengelolaan pinjaman dalam menjaga kesinambungan fiskal. Kinerja anggaran tahun sebelumnya terbukti memengaruhi kapasitas pembiayaan pada tahun berjalan, terutama dalam memastikan kecukupan dana tanpa menimbulkan tekanan fiskal yang berlebihan. Tabel 2.104 Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Waktu Berjalan Kabupaten Barito Selatan Uraian Tahun (Miliar Rp) 2020 2021 2022 2023 2024 Pendapatan Daerah 987,40 999,99 1129,29 1208,62 1831,88 Belanja Daerah 962,84 970,58 1021,26 1161,81 1766,76 Surplus/Defisit Realisasi 24,56 29,41 108,03 46,81 65,12 Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah 60,59 42,13 9,25 101 97,97 SiLPA TA Sebelumnya 48,59 83,93 71,55 117,25 110,42 Penerimaan Pinjaman Daerah 44,9 50 0 0 0 Penyertaan Modal 7,95 8,5 12,3 16,25 12,3 Pembayaran Pokok Utang 24,95 83,3 50 0 0,15 SILPA 85,15 71,54 117,28 147,81 163,09 Sumber : Portal Data APBD Kementerian Keuangan, 2025 Selama periode 2020 hingga 2024, realisasi pendapatan daerah Kabupaten Barito Selatan secara konsisten lebih tinggi dibandingkan belanja daerah yang menghasilkan posisi surplus anggaran setiap tahunnya. Surplus tertinggi tercatat pada tahun 2022 sebesar Rp108,03 miliar. Meskipun surplus tercapai, Pemerintah Kabupaten Barito Selatan tetap mengoptimalkan penerimaan pembiayaan, utamanya melalui SiLPA tahun anggaran sebelumnya. Sejak tahun 2022, porsi terbesar penerimaan pembiayaan sepenuhnya bersumber dari SiLPA tanpa tambahan dari pinjaman daerah. Sementara itu, pengeluaran pembiayaan masih mencakup penyertaan modal dan pembayaran pokok utang yang nilainya cenderung menurun. Akumulasi pengelolaan fiskal yang bijak dan hati-hati tersebut tercermin dari tren SiLPA yang terus meningkat dari Rp85,15 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp163,09 miliar pada tahun 2024. 207 Gambar 2.64 Pergerakan Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Waktu Berjalan Kabupaten Barito Selatan Sumber : Portal Data APBD Kementerian Keuangan, 2025 Tren surplus anggaran yang berlanjut dari tahun 2020 hingga 2024 disertai peningkatan SiLPA mengindikasikan pola pelaksanaan anggaran yang cenderung berhati-hati. Meskipun menunjukkan efisiensi, hal ini juga mencerminkan tantangan dalam penyerapan anggaran secara optimal. Realisasi pembiayaan yang relatif tinggi dibanding kebutuhan riil anggaran turut memperbesar akumulasi SiLPA. Keseimbangan antara efisiensi dan efektivitas belanja perlu ditingkatkan agar potensi fiskal dapat dimanfaatkan lebih maksimal bagi pelayanan publik dan pembangunan daerah. 2.7.1.4. Neraca Daerah PP Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menjelaskan menjabarkan UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dengan menetapkan standar akuntansi pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan ini merupakan bagian dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan yang setidak-tidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Aturan tersebut kemudian diterjemahkan dalam Permendagri Nomor 4 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual. Maka, pemerintah daerah dalam hal ini wajib menyertakan neraca daerahnya. Akan tetapi, Selain untuk 2020 2021 2022 2023 2024 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 85,15 71,54 117,28 147,81 163,09 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 Miliar Rp 208 memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku, adanya neraca daerah juga penting sebab neraca daerah mampu berperan sebagai dasar pengambilan keputusan yang terarah dalam pengelolaan sumber daya ekonomi yang dimiliki. Berikut merupakan neraca daerah Kabupaten Barito Selatan tahun anggaran 2020–2024. Tabel 2.105 Neraca Daerah Kabupaten Barito Selatan URAIAN Tahun (Miliar Rp) 2020 2021 2022 2023 2024 ASET Aset Lancar 127,27 114,19 144,49 125,88 218,73 Investasi Jangka Panjang 73,18 116,48 128,09 142,38 151,64 Aset Tetap 1651,08 1759,79 1779,60 1890,76 2252,11 Aset Lainnya 41,67 61,51 72,73 452,93 163,81 JUMLAH ASET 1893,20 2051,97 2124,90 2611,94 2786,28 KEWAJIBAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kewajiban Jangka Pendek 21,76 61,57 3,68 4,39 9,64 Kewajiban Jangka Panjang 44,90 - - - - JUMLAH KEWAJIBAN 66,66 61,57 3,68 4,39 9,64 EKUITAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ekuitas 1690,33 1990,40 2128,58 2611,94 2786,28 JUMLAH EKUITAS 1690,33 1990,40 2128,58 2611,94 2786,28 Sumber : Barito Setalan, 2025 Tabel 2.106 Rasio Likuiditas dan Rasio Solvabilitas Neraca Daerah Kabupaten Barito Selatan URAIAN 2020 2021 2022 2023 2024 Rasio Likuiditas Aset Lancar (Juta Rp) 127.268,3 114.190,0 144.487,4 125.877,9 218.730,2 Persediaan (Juta Rp) 6.283,78 9.616,07 11.214,61 9.836,78 46.384,55 Kewajiban Jangka Pendek (Juta Rp) 21.759,69 61.573,99 3.677,19 4.393,31 9.637,49 Rasio Lancar 5,85 1,85 39,29 28,65 22,70 Rasio Cepat 5,56 1,70 36,24 26,41 17,88 Rasio Solvabilitas Aset (Juta Rp) 1.893.202,5 2.051.969,9 2.124.899,1 2.611.937,6 2.786.279,35 Kewajiban (Juta Rp) 66.660,69 61.573,99 3.677,19 4.393,31 9.637,49 Ekuitas (Juta Rp) 1.690.333,7 1.990.395,9 2.121.221,9 2.616.330,8 2.776.641,8 DAR 3,52 3,00 0,17 0,17 0,35 DER 3,94 3,09 0,17 0,17 0,35 Sumber : Barito Selatan, 2025 209 Selama periode 2020–2024, kinerja neraca keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan menunjukkan penguatan struktur keuangan yang ditandai oleh pertumbuhan aset dan penurunan kewajiban. Berdasarkan perhitungan Compound Annual Growth Rate (CAGR), rata- rata pertumbuhan aset daerah tercatat sebesar 10,05 persen per tahun. Kenaikan ini terutama dipengaruhi oleh meningkatnya investasi jangka panjang serta adanya pencatatan dana transfer nontunai dalam bentuk Treasury Deposit Facility (TDF) yang mulai diimplementasikan berdasarkan PMK Nomor 19 Tahun 2023. Indikator rasio likuiditas yang diukur melalui rasio lancar dan rasio cepat menunjukkan posisi keuangan yang likuid, khususnya sejak tahun 2022. Nilai rasio lancar dan cepat yang di atas angka 1 menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Barito Selatan memiliki kemampuan yang sangat baik dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya tanpa mengalami tekanan likuiditas. Sementara itu, rasio solvabilitas yang terdiri dari Debt to Asset Ratio (DAR) dan Debt to Equity Ratio (DER) juga menunjukkan tren positif. Setelah tahun 2021, kedua rasio ini turun hingga berada di bawah 1 yang mengindikasikan bahwa proporsi utang terhadap aset maupun ekuitas sangat kecil. Hal ini dapat diartikan bahwa struktur pendanaan pemerintah daerah lebih banyak bertumpu pada ekuitas dan tidak bergantung pada pembiayaan utang. 2.7.2. Proyeksi Keuangan Daerah Lima Tahun ke Depan Dalam perencanaan pembangunan daerah, proyeksi keuangan daerah menjadi aspek krusial untuk memastikan ketercapaian target pembangunan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, penyusunan proyeksi keuangan perlu dilakukan secara cermat, disesuaikan dengan kebutuhan pendanaan pembangunan, mempertimbangkan dinamika, dan perubahan yang mungkin terjadi di masa depan. Salah satu faktor perubahan yang signifikan adalah implementasi Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang membawa implikasi terhadap struktur fiskal daerah. 210 2.7.2.1. UU Nomor 1 Tahun 2022 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) merupakan UU yang mengatur lingkup hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sejak diundangkan pada tahun 2022, Perda mengenai pajak dan retribusi yang disusun berdasarkan UU Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berlaku paling lama 2 tahun terhitung sejak UU disahkan (2025), Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor, bagi hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, bagi hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tetap berlaku sampai dengan 3 tahun (2026). Berlakunya UU ini menggambarkan perubahan yang akan terjadi dalam penerimaan dan belanja daerah Kabupaten Barito Selatan. Ruang lingkup hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah meliputi: (a) pemberian sumber Penerimaan Daerah berupa Pajak dan Retribusi; (b) pengelolaan TKD; (c) pengelolaan Belanja Daerah; (d) pemberian kewenangan untuk melakukan Pembiayaan Daerah; dan (e) pelaksanaan sinergi kebijakan fiskal nasional. Pada aspek penerimaan daerah terdapat perubahan jenis, dasar pengenaan, dan besaran pajak menjadi: a) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2); b) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); c) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT); d) Pajak Reklame; e) Pajak Air Tanah (PAT); f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB); g) Pajak Sarang Burung Walet; h) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan i) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Yang mana PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi: 211 a) Makanan dan/atau minuman; b) Tenaga listrik; c) Jasa perhotelan; d) Jasa parkir; dan e) Jasa kesenian dan hiburan Pada retribusi walaupun tetap akan terdiri atas tiga jenis dengan klasifikasi serupa dengan UU Nomor 28 tahun 2009, komponen dari masing-masing jenis retribusi akan diubah sebagai berikut: a) Retribusi Jasa Umum
a.Pelayanan kesehatan
b.Pelayanan kebersihan
c.Pelayanan parkir di tepi jalan umum
d.Pelayanan pasar
e.Pengendalian lalu lintas b) Retribusi Jasa Usaha
a.penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
b.penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
c.penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
d.penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
e.pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
f.pelayanan jasa kepelabuhanan;
g.pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
h.pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
i.penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
j.pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 212 c) Pelayanan Pemberian izin
a.Persetujuan bangunan gedung;
b.Penggunaan tenaga kerja asing; dan
c.Pengelolaan pertambangan rakyat. Besaran dari masing-masing jenis retribusi tersebut disesuaikan lebih lanjut dalam peraturan tingkat daerah. Selain berdasarkan penerimaan daerah, aspek pengelolaan TKD atau pendapatan transfer juga memiliki perubahan. UU Nomor 1 Tahun 2022 melakukan beberapa perubahan terkait persentase DBH yang diterima oleh provinsi maupun kabupaten/kota. Tidak hanya DBH, pertimbangan penetapan DAU juga berubah dengan mempertimbangkan lebih banyak aspek seperti: (a) kebutuhan pelayanan publik sebagai bagian dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; (b) kemampuan Keuangan Negara; (c) pagu TKD secara keseluruhan; dan (d) target pembangunan nasional. Perubahan substansial ini disinyalir mempengaruhi nominal DAU yang akan diterima oleh Kabupaten Barito Selatan. Dapat dilihat bahwa aturan batas minimum 26% dari APBN yang wajib dialokasikan untuk DAU pada UU Nomor 3 tahun 2004 juga tidak diwajibkan dalam UU Nomor 1 Tahun 2022. Selain itu, perubahan perhitungan KFD menjadi merujuk pada PMK Nomor 84 tahun 2023 ditambah dasar penetapannya sudah tidak mempertimbangkan alokasi dasar tentu memengaruhi besaran DAU saat peraturan tersebut mulai diterapkan. Terakhir, dasar kebijakan DAK juga berubah yang lebih memperhatikan kemampuan APBN. Pada sisi belanja daerah, UU Nomor 1 Tahun 2022 juga memandatkan perubahan substansial pada postur belanja daerah provinsi maupun kabupaten/kota. Penyusunan program pembangunan daerah ditekankan untuk berorientasi pada pemenuhan kebutuhan Urusan Pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan serta sinkron dan harmonis dengan program pemerintah pusat. Lebih lanjut, struktur belanja daerah mewajibkan belanja pegawai daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% dari total belanja daerah dan harus disesuaikan paling lama 5 tahun sejak UU ini diundangkan, 213 atau 2027. Selain itu, alokasi untuk belanja infrastruktur pelayanan publik diatur dalam Pasal 147 Ayat (1) dengan persentase paling rendah 40% dari total belanja daerah di luar belanja transfer. Terakhir, UU Nomor 1 Tahun 2022 juga mengatur terkait optimalisasi SiLPA untuk belanja daerah. Ketika SiLPA daerah tinggi dan kinerja layanan tinggi maka dapat digunakan untuk membentuk Dana Abadi Daerah dengan memperhatikan kebutuhan yang menjadi prioritas Daerah yang harus dipenuhi. Namun, ketika SiLPA daerah tinggi dan kinerja layanan rendah, pemerintah daerah dapat mengalokasikan untuk belanja infrastruktur pelayanan publik daerah yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah. Penilaian kinerja layanan ini menggunakan hasil penilaian kinerja untuk penghitungan DAU. 2.7.2.2. Proyeksi APBD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025– 2029 Proyeksi APBD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029 disusun dengan mempertimbangkan sejumlah aspek strategis. Aspek tersebut mencakup hasil analisis kinerja keuangan pada periode sebelumnya, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2025. Proyeksi ini juga memperhitungkan kondisi aktual serta arah pembangunan Kabupaten Barito Selatan dalam lima tahun mendatang. Tema pembangunan jangka panjang periode pertama RPJPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2045 adalah Transformasi Fondasi Pembangunan. Dalam konteks ini, fokus pembangunan diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga prinsip pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan adaptif. Tema ini menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas fiskal daerah sebagai prasyarat utama untuk mendukung agenda pembangunan. 214 Tabel 2.107 Gambaran Ringkas Proyeksi APBD Kabupaten Barito Selatan URAIAN Proyeksi APBD (Miliar Rp) 2026 2027 2028 2029 2030 PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 150,6 200,0 227,6 252,6 287,5 Pajak Daerah 52,8 84,5 98,4 110,6 126,1 Retribusi Daerah 8,5 11,8 15,5 16,9 18,6 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 15,0 16,5 18,2 20,0 22,0 Lain-lain PAD yang Sah 74,3 87,2 95,5 105,1 120,8 PENDAPATAN TRANSFER 1.719,2 1.903,1 2.028,8 2.167,2 2.319 ,4 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.674,7 1.854,2 1.975,1 2.108,0 2.254 ,3 Dana Perimbangan 1.605,6 1.778,1 1.891,4 2.016,0 2.153 ,0 Dana Transfer Umum - DBH 799,9 879,9 967,8 1.064,6 1.171 ,1 Dana Transfer Umum - DAU 659,4 737,3 746,5 756,6 767,8 Dana Transfer Khusus - DAK Fisik 18,0 19,8 21,8 24,0 26,4 Dana Transfer Khusus - DAK Non Fisik 128,3 141,1 155,2 170,7 187,8 Insentif Fiskal - - - - - Dana Desa 69,2 76,1 83,7 92,1 101,3 Pendapatan Transfer Antar Daerah 44,4 48,9 53,8 59,1 65,1 Pendapatan Bagi Hasil 44,4 48,9 53,8 59,1 65,1 Bantuan Keuangan - - - - - LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 12,6 13,8 15,2 16,7 18,4 Pendapatan Hibah 3,1 3,4 3,7 4,1 4,5 Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 9,5 10,5 11,5 12,7 13,9 JUMLAH PENDAPATAN 1.882,3 2.116,9 2.271,7 2.436,5 2.625 ,3 BELANJA BELANJA OPERASI 1.148,3 1.091,3 1.108,3 1.122,4 1.224 ,3 Belanja Pegawai 642,0 642,0 642,0 642,0 642,0 Belanja Barang dan Jasa 465,2 408,2 425,2 425,2 526,1 Belanja Bunga - - - - - Belanja Subsidi 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 Belanja Hibah 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 Belanja Bantuan Sosial 12,1 12,1 12,1 26,2 27,2 BELANJA MODAL 656,3 913,2 1.004,5 1.012,2 1.076 ,4 Belanja Modal Tanah - - - - - Belanja Modal Peralatan dan Mesin 139,7 160,6 176,7 176,7 183,8 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 198,8 278,4 306,2 313,9 329,6 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 310,4 465,6 512,2 512,2 553,1 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 0,8 1,0 1,1 1,1 1,1 Belanja Modal Aset Lainnya 6,6 7,6 8,4 8,4 8,8 BELANJA TIDAK TERDUGA 15,0 14,9 15,0 15,0 15,0 Belanja Tidak Terduga 15,0 14,9 15,0 15,0 15,0 BELANJA TRANSFER 212,6 247,4 266,5 287,0 309,6 Belanja Bagi Hasil 6,1 9,6 11,4 12,8 14,5 Belanja Bantuan Keuangan 206,5 237,8 255,1 274,2 295,2 JUMLAH BELANJA 2.032,3 2.266,9 2.394,4 2.436,5 2.625 ,3 SURPLUS/DEFISIT (150) (150) (122,7) - - PEMBIAYAAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN 150 150 122,7 - - Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 150 150 122,7 - - Penerimaan Pinjaman Daerah - - - - - PENGELUARAN PEMBIAYAAN - - - - - Penyertaan Modal Daerah - - - - 215 URAIAN Proyeksi APBD (Miliar Rp) 2026 2027 2028 2029 2030 Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo - - - - Pembiayaan Netto 150 150 122,7 - - Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan - 0,00 - 0,00 - 0,00 - - Sumber : BPAKD Barito Selatan, 2024 Proyeksi APBD Kabupaten Barito Selatan tahun 2026 hingga 2030 menunjukkan tren peningkatan baik dari sisi pendapatan maupun belanja daerah. Pendapatan daerah diperkirakan meningkat dari Rp1.882,3 miliar pada tahun 2026 menjadi Rp2.625,3 miliar pada tahun 2030. Pertumbuhan ini sebagian besar didorong oleh peningkatan pendapatan transfer yang mencapai Rp2.319,4 miliar pada akhir periode. PAD juga menunjukkan pertumbuhan yang konsisten dari Rp150,6 miliar menjadi Rp287,5 miliar. Kenaikan ini mencerminkan perbaikan kapasitas fiskal daerah melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan lokal. Sementara itu, pos lain-lain pendapatan daerah yang sah juga mengalami peningkatan dari Rp12,6 miliar menjadi Rp18,4 miliar. Dari sisi belanja, APBD Kabupaten Barito Selatan meningkat dari Rp2.032,3 miliar pada tahun 2026 menjadi Rp2.625,3 miliar pada tahun 2030. Belanja operasi tetap menjadi komponen terbesar seiring dengan peningkatan kebutuhan layanan dasar dan operasional pemerintahan. Belanja modal juga tumbuh dari Rp656,3 miliar menjadi Rp1.076,4 miliar yang mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan infrastruktur yang produktif. Untuk mencapai target proyeksi APBD, Pemerintah Kabupaten Barito Selatan akan melaksanakan serangkaian langkah strategis dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah. Salah satu langkah strategis yang akan ditempuh adalah pembentukan Tim Satuan Tugas Optimalisasi PAD. Tugas utama tim ini adalah melakukan identifikasi, verifikasi, dan intensifikasi terhadap sumber-sumber pajak daerah dan retribusi daerah yang belum tergarap secara optimal. Selain itu, pemerintah daerah juga akan mengembangkan dan memperluas akses layanan pembayaran pajak dan retribusi melalui kerja sama dengan pihak ketiga dalam penyediaan sistem pembayaran daring. Inovasi ini 216 dirancang untuk menghilangkan hambatan waktu dan lokasi sehingga masyarakat dapat melakukan pembayaran kapan saja dan di mana saja tanpa terikat pada jam operasional kantor pelayanan. 2.8. Permasalahan dan Isu Strategis Permasalahan dan isu strategis daerah merupakan komponen fundamental dalam penyusunan dokumen RPJMD karena menjadi landasan utama dalam menerjemahkan visi dan misi pembangunan Kepala Daerah. Analisis permasalahan diperoleh melalui evaluasi menyeluruh terhadap capaian kinerja pembangunan periode 2020– 2024 dengan mengkaji kesenjangan antara kondisi ideal dengan realita/kondisi eksisting. Hal ini dirangkum dari capaian berbagai indikator, hambatan pembangunan, serta efektivitas pelaksanaan program secara historis. Sementara itu, isu strategis merupakan hasil sintesa dari potensi dan permasalahan yang menjadi perhatian utama pembangunan karena potensi dampak dan sifatnya yang mendesak. 2.8.1. Permasalahan Pembangunan Daerah Analisis permasalahan dibagi dalam beberapa fokus berdasarkan agenda pembangunan dan disusun secara berjenjang, mulai dari akar masalah, pokok masalah, hingga permasalahan daerah. Pola ini bertujuan untuk membangun logika kausalitas sehingga dapat mengidentifikasi hubungan makro-mikro antara faktor struktural penyebab masalah dengan dampaknya terhadap realita/kondisi eksisting pembangunan. 2.8.1.1. Transformasi Sosial Rendahnya Derajat Kesehatan Masyarakat Rendahnya derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Barito Selatan tercermin dari capaian Usia Harapan Hidup (UHH). Rata-rata nilai UHH di Kabupaten Barito Selatan masih tergolong rendah karena masih berada di bawah angka Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional. Hal ini disebabkan oleh minimnya fasilitas dan tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk. Kondisi ini diperparah dengan sulitnya akses dan kualitas sarana prasarana yang belum mumpuni. 217 Urusan: Kesehatan Topik : Usia Harapan Hidup Masalah
1. 1.Terbatasnya akses masyarakat terhadap fasilitas layanan kesehatan
2. 2.Rendahnya jangkauan pelayanan oleh tenaga kesehatan Akar Masalah
3. 1.Belum tercukupinya jumlah fasilitas kesehatan terhadap jumlah penduduk di seluruh kecamatan
4. 2.Belum optimalnya akses terhadap kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
5. 3.Belum meratanya distribusi tenaga kesehatan baik dalam komposisi jumlah maupun jenis tenaga kesehatan
6. 4.Belum optimalnya pengembangan pelayanan kesehatan berbasis teknologi
7. 5.Rendahnya kesadaran masyarakat dalam berperilaku hidup bersih dan sehat Tingginya Risiko Kematian Ibu Saat Melahirkan Tingginya risiko kematian ibu menjadi salah satu faktor yang turut menurunkan derajat kesehatan masyarakat. Angka kematian ibu di Kabupaten Barito Selatan masih relatif tinggi dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Kalimantan Tengah dan nasional. Kondisi ini antara lain dipengaruhi oleh tingginya angka pernikahan usia dini yang meningkatkan jumlah kehamilan pada usia di bawah 20 tahun. Kelompok usia ini rentan terhadap komplikasi kehamilan dan persalinan. Selain itu, jumlah tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan yang kurang turut memperburuk akses layanan maternal. Hal ini berdampak pada menurunnya cakupan pelayanan yang tercermin dari penurunan tren cakupan kunjungan ibu dan pemberian tablet tambah darah. Beberapa pokok permasalahan yang menyebabkan tingginya angka kematian ibu diuraikan sebagai berikut. Urusan: Kesehatan Topik : Angka Kematian Ibu Masalah Rendahnya kualitas layanan kesehatan ibu Akar Masalah
8. 1.Keterbatasan jumlah dan sebaran tenaga kesehatan, khususnya tenaga spesialis kebidanan dan bidan 218
9. 2.Minimnya fasilitas pelayanan kesehatan maternal, terutama di wilayah dengan akses geografis sulit
10. 3.Jumlah kunjungan ibu hamil K4 mengalami penurunan
11. 4.Ketidaktercapaian pemberian tablet tambahan darah bagi ibu hamil
12. 5.Tingginya kasus pernikahan dini
13. 6.Kurangnya edukasi dan kesadaran masyarakat tentang risiko kehamilan usia dini Rendahnya Cakupan dan Kualitas Pemenuhan Gizi Balita Permasalahan stunting masih menjadi catatan bagi Kabupaten Barito Selatan. Kasus stunting menunjukkan tren yang cenderung meningkat, seperti pada Kecamatan Dusun Hilir dan Kecamatan Dusun Utara. Lonjakan kasus dalam empat tahun terakhir mencerminkan bahwa intervensi yang dilakukan belum berjalan optimal. Permasalahan ini disebabkan oleh minimnya pengetahuan keluarga akan pentingnya pemberian asupan gizi dalam kehamilan dan kesadaran untuk periksa rutin di fasilitas pelayanan kesehatan. Di sisi lain, peran dan fungsi Posyandu sebagai layanan kesehatan dasar belum optimal baik dari segi kapasitas kader, ketersediaan alat ukur maupun integrasi layanannya dengan fasilitas kesehatan. Adapun rincian pokok masalah dan akar masalah terkait tingginya prevalensi stunting dijabarkan sebagai berikut. Urusan: Kesehatan Topik : Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita Masalah Rendahnya layanan dasar kesehatan anak usia dini Akar Masalah
14. 1.Menurunnya pemberian ASI pada penduduk umur 0–23 tahun
15. 2.Praktik pemberian makan yang tidak sesuai, seperti pemberian makanan pendamping ASI yang tidak cukup atau terlalu dini
16. 3.Pemberian imunisasi lengkap belum dapat mencakup seluruh bayi
17. 4.Kesadaran masyarakat untuk membawa balita ke posyandu sangat rendah terutama bayi yang telah melewati umur 1 tahun dan telah mendapatkan imunisasi lengkap
18. 5.Kurangnya pengetahuan ibu mengenai gizi dan kesehatan anak
19. 6.Kurangnya asupan gizi yang cukup dan seimbang
20. 7.Minimnya peran dan fungsi Posyandu 219 Lemahnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular Pengendalian penyakit menular dan tidak menular di Kabupaten Barito Selatan belum menunjukkan efektivitas yang konsisten yang ditandai dengan fluktuasi kasus dan lemahnya intervensi berbasis data. Lonjakan kasus DBD dan peningkatan penderita hipertensi mencerminkan lemahnya sistem deteksi dini dan promosi kesehatan. Penemuan dan keberhasilan pengobatan TBC juga menunjukkan tren penurunan yang menandakan belum optimalnya upaya penanganan secara menyeluruh. Selain itu, peningkatan kasus AIDS dari tahun ke tahun mengindikasikan minimnya edukasi dan layanan kesehatan preventif. Adapun permasalahan yang menyebabkan kondisi tersebut dijabarkan sebagai berikut. Urusan: Kesehatan Topik :
21. 1.Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)
22. 2.Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)
23. 3.Angka kesakitan DBD
24. 4.Jumlah penderita penyakit menular (Malaria)
25. 5.Jumlah penderita penyakit tidak menular (hipertensi)
26. 6.Jumlah kasus baru AIDS Masalah Lemahnya intervensi yang sistematis dalam upaya promotif, preventif, dan kuratif dalam upaya pengendalian penyakit Akar Masalah
27. 1.Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terkait gejala penyakit dan urgensi pengobatan sedini mungkin
28. 2.Kualitas diagnosis dan pengobatan di beberapa fasilitas kesehatan belum optimal
29. 3.Kurangnya pelatihan tenaga medis, ketersediaan alat diagnostik, dan prosedur yang tidak sesuai standar
30. 4.Rendahnya intensitas kegiatan sosialisasi, edukasi, maupun pelayanan dari fasilitas kesehatan dasar Rendahnya Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Angka persentase penerima jaminan kesehatan di Kabupaten Barito Selatan masih rendah dan mengalami tren penurunan, khususnya melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan. Hal ini 220 mencerminkan lemahnya perlindungan sosial bagi tenaga kerja rentan di daerah. Penurunan ini tidak diimbangi oleh peningkatan signifikan pada skema alternatif seperti PBI Non-BPJS Kesehatan. Di sisi lain, jaminan kesehatan melalui asuransi swasta dan perusahaan/kantor juga mengalami tren penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan akses atau perlindungan kesehatan yang memadai. Adapun pokok masalah dan akar masalah terkait dengan permasalahan ini dijabarkan sebagai berikut. Urusan: Kesehatan dan Tenaga Kerja Topik : Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional Masalah Keikutserraan masyarakat dalam program jaminan kesehatan masih rendah Akar Masalah
31. 1.Keterbatasan dan tidak meratanya akses informasi dan edukasi mengenai jaminan kesehatan
32. 2.Kualitas pelayanan kesehatan terhadap peserta jaminan kesehatan masih kurang optimal, terutama bagi peserta jaminan kesehatan masyarakat miskin
33. 3.Rendahnya kesadaran perusahaan/kantor dalam menyediakan jaminan kesehatan Rendahnya Kemampuan Literasi dan Numerasi Kemampuan literasi dan numerasi merupakan pilar penting dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia. Dalam hal ini, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat masih tergolong dalam klasifikasi sedang. Rendahnya literasi dan numerasi dapat membatasi kapasitas masyarakat dalam memahami informasi, mengambil keputusan yang rasional, serta berpartisipasi secara produktif dalam pembangunan. Salah satu penyebab kondisi ini adalah penurunan minat membaca masyarakat di perpustakaan karena rendahnya kondisi fasilitas perpustakaan. Adapun rincian pokok masalah dan akar masalah terkait dengan rendahnya kemampuan literasi dan numerasi dijabarkan sebagai berikut. 221 Urusan: Pendidikan dan Perpustakaan Topik : Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Masalah Rendahnya kualitas dan keterjangkauan layanan perpustakaan Akar Masalah
34. 1.Perpustakaan yang tidak memperbarui secara berkala koleksi buku yang tersedia
35. 2.Minimnya minat masyarakat dalam keikutsertaan anggota perpustakaan
36. 3.Rendahnya kualitas dan fungsionalitas fisik perpustakaan
37. 4.Belum meratanya cakupan layanan perpustakaan (sesuai SPM)
38. 5.Kurangnya dukungan terhadap program literasi dan numerasi.
39. 6.Belum optimalnya adaptasi layanan terhadap perubahan perilaku masyarakat pasca-pandemi
40. 7.Penurunan minat pelajar dalam membaca dan menghitung Belum Tercapainya Wajib Belajar 13 Tahun Angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Barito Selatan masih belum memenuhi wajib belajar 13 tahun. Kondisi ini mencerminkan lemahnya pondasi pembangunan sumber daya manusia, khususnya dalam mempersiapkan generasi yang adaptif dan kompetitif. Permasalahan mendasar dari isu pendidikan adalah sulitnya akses ke fasilitas pendidikan serta kurangnya jumlah dan belum terpenuhinya kualifikasi guru untuk meningkatkan fasilitas pengajaran. Permasalahan ini berdampak pada ketidaktercapaian jenjang pendidikan yang optimal dan melemahkan fungsi sekolah. Kasus putus sekolah karena keterbatasan ekonomi juga masih menjadi hambatan keberlanjutan jenjang pendidikan masyarakat. Adapun rincian masalah dan akar masalah terkait dengan ketercapaian penyelesaian jenjang pendidikan dijabarkan sebagai berikut. Urusan: Pendidikan Topik :
41. 1.Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun
42. 2.Harapan Lama Sekolah Masalah
43. 1.Keterbatasan akses ke fasilitas pendidikan dasar dan menengah
44. 2.Kurangnya kualitas pengajaran
45. 3.Minimnya bantuan pendidikan/beasiswa 222 Akar Masalah
46. 1.Di beberapa kecamatan, akses ke sekolah dasar dan menengah masih sulit untuk dijangkau karena faktor geografis
47. 2.Belum tercukupinya jumlah guru terhadap murid (sesuai SPM)
48. 3.Kurangnya keikutsertaan guru dalam proses sertifikasi
49. 4.Banyaknya guru yang merangkap lebih dari satu mata pelajaran
50. 4.Tingginya angka putus sekolah pada jenjang SD dan SMP karena keterbatasan ekonomi keluarga
51. 5.Rendahnya partisipasi pelajar untuk melanjutkan sekolah ke jenjang SMA/Sederajat dan Pendidikan Tinggi
52. 6.Belum optimalnya pemanfaatan dan persebaran program bantuan pendidikan/beasiswa
53. 7.Belum meratanya akses pendidikan untuk disabilitas Rendahnya Kontribusi Pekerja Lulusan Perguruan Tinggi Lulusan perguruan tinggi diharapkan membawa keterampilan dan pengetahuan yang lebih tinggi dalam produktivitas tenaga kerja. Namun, jumlah lulusan Perguruan Tinggi di Kabupaten Barito Selatan masih sangat rendah jika dibandingkan dengan lulusan jenjang pendidikan dasar dan menengah. Permasalahan tersebut mencerminkan belum optimalnya peran pendidikan tinggi dalam mendukung produktivitas dan daya saing daerah. Hal ini juga mengindikasikan bahwa kualitas pendidikan angkatan kerja masih rendah. Adapun rincian pokok masalah dan akar masalah dijabarkan sebagai berikut. Urusan: Pendidikan dan Tenaga Kerja Topik : Jumlah Angkatan Kerja berdasarkan Tingkat Pendidikan Masalah Rendahnya proporsi tenaga kerja yang berasal dari pendidikan tinggi Akar Masalah
54. 1.Keterbatasan skema link and match satuan pendidikan dengan lapangan pekerjaan dalam memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja
55. 3.Minimnya dukungan beasiswa berkelanjutan dan bantuan pendidikan tinggi
56. 4.Keterbatasan jumlah perguruan tinggi atau program studi yang relevan dengan kebutuhan lokal
57. 5.Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan tinggi 223 Tingginya Proporsi Angkatan Kerja Pada Sektor Informal Ketidaksesuaian antara output pendidikan dan kebutuhan pasar kerja menyebabkan lulusan dari jenjang pendidikan dasar dan menengah kesulitan untuk mengakses pekerjaan yang layak. Hal ini berdampak pada tingginya jumlah tenaga kerja yang berada pada sektor informal. Sektor ini bersifat tidak stabil, tidak terlindungi, dan rentan terhadap guncangan ekonomi. Kondisi ini memperlemah peluang masyarakat miskin untuk keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan, sekaligus memperkuat vicious circle kemiskinan. Berikut dijabarkan pokok dan akar masalah sebagai berikut. Urusan: Tenaga Kerja Topik : Kondisi Ketenagakerjaan Berdasarkan Status Pekerjaan Masalah Masih tingginya pekerja informal dalam struktur ketenagakerjaan Akar Masalah
58. 1.Rendahnya kualitas pendidikan dan keterampilan kerja lulusan jenjang pendidikan dasar dan menengah
59. 2.Minimnya lapangan kerja formal di luar ibukota kabupaten
60. 3.Masih kuatnya orientasi masyarakat terhadap kebutuhan bekerja segera setelah lulus pendidikan dasar dan menengah Efektivitas Bantuan Sosial yang Belum Optimal Efektivitas penerima bantuan sosial di Kabupaten Barito Selatan tidak hanya dapat diukur dari sisi ketercapaian penyaluran. Meskipun tingkat penyaluran tersalurkan sempurna selama lima tahun terakhir, hal tersebut belum menjamin bahwa bantuan tersebut benar-benar terserap untuk pemenuhan kebutuhan dasar. Akibatnya, banyak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tetap berada dalam kondisi rentan, terutama karena keterbatasan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan lapangan pekerjaan. Hal ini dibuktikan dengan jumlah KPM yang tidak menurun secara signifikan. Situasi ini memperlemah peluang masyarakat untuk keluar dari kemiskinan serta menimbulkan ketergantungan terhadap bantuan sosial tanpa disertai peningkatan kapasitas produktif masyarakat. 224 Urusan: Sosial Topik :
61. 1.Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial
62. 2.Rumah Tangga Penerima Program Keluarga Harapan Masalah Bantuan sosial belum efektif mendorong kemandirian penerima manfaat Akar Masalah
63. 1.Bantuan terserap belum sepenuhnya untuk kebutuhan dasar
64. 2.Ketergantungan penerima manfaat terhadap bantuan sosial
65. 3.Pemberian bantuan sosial masih berupa bantuan kebutuhan dasar yang bersifat jangka pendek Belum Optimalnya Penanganan Kemiskinan Persentase penduduk miskin menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa pendekatan yang digunakan belum mampu mengatasi akar struktural kemiskinan baik dari sisi desain program maupun efektivitas pelaksanaannya. Bantuan sosial yang seharusnya menjadi jaring pengaman justru berpotensi menciptakan ketergantungan karena belum terintegrasi dengan strategi peningkatan kemandirian ekonomi. Di sisi lain, persoalan teknis seperti ketidaktepatan sasaran, lemahnya basis data, serta kurangnya integrasi antar program juga turut memperburuk efektivitas kebijakan. Adapun rincian masalah dan akar masalah dijabarkan sebagai berikut. Urusan: Sosial Topik : Persentase Penduduk Miskin Masalah Penanangan kemiskinan belum menujukkan hasil yang efektif Akar Masalah
66. 1.Program pengentasan kemiskinan belum berjalan secara tepat sasaran
67. 2.Belum optimalnya pemberian bantuan sosial di bidang rehabilitasi sosial
68. 3.Belum optimalnya pengintegrasian pendataan masyarakat miskin
69. 4.Lemahnya pemutakhiran dan analisis data kemiskinan
70. 5.Belum optimalnya skema integrasi bantuan sosial dan peningkatan produktivitas penerima manfat 225 Rendahnya Cakupan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Ketercakupan jaminan ketenagakerjaan di Kabupaten Barito Selatan belum menyeluruh. Kondisi ini dipengaruhi oleh banyaknya tenaga kerja yang bekerja di sektor informal serta belum efektifnya pelaku usaha dalam menyediakan jaminan ketenagakerjaan, seperti jaminan kecelakaan kerja, hari tua, pensiun, atau kematian. Selain itu, pendataan kepesertaan minim dan rendahnya kesadaran masyarakat serta pelaku usaha terhadap pentingnya jaminan sosial turut memperlemah efektivitas program. Adapun rincian masalah dan akar masalah diuraikan sebagai berikut. Urusan: Tenaga Kerja Topik : Jaminan Ketenagakerjaan Masalah Jaminan ketenagakerjaan belum mencakup seluruh tenaga kerja Akar Masalah
71. 1.Banyak tenaga kerja yang bekerja di sektor informal
72. 2.Belum optimalnya pendataan ketenagakerjaan
73. 3.Rendahnya partisipasi masyarakat dan pelaku usaha dalam penggunaan jaminan sosial ketenagakerjaan Minimnya Perhatian dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Penyandang disabilitas sebagai kelompok rentan memiliki hak yang setara dalam memperoleh akses pekerjaan, layanan publik, serta kesempatan berkontribusi dalam pembangunan daerah. Namun demikian, perhatian dan upaya pemberdayaan terhadap kelompok ini masih terbatas. Hal ini tercermin dari belum optimalnya penyediaan fasilitas ramah disabilitas serta keterbatasan akses terhadap pelatihan dan lapangan kerja inklusif. Adapun rincian pokok masalah dan akar masalah dijabarkan sebagai berikut. Urusan: Sosial Topik : Penyandang Disabilitas Masalah Belum optimalnya penyediaan lapangan kerja dan fasilitas layanan publik ramah disabilitas 226 Akar Masalah
74. 1.Minimnya tempat kerja yang ramah disabilitas
75. 2.Minimnya sistem layanan publik yang inklusif dan adaptif bagi disabilitas
76. 3.Keterbatasan sosialisasi dan edukasi mengenai hak-hak penyandang disabilitas
77. 4.Minimnya pelatihan atau workshop bagi penyandang disabilitas
78. 5.Sekolah khusus belum tersedia secara merata 2.8.1.2. Transformasi Ekonomi Belum Optimalnya Utilitas, Kelembagaan dan Kualitas SDM Kepariwisataan Daerah Belum optimalnya utilitas, kelembagaan, dan SDM kepariwisataan daerah tercermin dari rasio PDRB penyediaan akomodasi dan makan minum yang rendah. Sektor pariwisata di Barito Selatan tumbuh lebih lambat yang ditandai dengan stagnasi pengembangan fasilitas akomodasi dan lambannya diversifikasi destinasi wisata. Kondisi ini diperburuk oleh belum terbangunnya ekosistem pariwisata yang terintegrasi secara kolaboratif antara sektor akomodasi, kuliner, transportasi, dan ekonomi kreatif. Masalah-masalah ini menghambat peningkatan daya tarik destinasi serta nilai tambah ekonomi dari sektor pariwisata. Adapun rincian akar permasalahan tersebtu dijelaskan lebih lanjut dalam tabel sebagai berikut: Urusan: Pariwisata Topik : PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Masalah Belum berkembangnya sektor pariwisata sebagai sumber ekonomi strategis daerah Akar Masalah
79. 1.Terbatasnya jumlah dan rendahnya kapasitas kelompok sadar wisata (POKDARWIS) 2 Keterbatasan SDM yang memiliki kompetensi di bidang pariwisata
80. 3.Lambatnya pengembangan, diversifikasi destinasi wisata, serta stagnasi pertumbuhan fasilitas akomodasi dan usaha penunjang pariwisata
81. 4.Belum terbangunnya ekosistem pariwisata yang terintegrasi, melibatkan sektor akomodasi, kuliner, transportasi, dan ekonomi kreatif secara kolaboratif. 227 Belum Optimalnya Pengembangan Destinasi Pariwisata yang berdaya Saing Tingkat pengembangan destinasi pariwisata yang berdaya saing di Kabupaten Barito Selatan masih rendah. Hal ini tercermin dari minimnya kunjungan wisatawan mancanegara, meskipun jumlah wisatawan domestik meningkat. Kabupaten menghadapi tantangan dasar, seperti keterbatasan objek wisata unggulan, kurangnya atraksi dan event, serta lemahnya promosi dan pemasaran. Kondisi tersebut memperlemah citra pariwisata daerah. Selain itu, ketiadaan roadmap pengembangan pariwisata yang terintegrasi dan berkelanjutan menyebabkan pengelolaan destinasi belum konsisten. Rincian akar permasalahan dijelaskan lebih lanjut dalam tabel sebagai berikut: Urusan: Pariwisata Topik : Jumlah Wisatawan Mancanegara Masalah Rendahnya Daya Saing Pariwisata Akar Masalah 1.Minimnya objek wisata ungulan, baik wisata buatan maupun alam
82. 2.Kurangnya atraksi dan event pariwisata yang menarik bagi wisatawan
83. 3.Terbatasnya kegiatan promosi dan pemasaran destinasi wisata
84. 4.Belum adanya roadmap pengembangan pariwisata yang terintegrasi dan berkelanjutan Tingginya Tingkat Pengangguran Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Barito Selatan mencerminkan belum selarasnya antara pertumbuhan angkatan kerja dan kapasitas serapan dunia usaha. Kondisi ini diperparah oleh rendahnya kualitas pendidikan dan minimnya keterampilan kerja yang sesuai kebutuhan pasar. Belum optimalnya peran pendidikan vokasional juga menjadi kendala utama dalam menyiapkan tenaga kerja yang kompeten dan siap kerja. Hal ini kemudian secara berantai berdampak pada pengangguran yang memberbesar beban sosial ekonomi daerah. Rincian akar permasalahan dijelaskan lebih lanjut dalam tabel sebagai berikut: 228 Urusan: Tenaga Kerja Topik : Tingkat Pengangguran Terbuka Masalah
85. 1.Rendahnya kualitas dan relevansi pendidikan dengan lapangan kerja
86. 2.Terbatasnya penciptaan lapangan kerja formal dan produktif
87. 3.Masih rendahnya kapasitas dan profesionalitas angkatan kerja Akar Masalah
88. 1.Lapangan pekerjaan yang terbatas
89. 2.Keterbatasan program pelatihan keterampilan berbasis kebutuhan pasar kerja
90. 3.Akses dan mutu pendidikan vokasional belum merata
91. 4.Minimnya keterampilan kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar lokal Rendahnya Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan Rendahnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan di Kabupaten Barito Selatan menandakan masih terbatasnya peran perempuan dalam proses pembangunan. Kondisi ini menunjukkan belum optimalnya kebijakan afirmatif maupun dukungan struktural untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam sektor produktif. Ketimpangan ini tidak hanya memperlambat kemajuan pembangunan yang inklusif, tetapi juga memperkuat ketidaksetaraan gender. Rincian pokok masalah dan akar masalah dijabarkan sebagai berikut. Urusan: Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Topik : Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Masalah Rendahnya keterlibatan perempuan dalam pekerjaan formal Akar Masalah
92. 1.Tingginya jumlah perempuan yang lebih memilih kegiatan mengurus rumah tangga setiap tahunnya (housekeeping)
93. 2.Rendahnya partisipasi dan keterlibatan perempuan di lembaga pemerintah
94. 3.Minimnya proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR Lemahnya Daya Saing Daerah dalam Menarik Investasi Daya tarik investasi di Kabupaten Barito Selatan masih menghadapi berbagai kendala yang tercermin dari rendahnya nilai investasi dan tingginya nilai ICOR. Meskipun jumlah investor meningkat, nilai investasi yang masuk belum signifikan. Nilai ICOR yang tinggi 229 menunjukkan bahwa investasi yang dikeluarkan tidak menghasilkan output yang sebanding sehingga efisiensi investasi tergolong rendah. Kondisi ini mencerminkan bahwa iklim investasi di Barito Selatan belum optimal. Permasalahan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural, seperti tata kelola dan kelembagaan daerah yang belum mendukung, belum tersedianya regulasi serta skema insentif yang menarik bagi pelaku usaha, dan keterbatasan infrastruktur dasar yang menghambat penciptaan lingkungan usaha yang kondusif dan kompetitif. Urusan: Penanaman Modal Topik : Incremental Capital Output Ratio Masalah Lemahnya kapasitas Barito Selatan dalam dalam menarik investasi Akar Masalah
95. 1.Belum adanya skema insentif atau peraturan pendukung daerah untuk investasi 2 Kurangnya faktor pernarik investor untuk menanamkan modalnya 3 Keterbatasan jaringan infrastruktur dasar sebagai aksesbilitas dasar pergerakan barang dan jasa Produk Hasil Industri Lokal Kurang Kompetitif Produk olahan dari industri Barito Selatan masih belum kompetitif dan berdaya saing untuk menembus pasar nasional maupun global. Kondisi ini tercermin dari tren kinerja ekspor yang menunjukkan kondisi tren negatif. Kondisi ini mengindikasikan bahwa produk industri lokal masih rendah dalam hal nilai tambah dan belum memberikan kontribusi optimal terhadap perekonomian daerah. Salah satu tantangan utama adalah minimnya perkembangan industri skala besar yang dalam beberapa tahun terakhir hanya terbatas pada satu industri. Akibatnya, potensi sumber daya lokal belum dapat diolah secara maksimal di dalam daerah serta lemahnya daya saing rantai pasok lokal. Uraian pokok masalah dan akar permasalahan terkait produk hasil industri lokal kurang kompetitif dalam tabel berikut. 230 Urusan: Perindustrian, Perdagangan Topik : Nilai Ekspor Masalah Rendahnya nilai tambah dan lemahnya daya saing produk lokal Akar Masalah
96. 1.Rendahnya nilai ekspor
97. 2.Jumlah industri besar yang stagnan Minimnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah di Kabupaten Barito Selatan masih tergolong rendah. Kondisi ini tercermin dari rasio desentralisasi fiskal yang menunjukkan tren menurun dalam beberapa tahun terakhir. Rendahnya kontribusi PAD mencerminkan masih tingginya ketergantungan keuangan daerah terhadap transfer dari pemerintah pusat. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas fiskal daerah belum optimal dalam mendukung pembiayaan pembangunan secara mandiri. Permasalahan tersebut juga merefleksikan adanya kelemahan dalam tata kelola pendapatan daerah. Uraian pokok masalah dan akar permasalahan terkait rendahnya kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah adalah sebagai berikut. Urusan: Keuangan Topik : Rasio Kapasitas Fiskal Daerah Masalah Rendahnya kemampuan daerah dalam meningkatkan PAD Akar Masalah
98. 1.Kurangnya inovasi dan optimalisasi dalam pengelolaan potensi PAD, seperti pajak dan retribusi
99. 2.Keterbatasan pemanfaatan aset milik daerah sebagai sumber pendapatan
100. 3.Belum optimalnya ekstensifikasi dan intensifikasi pajak daerah Penurunan kemampuan daerah dalam menjaga ketahanan pangan berbasis pertanian lokal Produksi pangan dari komoditas padi di Kabupaten Barito Selatan menunjukkan tren penurunan selama beberapa tahun terakhir. Kondisi ini tergambar dari penurunan produksi padi dan padi setara 231 beras yang mencerminkan berkurangnya ketersediaan pangan lokal. Penurunan tersebut berdampak pada meningkatnya ketergantungan terhadap pasokan pangan dari wilayah lain dan mengancam kemandirian pangan daerah. Penurunan produksi dipengaruhi oleh berbagai faktor. Secara internal, produksi terganggu akibat serangan hama dan penyakit tanaman yang belum tertangani secara optimal. Secara eksternal, alih fungsi lahan pertanian ke sektor nonpertanian menyebabkan penyusutan areal tanam yang berdampak langsung pada turunnya kapasitas produksi padi. Adapun pokok permasalahan dan akar masalah yang berkaitan dengan penurunan produksi pertanian padi dijabarkan sebagai berikut. Urusan: Pertanian dan Perikanan Topik : Produksi Pertanian Padi Masalah Penurunan Kapasitas Produksi Pertanian Padi Akar Masalah
101. 1.Menurunnya debit air irigasi dan sebagian besar jaringan irigasi dalam keadaan rusak.
102. 2.Terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian.
103. 3.Perluasan percetakan sawah atau lahan pertanian terkendala status kawasan
104. 4.Belum adanya perda Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dalam rangka pengendalian alih fungsi lahan pertanian sebagai lahan yang tidak boleh beralih fungsi ke kepentingan apapun
105. 5.Hama dan penyakit pada tanaman pertanian Rendahnya Produktivitas dan Penurunan Produksi pada Komoditas Perkebunan Utama Komoditas utama subsektor perkebunan di Kabupaten Barito Selatan meliputi kelapa sawit, kelapa kopra, karet, dan kopi. Dalam beberapa tahun terakhir, komoditas-komoditas tersebut menunjukkan kinerja yang belum optimal baik dari sisi produktivitas maupun volume produksi. Rendahnya produktivitas mencerminkan bahwa pemanfaatan lahan perkebunan belum dilakukan secara maksimal untuk menghasilkan hasil yang optimal. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya tantangan struktural dan teknis dalam sistem budidaya, termasuk keterbatasan sarana pendukung serta gangguan 232 terhadap kesehatan tanaman. Penurunan performa subsektor perkebunan ini berpotensi menghambat peningkatan nilai tambah hasil perkebunan dan menurunkan kesejahteraan petani. Urusan: Pertanian dan Perikanan Topik : Produksi dan Produktivitas Perkebunan Masalah Belum optimalnya pengelolaan dan pemeliharaan komoditas perkebunan
106. 1.Menurunnya debit air irigasi dan sebagian besar jaringan irigasi dalam keadaan rusak
107. 2.Hama dan penyakit pada tanaman pertanian Belum Optimalnya Efektivitas Usaha Budidaya Perikanan Efektivitas usaha budidaya perikanan di Kabupaten Barito Selatan belum menunjukkan kinerja yang optimal. Hal ini tercermin dari peningkatan signifikan jumlah rumah tangga budidaya yang tidak diikuti oleh pertumbuhan produksi yang sebanding. Ketimpangan tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan jumlah pelaku belum sepenuhnya diiringi dengan perbaikan metode budidaya maupun efisiensi usaha. Kondisi ini mencerminkan masih lemahnya kapasitas pendukung di sektor perikanan baik dari sisi kualitas input produksi maupun dukungan pascapanen. Jika tidak segera diatasi, hal ini dapat menghambat pencapaian target ketahanan pangan berbasis ikan serta peningkatan kesejahteraan pelaku budidaya. Adapun pokok permasalahan dan akar masalah yang berkaitan dengan efektivitas usaha budidaya perikanan dijabarkan sebagai berikut. Urusan: Pertanian dan Perikanan Topik : Produksi dan Produktivitas Perkebunan Masalah Kinerja perikanan budidaya belum sebanding dengan peningkatan jumlah pelaku usaha.
108. 1.Pengelolaan dan Pengolahan Hasil Perikanan masih bersifat tradisional dan musiman.
109. 2.Masih belum optimalnya Balai Benih Ikan (BBI) Palu Rejo dalam memproduksi benih ikan. 233 2.8.1.3. Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik Belum Efisien, Terintegrasi, dan Berbasis Kebutuhan Masyarakat Kualitas dan responsivitas pelayanan publik di Kabupaten Barito Selatan belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh belum adanya regulasi daerah yang mengatur secara komprehensif mengenai ketertiban umum, e- government, dan pelimpahan kewenangan ke tingkat kecamatan. Selain itu, upaya perbaikan sistemik seperti reformulasi standar pelayanan masih terbatas dan peningkatan kapasitas aparatur belum dilakukan secara signifikan. Belum optimalnya kualitas dan responsivitas layanan mencerminkan masih lemahnya tata kelola serta kesiapan sistem pelayanan dalam menjawab kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Urusan: Komunikasi dan informatika Topik :
110. 1.Indeks Pelayanan Publik
111. 2.Indeks Keterbukaan Informasi Publik Masalah:
112. 1.Kualitas layanan, kapasitas aparatur, serta keterlibatan masyarakat dalam pelayanan publik masih rendah
113. 2.Belum adanya regulasi dan sistem pelayanan publik yang komprehensif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat Akar Masalah
114. 1.Belum adanya regulasi di daerah tentang ketertiban umum, e-goverment, dan pelimpahan kewenangan pada kecamatan, serta turunan beberapa peraturan perundangan terbaru yang berdampak pada kurang optimalnya pelayanan publik
115. 2.Belum adanya upaya perbaikan sistemik, termasuk dalam reformulasi standar pelayanan
116. 3.Kualitas, kecepatan, dan responsivitas pelayanan masih rendah
117. 4.Aksesibilitas layanan masih terbatas, terutama bagi masyarakat di daerah terpencil atau rentan
118. 5.Keterbukaan informasi publik belum optimal, terlihat dari skor IKIP yang masih "menuju informatif"
119. 6.Belum adanya peningkatan kapasitas aparatur, khususnya dalam pelayanan berbasis digital dan respons masyarakat
120. 7.Partisipasi masyarakat dalam evaluasi dan pengawasan layanan masih rendah 234 Infrastruktur dan Sarana Pendukung Pelayanan Publik Masih Terbatas dan Belum Memadai Kualitas pelayanan publik di Kabupaten Barito Selatan belum menunjukkan pemerataan, terutama dari sisi aksesibilitas dan keterjangkauan. Keterbatasan infrastruktur dan sarana pendukung di berbagai wilayah, khususnya daerah terpencil masih menjadi kendala dalam penyediaan layanan yang efisien dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Kondisi ini berpengaruh terhadap keterlambatan layanan, rendahnya jangkauan, serta kesenjangan antarwilayah dalam memperoleh pelayanan yang layak. Urusan: Komunikasi dan informatika Topik : Indeks Pelayanan Publik Masalah: Infrastruktur dan Sarana Pendukung Layanan Publik Masih Terbatas dan Belum Terintegrasi Secara Optimal Akar Masalah
121. 1.Kurangnya infrastruktur dan fasilitas yang diperlukan untuk memberikan pelayanan
122. 2.MPP (Mall Pelayanan Publik) belum berjalan dengan efektif dan optimal
123. 3.Belum tersedianya fasilitas telepon kedaruratan dan pengaduan yang responsif seperti live chat, dan call centre 24 jam
124. 4.Keterbatasan sarana operasional, seperti unit siaran keliling dan fasilitas multimedia lainnya Belum Optimalnya Upaya Pencegahan Korupsi Pencegahan korupsi merupakan bagian intergal dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Meskipun terdapat tren perbaikan dalam reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja, upaya pencegahan korupsi di Kabupaten Barito Selatan masih belum berjalan secara optimal. Masih adanya temuan hasil pemeriksaan, pelanggaran disiplin pegawai, dan lemahnya pengawasan internal menunjukkan bahwa integritas aparatur dan efektivitas sistem pengendalian belum sepenuhnya prima. Selain itu, pemanfaatan instrumen pencegahan seperti MCP belum menyentuh seluruh aspek tata kelola sehingga upaya pencegahan korupsi belum sepenuhnya terintegrasi. Pemerintah 235 Kabupaten Barito Selatan sudah mengupayakan pencegahan korupsi dengan lebih baik, tetapi masih perlu adanya upaya optimalisasi agar nilai yang dicapai lebih tinggi. Urusan: Pengawasan Topik : Angka Monitoring Center for Prevention (MCP) Daerah Masalah:
125. 1.Masih lemahnya sistem pengawasan dan pengendalian internal
126. 2.Budaya integritas dan kepatuhan ASN belum terbentuk secara menyeluruh Akar Masalah
127. 1.Masih adanya temuan pengawasan dari BPK
128. 2.Tindak lanjut atas temuan pengawasan (audit BPK) belum sepenuhnya sistematis dan tuntas
129. 3.Masih terdapat pelanggaran disiplin pegawai
130. 4.Pemanfaatan instrumen pencegahan korupsi (seperti MCP) belum terintegrasi secara menyeluruh
131. 5.Kapasitas dalam membangun sistem tata kelola yang transparan dan akuntabel masih terbatas Belum Optimalnya Upaya Implementasi Reformasi Hukum Reformasi yang bersih dan akuntabel merupakan salah satu road map reformasi birokrasi dalam Permen PAN RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020–2024. Di Kabupaten Barito Selatan, capaian reformasi hukum masih belum menunjukkan hasil yang optimal. Permasalahan ini terutama disebabkan oleh kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang belum memadai, khususnya dalam hal perumusan, harmonisasi, dan analisis regulasi. Di samping itu, partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan regulasi masih rendah sehingga regulasi yang dihasilkan belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan dan aspirasi publik. Adapun rincian masalah dan akar masalah terkait dengan belum optimalnya upaya reformasi hukum dijabarkan sebagai berikut. Urusan: Sekretariat Daerah Topik : Indeks Reformasi Hukum Masalah
132. 1.Kapasitas kelembagaan dan partisipasi publik dalam reformasi hukum masih rendah 236
133. 2.Sistem informasi regulasi yang terintegrasi dan transparan Akar Masalah
134. 1.Kualitas ASN di bidang regulasi masih belum memadai
135. 2.Minimnya pelatihan dan pengembangan kompetensi regulasi bagi ASN
136. 3.Mininmnya keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan regulasi
137. 4.Penataan database peraturan perundang-undangan yang belum terintegrasi dengan baik
138. 5.Sulitnya akses publik terhadap produk hukum daerah yang valid dan terkini
139. 6.Evaluasi kinerja penyelesaian perkara hukum yang masih rendah Belum Optimalnya Implementasi Reformasi Birokrasi Upaya pemerintah dalam pengawasan perencanaan pembangunan dapat diukur melalui Indeks Reformasi Birokrasi (IRB). Pengawasan dilakukan dengan mengevaluasi tingkat kemajuan dan efektivitas reformasi birokrasi di perangkat daerah. Pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Barito Selatan masih belum optimal. Kelemahan terlihat dari belum konsistennya tindak lanjut atas hasil evaluasi internal oleh perangkat daerah yang menyebabkan perbaikan kinerja tidak berjalan menyeluruh. Lemahnya pengawasan dan evaluasi turut menghambat terciptanya perbaikan berkelanjutan karena tidak menghasilkan umpan balik yang efektif. Di sisi lain, pelaksanaan reformasi birokrasi juga menghadapi hambatan internal berupa prosedur kerja yang masih rumit dan belum sepenuhnya berbasis kinerja. Di sisi lain, penempatan pegawai antar perangkat daerah kerap tidak mempertimbangkan kesesuaian kompetensi sehingga menghambat transfer pengetahuan dan efektivitas kerja. Adapun rincian masalah dan akar masalah terkait dengan indeks reformasi birokrasi dijabarkan sebagai berikut. Urusan: Pengawasan Topik : Indeks Reformasi Birokrasi Masalah:
140. 1.Lemahnya sistem pengawasan dan evaluasi pelaksanaan reformasi
141. 2.Kurangnya koordinasi antar perangkat daerah
142. 3.Manajemen kepegawaian yang belum sepenuhnya berbasis kompetensi dan profesionalisme 237 Akar Masalah
143. 1.Belum optimalnya tindak lanjut hasil evaluasi internal oleh perangkat daerah
144. 2.Lemahnya sistem pengawasan dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi
145. 3.Struktur birokrasi yang kompleks
146. 4.Koordinasi lintas perangkat daerah yang belum sinkron
147. 5.Penempatan dan rotasi pegawai belum sepenuhnya mempertimbangkan kesesuaian kompetensi
148. 6.Belum optimalnya mekanisme pengelolaan talenta dan transfer pengetahuan antarunit kerja Akuntabilitas Pemerintahan yang Belum Optimal dan Terintegrasi Penyelenggaraan SAKIP di Kabupaten Barito Selatan masih menghadapi sejumlah permasalahan, terutama rendahnya komitmen perangkat daerah dalam menindaklanjuti hasil evaluasi kinerja sebagai dasar perbaikan perencanaan dan pelaporan tahun berikutnya sehingga pelaporan kinerja cenderung bersifat administratif dan belum menjadi alat manajemen yang efektif. Selain itu, kelemahan dalam perencanaan, ketidaktepatan penggunaan, penentuan target indikator kinerja, serta rendahnya kapasitas SDM melemahkan kualitas laporan kinerja. Rincian masalah dan akar masalah dijabarkan sebagai berikut. Urusan: Pengawasan Topik : Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Masalah: Rendahnya kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah yang belum mendukung perbaikan kinerja secara berkelanjutan dan partisipatif Akar Masalah
149. 1.Laporan akuntabilitas kinerja yang masih dipandang sebagai pemenuhan administrasi
150. 2.Belum optimalnya tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP oleh perangkat daerah sebagai dasar perbaikan kinerja
151. 3.Belum tersedianya sistem informasi akuntabilitas yang terintegrasi, sehingga akses terhadap data dan dokumen kinerja belum terbuka dan mudah diakses
152. 4.Kurangnya pelibatan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pengawasan kinerja pemerintah daerah 238 Sistem Pemerintahan yang Belum Terintegrasi Secara Optimal Sistem informasi pemerintahan Kabupaten Barito Selatan belum sepenuhnya terintegrasi sehingga menghambat efektivitas koordinasi, efisiensi proses layanan, serta penyederhanaan birokrasi. Hal ini tercermin dari belum tercapainya tingkat kematangan yang diharapkan dalam praktik keterbukaan dan pemanfaatan sistem digital di lingkungan pemerintahan. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa kapasitas digital pemerintahan belum berkembang signifikan. Kondisi ini menandakan perlunya percepatan integrasi sistem informasi pemerintahan untuk mendukung birokrasi yang responsif, tidak berbelit, dan berbasis mudah diakses. Urusan: Komunikasi dan Informatika Topik :
153. 1.Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
154. 2.Indeks Keterbukaan Informasi Publik Masalah Layanan dan penyederhanaan birokrasi secara digital yang belum optimal Akar Masalah
155. 1.Keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM serta infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK)
156. 2.Keterbatasan koordinasi dalam pengembangan dan integrasi sistem informasi lintas perangkat daerah
157. 3.Belum maksimalnya pemanfaatan data dan sistem untuk mendukung percepatan pengambilan keputusan secara real-time Konsistensi Data yang Rendah Pengelolaan data antar perangkat daerah serta antar level pemerintah belum berjalan secara seragam dan terpadu sehingga menimbulkan disparitas informasi lintas sumber. Hal ini disebabkan oleh belum terintegrasinya proses pengumpulan, pengolahan, dan distribusi data secara holistik yang berdampak pada lemahnya konsistensi, validitas, serta kesesuaian data untuk mendukung pengambilan keputusan. Maka dari itu, penguatan sistem satu data daerah menjadi krusial untuk menjamin tersedianya data yang akurat, mutakhir, dan mudah diakses sebagai fondasi tata kelola pemerintahan. 239 Urusan: Statistik Topik : Indeks Pembangunan Statistik Masalah Belum optimalnya penguatan sistem satu data Akar Masalah
158. 1.Keterbatasan kapasitas SDM dalam tata kelola data dan pemanfaatan teknologi informasi
159. 2.Sistem informasi yang masih berjalan sektoral
160. 3.Tidak konsistennya penggunaan indikator dan variabel data 2.8.1.4. Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Tingkat Keamanan dan Penanganan Tindak Kriminalitas Belum Memadai Ketahanan sosial di Kabupaten Barito Selatan menunjukkan kecenderungan melemah yang ditandai dengan meningkatnya risiko kejahatan dan menurunnya efektivitas penyelesaian kasus. Situasi ini mencerminkan lemahnya kapasitas penegakan hukum dan belum optimalnya stabilitas sosial di tingkat komunitas. Hal tersebut mengindikasikan bahwa jaminan keamanan belum sepenuhnya terpenuhi. Kondisi ini menjadi tantangan serius dalam menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif. Adapun rincian pokok masalah dan akar masalah diuraikan sebagai berikut. Urusan: Sosial Topik :
161. 1.Angka Kriminalitas Yang Tertangani per 10,000 penduduk
162. 2.Persentase Penyelesaian Kejahatan
163. 3.Pemahaman wawasan kebangsaan masyarakat Masalah
164. 1.Melemahnya kohesi dan partisipasi sosial masyarakat di tingkat komunitas
165. 2.Menurunnya kepercayaan dan efektivitas lembaga penegakan hukum serta penyelesaian konflik Akar Masalah
166. 1.Rendahnya keterlibatan masyarakat dalam aktivitas sosial dan kelembagaan di tingkat komunitas
167. 2.Penurunan kepercayaan terhadap institusi penegakan hukum dan penyelesaian konflik 240
168. 3.Kurangnya transparasi dan akuntabilitas dalam penanganan kasus
169. 4.Rendahnya efektivitas penegakan hukum dalam penyelesaian kasus kejahatan
170. 5.Belum optimalnya mekanisme pencegahan dan penanganan gangguan sosial di tingkat desa/kelurahan
171. 6.Ketimpangan spasial dan ekonomi antarwilayah (tekanan sosial yang memicu tindak kejahatan di wilayah tertentu) Rendahnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Proses Politik Partisipasi masyarakat Kabupaten Barito Selatan dalam proses politik, seperti musyawarah desa dan musrenbang kecamatan masih cenderung rendah meskipun forum-forum tersebut telah dilaksanakan secara rutin. Rendahnya kualitas pendidikan politik menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan masyarakat belum sepenuhnya memahami pentingnya keterlibatan dalam pengambilan keputusan publik. Sementara itu, menurunnya harmonisasi kehidupan bermasyarakat serta minimnya ruang dialog kebangsaan turut melemahkan semangat kolektif dan rasa memiliki terhadap arah pembangunan daerah. Kondisi ini berdampak pada kurangnya kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah serta rendahnya representasi aspirasi masyarakat. Urusan: Kesatuan Bangsa dan Politik Topik :
172. 1.Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP
173. 2.Kegiatan pembinaan politik daerah
174. 3.Kerjasama dengan aparat keamanan untuk menjaga ketertiban dan keamanan
175. 4.Pemahaman wawasan kebangsaan masyarakat
176. 5.Pemahaman ideologi bangsa, cinta tanah air dan bela negara dikalangan masyarakat Masalah: Kurangnya Keterlibatan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Akar Masalah
177. 1.Masih rendahnya kualitas pendidikan politik
178. 2.Menurunnya harmonisasi kehidupan bermasyarakat
179. 3.Melemahnya pemahaman kebangsaan masyarakat
180. 4.Berkurangnya jumlah kegiatan pembinaan politik
181. 5.Rendahnya kesadaran dan partisipasi LSM, Ormas dan OKP dalam kegiatan pembinaan politik 241 2.8.1.5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi Rendahnya Upaya Pelestarian Cagar Budaya Cagar budaya merupakan warisan bersejarah yang memiliki nilai sejarah, arkeologi, dan budaya yang tinggi. Rendahnya pelestarian cagar budaya dapat menyebabkan rusaknya artefak dan situs bersejarah yang tidak tergantikan. Dalam hal ini, minimnya perhatian terhadap cagar budaya ditunjukkan dari lebih banyaknya jumlah cagar yang belum dipugar daripada sudah dipugar. Salah satu penyebabnya adalah rendahnya kesadaran akan pelestarian cagar budaya. Di sisi lain, pelaksanaan dan pemasaran pameran seni budaya masih rendah dan belum menarik minat para wisatawan. Adapun pokok masalah dan akar permasalahan diuraikan sebagai berikut. Urusan: Kebudayaan Topik :
182. 1.Jumlah benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan
183. 2.Jumlah koleksi benda museum yang terpelihara
184. 3.Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu Masalah
185. 1.Minimnya perhatian terhadap cagar budaya
186. 2.Rendahnya pelaksanaan dan pemasaran pameran seni budaya Akar Masalah
187. 1.Kesadaran akan pelestarian cagar budaya masih rendah
188. 2.Minimnya anggaran dan perhatian masyarakat untuk mengelola cagar budaya
189. 3.Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian adat dan budaya lokal
190. 4.Masih minimnya pagelaran seni budaya
191. 5.Pameran yang kurang inovatif dan tidak menawarkan pengalaman baru
192. 6.Minimnya dokumentasi, digitalisasi, dan basis data cagar budaya dan seni tradisional
193. 7.Tersebarnya letak cagar budaya tersebar dan sulit dijangkau Rendahnya Partisipasi Masyarakat dalam Mengekspresikan Budaya Rendahnya keterlibatan rumah tangga dalam pelaksanaan dan kehadiran pada kegiatan kebudayaan tidak hanya mencerminkan masalah partisipasi, tetapi juga menunjukkan adanya tantangan dalam keberlanjutan pelestarian budaya dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan modernisasi, urbanisasi, serta pengaruh kuat budaya 242 global menyebabkan berbagai tradisi lokal, seperti ritual adat, upacara tradisional, dan kesenian lokal semakin terpinggirkan dari ruang sosial, terutama di kalangan generasi muda. Salah satu penyebab utamanya adalah belum terbentuknya pemahaman dan kesadaran akan pentingnya nilai-nilai budaya sejak dini baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat secara keseluruhan. Urusan: Kebudayaan Topik : Indeks Harmoni Masalah Menurunnya kesadaran dan pemahaman budaya Akar Masalah
194. 1.Kurangnya regenerasi pelaku budaya, yaitu minat dan keterlibatan generasi muda dalam pelaksanaan dan pelestarian tradisi adat
195. 2.Kapasitas SDM dan kelembagaan kebudayaan masih relatif rendah
196. 3.Pengaruh media dan teknologi yang menggeser minat masyarakat, khususnya generasi muda
197. 4.Masih rendahnya koordinasi pelaku kebudayaan dalam mengembangkan potensi maupun sarana prasarana Ketimpangan Gender serta Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Ketimpangan gender merupakan persoalan struktural yang berdampak pada rendahnya partisipasi perempuan dalam berbagai sektor pembangunan. Ketidaksetaraan ini menimbulkan rasa ketidakadilan, membatasi potensi perempuan, serta memperlebar kesenjangan sosial. Kabupaten Barito Selatan memiliki angka ketimpangan gender yang cukup tinggi. Di samping itu, isu perlindungan terhadap perempuan dan anak juga menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan yang mencerminkan lemahnya sistem perlindungan. Permasalahan ini diperparah oleh rendahnya pemahaman terhadap pengarusutamaan gender, partisipasi perempuan dalam pasar tenaga kerja formal yang masih terbatas, belum optimalnya lembaga perlindungan anak, serta ketiadaan anggaran khusus untuk layanan penting seperti visum KDRT dan ruang konseling. 243 Urusan: Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Topik :
198. 1.Indeks Ketimpangan Gender (IKG)
199. 2.Indeks Pembangunan Gender (IPG)
200. 3.Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Masalah
201. 1.Rendahnya partisipasi perempuan dalam sektor formal
202. 2.Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak Akar Masalah
203. 1.Masih rendahnya pemahaman terhadap pangarustamaan gender
204. 2.Perempuan memiliki partisipasi yang lebih rendah dalam pasar tenaga kerja formal dan peran dalam pengambilan keputusan publik
205. 3.Belum optimalnya keberadaan dan fungsi lembaga perlindungan perempuan dan anak secara merata
206. 4.Belum tersedianya anggaran khusus untuk visum KDRT dan layanan konseling
207. 5.Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelaporan dan penanganan kekerasan
208. 6.Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hak dan perlindungan anak
209. 7.Kurangnya mekanisme deteksi dan respons dini terhadap kasus kekerasan terhadap anak
210. 8.Lemahnya regulasi dan pengawasan terhadap implementasi perlindungan anak Rendahnya Rumah Tangga Dengan Sanitasi Aman dan Layak Akses rumah tangga terhadap sanitasi yang aman dan layak di Kabupaten Barito Selatan masih perlu ditingkatkan. Permasalahan ini disebabkan oleh belum meratanya pembangunan sarana sanitasi di seluruh kecamatan, terutama di wilayah pedesaan dan pelosok yang menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar. Kondisi ini diperburuk oleh rendahnya edukasi masyarakat tentang pentingnya sanitasi sehingga upaya menciptakan lingkungan yang sehat dan layak huni menjadi kurang efektif. Urusan: Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Topik : Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman dan Layak Masalah Sanitasi aman dan layak perlu ditingkatkan Akar Masalah
211. 1.Belum optimalnya realisasi pembangunan sanitasi layak dan aman
212. 2.Tidak meratanya pembangunan sanitasi layak di seluruh kecamatan 244
213. 3.Keterbatasan infrastruktur dasar
214. 4.Penyebaran penduduk di wilayah pedesaan dan pelosok sehingga sulit terjangkau
215. 5.Kurangnya edukasi masyarakat mengenai pentingnya sanitasi Ancaman Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Ancaman ketidakcukupan konsumsi pangan di Kabupaten Barito Selatan tercermin dari tingginya nilai prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan yang tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan capaian Provinsi Kalimantan Tengah maupun nasional. Kondisi ini mengindikasikan bahwa masyarakat di Barito Selatan masih menghadapi tantangan serius dalam memenuhi kebutuhan pangan dasar. Tingginya prevalensi ini juga merefleksikan adanya permasalahan struktural baik dari sisi ketersediaan, keterjangkauan maupun pemanfaatan pangan. Adapun rincian pokok masalah dan akar masalah yang berkaitan dengan ancaman ketidakcukupan konsumsi pangan adalah sebagai berikut. Urusan: Pahan Topik : Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Masalah: Terbatasnya pemenuhan pangan dasar penduduk Akar Masalah
216. 1.Belum optimalnya ketahanan pangan dari sisi ketersediaan, akses, dan pemanfaatan.
217. 2.Produksi pertanian dan perkebunan daerah yang stagnan tidak sebanding dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Belum Optimalnya Capaian Pembangunan Infrastruktur Air Minum Layak Akses terhadap air bersih siap minum merupakan salah satu kebutuhan dasar dan standar pelayanan minimum masyarakat. Namun, keterbatasan infrastruktur, tingginya biaya pengolahan air, dan distribusi yang belum merata masih menjadi hambatan utama. Akibatnya, banyak rumah tangga yang harus bergantung pada sumber air alternatif yang kualitasnya tidak selalu terjamin sehingga berpotensi menimbulkan masalah kesehatan dan sosial. 245 Urusan: Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Topik : Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan Masalah Belum optimalnya pembangunan infrastruktur air minum layak Akar Masalah
218. 1.Masih banyaknya penggunaan air dari sumber utama sumur
219. 2.Belum optimalnya saluran hilirisasi PDAM
220. 3.Menurunnya kualitas air
221. 4.Ketersediaan air bersih di perkotaan/perdesaan semakin terbatas
222. 5.Proses pengolahan air baku menjadi air siap minum masih belum optimal Risiko Gangguan Bencana Terhadap Ketahanan Wilayah Kabupaten Barito Selatan berpotensi terdapat ancaman bencana alam serius, terutama banjir dan kebakaran lahan. Faktor-faktor seperti curah hujan yang tinggi, kondisi geografis yang rentan, serta praktik- praktik pengelolaan lahan yang tidak berkelanjutan kian memperparah risiko tersebut. Dampak dari bencana ini tidak hanya mengancam keselamatan dan kesehatan masyarakat, tetapi juga dapat merusak infrastruktur, mengganggu aktivitas ekonomi, serta menghambat pembangunan daerah. Urusan: Topik : Indeks Risiko Bencana Masalah Adanya ancaman risiko bencana alam banjir dan kebakaran lahan Akar Masalah Tingginya ancaman risiko kebakaran hutan dan lahan Lokasi permukiman yang berada di sepanjang pinggiran sungai Kualitas infrastruktur drainase yang rendah Tidak memadainya kapasitas saluran dalam menampung debit air Penanganan Sampah Belum Optimal Kabupaten Barito Selatan menghadapi tantangan dalam pengelolaan sampah yang belum berjalan secara optimal dan berkelanjutan. Fungsi Tempat Penampungan Sementara (TPS) masih terbatas pada aktivitas penampungan dan belum disertai proses pengolahan lanjutan yang efektif. Hal ini menyebabkan sebagian sampah tidak tertangani dengan 246 baik dan mencemari lingkungan sekitar. Kondisi tersebut berdampak terhadap kualitas lingkungan, sanitasi, dan kenyamanan permukiman, serta berpotensi menimbulkan risiko kesehatan masyarakat. Urusan: Lingkungan Hidup Topik : Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah Masalah Belum optimalnya pengelolaan sampah Akar Masalah
223. 1.Keterbatasan TPS yang mampu mengelola sampah (sebagian hanya pengumpul sampah saja)
224. 2.Peningkatan volume sampah akibat peningkatan aktivitas dan jumlah penduduk
225. 3.Kapasitas dan pemanfataan TPS 3R dan TPST masih terbatas
226. 4.Adanya ketidakkonsistenan dalam sistem manajemen sampah
227. 5.Keterbatasan armada pengangkut sampah
228. 6.Minimnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah
229. 7.Rendahnya pemilahan sampah dari sumber pertama
230. 8.Belum meratanya fasilitas TPS di wilayah pedesaan dan pelosok Belum Optimalnya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara Berkelanjutan. Permasalahan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan tercermin dari penurunan angka indeks kualitas lingkungan hidup. Angka indeks ini menurun bahkan berada di bawah angka nasional dan provinsi. Permasalahan mencakup dari lahan hingga kelembagaan Hal ini akan menimbulkan risiko terhadap keberlanjutan pembangunan daerah. Urusan: Lingkungan hidup Topik : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Masalah Meningkatnya tekanan terhadap ekosistem dan fungsi lingkungan hidup. Akar Masalah
231. 1.Penurunan tutupan hutan akibat tingginya erosi
232. 2.Rendahnya ketaatan usaha atau kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup
233. 3.Belum adanya sistem pemantauan kualitas air 247 2.8.1.6. Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan Jaringan Jalan yang Belum Merata Konektivitas jaringan jalan yang belum merata antara ibu kota kabupaten dengan pusat-pusat kecamatan menjadi tantangan utama dalam pembangunan wilayah Kabupaten Barito Selatan. Dengan luas wilayah yang besar dan tingkat kepadatan penduduk yang rendah, yaitu 19 jiwa/km², aksesibilitas jalan menjadi faktor krusial dalam menjangkau layanan dasar dan aktivitas ekonomi. Ketimpangan konektivitas ini tidak hanya menghambat mobilitas penduduk dan distribusi barang jasa, tetapi juga memperlambat intervensi pembangunan secara merata. Hal ini mengakibatkan disparitas antarwilayah yang semakin melebar. Urusan: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Topik : Proporsi Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik Masalah Kualitas dan keterhubungan jalan yang belum optimal Akar Masalah
234. 1.Tidak meratanya kualitas jalan dalam kondisi baik
235. 2.Rendahnya kualitas pembangunan jalan
236. 3.Degradasi kualitas infrastruktur jalan yang signifikan dalam waktu singkat
237. 4.Minimnya anggaran pemeliharaan rutin jalan
238. 5.Kerusakan jalan akibat cuaca ekstrem dan tekanan kendaraan berat
239. 6.Terbatasnya sistem drainase menyebabkan kerusakan jalan lebih cepat terjadi Meluasnya Kawasan Padat Penduduk dan Kumuh di Zona Sempadan Sungai Perkembangan permukiman padat dan kumuh di sempadan sungai di Kabupaten Barito Selatan merupakan konsekuensi dari aktivitas permukiman dan sosial ekonomi yang secara historis terbangun mengikuti alur sungai sebagai konektivitas wilayah. Fenomena ini diperparah oleh laju pertumbuhan hunian yang tidak sebanding dengan ketersediaan lahan layak huni di kawasan yang aman dan sesuai tata ruang. Kondisi ini menyebabkan peningkatan kawasan permukiman dengan kepadatan tinggi, minim infrastruktur dasar serta rentan terhadap bencana banjir dan pencemaran lingkungan. 248 Urusan: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Topik : Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan Masalah Perkembangan permukiman padat dan kumuh di kawasan sempadan sungai Akar Masalah
240. 1.Ketergantungan terhadap sungai sebagai jalur aktivitas
241. 2.Lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang
242. 3.Peningkatan pertumbuhan penduduk
243. 4.Masih terdapat kawasan permukiman kumuh, terkhususnya di Kelurahan Hilir Sper, yang memerlukan peningkatan kualitas permukiman dan sanitasi
244. 5.Banyak rumah di wilayah pedesaan dan pinggiran kota yang masih dibangun secara swadaya tanpa standar teknis yang memadai sehingga rentan terhadap kerusakan Infrastruktur Jaringan Telekomunikasi Belum Optimal Masalah minimnya desa atau kelurahan yang memiliki sinyal internet seluler dengan kondisi “sinyal sangat kuat” di Kabupaten Barito Selatan mencerminkan masih rendahnya aksesibilitas jaringan komunikasi digital, terutama di wilayah pedesaan dan pelosok. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya ketersediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) akibat kondisi geografis yang terjal, seperti perbukitan dan kawasan hutan. Selain itu, kesenjangan digital makin diperparah oleh tingginya biaya operasional pembangunan menara, rendahnya daya beli masyarakat terhadap perangkat digital dan layanan data, serta belum meratanya kualitas dan kecepatan sinyal internet. Kapasitas dan jangkauan BTS yang terbatas juga menjadi faktor penghambat utama dalam pemerataan akses informasi. Urusan: Komunikasi dan Informatika Topik : Minimnya Desa/Kelurahan yang Memiliki Sinyal Internet Telepon Seluler/Handphone dengan Kondisi “Sinyal Sangat Kuat” Masalah Kesenjangan akses digital di daerah terpencil dan pedalaman Akar Masalah
245. 1.Banyaknya desa/kelurahan yang tidak memiliki penerimaan terhadap sinyal internet
246. 2.Minimnya ketersediaan Base Transceiver Station (BTS) 249
247. 3.Kondisi lokasi desa yang masih banyak terdapat di perbukitan dan kawasan hutan sehingga menjadi tantangan dalam membangun menara telekomunikasi
248. 4.Biaya operasional BTS yang tinggi
249. 5.Kualitas sinyal dan kecepatan internet belum sepenuhnya merata
250. 6.Kapasitas dan jangkauan tiap BTS masih terbatas Jangkauan Layanan Pemerintahan yang Terbatas Akibat Luas Wilayah dan Sebaran Penduduk yang Tidak Seimbang Wilayah administrasi yang luas, sebaran penduduk yang tidak merata, serta kondisi geografis Kabupaten Barito Selatan menyulitkan masyarakat di wilayah terpencil untuk mengakses pelayanan publik. Lebih lanjut, sebagian besar masyarakat bermukim di sepanjang bantaran sungai sehingga akses terhadap fasilitas pelayanan publik kerap terkendala karena keterbatasan infrastruktur darat yang menghubungkan antar wilayah. Beberapa kecamatan memiliki jarak tempuh yang jauh dari ibu kota kabupaten, seperti Jenamas (132 km), Dusun Hilir (99 km), dan Karau Kuala (57 km), sementara kepadatan penduduk hanya sekitar 19 jiwa/km². Hal ini menyebabkan pelayanan pemerintahan berjalan kurang optimal baik dari sisi efektivitas koordinasi maupun pemerataan pembangunan. Kebutuhan terhadap penataan wilayah, termasuk pemekaran desa atau kecamatan menjadi krusial untuk menjawab tantangan geografis dan mempercepat akses layanan publik. Urusan: Perencanaan dan Sekretariat Daerah Topik : Pemekaran Desa/Kecamatan Masalah Akses pelayanan publik belum merata Akar Masalah
251. 1.Wilayah kecamatan memiliki cakupan geografis yang terlalu luas dan tidak efisien untuk dijangkau dari ibukota kabupaten
252. 2.Persebaran penduduk rendah dan tidak merata, mengakibatkan layanan publik sulit menjangkau masyarakat secara optimal
253. 3.Keterbatasan infrastruktur transportasi yang mendukung mobilitas antarwilayah
254. 4.Belum optimalnya penataan wilayah administrasi 250 2.8.1.7. Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan Kurangnya Kuantitas dan Kualitas Irigasi Rendahnya kuantitas dan kualitas irigasi merupakan salah satu permasalahan yang signifikan dalam sektor pertanian di Kabupaten Barito Selatan. Hal ini penting untuk memastikan keberlanjutan produksi pertanian, terutama di tengah tantangan perubahan iklim dan peningkatan kebutuhan pangan. Namun, banyak daerah pertanian di Kabupaten Barito Selatan masih menghadapi masalah infrastruktur irigasi yang tidak memadai. Permasalahan ini meliputi sistem irigasi yang usang, kurangnya pemeliharaan, serta distribusi air yang tidak merata mengakibatkan produktivitas lahan pertanian menurun dan melemahnya kesejahteraan petani. Rendahnya kualitas irigasi ini juga berpotensi meningkatkan kerentanan terhadap kekeringan dan banjir yang berdampak negatif pada hasil panen dan ketahanan pangan. Urusan: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Topik : Rasio Jaringan Irigasi Masalah Menurunnya tren irigasi dalam kondisi baik yang tidak sejalan dengan peningkatan pembangunan kuantitas panjang irigasi Akar Masalah
255. 1.Belum adanya perencanaan terkait kebutuhan air serta infrastruktur irigasi berbasis data dan wilayah
256. 2.Rendahnya kualitas bangunan irigasi
257. 3.Minimnya pemeliharaan dan jaringan irigasi secara berkala Menurunnya Drainase dalam Kondisi Baik Prasarana drainase sebagian besar terkonsentrasi di Kota Buntok yang memiliki kepadatan penduduk lebih tinggi. Namun, pada musim hujan, masih ditemukan genangan dan banjir di beberapa titik yang mengindikasikan belum optimalnya fungsi sistem drainase dan pengelolaan sungai. Di wilayah pedesaan, kondisi drainase umumnya bergantung pada tingkat kebutuhan masyarakat. Permasalahan utama terletak pada kualitas drainase yang kurang baik serta pemerataan pembangunan yang belum terpenuhi. 251 Urusan: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Topik : Infrastruktur Drainase Masalah Sistem drainase belum optimal dan tidak merata Akar Masalah
258. 1.Tidak memadainya kapasitas saluran dalam menampung debit air
259. 2.Kualitas infrastruktur drainase yang rendah
260. 3.Pemasangan yang kurang tepat terhadap kondisi sekitar
261. 4.Tidak meratanya pembangunan saluran drainase Ketimpangan Konektivitas Antarwilayah Zona Timur Kluster Buntok yang meliputi Kabupaten Barito Selatan salah satunya dimandatkan dalam RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah untuk menjadi wilayah dengan transportasi barang dan publik yang unggul. Namun, pola keterhubungan antarwilayahnya masih timpang akibat berbagai kendala konektivitas. Penurunan izin trayek dan jumlah pengguna angkutan umum serta tidak optimalnya terminal darat menunjukkan lemahnya sistem transportasi publik. Selain itu, penyebaran infrastruktur seperti jembatan yang belum merata di beberapa kecamatan menghambat mobilitas penduduk dan aktivitas ekonomi. Keterbatasan sarana transportasi sungai, seperti pelabuhan juga menjadi masalah tersendiri dalam menjangkau wilayah yang sulit diakses lewat jalur darat sehingga konektivitas antardaerah belum dapat berjalan secara efisien dan merata. Urusan: Perhubungan Topik : Rasio Konektivitas Masalah : Pola keterhubungan antarwilayah masih timpang Akar Masalah
262. 1.Izin trayek menurun
263. 2.Tidak optimalnya terminal angkutan darat
264. 3.Menurunnya pengguna angkutan umum
265. 4.Kurangnya sebaran infrastruktur konektivitas di beberapa kecamatan, seperti jembatan, yang menghambat aksesibilitas antarwilayah, aktivitas ekonomi, dan mobilitas penduduk
266. 5.Kurangnya sarana transportasi untuk konektivitas sungai, seperti pelabuhan, guna mengakomodasi akses yang tidak mampu dilakukan secara darat 252 Belum Optimalnya Pengelolaan Energi di Daerah Kebutuhan energi masyarakat terus mengalami peningkatan seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, berkembangnya aktivitas ekonomi, serta meluasnya kawasan permukiman. Peningkatan jumlah penduduk juga berdampak langsung pada naiknya kebutuhan energi yang ditandai dengan bertambahnya jumlah kendaraan bermotor. Di sisi lain, meskipun rasio elektrifikasi telah mencapai 99%, masih terdapat rumah tangga yang belum sepenuhnya menikmati pasokan listrik secara optimal dari sumber PLN. Ketergantungan sistem kelistrikan terhadap energi primer seperti batu bara dan BBM juga menimbulkan risiko keberlanjutan pasokan, terlebih ketika distribusi terganggu. Selain itu, kelangkaan energi rumah tangga seperti gas elpiji juga terjadi menunjukkan bahwa akses energi secara fisik belum sepenuhnya dibarengi oleh keterjangkauan dan keberlanjutan. Urusan: Energi Topik : Intensitas Energi Primer Masalah : Upaya pemanfaatan energi alternatif dan efisiensi energi primer yang belum maksimal Akar Masalah
267. 1.Jumlah kendaraan bermotor yang meningkat
268. 2.Terjadinya kelangkaan energi di daerah
269. 3.Elektrifikasi listrik yang bersumber dari energi primer
270. 4.Kebutuhan energi yang meningkat seiring peningkatan jumlah penduduk 2.8.1.8. Kesinambungan Pembangunan Rendahnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Rendahnya kualitas perencanaan pembangunan di Kabupaten Barito Selatan merupakan permasalahan yang memerlukan perhatian khusus. Permasalahan ini disebabkan oleh minimnya peran kajian dan penelitian dalam proses perencanaan yang menyebabkan kebijakan dan program pembangunan kurang berbasis bukti ilmiah. Selain itu, sinkronisasi perencanaan pembangunan yang belum optimal antara berbagai tingkatan pemerintahan dan sektor mengakibatkan ketidakefisienan pembangunan. Kualitas sistem informasi data satu 253 pintu yang rendah juga menjadi kendala. Lebih lanjut, data yang tersedia seringkali tidak akurat atau tidak terbaru yang menghambat pengambilan keputusan yang tepat. Di samping itu, sinkronisasi antara metadata dan capaian indikator data yang belum memadai menyebabkan kesulitan dalam memantau dan mengevaluasi kemajuan pembangunan sehingga perbaikan dan penyesuaian kebijakan tidak bisa dilakukan secara efektif. Urusan: Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan Topik : Perencanaan Pembangunan Masalah :
271. 1.Rendahnya integrasi riset dalam kebijakan pembangunan
272. 2.Ketidaksinambungan antara perencanaan pembangunan
273. 3.Lemahnya tata kelola sistem informasi pembangunan daerah Akar Masalah
274. 1.Minimnya kerjasama untuk kajian pembangunan daerah
275. 2.Rendahnya aksi tindak lanjut/implementasi teknis dari kajian/penelitian dalam pelaksanaan perencanaan pembangungan daerah
276. 3.Keterbatsasan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam menghasilkan kajian berbasis data dan bukti
277. 4.Belum optimalnya sinkronisasi perencanaan pembangunan dan tata ruang
278. 5.Forum koordinasi seperti musrenbang, konsultasi publik atau rakor masih belum belum dijadikan ruang strategis dalam penyelarasan prioritas pembangunan
279. 6.Rendahnya kualitas sistem informasi data satu pintu
280. 7.Belum memadainya sinkronisasi antara metadata dan capaian indikator data
281. 8.Kurang teritegrasinya sistem pendataan dari rumah data
282. 9.Kurangnya pembaruan data secara berkala (update periodik tidak konsisten)
283. 10.Kurangnya monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pembangunan 2.8.2. Isu Strategis Kewilayahan Isu strategis perlu menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan di suatu wilayah, tidak terkecuali Kabupaten Barito Selatan. Hal ini diperlukan untuk memastikan pembangunan yang direncanakan sesuai dtuberengan konteks yang terjadi baik dari di lingkup global, nasional, maupun regional. 254 2.8.2.1. Isu Global Ketidakpastian global selama 5 tahun mendatang patut menjadi perhatian sebab tidak adanya antisipasi akan mengganggu pelaksanaan RPJMD 2025–2029. Maka, isu global tetap perlu dipertimbangkan dalam merencanakan agar tetap mencapai target yang sudah ditetapkan atau justru menjadi kesempatan untuk mengakselerasi pembangunan di Kabupaten Barito Selatan. Laporan Risiko Global atau Global Risks Report oleh World Economic Forum (WEF) dan Sustainable Development Goals (SDGs) menjadi rujukan dalam memetakan isu global.
284. 1.Cuaca Ekstrem Perubahan cuaca yang tidak dapat diprediksi dengan frekuensi yang tidak biasa termasuk di dalam isu cuaca ekstrem. Tidak dapat dipungkiri, cuaca ekstrem semakin kerap terjadi beberapa waktu terakhir menimbulkan berbagai bencana alam seperti kebakaran hutan, banjir, hingga perubahan suhu secara mendadak. Hal ini secara langsung berdampak pada makhluk hidup di dalamnya, tak terkecuali manusia.
285. 2.Perubahan kritikal terhadap ekosistem Eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkontrol meningkatkan perubahan tatanan ekosistem secara masif di titik tidak dapat dikembalikan ke kondisi semula. Ketika kondisi tersebut tidak dapat dikembalikan seperti semula, bencana seperti volatilitas suhu hingga kenaikan permukaan laut menjadi jelas terjadi.
286. 3.Biodiversity loss dan gangguan ekosistem Biodiversitas mendefinisikan variasi dan variabilitas dari makhluk hidup di bumi. Ekosistem yang terganggu sebagai akibat dari aktivitas ekonomi tidak berkelanjutan. Biodiversity loss yang dibiarkan dapat berujung pada kepunahan makhluk hidup yang mengakibatkan kerusakan dalam satu ekosistem karena rantai interaksi yang terputus. Kondisi ini jika dibiarkan akan memunculkan efek berantai pada ekologis dan umat manusia yang mengakibatkan kelangkaan pangan atau mungkin kepunahan. 255
287. 4.Krisis sumber daya alam Isu krisis sumber daya alam saat ini menjadi fokus utama global. Hal ini disebabkan oleh eksploitasi yang berlebihan serta mismanajemen sumber daya alam kritis. Efek yang ditimbulkan dari krisis ini berujung pada kerentanan air dan pangan di tingkat global. Krisis tersebut dapat berupa kekeringan sampai penggurunan.
288. 5.Misinformasi dan disinformasi Globalisasi semakin menggerus dinding besar yang memisahkan antar masyarakat di berbagai belahan dunia. Akses internet yang menjangkau setiap sudut kehidupan menghadirkan berbagai kemudahan bagi penggunanya. Akan tetapi, percepatan arus informasi yang muncul rupanya berkorelasi dengan tingginya misinformasi dan disinformasi di dalamnya. Kencangnya arus informasi palsu dan penuh manipulasi semakin sulit dibedakan.
289. 6.Dampak buruk teknologi AI Sejak beberapa tahun terakhir, perkembangan teknologi AI sangat ekspansif memberikan dorongan produktivitas bagi masyarakat. Akan tetapi, perkembangan AI juga menyimpan potensi kerusakan sosial yang masif. Generative AI (GAI) merupakan bentuk AI yang mampu menciptakan teks, foto, atau video berdasarkan model generatif. Di tangan pihak yang tidak bertanggung jawab, pengembangan GAI dapat mengarah pada misinformasi yang berujung pada instabilitas sosial dan politik.
290. 7.Involuntary migration Involuntary migration atau perpindahan penduduk secara paksa muncul akibat situasi mengancam pada tempat penduduk berasal. Beberapa tahun terakhir, tingginya tensi geopolitik yang semakin memanas serta bencana alam yang semakin rutin terjadi meningkatkan kerentanan bagi seluruh masyarakat, terutama masyarakat marjinal. Hal tersebut memaksa mereka untuk mengevakuasi diri ke wilayah lain. Isu ini patut diantisipasi Indonesia sebagai bagian dari komunitas global untuk berperan aktif menjaga mengatasi isu involuntary migration. 256
291. 8.Cyber insecurity Perkembangan teknologi seakan memaksa manusia untuk bergantung di dalamnya. Realitanya terdapat potensi kerentanan siber yang mengancam seluruh masyarakat, tidak terkecuali masyarakat Indonesia. Berbagai kejahatan siber semakin beragam mulai dari computer fraud, terorisme siber, cyberextortion, sampai ransomware. Hal ini mengancam keamanan pengguna teknologi, salah satunya pemerintah Indonesia. Kerentanan data vital nasional perlu menjadi isu yang diperhatikan.
292. 9.Polarisasi sosial Keberagaman ideologi, suku, dan bangsa yang ada di dunia saat ini menimbulkan permasalahan tersendiri. Diskriminasi, persekusi, pembatasan kesempatan bagi kaum tertentu semakin sering terjadi menciptakan polarisasi sosial. Kondisi ini ditakutkan akan rawan menimbulkan instabilitas sosial pada masyarakat global.
293. 10.Polusi Aktivitas ekonomi yang semakin maju bersamaan dengan pertambahan penduduk yang terus memadati suatu wilayah menimbulkan berbagai zat berbahaya di sekitarnya. Limbah dan polutan ini menjadi berbahaya jika tidak mampu ditindaklanjuti sebab akan merusak ekosistem di sekitarnya. Dalam upaya pembangunan, pengelolaan limbah perlu menjadi perhatian oleh pemerintah untuk memastikan terjaganya kualitas hidup masyarakat Indonesia. 2.8.2.2. Isu Nasional Pemerintah Republik Indonesia telah memetakan isu nasional dalam RPJMN 2025–2029 untuk memastikan perencanaan yang dilakukan mampu memitigasi isu yang terjadi di tingkat nasional. Perencanaan dengan mempertimbangkan isu terkini mampu menghasilkan perencanaan yang future proof dan mampu dioptimalisasi untuk mencapai sasaran jangka panjang. 257
294. 1.Rendahnya Produktivitas Kondisi produktivitas yang rendah di antaranya disebabkan oleh kualitas sumber daya manusia yang masih tertinggal, terutama pada kelompok perempuan. Hal ini diperburuk oleh rendahnya produktivitas sektor ekonomi, keterbatasan kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi, serta kelembagaan yang lemah seperti sistem insentif, regulasi, dan kepastian hukum. Rendahnya produktivitas tenaga kerja perempuan dipengaruhi oleh lingkungan kerja yang belum mendukung partisipasi dan keberlangsungan perempuan di pasar kerja. Faktor-faktor tersebut mencakup norma sosial budaya yang membebankan peran pengasuhan dan tugas domestik pada perempuan, jam kerja yang kurang fleksibel, serta minimnya akses terhadap layanan penitipan anak yang berkualitas dan terjangkau.
295. 2.Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia Produktivitas tenaga kerja Indonesia yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) per tenaga kerja, masih relatif rendah dan berada di bawah rata-rata kawasan Asia Tenggara. Salah satu tantangan utama dalam isu ini adalah masih rendahnya kualitas sumber daya manusia. Pembangunan manusia unggul juga menghadapi hambatan berupa rendahnya daya saing tenaga kerja yang tercermin dari tingkat kualifikasi pendidikan yang belum memadai. Oleh karena itu, untuk mewujudkan pembangunan yang optimal, perlu mengatasi berbagai tantangan tersebut melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan.
296. 3.Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat Calon kelas menengah merupakan kelompok sosial ekonomi terbesar di Indonesia. Di sisi lain, jumlah warga yang rentan miskin juga meningkat dalam lima tahun terakhir. Meskipun jumlah masyarakat calon kelas menengah dan yang rentan miskin terus bertambah, populasi kelas menengah mengalami penurunan. Risiko pergeseran status ini, dari kelas menengah menjadi calon kelas menengah dan rentan miskin disebabkan oleh tingginya angka pemutusan hubungan kerja. 258
297. 4.Kebutuhan Hidup Tinggi pada Usia Produktif Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2023), jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) diproyeksikan mencapai 147,71 juta jiwa. Hal ini menjadi tantangan pembangunan, yaitu tingginya kebutuhan hidup masyarakat dengan terbatasnya ketersediaan sumber daya alam (pangan, energi, dan air) serta lahan. Selain itu, terdapat kewajiban terhadap pemenuhan perlindungan sosial, jaminan kesehatan, pendidikan, dan pembukaan lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, diperlukan strategi dalam upaya pemenuhan kebutuhan penduduk yang besar.
298. 5.Krisis Lingkungan Perkembangan dunia saat ini dihadapkan dengan tiga krisis lingkungan (triple planetary crisis) yang mengancam masa depan bumi dan manusia, yaitu perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, serta polusi dan kerusakan lingkungan. Risiko Triple Planetary Crisis berimplikasi pada pencapaian target pembangunan, baik jangka menengah maupun jangka panjang dan tuntutan untuk beralih ke aktivitas ekonomi yang rendah emisi gas rumah kaca di berbagai sektor, seperti sektor energi, industri, lahan, kelautan dan pesisir, pangan dan pertanian, serta limbah dan penerapan 39 ekonomi sirkuler. Untuk itu, penyelarasan aspek pertumbuhan ekonomi dan lingkungan menjadi hal yang perlu diprioritaskan.
299. 6.Geopolitik dan Geoekonomi Dinamika geopolitik global ke depan akan menjadi tantangan bagi setiap negara, tak terkecuali Indonesia. Perkembangan risiko geopolitik dapat berdampak luas terhadap berbagai sektor kehidupan dan tatanan global. Salah satu tantangan geopolitik yang perlu diantisipasi Indonesia adalah eskalasi persaingan antarnegara adidaya yang meluas dan memunculkan kekuatan baru. Kemunculan berbagai kekuatan baru telah memengaruhi perkembangan kondisi di kawasan maupun tatanan global, serta sikap Indonesia dalam dunia internasional. 259
300. 7.Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah Pemberantasan korupsi merupakan isu strategis yang membutuhkan sinergi dari semua pemangku 40 kepentingan. Hal ini menjadi prasyarat upaya percepatan pencapaian sasaran pembangunan nasional, mengurangi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan, serta meningkatkan investasi. Hal ini merupakan pijakan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang berlandaskan prinsip demokrasi ekonomi. 2.8.2.3. Isu Provinsi Kalimantan Tengah Dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2025–2029, telah terpetakan beberapa isu strategis di tingkat provinsi. Isu ini disusun berdasarkan permasalahan yang ditemukan di wilayah tersebut dengan mempertimbangkan isu nasional maupun global. Perhatian akan isu ini menjadi penting dalam mencapai tujuan jangka panjang RJPD Kalimantan Tengah 2025-2045.
301. 1.Kalimantan Tengah sebagai Pusat Pangan Nasional, Pusat Konservasi Internasional, dan Hilirisasi SDA Optimalisasi pemanfaatan kawasan sentra terpadu perlu dilakukan untuk mendukung efektivitas investasi pemerintah pusat. Pengelolaan pertanian harus diarahkan pada sistem yang produktif dan berbasis teknologi tepat guna yang disesuaikan dengan kondisi geografis. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pangan yang didukung oleh pembangunan jaringan irigasi dan diversifikasi tanaman pangan guna mengurangi ketergantungan terhadap satu komoditas. Selain itu, pengembangan industri pengolahan hasil pertanian bernilai tambah perlu didorong untuk memperluas pasar. Sebagai pusat konservasi internasional, Kalimantan Tengah juga perlu menetapkan regulasi dan langkah konkret dalam pelestarian ekosistem alami.
302. 2.Infrastruktur belum memadai Pengembangan infrastruktur sumber daya air perlu dipercepat untuk mendukung pembangunan wilayah ke depan. Di sisi lain, belum tercapainya rasio elektrifikasi 100% menunjukkan masih adanya rumah tangga yang belum terjangkau layanan listrik. Oleh 260 karena itu, pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan baik melalui sistem on-grid maupun off-grid, perlu didorong untuk pemerataan akses listrik.
303. 3.Luas Wilayah Dan Aksesibilitas Pembangunan konektivitas antarwilayah di Kalimantan Tengah masih menghadapi berbagai tantangan, seperti desa-desa yang terisolasi, belum terhubungnya pusat-pusat kegiatan, serta belum tersambungnya jalan Trans Kalimantan. Kondisi ini berdampak pada keterbatasan akses logistik, pemasaran hasil bumi, dan kesiapan pengembangan industri hilirisasi. Di samping itu, belum tersedianya angkutan umum dalam kota dan antar kota menjadi hambatan dalam mendukung mobilitas penduduk dan pengendalian emisi gas rumah kaca. Pengembangan sistem transportasi publik menjadi langkah strategis dalam meningkatkan aksesibilitas dan mendukung pembangunan berkelanjutan di Kalimantan Tengah.
304. 4.Ketergantungan Pada Sektor Primer Ketergantungan terhadap sektor primer, khususnya perkebunan kelapa sawit dan pertambangan masih menjadi tantangan pembangunan di Kalimantan Tengah. Oleh karena itu, diversifikasi ekonomi melalui pengembangan industri pada sektor-sektor potensial lainnya perlu didorong guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
305. 5.Pengelolaan Lingkungan dan Deforestasi Pengelolaan lingkungan merupakan salah satu isu strategis pembangunan di Kalimantan Tengah. Permasalahan seperti eksploitasi air tanah, pembuangan limbah yang tidak terkontrol, sedimentasi sungai, dan potensi bleaching terumbu karang akibat perubahan iklim memerlukan perhatian serius. Deforestasi untuk alih fungsi lahan skala besar juga mengancam kelestarian ekosistem alami, termasuk konservasi air, habitat satwa liar, serta keberadaan flora dan fauna endemik Kalimantan Tengah. 261
306. 6.Kesiapan Kalimantan Tengah Menyongsong IKN Sebagai daerah mitra pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Tengah perlu mempersiapkan diri dalam mendukung keberlangsungan IKN, khususnya melalui penyediaan tenaga kerja terampil dan pasokan bahan pangan. Untuk itu, diperlukan perumusan regulasi serta pelaksanaan program yang mendukung pengembangan SDM, ketahanan pangan, dan aspek pendukung lainnya secara terintegrasi.
307. 7.Urbanisasi dan Permukiman Kumuh Urbanisasi merupakan tantangan utama dalam pembangunan wilayah perkotaan. Untuk mengantisipasi dampaknya, perlu dilakukan penguatan regulasi perkotaan serta penyediaan infrastruktur dasar yang memadai. Risiko kemacetan, tumbuhnya kawasan kumuh, dan permasalahan pengelolaan air serta limbah perlu menjadi perhatian. Penanganan permukiman kumuh yang ada saat ini juga perlu diselesaikan secara tepat sasaran dan berkelanjutan.
308. 8.SDM yang Berdaya Saing Peningkatan daya saing sumber daya manusia di Kalimantan Tengah perlu didorong melalui peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan serta kesehatan. Di bidang pendidikan, capaian rata-rata lama sekolah masih tergolong rendah meskipun menunjukkan tren peningkatan. Penguatan program wajib belajar 13 tahun dan perbaikan infrastruktur pendidikan menjadi langkah strategis untuk mendorong capaian pendidikan yang lebih baik. Di bidang kesehatan, usia harapan hidup yang masih di bawah rata- rata nasional serta fluktuasi Angka Kematian Ibu dan Bayi menunjukkan perlunya peningkatan kualitas layanan kesehatan. Penanganan penyakit menular seperti tuberkulosis juga perlu diperkuat guna mendukung target eliminasi TBC nasional pada tahun 2030. Peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan secara menyeluruh diharapkan mampu mendongkrak daya saing masyarakat Kalimantan Tengah secara berkelanjutan. 262
309. 9.Ketimpangan Wilayah dan Kesejahteraan Ketimpangan pembangunan di Kalimantan Tengah disebabkan oleh belum optimalnya konektivitas antarwilayah. Pemerataan pembangunan perlu diwujudkan melalui penguatan pembangunan desa, peremajaan kota, serta pembukaan akses wilayah pedalaman dengan tetap menjaga kelestarian ekosistem. Dalam bidang kesejahteraan, pengentasan kemiskinan di kantong-kantong kemiskinan perlu dilakukan melalui kebijakan afirmatif dan pemberdayaan masyarakat berbasis kearifan lokal. Selain itu, peningkatan kualitas angkatan kerja menjadi kunci dalam menekan Tingkat Pengangguran Terbuka. Upaya ini perlu didukung dengan penguatan jaminan sosial ketenagakerjaan guna meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan mendukung agenda pengentasan kemiskinan serta pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. 2.8.3. Isu Strategis Isu strategis merupakan situasi/kondisi yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan. Hal ini merujuk pada signifikansi dampak dan manfaat bagi daerah yang bersifat penting, mendasar, dan mendesak. Isu strategis digunakan sebagai tolak ukur untuk menentukan pencapaian dari tujuan penyelenggaraan pemerintahan. Isu strategis disusun berdasarkan sintesa atas potensi dan permasalahan yang dikaitkan dengan isu lingkungan dinamis, baik dari skala global, nasional, maupun regional. Melihat pada tahap satu pembangunan RPJPD Kabupaten Barito Selatan 2025–2045, maka fokus utama dalam isu strategis RPJMD Kabupaten Barito Selatan 2025–2029 menekankan pada aspek/sisi fundamental pembangunan. Adapun isu strategis Kabupaten Barito Selatan dijbarkan sebagai berikut:
310. 1.Percepatan Pemerataan Akses Fasilitas dan Tenaga Kesehatan Pemerataan akses layanan kesehatan yang berkualitas merupakan langkah krusial dalam memantapkan fondasi pembangunan daerah. Upaya ini menekankan pentingnya layanan kesehatan dasar yang merata, tenaga medis yang terdistribusi secara adil, serta 263 perlindungan kesehatan yang menyeluruh bagi seluruh lapisan masyarakat. Penguatan sistem kesehatan diperlukan untuk menjawab tantangan tingginya kebutuhan layanan maternal dan anak, peningkatan status gizi, serta pengendalian penyakit secara terpadu. Dengan sistem layanan yang inklusif dan adaptif, daerah dapat membangun masyarakat yang sehat, produktif, dan lebih siap menghadapi dinamika pembangunan ke depan.
311. 2.Penguatan Kapabilitas SDM yang Terampil dan Terdidik Penguatan kapabilitas SDM yang terampil dan terdidik merupakan langkah krusial dalam mendorong akselerasi pembangunan daerah. Upaya ini perlu menekankan pentingnya peningkatan literasi dan numerasi sejak jenjang pendidikan dasar, perluasan akses dan mutu pendidikan menengah hingga pendidikan tinggi, serta penguatan pendidikan vokasional yang relevan dengan kebutuhan daerah. Pengembangan kompetensi kerja berbasis potensi wilayah dan inovasi menjadi pondasi untuk menciptakan tenaga kerja yang adaptif, kompeten, dan berdaya saing. Peningkatan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan institusi pendidikan diperlukan untuk membentuk ekosistem pembelajaran yang adaptif.
312. 3.Pengentasan Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial Upaya pengentasan kemiskinan perlu diarahkan secara lebih transformatif, dari pola bantuan sosial berbasis konsumsi menuju peningkatan produktivitas dan kemandirian keluarga penerima manfaat. Pendekatan graduasi menjadi langkah strategis dengan penahapan yang terukur dari bantuan kebutuhan dasar menuju produktivitas ekonomi. Bantuan sosial juga harus menyasar secara merata seluruh kelompok rentan, termasuk anak terlantar, penyandang disabilitas, dan lansia. Transparansi dalam pendataan dan penyaluran diperlukan agar manfaat diterima secara utuh. Sementara itu, kesadaran penerima manfaat juga perlu diarahkan dan dibangun bahwa bantuan sosial adalah bagian dari proses pemberdayaan, yang membutuhkan komitmen bersama untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. 264
313. 4.Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan tengah berada dalam fase bonus demografi yang berpotensi menjadi akselerator pembangunan ekonomi. Di sisi lain, kualitas pendidikan dan kesehatan belum optimal, keterlibatan tenaga kerja dalam sektor formal yang terbatas, dan cakupan perlindungan ketenagakerjaan yang belum merata. Oleh karena itu, penguatan ekosistem ketenagakerjaan— melalui peningkatan kompetensi, perluasan kesempatan kerja (labour intensive), serta penguatan sistem perlindungan tenaga kerja—menjadi agenda strategis guna memastikan kontribusi angkatan kerja terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
314. 5.Penguatan Tata Kelola Lingkungan untuk Meningkatkan Ketahanan dan Keberlanjutan Ekosistem Tata kelola lingkungan masih menemui kendala terutama dalam hal optimalisasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan. Permasalahan ini menunjukkan belum optimalnya tata kelola lingkungan, baik dari sisi regulasi, kelembagaan, pengawasan, maupun partisipasi masyarakat. Untuk menjamin keberlanjutan pembangunan daerah, penguatan tata kelola lingkungan menjadi kebutuhan strategis. Pendekatan yang kolaboratif, berbasis data, dan berorientasi pada ketahanan ekosistem diperlukan guna menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan.
315. 6.Penguatan 4A Pariwisata: Attraction, Amenities, Accessibility, dan Ancillary Penguatan 4A pariwisata mencerminkan kebutuhan mendesak akan peningkatan kualitas peningkatan kualitas dan daya saing sektor pariwisata secara menyeluruh di Kabupaten Barito Selatan pengembangan pariwisata belum berjalan optimal akibat berbagai hambatan struktural, mulai dari terbatasnya destinasi unggulan, minimnya kegiatan promosi dan event yang menarik, hingga belum adanya perencanaan terpadu yang menjamin keberlanjutan sektor ini. Selain itu, kualitas layanan, sarana pendukung, dan keterlibatan pelaku lokal masih belum mampu memenuhi 265 ekspektasi wisatawan. Situasi ini berdampak pada rendahnya kunjungan wisata serta belum optimalnya kontribusi sektor pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Penguatan sektor pariwisata secara menyeluruh diperlukan agar mampu menciptakan ekosistem yang saling mendukung antara destinasi, infrastruktur, pelaku usaha, dan masyarakat, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif, penciptaan lapangan kerja, serta promosi citra daerah yang lebih luas.
316. 7.Penguatan Daya Saing Investasi dan Industri untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah Penguatan daya saing investasi dan produk industri lokal merupakan langkah strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Upaya ini dapat dilakukan mencakup peningkatan kemudahan berusaha, penyediaan infrastruktur pendukung investasi, serta penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi investor. Di sisi lain, produk industri lokal perlu didorong agar memiliki nilai tambah dan kualitas yang kompetitif melalui pemanfaatan teknologi tepat guna, peningkatan kapasitas pelaku industri, serta penguatan kemitraan dengan sektor swasta. Kolaborasi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan lembaga pendukung menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem investasi yang produktif dan mendorong tumbuhnya industri lokal berbasis potensi unggulan daerah.
317. 8.Peningkatan Kontribusi Sektor Unggulan Lokal untuk Mendukung Kemandirian Fiskal Daerah Peningkatan kontribusi sektor unggulan menjadi langkah strategis dalam mendukung kemandirian fiskal daerah. Upaya ini menuntut inovasi dalam pengelolaan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik melalui optimalisasi pajak daerah dan retribusi, pemanfaatan aset daerah secara produktif, maupun penguatan BUMD. Penguatan kapasitas kelembagaan fiskal serta tata kelola pendapatan yang transparan dan akauntabel akan menjadi fondasi pentung untuk mendorong peningkatan PAD. Kebutuhan sistem perpajakan dan retribusi untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pemungutan. 266 Pemanfaatan data spasial dan integrasi sistem informasi pendapatan juga dapat membantu pemetaan potensi dan pengambilan kebijakan yang lebih responsif. Sinergi antara pmerintah daerah, pelaku usaha lokal, dan masyarakat perlu diperkuat untuk menciptakan ekosistem daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan.
318. 9.Penguatan Kemampuan Mitigasi dan Adaptasi terhadap Bencana Penguatan kemampuan mitigasi dan adaptasi daerah terhadap bencana perlu dilakukan mengingat potensi bencana yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Kerentanan wilayah terhadap bencana seperti banjir, kebakaran hutan dan lahan, serta genangan air akibat curah hujan tinggi menjadi tantangan nyata yang harus diantisipasi. Peningkatan sistem deteksi dini bencana menjadi kunci dalam menghadapi tantangan ini, dimana sistem peringatan yang handal mampu memberikan informasi lebih awal memprediksi dan mengantisipasi bencana yang datang memungkinkan evakuasi tepat waktu, meminimalkan korban dan kerugian, serta mendorong mitigasi melalui infrastruktur tahan bencana, penataan ruang, dan kesiapsiagaan masyarakat.
319. 10.Percepatan Pemerataan Infrastruktur Air Minum Layak Akses yang merata terhadap air minum bersih dan aman tidak hanya mencegah penyebaran penyakit yang ditularkan melalui air, tetapi juga meningkatkan produktivitas. Selain itu, ketersediaan air minum layak dapat mendorong perbaikan lingkungan yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Dengan memastikan bahwa semua lapisan masyarakat memiliki akses yang sama terhadap air minum yang layak, hal ini diharapkan dapat mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi yang sering kali diperparah oleh kelangkaan sumber daya air.
320. 11.Penguatan Pondasi Infrastruktur Dasar hingga Daerah Terpencil Konektivitas merupakan faktor penting dalam mendorong perkembangan ekonomi dan sosial yang merata. Infrastruktur jalan yang baik memungkinkan akses yang lebih mudah dan cepat ke 267 layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan pasar. Di daerah terpencil, jalan yang memadai dapat membuka peluang ekonomi baru, seperti menghubungkan petani dan produsen lokal ke pasar yang lebih luas sehingga meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, konektivitas yang baik berperan penting dalam respon cepat terhadap keadaan darurat, seperti bencana alam atau krisis kesehatan yang memungkinkan penanganan dengan lebih efisien. Tanpa infrastruktur jalan yang kuat, daerah terpencil akan terus terisolasi sehingga memperbesar ketimpangan sosial dan ekonomi.
321. 12.Peningkatan Konektivitas dan Mobilitas Barang atau Jasa Konektivitas yang unggul dan berkelanjutan merupakan elemen penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, mobilitas sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Pendekatan yang komprehensif terhadap pembangunan jalan yang berkualitas dan ketersediaan infrastruktur pendukung logistik, seperti terminal dan angkutan publik serta angkutan barang berperan sangat krusial. Jalan yang baik memungkinkan pergerakan yang lebih cepat dan efisien serta meningkatkan akses ke pasar, pekerjaan, dan layanan dasar. Angkutan umum yang andal dan efisien mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi, mengurangi polusi udara, dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Selain itu, sistem angkutan barang yang efisien mendukung sektor industri dan perdagangan yang memperkuat daya saing ekonomi daerah.
322. 13.Peningkatan Kebutuhan Irigasi dalam Kondisi Baik Penguatan infrastruktur irigasi sangat penting dalam mendukung ketahanan pangan. Sistem irigasi yang baik dapat meningkatkan produksi pangan dengan memastikan pasokan air yang stabil dan cukup sehingga mengurangi ketergantungan pada impor pangan. Dari perspektif ekonomi, peningkatan produksi pertanian dapat meningkatkan pendapatan petani, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dan mengurangi kemiskinan. Selain itu, efisiensi irigasi dapat meminimalkan kerusakan lingkungan, seperti pengeroposan tanah dan pencemaran air yang sering terjadi akibat penggunaan air yang tidak terkontrol. 268
323. 14.Peningkatan Drainase dalam Kondisi Baik Sistem drainase yang berfungsi optimal tidak hanya mencegah terjadinya genangan air dan banjir, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup, kelestarian lingkungan, dan pertumbuhan ekonomi. Drainase yang memadai menciptakan lingkungan hidup yang lebih sehat dan nyaman. Dengan mengalirkan air secara efektif, drainase dapat mencegah terjadinya erosi tanah, melindungi sumber daya air tanah, dan menjaga keseimbangan ekosistem. Drainase yang baik juga dapat meningkatkan nilai properti, menarik investasi, dan mendukung pengembangan kawasan.
324. 15.Peningkatan Kinerja Sarana Prasarana Sanitasi Akses terhadap sanitasi yang aman merupakan hak dasar setiap manusia. Sarana prasarana sanitasi yang optimal memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap aspek sosial, ekonomi, dan kesehatan masyarakat. Dari segi sosial, sanitasi yang baik dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan memberikan rasa aman terlindungi. Secara ekonomi, sanitasi yang buruk dapat menjadi beban yang besar bagi individu, baik dalam bentuk biaya pengobatan maupun hilangnya produktivitas. Dari aspek kesehatan, sanitasi yang tidak memadai merupakan faktor utama penyebab berbagai penyakit menular, terutama penyakit yang terkait dengan air dan sanitasi.
325. 16.Peningkatan Akses Digital di Daerah Terpencil Kesenjangan digital di daerah terpencil mencerminkan ketimpangan struktural yang lebih luas, bukan hanya soal ketersediaan internet, tapi juga mencakup kurangnya perangkat, rendahnya literasi teknologi, hambatan ekonomi, hingga kelemahan kebijakan. Infrastruktur telekomunikasi yang masih minim, terjalnya geografis, serta investasi yang tidak menjangkau daerah 3T (terluar, tertinggal, terpencil) membuat pembangunan teknologi di wilayah tersebut berjalan lambat dan terkadang tidak tepat sasaran. Disparitas ini diperburuk oleh tingginya biaya perangkat dan langganan internet yang tidak terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah sehingga akses digital menjadi semacam kemewahan yang hanya 269 dimiliki oleh sebagian kecil populasi. Bahkan ketika konektivitas tersedia, rendahnya literasi digital, dari penggunaan perangkat hingga kemampuan berpikir kritis secara digital, membatasi masyarakat untuk mengoptimalkan potensi teknologi yang ada.
326. 17.Pengelolaan Sampah Secara Terpadu dan Berkelanjutan Pengelolaan sampah yang terpadu dan berkelanjutan merupakan aspek penting dalam menjaga kualitas lingkungan, kesehatan masyarakat, dan kenyamanan permukiman. Sistem pengelolaan yang tidak optimal, terutama pada fungsi tempat penampungan sementara (TPS) yang hanya berperan sebagai lokasi penampungan tanpa proses pengolahan lanjutan dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan menurunnya kualitas sanitasi. Pengelolaan sampah yang efektif tidak hanya berdampak pada lingkungan yang lebih bersih, tetapi juga mendorong terciptanya lingkungan permukiman yang sehat, produktif, dan berkelanjutan.
327. 18.Penataan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Permukiman yang Layak Penataan dan pengendalian pemanfaatan ruang permukiman yang layak, khususnya di kawasan sempadan sungai diperlukan untuk mengatasi kecenderungan tumbuhnya permukiman padat dan kumuh di wilayah yang tidak sesuai peruntukan ruang. Hal ini sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat terhadap hunian yang aman, sehat, dan terintegrasi dengan infrastruktur dasar. Penataan ruang yang adaptif dan pengawasan yang efektif perlu diperkuat melalui kebijakan yang mendukung relokasi berbasis partisipatif, pengembangan kawasan permukiman baru yang sesuai RTRW, serta peningkatan kualitas lingkungan permukiman eksisting secara bertahap dan berkelanjutan.
328. 19.Penguatan Nilai dan Pelestarian Warisan Budaya Lokal Warisan budaya lokal memiliki peran penting dalam membentuk jati diri serta memperkuat rasa kebersamaan dalam masyarakat. Potensi budaya juga menjadi sumber daya strategis yang dapat dioptimalkan dalam membangun karakter dan daya saing daerah. Di tengah dinamika perubahan sosial dan budaya, upaya pelestarian nilai tradisional menghadapi tantangan dari rendahnya perhatian 270 terhadap cagar budaya, rendahnya partisipasi masyarakat, serta melemahnya regenerasi pelaku seni dan adat. Penguatan ekspresi budaya lokal perlu terus didorong sebagai fondasi pembentukan karakter, penguatan identitas, dan peningkatan kohesi sosial yang mendukung arah pembangunan daerah.
329. 20.Penguatan Sistem Sosial yang Responsif Gender dan Ramah Anak Penguatan sistem sosial yang responsif gender dan ramah anak merupakan bagian penting dari upaya membangun struktur sosial yang lebih adil dan adaptif terhadap dinamika pembangunan. Ketimpangan peran perempuan serta meningkatnya kekerasan terhadap perempuan dan anak menandakan masih lemahnya ekosistem yang mendukung kesetaraan dan sistem perlindungan. Tantangan ini menuntut penguatan norma sosial, kelembagaan, serta partisipasi yang lebih bermakna dari perempuan dan anak dalam berbagai ruang kehidupan, sebagai landasan untuk membentuk masyarakat yang aman, setara, dan berdaya saing.
330. 21.Penguatan Stabilitas Sosial dan Ketahanan Masyarakat Kondisi ketenteraman dan ketertiban masyarakat masih memerlukan penguatan, terutama dalam pencegahan gangguan keamanan dan penyelesaian konflik sosial. Situasi ini membutuhkan respons kebijakan yang komprehensif, baik dari sisi penegakan hukum yang profesional, adil, dan berbasis kepercayaan publik, maupun dari sisi penguatan kapasitas masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif. Sementara itu, upaya peningkatan literasi politik dan demokrasi partisipatif menjadi krusial dalam memperkuat kesadaran warga sebagai subjek pembangunan serta dalam menjaga stabilitas sosial-politik yang inklusif.
331. 22.Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Berintegritas Penguatan integritas, transparansi, dan akuntabilitas menjadi pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berlandaskan prinsip good governance dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Percepatan reformasi birokrasi dan hukum 271 diarahkan untuk menghadirkan pelayanan publik yang bersih, efektif, dan bebas dari praktik korupsi. Sistem manajemen kinerja dari SAKIP dan SPIP perlu dioptimalkan sebagai alat kendali berbasis hasil, bukan sekadar formalitas administratif. Kinerja birokrasi juga harus berorientasi pada output dan outcome yang terukur dengan penguatan budaya kerja profesional dan sistem evaluasi yang menjamin efektivitas pemerintahan.
332. 23.Penyelarasan Perencanaan Pembangunan Penyelarasan perencanaan pembangunan harus diupayakan untuk memastikan bahwa seluruh aspek pembangunan berjalan secara terpadu dan terintegrasi. Perencanaan pembangunan yang efektif memerlukan sinergi yang kuat antara kajian ilmiah, dokumen perencanaan lintas sektor dan wilayah, serta sistem informasi yang andal. Saat ini, keterbatasan integrasi data dan koordinasi lintas sektor mengakibatkan pelaksanaan program belum sepenuhnya tepat sasaran dan responsif terhadap kebutuhan daerah. Oleh karena itu, penyelarasan dokumen perencanaan menjadi sangat penting. Penguatan tata kelola perencanaan yang adaptif, terintegrasi, dan berbasis data merupakan langkah strategis untuk mewujudkan pembangunan yang terukur, konsisten, dan berkelanjutan.
333. 24.Peningkatan Responsivitas dan Kualitas Pelayanan Publik Pelayanan publik yang berkualitas dan responsif merupakan prasyarat penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sekaligus mendorong efisiensi birokrasi daerah. Di Kabupaten Barito Selatan, pelayanan publik masih menghadapi tantangan dalam hal aksesibilitas, kecepatan, dan keterbukaan informasi akibat belum optimalnya sistem, regulasi, kapasitas SDM, serta infrastruktur penunjang. Upaya transformasi pelayanan publik ke arah yang lebih terbuka, terintegrasi, dan berbasis kebutuhan masyarakat perlu terus dikedepankan sebagai pondasi bagi penguatan tata kelola pemerintahan yang efisien dan akuntabel. Peningkatan kualitas layanan publik juga menjadi cerminan dari kesiapan daerah dalam merespons dinamika kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks dan digital. 272
334. 25.Percepatan Digitalisasi dan Integrasi Sistem Pemerintahan Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efektivitas tata kelola pemerintahan, percepatan digitalisasi dan integrasi sistem informasi lintas sektor perlu menjadi perhatian. Keterpaduan sistem informasi masih menghadapi tantangan serius, mulai dari ketidaksesuaian data hingga minimnya keterbukaan informasi publik yang membatasi akses masyarakat terhadap pembangunan secara aktual dan andal. Penguatan integrasi sistem ini tidak hanya bertujuan memastikan keselarasan antar penyedia data seperti BPS, Satu Data, Simdatik, hingga data internal perangkat daerah, tetapi juga mendorong penyederhanaan proses birokrasi secara struktural dan prosedural. Dengan dukungan digitalisasi yang optimal, pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih cepat dan akurat melalui ketersediaan data real-time yang mendukung kebijakan berbasis bukti.
335. 26.Keterbatasan Jangkauan Layanan Pemerintahan Cakupan wilayah administrasi yang luas serta belum proporsional terhadap kapasitas layanan publik menjadi tantangan dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif dan inklusif. Keterbatasan jangkauan berdampak pada rendahnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan dasar serta lemahnya koordinasi lintas wilayah. Kondisi ini menegaskan urgensi penataan ulang wilayah administrasi, termasuk opsi pemekaran desa atau kecamatan, sebagai strategi untuk mendekatkan layanan, mempercepat respons birokrasi, dan memastikan kehadiran negara hingga ke wilayah- wilayah terpencil.
336. 27.Penguatan Ketahanan dan Produktivitas Pangan Penguatan ketahanan dan produktivitas pangan merupakan langkah strategis untuk menjawab tantangan ketersediaan pangan yang berkelanjutan dan berdaya saing. Upaya ini perlu difokuskan pada peningkatan kapasitas produksi pertanian lokal melalui modernisasi budidaya, perlindungan lahan produktif, dan dukungan terhadap petani skala kecil. Hal ini menjadi agenda penting dalam menjamin keberlanjutan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, optimalisasi komoditas 273 unggulan memerlukan intervensi pada aspek teknis, kelembagaan, dan pemasaran untuk mampu memberikan kontribusi pada perekonomian. Peningkatan efektivitas budidaya perikanan dan pertanan menjadi krusial, seiring kebutuhan akan diverifikasi pangan dan gizi. Ancaman ketidakcukupan konsumsi pangan juga perlu diatasi dengan memperkuat sistem distribusi dan edukasi konsumsi pangan bergizi. Penguatan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan komunitas lokal menjadi fondasi penting dalam membangun sistem pangan daerah yang tangguh dan inklusif.
337. 28.Penguatan Daya Saing Sektor Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan Penguatan daya saing sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan merupakan langkah penting untuk memperkuat fondasi ekonomi daerah yang berbasis sumber daya lokal. Upaya ini perlu difokuskan pada peningkatan produktivitas melalui modernisasi teknologi budidaya, peningkatan kapasitas petani dan nelayan, serta perlindungan terhadap ekosistem yang menopang aktivitas produksi. Sektor-sektor ini berperan strategis dalam mendukung ketahanan pangan, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif di wilayah perdesaan. Namun, belum optimalnya efektivitas usaha budidaya perikanan dan rendahnya nilai tambah produk pertanian dan perkebunan menjadi tantangan yang perlu segera diatasi. Intervensi pada aspek teknis, akses pembiayaan, kelembagaan usaha tani, dan penguatan rantai pasok menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing sektor ini. Kolaborasi diperlukan antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk mewujudkan ekosistem agribisnis yang efisien, tangguh menghadapi perubahan iklim, dan berorientasi pada keberlanjutan.
338. 29.Penguatan Ketahanan Energi dan EBT Untuk memastikan ketersedaiaan energi yang andal, berkelanjutan dan ramah lingkungan harus dilakukan untuk mendukung pembangunan daerah. Upaya ini harus mencakup pemanfaatan potensi energi lokal, mulai dari tenaga surya, biomassa, biofuel, serta optimalisasi infrastruktur energi yang mampu menjangkau 274 seluruh lapisan masyarakat. Selain itu diperlukan penguatan kelembagaan, regulasi serta investasi pada sektor energi menjadi kunci dalam mendorong transisi menuju sistem energi yang lebih efisien dan mandiri. Penguatan ketahanan energi sekaligus sebagai menjaga keberlanjutan lingkungan guna menunjang kualitas hidup dan pertumbuhan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. 275 Tabel 2.108 Isu Strategis Daerah Potensi Daerah Permasalahan Isu KLHS Isu Lingkungan Dinamis Isu Kebijakan Strategis DaerahGlobal Nasional Regional

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) Rendahnya Derajat Kesehatan Masyarakat SDGs 3 : Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia Rendahnya kualitas sumber daya manusia SDM yang berdaya saing Percepatan Pemerataan Akses Fasilitas dan Tenaga Kesehatan Tingginya Risiko Kematian Ibu Saat Melahirkan Rendahnya Cakupan dan Kualitas Pemenuhan Gizi Balita Lemahnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular Rendahnya Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Rendahnya Kemampuan Literasi dan Numerasi SDGs 4 : Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua Masih rendahnya budaya literasi, kreativitas, dan inovasi SDM yang berdaya saing Penguatan Kapabilitas SDM yang Terampil dan Terdidik Belum tercapainya wajib belajar 13 tahun Partisipasi pendidikan tinggi masih rendah Rendahnya Kontribusi Pekerja Lulusan Perguruan Tinggi Kualitas lulusan pendidikan tinggi masih rendah Efektivitas Bantuan Sosial yang Belum Optimal SDGs 1 : Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk di Manapun Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat Ketimpangan Wilayah dan Kesejahteraan Pengentasan Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial Belum Optimalnya Penanganan Kemiskinan Minimnya Perhatian dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Jumlah penduduk usia produktif yang lebih Tingginya Tingkat Pengangguran SDGs 8 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Penurunan daya saing dan kualitas tenaga kerja SDM yang Berdaya Saing Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Tenaga Kerja Tingginya Proporsi Angkatan Kerja Pada Sektor Informal Rendahnya Cakupan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Jaminan sosial ketenagakerjaan yang belum 276 Potensi Daerah Permasalahan Isu KLHS Isu Lingkungan Dinamis Isu Kebijakan Strategis DaerahGlobal Nasional Regional
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) banyak/ mendominasi Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua mencakup seluruh pekerja, terutama pekerja informal Belum optimalnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan Triple Planetary Crisis: Perubahan Iklim , Polusi dan Kerusakan lingkungan, dan kehilangan keanekaragaman hayati Pengelolaan kawasan hutan masih belum optimal Penguatan tata kelola lingkungan untuk meningkatkan ketahanan dan keberlanjutan ekosistem. SDGs 15: Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan Secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati Penerapan ekonomi konvensional tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan daya dukung ekosistem Belum Optimalnya Kelembagaan dan Kualitas SDM Kepariwisataan Daerah Skill Mismatch dalam Industri Pariwisata Kurangnya keterampilan SDM Pariwisata dan Rendahnya Pemanfaatan Ekonomi pariwisata oleh masyarakat lokal Potensi Ekonomi Melalui Wisata Alam Penguatan 4A Pariwisata: Attraction, Amenities, Accessibility, dan Ancillary Belum Optimalnya Pengembangan Destinasi Pariwisata yang Berdaya Saing Ketergantungan Pariwisata Musiman Terbatasnya amenitas, aksesbilitas, dan atraksi yang melaksanakan 277 Potensi Daerah Permasalahan Isu KLHS Isu Lingkungan Dinamis Isu Kebijakan Strategis DaerahGlobal Nasional Regional
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) kaidah pariwisata berkelanjutan Pengelolaan dan kualitas layanan pariwisata yang tidak berfokus pada kepuasan pengalaman Belum optimalnya daya tarik investasi di Barito Selatan SDGs 8: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Keja yang Produktif dan Menyeluruh, Serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua Belum optimalnya hilirisasi produk dan kualitas SDM Penguatan daya saing investasi dan industri untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah Produk hasil industri lokal kurang kompetitif SDGs 9: Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, Serta Mendorong Inovasi Kekayaan sumber daya alam sebagai modalitas hilirisasi namun belum banyak yang diolah menjadi produk bernilai tambah tinggi di dalam negeri Stagnasi kinerja ekspor Indonesia dan rendahnya partisipasi dalam rantai nilai global Minimnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Rendahnya daya saing BUMD Peningkatan Kontribusi Sektor Unggulan Lokal untuk Mendukung Kemandirian Fiskal Daerah Lemahnya skema insentif dan 278 Potensi Daerah Permasalahan Isu KLHS Isu Lingkungan Dinamis Isu Kebijakan Strategis DaerahGlobal Nasional Regional
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) kerjasama antar daerah Risiko gangguan bencana terhadap ketahanan wilayah Banjir dan genangan Global Warming Terbatasnya kapasitassumber daya di bidang penanggulangan bencana Penguatan kemampuan mitigasi dan adaptasi terhadap bencanaMeningkatnya potensi dampak dan risiko bencana geologi Ketersediaan sumber air baku yang melimpah Belum Optimalnya Capaian Pembangunan Infrastruktur Air Minum Layak Ketersediaan air bersih di perkotaan/perdesa an semakin terbatas Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, Serta Mendorong Inovasi Krisis Lingkungan Percepatan Pemerataan Infrastruktur Air Minum Layak Terdapat konsentrasi penduduk yang terpusat di sepanjang aliran sungai yang dapat dioptimalkan sebagai koridor pengembanga n sarana dan prasarana transportasi. Jaringan Jalan yang Belum Merata Penurunan ketimpangan wilayah dengan pemerataan kualitas sumber daya manusia, kualitas dan kuantitas lapangan pekerjaan, serta infrastruktur layanan dasar dan konektivitas wilayah Luas wilayah dan aksesibilitas Penguatan Pondasi Infrastruktur Dasar hingga Daerah Terpencil Ketimpangan Konektivitas Antarwilayah Peningkatan Konektivitas dan Mobilitas Barang atau Jasa Kurangnya Kuantitas dan Kualitas Irigasi Krisis Lingkungan Infrastruktur belum memadai Peningkatan Kebutuhan Irigasi dalam Kondisi Baik Menurunnya Drainase dalam Kondisi Baik Peningkatan Drainase dalam Kondisi Baik Rendahnya Rumah Tangga Dengan Sanitasi Aman dan Layak Peningkatan Kinerja Sarana Prasarana Sanitasi Infrastruktur Jaringan Telekomunikasi Belum Optimal Memperkuat keamanan teknologi Peningkatan Akses Digital di Daerah Terpencil 279 Potensi Daerah Permasalahan Isu KLHS Isu Lingkungan Dinamis Isu Kebijakan Strategis DaerahGlobal Nasional Regional
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) informasi telekomunikasi dan memperkuat kapabilitas badan pertahanan siber Penanganan Sampah Belum Optimal Belum optimalnya pengelolaan persampahan Krisis Lingkungan Pengelolaan Sampah Secara Terpadu dan Berkelanjutan Meluasnya Kawasan Padat Penduduk dan Kumuh di Zona Sempadan Sungai Perkembangan permukiman padat, kumuh, dan di sempadan sungai. Urbanisasi dan permukiman kumuh Penataan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Permukiman yang Layak Ketidak sesuaian pemanfaatan ruang Keberadaan suku dayak, rumah adat Huma Betang, kesenian dan tradisional daerah Rendahnya Upaya Pelestarian Cagar Budaya Polarisasi Sosial Budaya Kebudayaan belum sepenuhnya dipertimbangkan sebagai modal dasar pembangunan dan penggerak transformasi sosial Perlunya pembangunan pada bidang sosial kebudayaan Penguatan nilai dan pelestarian warisan budaya lokal Rendahnya Partisipasi Masyarakat dalam Mengekspresikan Budaya Karakter dan jati diri bangsa menghadapi peningkatan ancaman negatif budaya global Ketimpangan Gender serta Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan Pengarusutamaan gender dan inklusi sosial Penguatan sistem sosial yang responsif gender dan ramah anakRendahnya Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan Tingkat Keamanan dan Penanganan Tindak Kriminalitas Belum Memadai Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar Negara Menurunnya rasa nasionalisme dan patriotisme Penguatan Stabilitas Sosial dan Ketahanan Masyarakat 280 Potensi Daerah Permasalahan Isu KLHS Isu Lingkungan Dinamis Isu Kebijakan Strategis DaerahGlobal Nasional Regional
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) Rendahnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Proses Politik Tata kelola pemerintah digital Barito Selatan terbaik di Kalimantan Tengah (EPPD 2023) Belum Optimalnya Upaya Pencegahan Korupsi Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah Tata Kelola Pemerintah daerah belum optimal Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Berintegritas Belum Optimalnya Upaya Implementasi Reformasi Hukum Belum Optimalnya Implementasi Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Pemerintahan yang Belum Optimal dan Terintegrasi Rendahnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Penyelarasan Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Sarana Pendukung Pelayanan Publik Masih Terbatas dan Belum Memadai Peningkatan Responsivitas dan Kualitas Pelayanan PublikPelayanan Publik Belum Efisien, Terintegrasi, dan Berbasis Kebutuhan Masyarakat Sistem Pemerintahan yang Belum Terintegrasi Secara Optimal Percepatan digitalisasi dan integrasi sistem pemerintahan Jangkauan Layanan Pemerintahan yang Terbatas Akibat Luas Wilayah dan Sebaran Penduduk yang Tidak Seimbang Keterbatasan Jangkauan Layanan Pemerintahan Penurunan kemampuan daerah dalam menjaga ketahanan pangan berbasis pertanian lokal SDGs 2: Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, Serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan Meningkatnya jumlah dan keragaman permintaan akan bahan pangan Terbatasnya diversifikasi bahan pangan dan pengetahuan masyarakat tentang kualitas pangan serta sulitnya akses logistik Penguatan Ketahanan dan Produktivitas Pangan Menurunnya lahan baku sawah Tingginya ketergantungan terhadap impor pangan 281 Potensi Daerah Permasalahan Isu KLHS Isu Lingkungan Dinamis Isu Kebijakan Strategis DaerahGlobal Nasional Regional
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) Ancaman Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Perlunya penguatan cadangan pangan nasional Stagnasi/Penurunan produksi dan produktivitas komoditas pangan Rendahnya Produktivitas dan Penurunan Produksi pada Komoditas Perkebunan Utama SDGs 12: Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab Rendahnya kesejahteraan petani/nelayan dan nilai tambah tenaga kerja sektor pertanian Ketergantungan pada sektor primer Penguatan daya saing Sektor pertanian, perkebunan dan perikanan Belum Optimalnya Efektivitas Usaha Budidaya Perikanan Menurunnya proporsi petani/nelayan muda dan rendahnya adopsi teknologi pertanian Belum optimalnya pengelolaan energi di daerah Keresahan dan konflik diwilayah usaha pertambangan dan perkebunan SDGs 7: Energi Bersih dan Terjangkau Reserve to Production Energi fosil semakin menurun Kalimantan Tengah memiliki sumber energi yang besar, baik energi terbarukan dan energi tidak terbarukan. Penguatan Ketahanan Energi dan EBT Impor migas semakin meningkat Pemanfaatan energi terbarukan masih sangat rendah Tantangan pemenuhan ketahanan energi di tengah upaya transisi energi ketahanan energi Sektor energi masih menjadi penyumbang emisi terbesar 282 Cover Next Page 283

3.BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 3.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran 3.1.1. Visi Visi merupakan rumusan cita-cita Kepala Daerah yang menggambarkan kondisi daerah yang ingin dicapai dan diwujudkan sebagai hasil kinerja pembangunan. Visi Kepala Daerah juga mencerminkan arah pembangunan yang ingin dituju selama masa jabatan. Visi dijabarkan ke dalam misi, tujuan, dan sasaran, yang dilengkapi dengan indikator kinerja sebagai alat ukur pencapaian pelaksanaan program pembangunan. Adapun visi RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut: "Terwujudnya Barito Selatan yang Sejahtera, Berdaya Saing, serta Menjadi Penyangga Pangan dan Energi Ibu Kota Nusantara” Visi tersebut menggambarkan kondisi ideal yang ingin dicapai oleh Kabupaten Barito Selatan dalam lima tahun mendatang. Penyusunan visi ini bertujuan untuk memberikan arah yang jelas dalam mengatasi permasalahan pembangunan daerah serta menyelesaikan isu-isu strategis yang menjadi tantangan pembangunan jangka menengah. Periode ini mengusung tagline pembangunan yakni “Bekerja Bersama, Merangkul Semua”. Tagline ini adalah cerminan dari semangat kolaborasi dan inklusivitas yang ingin diwujudkan dalam proses pembangunan di Kabupaten Barito Selatan. Frasa Bekerja Bersama, menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi lintas sektor dalam mencapai tujuan pembangunan. Menciptakan kesadaran bahwa 284 dengan bekerja bersama tantangan pembangunan yang kompleks dapat diatasi secara lebih efektif dan efisien. Sedangkan frasa Merangkul Semua, menegaskan komitmen untuk memastikan bahwa tidak ada kelompok atau individu yang tertinggal dalam proses pembangunan. Pelaksanaan pembangunan harus adil, merata, serta menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Untuk lebih detail mengenai makna dari visi RPJMD Barito Selatan dapat dijelaskan sebagai berikut:
1.Terwujudnya Barito Selatan yang Sejahtera Sejahtera mencerminkan kondisi Kabupaten Barito Selatan yang mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemerataan pembangunan sosial dan ekonomi, pengurangan kemiskinan, serta peningkatan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja.
2.Terwujudnya Barito Selatan Yang Berdaya Saing Berdaya saing memiliki arti bahwa Kabupaten Barito Selatan mampu bersaing di tingkat regional maupun nasional dengan mengembangkan sektor-sektor unggulan daerah, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memperbaiki infrastruktur dan konektivitas yang mendukung pertumbuhan ekonomi.
3.Terwujudnya Barito Selatan Sebagai Penyangga Pangan Ibu Kota Nusantara Penyangga pangan menggambarkan peran Kabupaten Barito Selatan dalam mendukung ketahanan pangan untuk kebutuhan regional dan nasional, khususnya untuk Ibu Kota Nusantara. Hal ini mencakup penguatan sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan dengan fokus pada peningkatan produktivitas dan efisiensi distribusi pangan.
4.Terwujudnya Barito Selatan Penyangga Energi Ibu Kota Nusantara Penyangga energi berarti Kabupaten Barito Selatan berkontribusi dalam penyediaan energi yang mendukung Ibu Kota Nusantara. Hal ini meliputi pengembangan sektor energi baik terbarukan maupun fosil serta infrastruktur yang mendukung keberlanjutan pasokan energi. 285 Visi ini merefleksikan kesinambungan dari visi provinsi maupun visi nasional, dengan fokus mewujudkan kesejahteraan daerah serta mendukung pembangunan IKN. Keselarasan visi dari nasional hingga daerah menciptakan kesinambungan arah pembangunan, dari mandat nasional yang diformulasikan secara kultural di tingkat provinsi hingga dijabarkan secara konkret di tingkat kabupaten, guna memastikan sinergi antar-level pemerintahan dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 melalui strategi pembangunan lokal yang terukur, inovatif, dan berkelanjutan. Tabel 3.1 Keselarasan Visi Nasional, Kalimantan Tengah, dan Barito Selatan Visi RPJMN 2025 - 2029 Visi RPJMD Kalimantan Tengah 2025-2029 Visi RPJMD Barito Selatan 2025-2029 Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas Mengangkat Harkat Martabat Masyarakat Dayak Khususnya, Umumnya Masyarakat Kalimantan Tengah (Manggatang Utus), dengan Spirit Kearifan Lokal dan Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Menuju Kalteng Berkah, Kalteng Maju, Kalteng Bermartabat untuk Menyambut Indonesia Emas 2045 Terwujudnya Barito Selatan yang Sejahtera, Berdaya Saing serta Menjadi Penyangga Pangan dan Energi Ibu Kota Nusantara Sumber: RPJPN 2025 – 2045, RPJMD Kalimantan Tengah 2025 – 2029, dan RPJMD Barito Selatan 2025 – 2029 3.1.2. Misi Untuk mewujudkan visi "Terwujudnya Kabupaten Barito Selatan yang Sejahtera, Berdaya Saing, serta Menjadi Penyangga Pangan dan Energi Ibu Kota Nusantara", ditetapkan sejumlah misi sebagai arah pembangunan daerah dalam lima tahun mendatang. Misi merupakan rumusan umum mengenai langkah strategis yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Adapun misi RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029 dirumuskan sebagai berikut: 286
1.Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang agamis, sehat, cerdas dan terampil.
2.Mengembangkan daya saing ekonomi daerah yang berbasis sumber daya lokal dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
3.Mengembangkan infrastruktur wilayah yang mendukung percepatan pengembangan ekonomi dan sosial budaya.
4.Memantapkan kondisi sosial budaya daerah berbasiskan kearifan lokal.
5.Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik
6.Mewujudkan ketahanan pangan dan energi daerah yang berkelanjutan. Penjelasan atas masing-masing misi sebagai berikut: Misi 1 : Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Agamis, Sehat, Cerdas dan Terampil. Tantangan utama yang dihadapi Kabupaten Barito Selatan dalam pembangunan sumber daya manusia adalah ketimpangan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan. Keterbatasan jumlah dan persebaran tenaga kesehatan maupun tenaga pengajar menjadi faktor penghambat dalam pemerataan kualitas layanan dasar. Selain itu, kualitas pendidikan secara umum masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya sarana dan prasarana penunjang belajar, keterbatasan fasilitas pendidikan vokasi, dan rendahnya partisipasi pendidikan lanjutan. Hal ini berdampak pada rendahnya tingkat 287 keterampilan dan produktivitas angkatan kerja lokal. Dengan demikian, penguatan pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Barito Selatan menjadi fondasi penting dalam mendukung pencapaian visi daerah yang sejahtera dan berdaya saing. Fokus pada peningkatan kualitas dan pemerataan layanan pendidikan serta kesehatan akan menjadi kunci untuk menghasilkan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas, dan terampil yang mampu berkontribusi aktif dalam pembangunan berkelanjutan. Misi 2 : Mengembangkan daya saing ekonomi daerah yang berbasis sumber daya lokal dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. Pembangunan ekonomi di Kabupaten Barito Selatan menghadapi berbagai tantangan struktural yang memengaruhi daya saing daerah, terutama dalam hal kemiskinan, kualitas tenaga kerja, dan pengelolaan sumber daya alam. Ketimpangan sosial dan tingginya angka kemiskinan menunjukkan perlunya pendekatan pembangunan yang lebih inklusif. Sementara itu, produktivitas tenaga kerja dan keterampilan yang belum memadai membatasi masyarakat lokal dalam aktivitas ekonomi. Di sisi lain, daya tarik investasi dan industri lokal masih perlu diperkuat agar mambu bersaing. Pemanfaatan sektor unggulan lokal belum optimal sebagai sumber peningkatan PAD, termasuk dari sektor agribisnis dan pariwisata yang memiliki potensi. Pembangunan pariwisata masih menghadapi kendala dalam hal dasar utilitas, amenitas, dan kelembagaan pendukung. Selain itu, ketahanan ekologi masih rentan akibat belum optimalnya tata kelola lingkungan dan lemahnya kapasitas adaptasi terhadap bencana dan perubahan iklim. 288 Oleh karena itu, pengembangan daya saing ekonomi di Barito Selatan perlu diarahkan pada penguatan sektor unggulan lokal yang ramah lingkungan, peningkatan kompetensi tenaga kerja, serta penciptaan iklim investasi yang kondusif. Pendekatan ini menuntut integrasi dari berbagai pihak untuk mewujudkan ekonomi daerah yang mandiri, tangguh, dan berkeadilan. Misi 3 : Mengembangkan infrastruktur wilayah yang mendukung percepatan pengembangan ekonomi dan sosial budaya. Tantangan utama yang dihadapi Kabupaten Barito Selatan dalam pengembangan infrastruktur wilayah adalah ketidakmerataan kualitas dan kuantitas sarana serta prasarana dasar yang mendukung kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat. Infrastruktur yang belum memadai, khususnya di daerah terpencil dapat menghambat laju pembangunan dan memperlebar kesenjangan antar wilayah. Permasalahan terkait jalan, jembatan, dan akses transportasi antar kecamatan serta desa perlu segera ditangani. Keterbatasan ini nantinya akan berdampak pada distribusi barang dan jasa, serta membatasi mobilitas sosial-ekonomi masyarakat. Dengan perbaikan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan, Kabupaten Barito Selatan dapat mengoptimalkan potensi ekonominya. Infrastruktur yang lebih baik akan memperlancar mobilitas dan akses, serta membuka peluang ekonomi baru yang berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Misi 4 : Memantapkan kondisi sosial budaya daerah berbasiskan kearifan lokal. Pembangunan sosial budaya di Kabupaten Barito Selatan menghadapi tantangan dalam menjaga keberlanjutan nilai-nilai kearifan lokal di tengah dinamika perubahan sosial dan budaya. Meskipun memiliki kekayaan kearifan 289 lokal yang berharga, Kabupaten Barito Selatan memiliki kendala dalam kurangnya keberlanjutan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya menjaga dan mengembangkan nilai-nilai budaya tersebut. Di sisi lain, masih adanya kesenjangan gender yang memperburuk kesetaraan dalam partisipasi sosial juga menjadi hambatan dalam memperkuat kondisi sosial budaya daerah. Kondisi ini dapat memperlemah kualitas kohesi sosial serta peran aktif masyarakat dalam pembangunan. Peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kearifan lokal dan kesetaraan gender menjadi hal yang sangat mendasar untuk memastikan keberlanjutan nilai budaya di tengah modernisasi yang semakin berkembang. Sebagai daerah yang kaya dengan tradisi, Kabupaten Barito Selatan perlu menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara perkembangan zaman dan pelestarian budaya yang ada. Misi 5 : Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di Kabupaten Barito Selatan merupakan pondasi utama dalam mendukung efektivitas pembangunan daerah. Saat ini, tantangan utama yang dihadapi adalah belum optimalnya profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas aparatur dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Selain itu, kesenjangan antar dokumen perencanaan dan lemahnya sinergi lintas sektor menyebabkan perencanaan pembangunan belum sepenuhnya konsisten dan terintegrasi. Di sisi lain, kualitas pelayanan publik masih perlu ditingkatkan, baik dari aspek kecepatan, kepastian layanan, maupun kepuasan masyarakat, terutama pada sektor-sektor layanan dasar. Transformasi digital yang berjalan belum merata dan masih menghadapi kendala pada aspek infrastruktur dan integrasi sistem informasi, 290 yang berdampak pada lambatnya proses birokrasi dan pengambilan keputusan berbasis data. Terbatasnya jangkauan layanan pemerintahan ke wilayah-wilayah terpencil juga menjadi tantangan dalam mewujudkan pemerataan akses pelayanan. Penguatan tata kelola yang responsif, adaptif, dan transparan perlu dikedepankan melalui peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, optimalisasi sistem pemerintahan berbasis digital, serta perluasan akses dan kualitas pelayanan publik. Perlunya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan dalam menciptakan pemerintahan yang dipercaya masyarakat. Misi 6 : Mewujudkan ketahanan pangan dan energi daerah yang berkelanjutan. Kabupaten Barito Selatan dihadapkan pada tantangan ganda dalam mewujudkan ketahanan pangan sekaligus energi yang berkelanjutan. Tingginya prevelansi tidakcukupan konsumsi pangan, yang turut berdampak pada persoalan gizi buruk dan stunting, menunjukkan bahwa sistem ketahanan pangan belum berjalan normal. Sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan sebagai tumbuan produksi pangan daerah masih menghadapi berbagai kendala, seperti terbatasnya sarana produksi, keterbatasan teknologi, serta rendahnya daya saing hasil komoditas lokal. Sementara itu, di sektor energi, ketergantungan terhadap energi fosil masih tinggi, sedangkan potensi energi baru terbarukan belum dimanfaatkan secara optimal. Pelu adanya penguatan ketahan pangan dan energi dengan strategi terpadu melalui peningkatan produktivitas di sektor pangan, pengembanagn komoditas unggulan lokal berdaya saing, serta percepatan pemanfaatan potensi EBT. Upaya ini perlu didukung oleh kolaborasi lintas sektor, 291 penguatan kapasitas kelembagaan, dan dukungan kebijakan. Dengan kebijakan yang tepat dan implementasi yang konsisten, Kabupaten Barito Selatan dapat mengatasi tantangan ketahanan pangan dan energi dalam menciptakan ketahanan sosial yang lebih baik untuk seluruh masyarakat Secara nasional, Asta Cita menjadi sebuah misi atau kerangka besar yang mengarahkan pembangunan Indonesia Emas 2045 melalui delapan pilar strategis, termasuk penguatan SDM dan teknologi (Asta Cita 4), kemandirian pangan-energi-ekonomi hijau (Asta Cita 2), perluasan lapangan kerja dan infrastruktur (Asta Cita 3), serta pemberdayaan desa untuk pemerataan ekonomi (Asta Cita 6). Di tingkat provinsi, RPJMD Kalimantan Tengah 2025–2029 secara sistematis mengadopsi dan menurunkan misi nasional ini ke dalam delapan misi daerah yang saling berdampingan dengan keberlangsungan kebijakan untuk realisasi Asta Cita. Kemudian, RPJMD Barito Selatan 2025–2029 menerjemahkan misi- misi yang ada pada RPJMD Kalimantan Tengah 2025 – 2029 ke dalam program konkret pada konteks kabupaten, diantaranya Misi 1 tentang membangun SDM yang agamis, sehat, cerdas, dan terampil (sejalan Asta Cita 4 dan RPJMD Provinsi Misi 2), Misi 2 dan 6 mengembangkan ekonomi lokal dan mewujudkan ketahanan pangan serta energi (mengacu pada Asta Cita 2 serta RPJMD Misi 1), sedangkan Misi 3, 4, dan 5 memperkuat infrastruktur, sosial budaya, dan tata kelola (mengacu Asta Cita 3, 5, 8 dan RPJMD Misi 3 serta 5). Dengan demikian, terdapat alur keselarasan hierarkis mulai dari misi nasional Asta Cita, turun ke kerangka strategis RPJMD provinsi, dan akhirnya dieksekusi lewat RPJMD kabupaten. Pola ini memastikan bahwa kebijakan ini bukan hanya selaras, tetapi juga terintegrasi dan memiliki dampak nyata pada kesejahteraan dan pembangunan. 292 Tabel 3.2 Keselarasan Asta Cita, Misi RPJMD Kalimantan Tengah 2025 – 2029, dan Misi RPJMD Barito Selatan Tahun 2025 - 2029 Asta Cita Misi RPJMD Kalimantan Tengah 2025 - 2025 Misi RPJMD Barito Selatan 2025 – 2029 Asta Cita 4 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas Misi 2 Peningkatan Pendidikan untuk sumber daya manusia yang beretika melalui Pendidikan inklusif sesuai dengan kaidah belum bahadat Misi 1 Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang agamis, sehat, cerdas dan terampil Asta Cita 2 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru; Misi 1 Meningkatkan kesejahteraan Ekonomi melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pemanfaatan sumber daya alam lokal. Misi 2 Mengembangkan daya saing ekonomi daerah yang berbasis sumber daya lokal, dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. Asta Cita 3 Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur; Asta Cita 6 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Asta Cita 2 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru; Misi 3 Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkeadilan untuk meningkatkan konektivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis lingkungan. Misi 3 Mengembangkan infrastruktur wilayah yang mendukung percepatan pengembangan ekonomi dan sosial budaya. Asta Cita 3 Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur; Asta Cita 5 Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri; Asta Cita 1 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM); Misi 5 Pemberdayaan kearifan lokal dalam kebijakan program pemerintah untuk mewujudkan Visi Indonesia Maju 2045. Misi 4 Memantapkan kondisi sosial budaya daerah berbasiskan kearifan lokal. Asta Cita 3 Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur; Asta Cita 4 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas Asta Cita 8 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur. Asta Cita 2 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru; Misi 4 Meningkatkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat sebagai keadilan sosial. Misi 5 Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik. Asta Cita 4 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas Asta Cita 7 Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba; Asta Cita 8 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur. Asta Cita 2 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, Misi 1 Meningkatkan kesejahteraan Ekonomi melalui optimalisasi Pendapatan Asli Misi 6 Mewujudkan ketahanan pangan dan energi daerah yang berkelanjutan. 293 Asta Cita Misi RPJMD Kalimantan Tengah 2025 - 2025 Misi RPJMD Barito Selatan 2025 – 2029 ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru; Daerah (PAD) dan pemanfaatan sumber daya alam lokal.Asta Cita 3 Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur; Asta Cita 6 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Sumber: RPJMN 2025 – 2029, RPJMD Kalimantan Tengah 2025 – 2029, dan RPJMD Kabupaten Barito Selatan 2025 – 2029 Setiap misi yang dirumuskan, secara strategis disusun untuk menjawab isu-isu strategis daerah yang telah diidentifikasi sebelumnya, melalui pendekatan teknokratis yang berbasis data dan analisis kebijakan. Setiap misi mengakomodasi kebutuhan pembangunan lintas sektor, mencerminkan prioritas daerah, serta menjadi landasan arah kebijakan guna mencapai visi pembangunan jangka menengah secara efektif, terukur, dan berkelanjutan. Adapun cascading misi dengan isu strategis dapat dilihat pada Gambar 3.1 berikut ini: 294 Gambar 3.1 Visualisasi Cascading Misi dengan Isu Strategis 295 3.1.3. Tujuan dan Sasaran Rumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah merupakan pijakan utama dalam menyusun arah kebijakan dan strategi pembangunan yang terstruktur dan terukur. Berdasarkan hirearki level kinerja, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Barito Selatan 2025– 2029 terdapat pada level strategic objectives yang bersifat makro, jangka menengah, dan lintas urusan, serta menjadi kerangka acuan bagi perumusan tujuan spesifik urusan (tactical objectives) dan tujuan operasional (operational objectives) di tingkat perangkat daerah. Tujuan pembangunan daerah merupakan kondisi yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun. Tujuan diturunkan dari visi dan misi kepala daerah, serta menggambarkan arah capaian kinerja pembangunan yang menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah secara menyeluruh. Sementara itu, sasaran pembangunan merupakan penjabaran dari tujuan yang menggambarkan kondisi terukur sebagai hasil dari penyelenggaraan pembangunan daerah. Sasaran dirumuskan secara lebih spesifik, realistis, terukur, dan dapat dicapai. Sesuai prinsip SMART-C (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time- bound, dan Continuously Improve), setiap sasaran harus dilengkapi dengan indikator kinerja yang terukur, sehingga memudahkan proses pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Selain mengacu pada visi dan misi, perumusan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029 juga memperhatikan permasalahan dan isu lingkungan dinamis. Dengan demikian, perumusan tujuan dan sasaran yang tepat dan kontekstual akan memastikan arah pembangunan daerah lebih terstruktur dan berorientasi pada hasil yang nyata. Adapun tujuan pembangunan RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029 dijabarkan sebagai berikut: 296
1.Tujuan 1: Meningkatkan kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia Tujuan ini dirumuskan untuk mewujudkan Misi 1 “Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang agamis, sehat, cerdas dan terampil”. Adapun sasaran pembangunan daerah dari tujuan ke-1 antara lain: a) Meningkatnya aksesibilitas pendidikan yang berkualitas dan berkarakter b) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan cakupan layanan kesehatan dasar
2.Tujuan 2: Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan pemanfaatan energi untuk mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan Tujuan ini dirumuskan untuk mewujudkan Misi 2 “Mengembangkan daya saing ekonomi daerah yang berbasis sumber daya lokal, dengan memperhatikan kelestarian lingkungan”. Adapun sasaran pembangunan daerah dari tujuan ke-2 yaitu: a) Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan ekosistem secara berkelanjutan b) Upaya ketahanan bencana
3.Tujuan 3: Meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi daerah melalui penguatan ekosistem usaha lokal dan pemanfaatan potensi wilayah Tujuan ini dirumuskan untuk mewujudkan Misi 2 “Mengembangkan daya saing ekonomi daerah yang berbasis sumber daya lokal, dengan memperhatikan kelestarian lingkungan”. Adapun sasaran pembangunan daerah dari tujuan ke-3 yaitu antara lain: a) Meningkatnya daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi pariwisata b) Meningkatnya kontribusi dan kinerja usaha lokal dalam perekonomian daerah 297
4.Tujuan 4: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan Tujuan ini dirumuskan untuk mewujudkan Misi 2 “Mengembangkan daya saing ekonomi daerah yang berbasis sumber daya lokal, dengan memperhatikan kelestarian lingkungan”. Adapun sasaran pembangunan daerah dari tujuan ke-4 yaitu antara lain: a) Meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat b) Meningkatnya kualitas dan inklusivitas ketenagakerjaan daerah
5.Tujuan 5: Menguatkan fondasi dan kinerja ekonomi daerah yang adaptif-produktif berbasis potensi lokal secara berkelanjutan Tujuan ini dirumuskan untuk mewujudkan Misi 2 “Mengembangkan daya saing ekonomi daerah yang berbasis sumber daya lokal, dengan memperhatikan kelestarian lingkungan”. Adapun sasaran pembangunan daerah dari tujuan ke-5 yaitu antara lain: a) Terwujudnya struktur dan kinerja ekonomi daerah yang kuat dan berdaya saing b) Meningkatnya kapasitas keuangan daerah dan perluasan inklusi ekonomi yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal
6.Tujuan 6: Meningkatkan kualitas dan ketersediaaan infrastruktur daerah dalam memenuhi kebutuhan investasi dan kesejahteraan masyarakat Tujuan ini dirumuskan untuk mewujudkan Misi 3 “Mengembangkan infrastruktur wilayah yang mendukung percepatan pengembangan ekonomi dan sosial budaya”. Adapun sasaran pembangunan daerah dari tujuan ke-6 yaitu antara lain: a) Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman layak huni b) Terwujudnya konektivitas wilayah untuk mendukung pergerakan barang dan jasa. 298
7.Tujuan 7: Memperkuat jati diri daerah yang adil, aman, beragama maslahat, dan berkebudayaan maju Tujuan ini dirumuskan untuk mewujudkan Misi 4 “Memantapkan kondisi sosial budaya daerah berbasiskan kearifan lokal”. Adapun sasaran pembangunan daerah dari tujuan ke-7 yaitu: a) Memperkuat nilai sosial, wawasan kebangsaan, dan pelestarian budaya lokal
8.Tujuan 8: Menjadikan masyarakat tangguh dengan kualitas hidup yang sejahtera Tujuan ini dirumuskan untuk mewujudkan Misi 4 “Memantapkan kondisi sosial budaya daerah berbasiskan kearifan lokal”. Adapun sasaran pembangunan daerah dari tujuan ke-8 yaitu: a) Terciptanya kehidupan sosial yang setara dan inklusif melalui penguatan keluarga serta pemenuhan hak gender
9.Tujuan 9: Meningkatnya kepercayaan, efisiensi, dan kemudahan terhadap pelayanan publik Tujuan ini dirumuskan untuk mewujudkan Misi 5 “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik”. Adapun sasaran pembangunan daerah dari tujuan ke-9 yaitu antara lain: a) Integrasi standar pelayanan dan sistem tata kelola pemerintahan berbasis digital b) Meningkatnya integritas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
10.Tujuan 10: Meningkatkan ketahanan dan stabilitas ketersediaan pangan berbasis sumber daya lokal Tujuan ini dirumuskan untuk mewujudkan Misi 6 “Mewujudkan ketahanan pangan dan energi daerah yang berkelanjutan”. Adapun sasaran pembangunan daerah dari tujuan ke-10 yaitu: a) Terwujudnya ketahanan pangan yang berkelanjutan berbasis sumber daya lokal. 299
11.Tujuan 11: Mendorong ketahanan energi untuk peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Tujuan ini dirumuskan untuk mewujudkan Misi 6 “Mewujudkan ketahanan pangan dan energi daerah yang berkelanjutan”. Adapun sasaran pembangunan daerah dari tujuan ke-11 yaitu: a) Terwujudnya ketahanan energi melalui penggunaan penerapan ekonomi hijau dan energi baru terbarukan. Secara lebih detail, berdasarkan rumusan visi dan misi maka ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Barito Selatan tahun 2025–2029 beserta indikator dan target kinerja adalah sebagai berikut: 300 Tabel 3.3 Tabel Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 -2029 Tujuan/Sasaran Indikator Satuan Kondisi Awal 2024 Target Capaian 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 MISI 1: Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang agamis, sehat, cerdas dan terampil. Meningkatkan kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia Indeks Pembangunan Manusia Indeks 71,01 71,86 72,71 73,56 74,41 75,26 Meningkatnya aksesibilitas pendidikan yang berkualitas dan berkarakter. Harapan Lama Sekolah Tahun 13,01 13,10 13,18 13,27 13,35 13,44 Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca % 53,00 53,50 54,00 54,50 55,00 56,00 Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi % 53,00 53,50 54,00 54,50 55,00 56,00 Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 9,25 9,44 9,62 9,81 9,99 10,18 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Indeks 64,82 66,14 67,46 68,81 70,19 71,59 301 Tujuan/Sasaran Indikator Satuan Kondisi Awal 2024 Target Capaian 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan cakupan layanan kesehatan dasar. Usia Harapan Hidup (UHH) Tahun 68,05 68,73 69,42 70,11 70,80 71,49 Misi 2 : Mengembangkan daya saing ekonomi daerah yang berbasis sumber daya lokal dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan pemanfaatan energi untuk mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indeks 76,74 76,95 77,17 77,38 77,59 77,81 Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan ekosistem secara berkelanjutan. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indeks 76,74 76,95 77,17 77,38 77,59 77,81 Upaya ketahanan bencana. Indeks Ketahanan Daerah Indeks Sedang Sedang Sedang Sedang Tinggi Tinggi Meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi daerah melalui penguatan ekosistem usaha lokal dan pemanfaatan potensi wilayah Indeks Daya Saing Daerah Indeks 2,93 3,08 3,24 3,39 3,54 3,69 302 Tujuan/Sasaran Indikator Satuan Kondisi Awal 2024 Target Capaian 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Meningkatnya daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi pariwisata. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum % 1,93 1,96 1,99 2,02 2,05 2,08 Meningkatnya kontribusi dan kinerja usaha lokal dalam perekonomian daerah. Rasio Kewirausahaan Daerah % 3,33 3,70 4,07 4,43 4,80 5,17 Kontribusi UMKM Terhadap PDRB % 8,82 9,62 10,34 10,98 11,53 12,00 Indeks Desa Membangun Indeks 0,72 0,73 0,76 0,78 0,78 0,80 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan PDRB per Kapita Rp/Kapita 85,30 94,98 104,65 114,33 124,00 133,68 Indeks Gini Indeks 0,29 0,28 0,27 0,25 0,24 0,23 Meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat Tingkat Kemiskinan % 4,61 4,19 3,77 3,35 2,93 2,51 Meningkatnya kualitas dan inklusivitas ketenagakerjaan daerah. Tingkat Pengangguran Terbuka % 3,24 3,16 3,09 3,01 2,93 2,85 Pertumbuhan Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja % 0,23 0,27 0,32 0,37 0,42 0,48 Menguatkan pondasi dan kinerja ekonomi daerah yang adaptif-produktif berbasis potensi lokal secara berkelanjutan Laju Pertumbuhan Ekonomi % 5,60 6,03 6,45 6,88 7,30 7,73 303 Tujuan/Sasaran Indikator Satuan Kondisi Awal 2024 Target Capaian 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Terwujudnya struktur dan kinerja ekonomi daerah yang kuat dan berdaya saing. Deflator PDRB % 1,916 1,905 1,893 1,882 1,870 1,859 Persentase Peningkatan Investasi % 87,00 90,00 93,00 94,00 95,00 97,00 Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB % 3,60 3,70 3,80 3,91 4,01 4,11 Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB % 5,66 5,69 5,75 5,82 5,91 6,02 Meningkatnya kapasitas keuangan daerah dan perluasan inklusi ekonomi yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Indeks Akses Keuangan Daerah Indeks 3,90 3,92 3,95 3,98 4,00 4,02 MISI 3: Mengembangkan infrastruktur wilayah yang mendukung percepatan pengembangan ekonomi dan sosial budaya. Meningkatkan kualitas dan ketersediaaan infrastruktur daerah dalam memenuhi kebutuhan investasi dan kesejahteraan masyarakat. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur % 53.88 54.23 55.29 56.54 57.38 58.40 304 Tujuan/Sasaran Indikator Satuan Kondisi Awal 2024 Target Capaian 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman layak huni. Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan % 54,99 57,80 60,62 63,43 66,24 69,05 Konsumsi Listrik Per Kapita Kwh/Kapita 718,00 788,50 859,00 929,50 1000,00 1070,50 Terwujudnya konektivitas wilayah untuk mendukung pergerakan barang dan jasa. Rasio Konektivitas % 0,55:0,58 0,56:0,59 0,57:0,60 0,58:0,61 0,59:0,62 0,60:0,63 MISI 4: Memantapkan kondisi sosial budaya daerah berbasiskan kearifan lokal Memperkuat jati diri daerah yang adil, aman, beragama maslahat, dan berkebudayaan maju. Indeks Harmoni Indeks 6,59 6,60 6,65 6,67 6,70 6,72 Memperkuat nilai sosial, wawasan kebangsaan, dan pelestarian budaya lokal. Indeks Penyelenggaran Trantibumlinmas Indeks 95 95 95 95 95 95 Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) % 59 59 59 60 60 60 Indeks Pembangunan Pemuda Indeks 56,75 57,45 58,00 58,70 59,25 59,94 Indeks Partisipasi Olahraga Indeks 2,75 3,00 3,35 3,85 4,00 4,25 Menjadikan masyarakat tangguh dengan kualitas hidup yang sejahtera. Indeks Pembangunan Gender Indeks 93,25 93,50 93.85 94,15 95,00 95,55 305 Tujuan/Sasaran Indikator Satuan Kondisi Awal 2024 Target Capaian 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Terciptanya kehidupan sosial yang setara dan inklusif melalui penguatan keluarga serta pemenuhan hak gender. Indeks Pemberdayaan Gender Indeks 86,40 86,43 86,47 86,50 86,53 86,56 Indeks Ketimpangan Gender Indeks 0,53 0,50 0,48 0,46 0,45 0,43 Indeks Perlindungan Anak Indeks 64,45 65,00 65,55 66,12 66,85 67,55 Indeks Pembangunan Keluarga Indeks 62,00 62,05 62,10 63,00 63,85 64,12 Indeks Kesejahteraan Sosial Indeks Maju Maju Maju Inklusif Inklusif Inklusif MISI 5: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik Meningkatnya kepercayaan, efisiensi, dan kemudahan terhadap pelayanan publik. Indeks Pelayanan Publik Indeks 2,50 2,63 2,75 2,88 3,00 3,13 Integrasi standar pelayanan dan sistem tata kelola pemerintahan berbasis digital. Indeks Pemerintahan Digital Indeks Baik Baik Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Indeks Keterbukaan Informasi Publik Indeks 78,50 80,13 81,75 83,38 85,00 86,63 Indeks Pembangunan Statistik Indeks 2,90 2,93 2,95 2,98 3,00 3,03 Tingkat Kematangan Keamanan Informasi Nilai Tingkat I Tingkat I Tingkat II Tingkat III Tingkat IV Tingkat IV 306 Tujuan/Sasaran Indikator Satuan Kondisi Awal 2024 Target Capaian 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Administrasi Kependudukan Indeks A A A A A A Meningkatnya integritas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Indeks Reformasi Birokrasi Indeks 65,00 66,50 68,00 69,50 71,00 72,50 Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Nilai 3,10 3,20 3,50 3,70 3,90 4,00 Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah Indeks 29,75 30,47 31,23 32,01 32,82 33,64 Indeks Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Indeks 71 72 73 74 75 76 Tingkat Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD % 75,00 76,50 78,00 79,50 81,00 82,50 Opini BPK Atas Laporan Keuangan Nilai WTP WTP WTP WTP WTP WTP Indeks Profesionalitas ASN Indeks 76,50 77,00 77,50 77,80 80,00 80,30 Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi Indeks 11,40 11,40 11,60 12,00 12,40 12,80 307 Tujuan/Sasaran Indikator Satuan Kondisi Awal 2024 Target Capaian 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Persentase Kebijakan Berbasis Bukti % 71,00 73,00 75,00 77,00 79,00 81,00 Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah Indeks Baik Baik Baik Baik Baik Baik Indeks Inovasi Daerah Indeks/ Nilai Inovatif Inovatif Inovatif Inovatif Inovatif Inovatif Indeks Tertib Administrasi Pertanahan Indeks 75 76 77 78 79 80 MISI 6: Mewujudkan ketahanan pangan dan energi daerah yang berkelanjutan Meningkatkan ketahanan dan stabilitas ketersediaan pangan berbasis sumber daya lokal. Indeks Ketahanan Pangan Indeks 68,00 69,08 70,01 71,81 73,11 75,14 Terwujudnya ketahanan pangan yang berkelanjutan berbasis sumber daya lokal. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Skor 95,20 95,59 95,99 96,38 96,77 97,16 Nilai Tukar Petani Nilai 123,36 124,97 126,58 128,19 129,80 131,41 Nilai Tukar Nelayan Nilai 330,00 262,50 268,75 275,00 281,25 287,50 Nilai Tukar Pembudidaya Perikanan Nilai 340,00 346,67 353,33 360,00 366,67 373,33 Mendorong ketahanan energi untuk peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer % 17,00 20,25 23,50 26,75 30,00 33,25 308 Tujuan/Sasaran Indikator Satuan Kondisi Awal 2024 Target Capaian 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Terwujudnya ketahanan energi melalui penggunaan penerapan ekonomi hijau dan Energi Baru Terbarukan (EBT). Intensitas Energi Primer SBM/RP Milyar 183,00 179,75 176,50 173,25 170,00 166,75 Persentase Kebijakan Berbasis Bukti % 71,00 73,00 75,00 77,00 79,00 81,00 309 3.2. Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah Rangkaian kerja dan fokus pembangunan Kabupaten Barito Selatan periode 2025–2029 merujuk pada RPJPD Barito Selatan Tahun 2025-
2045.Tahap pembangunan jangka panjang tersebut terbagi ke dalam empat periode yang masing-masing memiliki periode lima tahun. Lebih lanjut, terdapat dua tahapan utama perencanaan RPJPD Barito Selatan 2025-2045, yakni Masyarakat Prasyarat Lepas Landas dan Lepas Landas. Tahapan ini kemudian dikontekstualisasikan pada empat periode pembangunan sebagai berikut: Gambar 3.2 Periodesasi Target Pembangunan RPJPD dan Arah Kebijakan Tahunan RPJMD 2025–2029 RPJMD Kabupaten Barito Selatan 2025–2029 merupakan fase implementatif dari RPJPD 2025–2045 dan berfungsi sebagai alat operasional utama untuk mencapai visi jangka panjang daerah. Visi RPJPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 – 2045, yaitu “Barito Selatan yang Maju, Bermartabat, Adil, Sejahtera, Makmur, dan Berkelanjutan”, diterjemahkan ke dalam enam misi strategis dan kerangka program jangka menengah dalam RPJMD. Dokumen RPJMD menetapkan fokus, seperti peningkatan kesejahteraan, ketahanan pangan, pengembangan SDM, penguat ekonomi lokal, infrastruktur, dan pemerintahan yang baik, yang mengalir dari mandat RPJPD. 310 RPJPD Kabupaten Barito Selatan pada periode satu (2025–2029) akan mengusung tema Transformasi Fondasi Pembangunan. Masing-masing tahun memiliki arah kebijakan masing-masing yang bermuara pada terwujudnya fondasi pembangunan. Pada tahun pertama, arah kebijakan akan berfokus pada pembangunan fondasi pada aspek SDM dan infrastruktur dasar. Hal ini penting sebab SDM dan infrastruktur dasar menjadi basis dalam pembangunan di Kabupaten Barito Selatan. Tahun kedua, inovasi dan hilirisasi industri adalah dua faktor yang menjadi sasaran. Dalam tahap ini, dilakukan kerjasama dengan pihak badan usaha untuk berinvestasi mengembangkan industri berkelanjutan di wilayah Kabupaten Selatan. Selain itu, akselerasi inovasi yang terjadi di Kabupaten Barito Selatan perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas produksi dengan cara menjalin kerjasama dengan mitra daerah. Di samping menjalin kerjasama, penyusunan peta jalan yang komprehensif serta reformasi regulasi juga patut menjadi perhatian. Tahun pertama dan kedua menjadi kritikal dalam memastikan jalan awal dalam pembangunan pondasi telah terbangun, tahun ketiga dan tahun keempat percepatan dan penguatan pondasi melalui berbagai macam program pembangunan di sisi SDM, infrastruktur dasar, inovasi dan industri berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, pemanfaatan regulasi dan pemaksimalan investasi menjadi kunci untuk mewujudkan fondasi pembangunan. Selain itu, bentuk kerjasama dalam proses pembangunan juga perlu dilaksanakan dengan melibatkan badan usaha, perguruan tinggi, maupun lembaga swadaya masyarakat. Pada tahun terakhir fondasi pembangunan diharapkan telah tercapai. Tahun ini menjadi momentum bagi Kabupaten Barito Selatan melakukan evaluasi fondasi yang telah terbangun yang selanjutnya menyusun strategi optimilasisasi serta memperkuat fondasi. 311 3.2.1. Strategi dan Arah Kebijakan Sasaran pembangunan ditujukan untuk memberikan gambaran rangkaian kinerja yang mungkin tercapai hingga tahun 2029, sebagai pertimbangan untuk menyusun strategi dan arah kebijakan pembangunan. Pertimbangan yang digunakan yaitu berdasarkan karakteristik dan kemampuan daerah, isu srategis, sasaran visi dan sasaran pokok RPJPD 2025-2045, serta RPJMN Tahun 2025-2029. Pertimbangan yang digunakan yaitu berdasarkan karakteristik dan kemampuan daerah, isu strategis, sasaran visi dan sasaran pokok RPJPD 2025-2045, serta RPJMN Tahun 2025–2029. Penjelasan terkait sasaran pembangunan di Kabupaten Barito Selatan dijelaskan sebagai berikut: 3.2.1.1. Tema Pembangunan Pada tahun 2026, tahap Persiapan Pondasi SDM dan Infrastruktur Dasar mengusung tema peningkatan kualitas SDM, infrastruktur dasar, dan penguatan nilai budaya. Hal ini sejalan dengan misi pada RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 – 2029 (tahun rencana 2026 – 2030), yaitu: • Misi 1: Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang agamis, sehat, cerdas dan terampil, • Misi 3: Pembangunan infrastruktur wilayah untuk percepatan ekonomi dan sosial budaya, • Misi 4: Penguatan kondisi sosial budaya daerah berbasis kearifan lokal. Langkah ini bertujuan untuk membangun fondasi pendidikan, layanan kesehatan, dan budaya lokal sebagai pijakan awal. Memasuki tahun 2027, tahap Pondasi dan Hilirisasi Industri Berkelanjutan mengangkat tema ketahanan pangan dan energi yang sejalan dengan misi: • Misi 2: Pengembangan ekonomi lokal berbasis sumber daya dengan kelestarian lingkungan, • Misi 6: Ketahanan pangan dan energi berkelanjutan. 312 Fokusnya adalah mendorong hilirisasi berbasis komoditas lokal guna menciptakan kemandirian ekonomi dan energi. Pada tahun 2028, tahap Percepatan Peletakan Pondasi Transformasi dengan tema akselerasi infrastruktur dan tata kelola responsif selaras dengan: • Misi 3, mempercepat infrastruktur ekonomi dan budaya, serta • Misi 5, mewujudkan tata kelola pemerintahan profesional dan pelayanan publik. Tahap tersebut menandai pergeseran fokus pada kualitas layanan publik dan fondasi struktural pemerintahan. Selanjutnya, tahun 2029 menjadi tahap Pemantapan Pondasi Transformasi dengan tema penguatan pembangunan pentahelix inklusif. Semua misi 1–6 diberdayakan secara simultan, baik meliputi SDM, ekonomi, infrastruktur, budaya, tata kelola, pangan maupun energi. Hal tersebut menunjukkan puncak konsolidasi pondasi menuju daerah yang lebih adaptif dan tangguh. Kemudian, pada tahun 2030, tahap Perwujudan Pondasi Transformasi diterjemahkan sebagai tema pembangunan infrastruktur berkualitas, pelestarian budaya lokal, dan layanan publik profesional. Misi 1 – 6 kembali bersinergi yang menunjukkan bahwa seluruh program telah mengakar dan siap didorong menuju fase implementasi lanjutan di periode berikutnya. Secara keseluruhan, rencana tahunan ini memperlihatkan kesinambungan dan sistematika mulai dari memperkuat fondasi yang meliputi peningkatan kapasitas SDM dan budaya, mengembangkan ekonomi berkelanjutan, mempercepat tata kelola dan infrastruktur, melakukan konsolidasi seluruh sektor, serta mewujudkan hasil akumulatif dari keseluruhan tahapan pembangunan yang telah dilakukan. Setiap tema tahunan terintegrasi dengan misi strategis RPJMD untuk memastikan pembangunan berjalan berurutan, fokus, dan hasilnya dapat terukur. 313 Tabel 3.4 Keselarasan Tahap dan Tema Pembangunan terhadap Misi RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 – 2029 (Tahun Rencana 2026 – 2030) Tahap Pembangunan Tema Pembangunan Misi 2026 Persiapan Pondasi SDM & Infrastruktur Dasar Persiapan Fondasi Pembangunan Daerah melalui Peningkatan Kualitas SDM, Infrastruktur Dasar, dan Ketahanan Nilai-Nilai Sosial Budaya

(1)Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang agamis, sehat, cerdas dan terampil.
(3)Mengembangkan infrastruktur wilayah yang mendukung percepatan pengembangan ekonomi dan sosial budaya.
(4)Memantapkan kondisi sosial budaya daerah berbasiskan kearifan lokal. 2027 Penyusunan Pondasi dan Hilirisasi Industri yang Berkelanjutan Pembangunan Pondasi Hilirisasi Berbasis Sumber Daya Lokal untuk Ketahanan Pangan dan Energi yang Berkelanjutan
(2)Mengembangkan daya saing ekonomi daerah yang berbasis sumber daya lokal dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
(6)Ketahanan pangan dan energi daerah yang berkelanjutan 2028 Percepatan Peletakan Pondasi Transformasi Akselerasi Penyediaan Infrastruktur Dasar dan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif
(3)Mengembangkan infrastruktur wilayah yang mendukung percepatan pengembangan ekonomi dan sosial budaya.
(5)Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik. 2029 Pemantapan Pondasi Transformasi Pemantapan Pembangunan Pentahelix Menuju Daerah Tangguh, Maju, dan Adaptif Berbasis Inklusivitas
(1)Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang agamis, sehat, cerdas dan terampil.
(2)Mengembangkan daya saing ekonomi daerah yang berbasis sumber daya lokal dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
(3)Mengembangkan infrastruktur wilayah yang mendukung percepatan pengembangan ekonomi dan sosial budaya.
(4)Memantapkan kondisi sosial budaya daerah berbasiskan kearifan lokal.
(5)Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik.
(6)Ketahanan pangan dan energi daerah yang berkelanjutan 2030 Perwujudan Pondasi Transformasi Perwujudan Transformasi Daerah melalui Infrastruktur Berkualitas, Budaya Lokal, dan Pelayanan Publik yang Professional
(1)Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang agamis, sehat, cerdas dan terampil.
(2)Mengembangkan daya saing ekonomi daerah yang berbasis sumber daya lokal dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
(3)Mengembangkan infrastruktur wilayah yang mendukung percepatan pengembangan ekonomi dan sosial budaya.
(4)Memantapkan kondisi sosial budaya daerah berbasiskan kearifan lokal.
(5)Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik.
(6)Ketahanan pangan dan energi daerah yang berkelanjutan Sumber: RPJMD Kabupaten Barito Selatan 2025 – 2029 314 Gambar 3.3 Tahap dan Tema Pembangunan 315 RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2025 – 2029 memandatkan arah pembangunan Kabupaten Barito Selatan bersama dengan Kabupaten Barito Timur dalam Klaster Buntok di Zona Timur. Pada dokumen tersebut, zona timur Kalimantan Tengah memiliki tema pembangunan lumbung energi baru dan terbarukan (EBT), hilirisasi SDA, serta wilayah mitra dari pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Lebih detail, Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Klaster Buntok akan memiliki 3 tema pembangunan yaitu hub transportasi barang, pengembangan industri hulu agro, dan sentra pangan terintegrasi. Arah pembangunan ini ditentukan sebab Klaster Buntok dinilai memiliki potensi pertanian yang melimpah dan posisi yang strategis untuk menjadi mitra pembangunan IKN. Akan tetapi, potensi tersebut sampai saat ini masih belum maksimal dikarenakan minimnya fasilitas pengolahan serta sarana prasana, berimplikasi pada rendahnya produktivitas di wilayah tersebut. Maka dari itu, dalam periode 2025–2029, tiga arah pembangunan ini akan menjadi dasar dalam program-program pembangunan yang akan dilaksanakan. Hub transportasi barang, pengembangan industri hulu agro, dan sentra pangan terintegrasi menjadi arah pembangunan Kabupaten Barito Selatan untuk mencapai sasaran pembangunan sebagaimana yang dimandatkan oleh Provinsi Kalimantan Tengah. Indikator pembangunan makro yang menjadi sasaran pada tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut: Tabel 3.5 Sasaran Pembangunan Makro Klaster Buntok No Indikator Pembangunan Makro Baseline 2025 Target 2029 1 PDRB per Kapita (Juta Rp) 78.83 113.93 2 Tingkat Kemiskinan (%) 5.08 3.88 3 Rasio Gini (Indeks) 0.31 0.3 4 Indeks Pembangunan Manusia (Indeks) 74.11 76.08 5 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks) 76.34 77.25 6 Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) 1.89 6.35 Sumber: RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah, 2025–2029 316 3.2.1.2. Upaya Big Push Pembangunan Dalam Dokumen RPJPD Barito Selatan 2025-2045 arah kebijakan pembangunan ditetapkan melalui upaya big push sebagai akselerasi transformasi ekonomi maupun sosial. Periodesasi tahap pertama adalah pondasi pembangunan. Fokus pada periode ini berada pada membangun hal-hal dasar daerah mencakup penguatan sumber daya manusia, peningkatan kualitas layanan dasar, penyediaan infrastruktur pendukung serta penguatan kelembgaan untuk mendorong kesiapan menuju percepatan pembangunan tahap selanjutnya. Pada transformasi ekonomi, upaya big push dilakukan dengan mendorong sektor-sektor unggulan yang berpotensi untuk menjawab tantangan provinsi dan nasional. Transformasi sosial di sisi lain berfokus pada optimalisasi produktivitas dari momentum bonus demografi yang dirasakan oleh Kabupaten Barito Selatan hingga tahun 2045 dengan jalan peningkatan kesehatan dan pendidikan. Hal ini krusial sebab menjalankan pembangunan yang mensejahterakan masyarakat dan inklusif dapat mendukung pemerataan di Kabupaten Barito Selatan. Transformasi Ekonomi Penentuan rencana transformasi ekonomi di Kabupaten Barito Selatan disusun atas pertimbangan arah kebijakan dalam RPJPN 2025-2045. Kesenjangan antarwilayah merupakan satu hal yang menjadi fokus utama dokumen perencanaan 2025-2045. Kontribusi ekonomi Pulau Kalimantan masih relatif kecil dibandingkan Pulau Jawa, sehingga ditargetkan mengalami peningkatan peran dalam perekonomian nasional. Hal ini berdampak pada target pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah dan Barito Selatan. Dalam RPJPN, kontribusi PDRB Indonesia Barat diarahkan bergeser ke Indonesia Timur, dengan target kontribusi Kalimantan sebesar 11,3 persen pada tahun 2045. Untuk periode awal tahun 2025-2029, kontribusi Kalimantan ditargetkan mencapai 9,6 persen dengan pertumbuhan tahunan 5,6-6,3 persen. Bagi Provinsi Kalimantan 317 Tengah, ini merupakan tatantangan. Dalam skenario business as usual (BAU), kontribusi Provinsi Kalimantan Tengah naik dari 11,32 persen pada tahun 2022 menjadi 12,87, persen pada tahun 2045. Namun, melalui skenario big push, kontribusi Kalimantan Tengah diproyeksi meningkat signifikan menjadi 19,17 persen pada tahun 2045. Target big push Provinsi Kalimantan Tengah tersebut diturunkan pada masing-masing kabupaten, berdasarkan zonasi dan klaster. Kabupaten Barito Selatan berada di Zona Timur dan masuk dalam Klaster Buntok. Tabel 3.6 Kontribusi PDRB Skenario Big push Setiap Kluster di Provinsi Kalimantan Tengah Kluster Baseline 2022 2025 2030 2035 2040 2045 Zona Barat Pangkalan Bun 20,14% 20,13% 19,92% 19,55% 19,04% 18,25% Sampit 23,77% 23,63% 23,32% 22,77% 22,08% 21,12% Zona Tengah Palangka Raya 19,36% 19,70% 19,47% 19,05% 18,51% 17,72% Kuala Kapuas 14,53% 14,53% 14,44% 14,21% 13,87% 13,33% Zona Timur Buntok 9,40% 9,00% 9,76% 11,01% 12,57% 14,88% Muara Teweh 12,81% 13,02% 13,09% 13,41% 13,93% 14,70% Sumber: RPJPD Kabupaten Barito Selatan, 2025-2045 Mengacu pada mandat big push dalam RPJPD Kalimantan Tengah Tahun 2025-20245, Kabupaten Barito Selatan didorong untuk meningkatkan perannya sebagai bagian dari Zona Timur dan Klaster Buntok. Untuk menjawab tantangan tersebut perlu adanya strategi perencanaan yang progresif dan optimis, sebagaimana diarahkan dalam RPJPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2045. Strategi tersebut adalah melakukan upaya big push terhadap perekonomian Kabupaten Barito Selatan. Lebih lanjut strategi big push yang diterapkan dalam transformasi ekonomi Kabupaten Barito Selatan adalah sebagai berikut: 318 Gambar 3.4 Proyeksi Laju Pertumbuhan Ekonomi Barito Selatan Skema BAU dan Bigh Push, 2025-2045 Sumber: RPJPD Kabupaten Barito Selatan, 2025-2045 Proyeksi laju pertumbuhan Kabupaten Barito Selatan memperlihatkan adanya penurunan secara gradual pada periode baseline hingga akhir periode RPJPD dalam skema BAU. Kondisi ini menegaskan urgensi perlunya trategi percepatan melalui pendekatan big push pada sektor- sektor potensial, guna merespons tantangan pembangunan Kalimantan sebagaimana diarahkan dalam RPJPN 2025-2045 dan RPJPD Kalimantan Tengah 2025-2045. Adapun di Zona Timur, Klaster Buntok termasuk Kabupaten Barito Selatan, terdapat tiga fokus pembangunan, yaitu Energi Baru Terbarukan (EBT), Food Estate, dan Pengembangan Jasa Pariwisata Lingkungan. Ketiga sektor ini menjadi pilar utama dalam mendorong transformasi ekonomi Barito Selatan melalui skenario big push. Periode pembangunan Barito Selatan tahun 2025-2029, sebagai tahap awal RPJPD, memiliki peran sebagai pondasi transformasi untuk persiapan upaya big push. Pada periode pertama dan kedua RPJPD, perekonomian Barito Selatan memasuki tahapan Masyarakat Prasyarat Lepas Landas dengan fokus pemenuhan aspek dasar, seperti pemenuhan fasilitas dasar prasarana umum, peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan awal industri dan pengolahan komoditas sumber daya alam. Diharapkan ketika aspek dasar tersebut dipenuhi, periode ketiga dan keempat akan mencapai tahapan Masyarakat Lepas Landas yang mana pembangunan lanjut 2023 2025 2029 2034 2039 2045 BAU 4,12 3,18 2,74 2,41 2,15 1,94 BIGPUSH 4,12 3,18 4,02 5,04 6,07 7,3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Persen 319 pada industri pengolahan dengan berbagai teknik serta pengembangan pada sektor yang berbasis kapital untuk peningkatan perekonomian daerah. Pada periode ketiga dan keempat, Kabupaten Barito Selatan dapat memposisikan diri sebagai pendorong bagi perekonomian di Zona Timur. Hal ini dikarenakan pada periode tersebut, pertumbuhan Provinsi Kalimantan Tengah telah melewati puncak dan mengalami kondisi stabil hingga tahun 2045 sedangkan pada periode 2035 hingga 2045, Kabupaten Barito Selatan akan menerima bonus demografi. Hal ini menjadi momentum untuk menggeser dominasi Zona Barat menjadi seimbang dengan Zona Timur. Transformasi Sosial Transformasi sosial berperan penting dalam big push pembangunan. Untuk mewujudkan hal tersebut, tentu Kabupaten Barito Selatan membutuhkan tenaga kerja yang berkualitas dalam jumlah yang besar. Oleh karena itu, populasi penduduk usia produktif menjadi pondasi pelaksanaan big push. Sebagaimana dilihat dari proyeksi demografi pada Sub Bab 2.1.7. Demografi, Kabupaten Barito Selatan akan merasakan bonus demografi pada periode ini. Momentum bonus demografi ini berpotensi menghasilkan produktivitas tinggi jika dimaksimalkan, namun menjadi malapetaka bila salah arah. Mengacu pada RPJPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2045, skenario big push dalam mendorong produktivitas tenaga kerja diatargetkan untuk dapat melaju di tahun 2030. Hal ini dilihat dari Gambar 3.4 yang menunjukkan persilangan temu antara laju penambahan angkatan kerja yang bekerja dengan tingkat produktivitas. Untuk mencapai tahapan pembangunan tersebut, sesuai arah RPJPD, periode RPJMD Barito Selatan tahun 2025-2029 menjadi fase krusial bagi Kabupaten Barito Selatan dalam memperkuat fondasi sumberdaya manusia sebagai dasar transformasi sosial ke depan. Penguatan tidak hanya berfokus meningkatkan kapasitas tenaga kerja, namun memantapkan kualitas pendidikan dari level dasar hingga menengah tinggi menjadi prioritas pembangunan agar peningkatan kualitas SDM berjalan secara berkelanjutan. 320 Gambar 3.5 Perbandingan Produktivitas Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Angkatan Kerja Bekerja dengan Asumsi Big push Sumber: RPJPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2045 Sebagai langkah strategis, upaya peningkatan produktivitas dengan tenaga kerja eksisting adalah akselerasi melalui labour intensive. Melihat komposisi dan struktur angkatan kerja, strategi ini dimaksudkan untuk mendorong kegiatan perekonomian secara masif untuk meningkatkan aktivitas perekonomian yang pada akhirnya menciptakan taraf kesejahteraan yang lebih tinggi. Strategi ini perlu diiringi dengan peningkatan pendidikan vokasi untuk penyediaan tenaga kerja terampil sesuai potensi wilayah dan kebutuhan lapangan kerja. Di sisi lain, perluasan kesempatan kerja perlu diarahkan secara konkret melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif, pengembangan sektor-sektor produktif padat karya, serta integrasi program kewirausahaan lokal. 3.2.1.3. Arah Pembangunan Strategi dan arah kebijakan menjadi pedoman penting yang mengarahkan pembangunan daerah dalam jangka waktu lima tahun, sebagaimana dituangkan dalam dokumen RPJMD untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Keduanya disusun secara sistematis untuk menjawab tantangan pembangunan serta mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah. 0% 3,50% 0,50% 0,46% 0,15% 0,00% 0,50% 1,00% 1,50% 2,00% 2,50% 3,00% 3,50% 4,00% Produktivitas Penambahan Penduduk Bekerja 321 Melalui rumusan strategi dan arah kebijakan yang tepat, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan pembangunan selaras dengan visi dan misi yang telah ditetapkan sehingga mampu menciptakan pembangunan yang terarah, terukur, dan berkelanjutan. Berikut tabel strategi dan arah kebijakan RPJMD 2025 – 2029 dengan tahun rencana 2026 – 2030. 322 Tabel 3.7 Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD 2025–2029 (Tahun Rencana 2026–2030) Sasaran Strategi Arah Kebijakan Tahap Pembangunan 2026 2027 2028 2029 2030
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Misi 1 : Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang agamis, sehat, cerdas dan terampil. Meningkatnya aksesibilitas pendidikan yang berkualitas dan berkarakter Meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan yang bermutu dan inklusif. Peningkatan partisipasi sekolah melalui wajib PAUD 1 tahun dan sekolah 12 tahun untuk melalui beasiswa pendidikan gratis bagi pelajar berprestasi dan keluarga kurang mampu; pakaian/seragam sekolah gratis; dan pembangunan sekolah rakyat serta sekolah unggulan garuda. ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Intensifikasi peningkatan partisipasi pendidikan tinggi melalui kebijakan satu keluarga satu sarjana dengan pendirian perguruan tinggi serta pengadaan prodi perguruan tinggi (STEAM) sesuai sektor potensial wilayah. ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi dan skema integrasi SMK dengan BLUD untuk menciptakan tenaga kerja yang ahli, terampil, siap kerja, dan mampu bersaing (DUDI). ✓ ✓ ✓ Peningkatan dan pemerataan akses pendidikan formal serta informal dengan memperkuat penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. ✓ ✓ ✓ Meningkatkan kualitas literasi dan numerasi masyarakat secara menyeluruh. Penguatan budaya literasi dan numerasi untuk membentuk pola pikir kritis dan inovatif melalui penyediaan media pembelajaran yang adaptif terhadap jenjang dan lingkungan belajar. ✓ ✓ Edukasi literasi keuangan bagi masyarakat multi segmen untuk menurunkan aktivitas ilegal dan merugikan masyarakat yang berkaitan dengan produk keuangan. ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Pemenuhan mutu dan layanan pendidikan yang berkualitas dengan penguatan nilai-nilai keagamaan dan muatan kebudayaan lokal berbasis falsafah “Belom Bahadat”. ✓ Meningkatkan profesionalisme dan kompetensi lulusan pendidikan. Penguatan kapasitas tenaga kerja terdidik melalui peningkatan partisipasi pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi. ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Penguatan kualitas pendidikan melalui peningkatan profesionalisme dan kompetensi tenaga kependidikan serta pemerataan distribusi guru sesuai kebutuhan mata pelajaran. ✓ ✓ ✓ 323 Sasaran Strategi Arah Kebijakan Tahap Pembangunan 2026 2027 2028 2029 2030
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Peningkatan kompetensi melalui Balai Latihan Kerja dan perlindungan sosial adaptif bagi seluruh lapisan masyarakat. ✓ ✓ ✓ Memperkuat infrastruktur dan mekanisme tata kelola pendidikan yang efektif. Penguatan infrastruktur pendidikan melalui peningkatan kualitas ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, fasilitas sanitasi dan TIK, serta media pembelajaran sebagai sarana pendukung mutu pendidikan. ✓ ✓ ✓ Optimalisasi tata kelola pendidikan dasar dan menengah pertama melalui penataan struktur organisasi, pembenahan alur koordinasi, serta penyempurnaan sistem manajemen layanan pendidikan. ✓ ✓ Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan cakupan layanan kesehatan dasar Memperkuat kapasitas ketahanan kesehatan. Peningkatkan derajat kesehatan dan gizi masyarakat melalui pemberian makanan bergizi gratis serta penyediaan layanan pemeriksaan kesehatan gratis. ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Percepatan perluasan upaya promotif-preventif, pembudayaan, dan penanaman pola perilaku hidup sehat. ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Optimalisasi pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat. Percepatan penangangan, pengobatan, dan penuntasan penyakit menular dan tidak menular. ✓ ✓ ✓ Percepatan penurunan stunting terutama pada wilayah dengan tingkat pravelensi kategori tinggi. ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Peningkatan edukasi kesehatan bagi ibu hamil yang terintegrasi dengan pendampingan pada masa pra dan pasca persalinan untuk mendukung kesehatan ibu dan anak. ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Memperkuat akses dan kualitas layanan kesehatan yang inklusif. Perluasan cakupan dan keterjangkauan layanan kesehatan ibu dan anak melalui penguatan layanan primer, peningkatan kunjungan kehamilan dan imunisasi, serta mobilisasi kader di tingkat desa. ✓ ✓ ✓ Peningkatan aksesibilitas fasilitas kesehatan dan pengembangan pelayanan kesehatan berbasis teknologi seperti telemedicine. ✓ ✓ ✓ Percepatan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan yang berkualitas, kompeten, dan profesional yang didukung pemberian bantuan/insentif dan afirmasi pendayagunaan tenaga medis. ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 324 Sasaran Strategi Arah Kebijakan Tahap Pembangunan 2026 2027 2028 2029 2030
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Perluasan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional bagi seluruh lapisan masyarakat melalui kepesertaan BPJS secara gratis. ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Penguatan pelayanan kesehatan melalui penataan tata kelola manajerial, penguatan regulasi internal, dan perbaikan standar operasional di seluruh jenjang fasilitas kesehatan. ✓ ✓ Pemerataan layanan kesehatan dengan memastikan ketersediaan dokter dan tenaga kesehatan yang proporsional serta fasilitas puskesmas, rumah sakit, dan apotek yang mudah diakses. ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Misi 2 : Mengembangkan daya saing ekonomi daerah yang berbasis sumber daya lokal dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan ekosistem secara berkelanjutan Pelestarian cadangan air baku Penguatan ketahanan cadangan air baku ✓ ✓ ✓ Pelestarian fungsi ekologis hutan. Penguatan upaya mempertahankan ekosistem alami berupa hutan. ✓ ✓ ✓ Upaya ketahanan bencana Meningkatkan kapasitas mitigasi dan sistem peringatan dini bencana. Penguatan kapasitas mitigasi kebencanaan serta penguatan sistem deteksi dini berbasis teknologi dan data ✓ ✓ ✓ Pengendalian melalui solusi berbasis alam sebagai ketahanan bencana. Pengembangan solusi berbasis alam untuk pengendalian risiko bencana alam, khususnya banjir dan kebakaran hutan. ✓ ✓ ✓ ✓ Meningkatnya daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi pariwisata. Pengembangan infrastruktur penunjang pariwisata. Penguatan infrastruktur akomodasi dan layanan pendukung pariwisata yang berdaya saing ✓ ✓ ✓ ✓ Diversifikasi ekonomi melalui pengembangan pariwisata unggulan. Pengembangan pariwisata berbasis jasa lingkungan. ✓ ✓ ✓ Meningkatnya kontribusi dan kinerja usaha lokal dalam perekonomian daerah Meningkatkan daya saing produk lokal. Pengembangan 1 desa 1 produk berdasarkan potensi daerah. ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 325 Sasaran Strategi Arah Kebijakan Tahap Pembangunan 2026 2027 2028 2029 2030
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Meningkatkan kualitas infrastruktur pasar dan sentra UMKM. Optimalisasi pengembangan pasar dan sentra UMKM sebagai pusat aktivitas ekonomi ✓ ✓ ✓ ✓ Optimalisasi sistem rantai pasok dan manajemen logistik. Pengembangan layanan logistik untuk mendukung peningkatan perdagangan. ✓ ✓ ✓ ✓ Peningkatan kapasitas industri pengolahan produk lokal. Pengembangan dan penguatan pusat industri pengolahan produk untuk sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan. ✓ ✓ ✓ ✓ Peningkatan nilai ekonomi aset daerah. Pengembangan dan optimalisasi peran koperasi, BUMD dan BULD dalam perekonomian daerah. ✓ ✓ ✓ ✓ Peningkatan daya saing produk lokal. Optimalisasi potensi produksi tanaman hutan berbasis kearifan lokal dengan prinsip berkelanjutan dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. ✓ ✓ ✓ Meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat Penguatan Puskesmas dan Poskesdes, mobilisasi tenaga kesehatan, Bantuan siswa miskin, pembangunan ruang kelas baru, Pengembangan UMKM, hilirisasi produk pertanian/perkebunan, Pembangunan jalan desa, SPAM, dan sanitasi, Pelatihan ASN, digitalisasi layanan publik, Program bantuan sosial, pemberdayaan kelompok rentan (Multi Dimensi) Peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan dasar, Pemerataan akses pendidikan berkualitas, Penguatan ekonomi lokal berbasis potensi daerah, Peningkatan infrastruktur dasar, Reformasi birokrasi dan peningkatan kapasitas ASN, Penguatan perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat (Multi Dimensi) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Meningkatnya kualitas dan inklusivitas ketenagakerjaan daerah Pengembangan tenaga kerja produktif dan profesional yang sesuai dengan kebutuhan sektor strategis daerah. Peningkatan kapasitas tenaga kerja melalui pengembangan kompetensi dan keterampilan sesuai kebutuhan ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Penguatan lapangan kerja formal berbasis ekspansi usaha produktif. Peningkatan dan pengembangan lapangan kerja formal melalui perluasan sektor usaha. ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Perlindungan tenaga kerja kelompok rentan dari adanya risiko sosial. Peningkatan akses dan kepesertaan tenaga kerja terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya bagi pekerja rentan. ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 326 Sasaran Strategi Arah Kebijakan Tahap Pembangunan 2026 2027 2028 2029 2030
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Terwujudnya struktur dan kinerja ekonomi daerah yang kuat dan berdaya saing Penguatan posisi ekonomi daerah dalam rantai nilai global. Peningkatan rantai nilai global melalui skema kerjasama regional dan internasional. ✓ ✓ ✓ Penguatan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah melalui industri halal, keuangan syariah, dan dana sosial syariah. ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Pengembangan Barito Selatan sebagai daerah penyangga IKN. Pembangunan dan pengembangan Barito Selatan sebagai gerbang Kalimantan Tengah untuk mendukung IKN sebagai hub ekonomi yang mendorong aktivitas ekonomi maju dan kompetitif. ✓ ✓ ✓ Meningkatnya kapasitas keuangan daerah dan perluasan inklusi ekonomi yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal Peningkatan kapasitas fiskal daerah. Peningkatan dan penguatan kondisi fiskal daerah melalui optimalisasi PAD sesuai dengan potensi daerah, peningkatan proporsi belanja program pembangunan, serta pemanfaatan sumber pembiayaan alternatif. ✓ ✓ ✓ Pembenahan pendapatan daerah dan sumber pembiayaan pembangunan Pengelolaan keuangan daerah yang efektif untuk perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi. ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Misi 3 : Mengembangkan infrastruktur wilayah yang mendukung percepatan pengembangan ekonomi dan sosial budaya. Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman layak huni Meningkatkan pemerataan akses air bersih dan sanitasi. Pemerataan akses terhadap air bersih dan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) terintegrasi serta sanitasi aman di kawasan permukiman. ✓ ✓ ✓ ✓ Optimalisasi, pembinaan, dan pengawasan cakupan dan kualitas drainase lingkungan permukiman. ✓ ✓ ✓ ✓ 327 Sasaran Strategi Arah Kebijakan Tahap Pembangunan 2026 2027 2028 2029 2030
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Penyediaan sarana pengelolaan sistem air limbah domestik terpadu dan berkelanjutan untuk skala regional, skala kota, dan skala kawasan. ✓ ✓ ✓ ✓ Pengembangan tata kelola sampah yang menyeluruh dan terpadu dari sumber timbulan hingga tempat pemrosesan akhir secara berkelanjutan dan inklusif. ✓ ✓ ✓ ✓ Meningkatkan akses jaringan listrik. Peningkatan konektivitas dan distribusi jaringan tenaga kelistrikan serta pembangunan infrastruktur transmisi dan interkoneksi tenaga listrik, terkhususnya bagi rumah tangga belum berlistrik yang tidak mampu. ✓ ✓ ✓ ✓ Membangun fasilitas pelayanan publik. Pengembangan fasilitas pelayanan dasar dalam meningkatkan penguatan kapasitas ketahanan dan tata kelola pelayanan kesehatan, pendidikan, pemerintahan, industri, pariwisata, dan sektor lainnya. ✓ ✓ ✓ Pembangunan wilayah perkotaan yang maju, layak, hijau, dan berkelanjutan dengan memperhatikan aspek sosial, ekonomi, lingkungan, dan tata kelola yang terintegrasi. ✓ ✓ ✓ Terwujudnya konektivitas wilayah untuk mendukung pergerakan barang dan jasa Mengembangkan konektivitas wilayah berkelanjutan. Optimalisasi pembangunan jalan nasional yang menjadi konektivitas antarwilayah sehingga mempermudah pergerakan barang, jasa, dan manusia serta meningkatkan aktivitas perekonomian daerah. ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Pembangunan konektivitas jalan menuju wilayah Ibu Kota Nusantara dalam rangka meningkatkan mobilitas dan aktivitas masyarakat untuk menangkap peluang perekonomian yang lebih tinggi. ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Mengadakan moda transportasi umum. Pengembangan moda transportasi yang terintegrasi dan terjangkau dalam rangka melayani kebutuhan masyarakat. ✓ ✓ ✓ ✓ Memperbaiki dan membangun jalan, jembatan, dan jalur irigasi. Penguatan infrastruktur dasar jembatan dalam rangka memenuhi keterhubungan wilayah yang dibatasi oleh aliran sungai. ✓ ✓ ✓ Perbaikan dan/atau pelebaran infrastruktur jalan arteri primer dan kolektor primer dalam rangka meningkatkan mobilitas masuk ke Barito Selatan sebagai upaya untuk mendorong kemajuan dan perkembangan wilayah. ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 328 Sasaran Strategi Arah Kebijakan Tahap Pembangunan 2026 2027 2028 2029 2030
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Pembangunan jaringan irigasi primer sebagai upaya peningkatan ketahanan dan produktivitas pangan, terkhususnya pertanian, dalam rangka mendukung Barito Selatan sebagai lumbung pangan. ✓ ✓ Meningkatkan ketersediaan dan pelayanan infrastruktur transportasi Pembangunan jaringan transportasi berupa terminal sebagai penghubung mobilitas barang dan jasa, seperti Terminal Tarusan, terminal khusus, dan terminal penumpang tipe C. ✓ ✓ ✓ Pembangunan pelabuhan pengumpul untuk meningkatkan mobilitas dan akses transportasi untuk barang dan jasa pada skala regional. ✓ ✓ ✓ Pembangunan pelabuhan perikanan sebagai sarana bongkar muat perikanan dalam rangka meningkatkan produktivitas dan aktivitas perikanan. ✓ ✓ ✓ Optimalisasi pembangunan bandara dalam rangka meningkatkan keterhubungan dan konektivitas wilayah antarpulau untuk memperluas skala aktivitas perekonomian regional dan nasional. ✓ ✓ ✓ Optimalisasi pembangunan infrastruktur pertambangan batubara dalam meningkatkan potensi dan pencatatan sumber daya hasil pertambangan. ✓ ✓ ✓ Misi 4: Memantapkan kondisi sosial budaya daerah berbasiskan kearifan lokal. Memperkuat nilai sosial, wawasan kebangsaan, dan pelestarian budaya lokal Menguatkan harmoni sosial, keagamaan, ketertiban, dan demokrasi yang berkeadilan. Peningkatan pengakuan dan penghormatan terhadap lembaga lembaga adat dan hak ulayat masyarakat. ✓ ✓ ✓ Penguatan kerukunan inter dan antar umat beragama dan layanan keagamaan transformatif untuk mewujudkan kehidupan beragama maslahat. ✓ ✓ Penguatan stabilitas sosial melalui peningkatan sistem keamanan dan penanganan kriminalitas yang responsif, disertai internalisasi nilai kebangsaan melalui pendidikan ideologi Pancasila dan pembinaan politik beretika, serta penguatan peran organisasi kemasyarakatan secara sinergis. ✓ ✓ 329 Sasaran Strategi Arah Kebijakan Tahap Pembangunan 2026 2027 2028 2029 2030
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Pemanfaatan kesenian serta percepatan pengelolaan dan restorasi situs kebudayaan. Perlindungan dan pemanfaatan cagar budaya secara berkelanjutan disertai penyelenggaraan festival budaya yang terintegrasi dengan agenda daerah untuk memperkuat identitas budaya dan partisipasi masyarakat. ✓ ✓ ✓ Pengadaan ruang publik yang dapat diakses oleh seluruh elemen masyarakat sebagai wadah bagi masyarakat untuk berinteraksi dan melestarikan budaya. ✓ ✓ ✓ Terciptanya kehidupan sosial yang setara dan inklusif melalui penguatan keluarga serta pemenuhan hak gender Meningkatan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan. Peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dalam pembangunan, dan perlindungan dari kekerasan. ✓ ✓ ✓ Memperluas sosialisasi di berbagai instansi dan kalangan masyarakat agar menjiwai spirit Belom Bahadat dalam berkompetensi di berbagai bidang guna menumbuhkan masyarakat Kalteng yang berdaya saing. ✓ ✓ ✓ Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Pemberdayaan lembaga masyarakat dalam ketahanan dan kesejahteraan keluarga. ✓ ✓ Peningkatan pelayanan, advokasi serta komunikasi, informasi, dan edukasi keluarga berencana. ✓ ✓ ✓ Meningkatkan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. Penguatan sistem respons dan pemulihan perlindungan anak yang komprehensif. ✓ ✓ Menekan kesenjangan sosial dengan kebijakan publik inklusif. Penguatan jaring pengaman sosial berbasis pendekatan produktivitas yang adaptif, fleksibel, dan berkelanjutan. ✓ ✓ Peningkatan kesetaraan dan pemenuhan hak keluarga rentan, penyandang disabilitas, anak terlantar, dan lanjut usia. ✓ ✓ ✓ Misi 5: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik 330 Sasaran Strategi Arah Kebijakan Tahap Pembangunan 2026 2027 2028 2029 2030
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Integrasi standar pelayanan dan sistem tata kelola pemerintahan berbasis digital Digitalisasi dan integrasi pelayanan publik yang responsif Peningkatan mutu layanan publik melalui integrasi platform digital dan penguatan fungsi Mal Pelayanan Publik sebagai pusat layanan terpadu yang responsif. ✓ ✓ Pengembangan pusat data untuk optimalisasi dan pembaruan data sebagai dasar pengambilan kebijakan yang terukur dan tepat sasaran. ✓ ✓ ✓ Penguatan tata kelola data pembangunan melalui integrasi sistem database sektoral yang konsisten, baik antar perangkat daerah dan antar level pemerintahan. ✓ ✓ Meningkatnya integritas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat Penguatan kapasitas aparatur dan maturitas tata kelola birokrasi yang adaptif. Penguatan reformasi birokrasi melalui pengembangan smart government yang mendorong tata kelola pemerintahan yang adaptif, transparan, dan responsif. ✓ ✓ ✓ Penguatan pengelolaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas aparatur yang profesional dan bebas dari tindakan korupsi. ✓ ✓ Penguatan struktur kelembagaan dan penempatan aparatur daerah secara tepat fungsi dan tepat kompetensi guna mendorong kinerja organisasi yang efektif. ✓ ✓ ✓ Penguatan supremasi hukum yang transparan, adil, dan netral. Penguatan reformasi hukum melalui penegakan hukum yang adil, transparan, dan aksesibel bagi seluruh lapisan masyarakat. ✓ ✓ Optimalisasi sinergitas perencanaan yang terpadu dan partisipatif. Optimalisasi pelaksanaan zonasi wilayah yang telah ditetapkan guna mempercepat pembangunan lintas sektor sesuai potensi kewilayahan. ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Harmonisasi pembangunan berkelanjutan melalui sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 331 Sasaran Strategi Arah Kebijakan Tahap Pembangunan 2026 2027 2028 2029 2030
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Penguatan mekanisme pengendalian pembangunan, melalui implementasi manajemen risiko serta monitoring dan evaluasi capaian kinerja pemerintahan. ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Peningkatan upaya pentahelix melalui pelibatan masyarakat adat dan umum dalam forum perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan mendorong penataan wilayah administratif pemerintahan yang adaptif terhadap kondisi geografis, beban kerja kewilayahan, dan dinamika kependudukan. ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Misi 6 : Ketahanan pangan dan energi daerah yang berkelanjutan Terwujudnya ketahanan pangan yang berkelanjutan berbasis sumber daya lokal Mengembangkan kawasan hilirisasi komoditas pangan. Percepatan pengintegrasian kawasan hilirisasi dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Barito Selatan ✓ ✓ Advokasi kebijakan yang mendukung hilirisasi pangan, termasuk perizinan yang mudah, standar kualitas produk, dan insentif fiskal. ✓ ✓ ✓ ✓ Penyusunan kajian untuk pemetaan identifikasi komoditas unggulan dan potensi pengembangan wilayah ✓ ✓ Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas komoditas pangan. Penyusunan rencana strategis yang terukur hilirisasi pangan, mencakup timeline, target, skema pembiayaan, dan kebutuhan anggaran ✓ ✓ Penyelenggaraan pelatihan bagi petani dan pekerja terkait teknik pengolahan pangan, manajemen produksi, dan teknologi pengolahan. ✓ ✓ ✓ ✓ Terwujudnya ketahanan energi melalui penggunaan penerapan ekonomi hijau dan Energi Baru Terbarukan (EBT) Mendorong integrasi sistem pertanian berkelanjutan yang mendukung ketahanan energi. Pengembangan model pertanian terpadu yang mengintegrasikan aspek pangan dan energi. ✓ ✓ ✓ ✓ 332 Sasaran Strategi Arah Kebijakan Tahap Pembangunan 2026 2027 2028 2029 2030
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Mengembangkan pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) secara optimal. Penyelarasan tata kelola energi terbarukan melalui penelaahan dokumen RUEN, RUED, dan RUPTL sebagai dasar perencanaan kebutuhan energi di Barito Selatan ✓ ✓ Penyusunan kajian dan perencanaan komprehensif potensi sumber daya EBT (Surya, angin, biomassa, dan hidro) meliputi kelayakan teknis, jadwal, pembiayaan, serta manajemen risiko. ✓ ✓ Penyesuaian regulasi dan standar nasional serta daerah terkait pengembangan EBT. ✓ ✓ ✓ Kolaborasi dengan akademisi dan LSM untuk penelitian, pengembangan, dan edukasi masyarakat mengenai energi terbarukan. ✓ ✓ ✓ ✓ Penyusunan masterplan pemerataan energi dan perancangan sistem energi terbarukan yang adaptif terhadap kondisi geografis dan kebutuhan lokal ✓ ✓ Pembangunan Industri hijau yang berkelanjutan. Pengembangan industri hijau dan sektor ekonomi baru bernilai tambah tinggi secara berkelanjutan melalui dukungan inovasi dan teknologi ✓ ✓ ✓ Penguatan ketahanan energi dengan pendekatan terintegrasi. Penguatan ketahanan energi melalui pendekatan terpadu FEW Nexus (Food-Energy-Water). ✓ ✓ ✓ ✓ Pengembangan potensi energi terbarukan berbasis energi biomassa, energi surya (solar), energi mikrohidro, dan energi gambut. ✓ ✓ ✓ 333 3.2.2. Lokus Pembangunan Sebagai bagian dari arah kebijakan yang dimandatkan dalam dokumen perencanaan jangka panjang maupun menengah dari Provinsi Kalimantan Tengah dan dokumen perencanaan jangka panjang dari Kabupaten, terdapat beberapa arah kebijakan yang difokuskan pada wilayah sebagai lokus pembangunan dalam rencana pembangunan. 3.2.2.1. Koridor Pembangunan Ekonomi Dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah, KPW Buntok diarahkan pada pengembangan hub transportasi barang, pengembangan industri hulu agro, dan sentra pangan terintegrasi. Bersamaan dengan itu, Kabupaten Barito Selatan sendiri dalam RPJPD Barito Selatan 2025- 2045 direncanakan memiliki isu prioritas pembangunan pariwisata jasa lingkungan, pengembangan Food Estate, dan penyediaan EBT. Hal ini selaras dengan potensi SDA serta posisinya yang strategis. Gambar 3.6 Koridor Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Sumber: RPJPD Kalimantan Tengah 2025–2029 334 Jika melihat koridor pembangunan ekonomi, KPW Muara Teweh akan terhubung hingga Kuala Kapuas melalui penambahan konektivitas antara PKW Buntok sampai Kuala Kapuas. Harapannya, hasil produksi pada wilayah yang dilewati jalan ini akan dipasarkan ke Pulau Jawa melalui Pelabuhan Bahaur-Batanjung. Rencana ini akan menguntungkan KPW Buntok sebab secara langsung mendorong terciptanya perekonomian di Kabupaten Barito Selatan, terutama Food Estate dan industri hulu agro. Pada sisi timur, Kabupaten Barito Selatan berbatasan langsung dengan Provinsi Kalimantan Selatan dan berdekatan dengan Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini cukup strategis, mengingat jaraknya yang dekat serta ketersediaan akses menuju IKN. Ketersediaan akses ini sekaligus menjadikan Kabupaten Barito Selatan sebagai hub transportasi jalur logistik dari Zona Barat maupun Zona Tengah menuju IKN. Kondisi ini juga menjadi momentum bagi Kabupaten Barito Selatan untuk menjadi mitra pembangunan IKN. Konektivitas yang baik beserta lokasi strategis perlu direspon dengan memaksimalkan program-program yang menjadi isu prioritas. 3.2.2.2. Arah Tema Pembangunan Kewilayahan Sebagaimana tercantum dalam RPJPD Barito Selatan 2025-2045, terdapat pembagian zona pembangunan yang bertujuan meningkatkan efisiensi, daya saing, dan inovasi dalam suatu wilayah atau sektor ekonomi. Dengan membagi wilayah menjadi zona membantu memaksimalkan pemanfaatan sumber daya, dan optimalisasi infrastruktur. Adapun klasifikasi wilayah meliputi:

1.Zona Timur : Kecamatan Gunung Bintang Awai
2.Zona Utara : Kecamatan Dusun Utara
3.Zona Tengah: Kecamatan Dusun Selatan dan Kecamatan Karau Kuala
4.Zona Selatan: Kecamatan Dusun Hilir dan Kecamatan Jenamas 335 Gambar 3.7 Klasterisasi Wilayah Pembangunan Sumber: RPJPD Kabupaten Barito Selatan 2025-2045 Zona Timur Zona timur memiliki fokus utama pusat pengolahan sumber daya alam mineral dan menjadi kawasan penghubung dengan Ibu Kota Nusantara (IKN). Lokasinya yang dilewati oleh jalur strategis semakin meningkatkan urgensi pembangunan industri pengolahan berkelanjutan di Zona Timur. Pada saat ini, Zona Timur merupakan zona dengan kondisi sarana aktivitas ekonomi dan eksisting jumlah penduduk paling banyak kedua di Kabupaten Barito Selatan. Posisi yang strategis ini direncanakan akan terbangun kegiatan perekonomian di Barito Selatan pada tahun-tahun ke depan. Maka, fondasi pembangunan yang menyeluruh menjadi sangat penting, beberapa diantaranya terkait peningkatan akses sanitasi, jaring irigasi, dan percepatan perluasan jaringan distribusi tenaga listrik. Zona timur memiliki fokus utama pusat pengolahan sumber daya alam mineral dan menjadi kawasan penghubung dengan Ibu Kota Nusantara (IKN). Lokasinya yang dilewati oleh jalur jalan strategis semakin 336 meningkatkan urgensi pembangunan berkelanjutan di Zona Timur. Pada saat ini, Zona Timur merupakan zona dengan kondisi sarana aktivitas ekonomi dan eksisting jumlah penduduk paling banyak kedua di Kabupaten Barito Selatan. Letaknya yang strategis menjadikannya sebagai kawasan untuk pengembangan kegiatan perekonomian di masa mendatang. Maka, pembangunan fondasi pembangunan yang menyeluruh menjadi sangat penting, beberapa diantaranya terkait peningkatan akses sanitasi, jaring irigasi, percepatan perluasan jaringan distribusi tenaga listrik, sampai sarana transportasi umum. Selain di sisi infrastruktur, penyiapan kualitas pendidikan dan kesehatan juga perlu diperhatikan. Zona Utara Berdasarkan karakteristik dan potensi daerah, Zona Utara diidentifikasi memiliki potensi pertanian dan perkebunan yang melimpah, dikarenakan kondisi tanah yang subur bagi berbagai komoditas. Selain itu, posisinya di dekat IKN memberikan keunggulan dalam menjangkau pasar yang lebih luas. Zona Utara direncanakan sebagai kawasan produksi tanaman industri yang dapat memasok kebutuhan industri pengolahan maupun produksi BBN. Potensi yang dimiliki wilayah ini perlu dioptimalkan melalui peningkatan konektivitas guna memperlancar akses logistik, baik menuju Zona Barat Kalimantan Tengah maupun ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Selain dari sisi infrastruktur dasar, aspek kesehatan dan pendidikan turut menjadi perhatian untuk memastikan SDM yang berdaya saing. Selain itu, Zona Utara memiliki potensi untuk dikembangkan pelabuhan perikanan di Desa Batilap, Kecamatan Dusun Utara yang terletak di tepi Sungai Barito sebab memiliki aktivitas perikanan tangkap masyarakat yang cukup aktif. Pembangunan pelabuhan berskala kecil di desa ini dapat melayani nelayan lokal serta menghubungkan hasil perikanan ke pasar yang lebih luas. 337 Zona Tengah Zona Tengah memiliki potensi utama sebagai kawasan industri dan sebagai pusat pemerintahan. Keunggulan yang dimiliki pada wilayah ini yaitu memiliki akses yang baik ke berbagai sumber daya termasuk sumber daya manusia, bahan baku dan infrastruktur. Posisi sebagai pusat pemerintahan merupakan kunci dalam pengelolaan dan penyelenggaraan berbagai layanan publik di Kabupaten Barito Selatan. Selain itu, daerah Buntok Seberang di Kecamatan Dusun Selatan merupakan wilayah yang cocok dikembangkan pelabuhan karena telah ditetapkan sebagai kawasan minapolitan. Lokasi ini memiliki konsentrasi kegiatan perikanan budidaya serta didukung oleh beberapa desa seperti Jelapat, Muara Ripung, dan Danau Masura yang aktif dalam sektor perikanan. Pembangunan pelabuhan perikanan di wilayah ini akan memperkuat fungsinya sebagai pusat distribusi hasil tangkap dan budidaya. Selain itu, Kelurahan Buntok sebagai Ibukota Kecamatan Dusun Selatan sekaligus Ibukota Kabupaten Barito Selatan dipilih menjadi ibukota sebab posisinya yang strategis di sepanjang Sungai Barito serta memiliki peranan penting sebagai pusat pemerintahan dan pelayanan publik. Dalam hal ini, perlu adanya peningkatan konektivitas dengan pembangunan jalan baru yang menghubungkan Buntok dengan Desa Dadahup yang melewati Kabupaten Barito Timur. Dengan demikian, konektivitas antarkabupaten, terkhususnya dengan Kabupaten Barito Timur, menjadi semakin kuat dalam rangka menangkap peluang perekonomian yang lebih besar. Tidak hanya itu, pembangunan jalan baru juga diarahkan menuju ke arah Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur. Jalan tersebut juga menghubungkan pertemuan antara tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Timur, dan Kabupaten Barito Utara. Secara lebih detail, pembangunan tersebut tergambarkan dengan lebih jelas pada Gambar 3.8. 338 Gambar 3.8 Peta Rencana Pembangunan Konektivitas Jalan Kabupaten Barito Selatan Sumber: Bapperida Kabupaten Barito Selatan Arah kebijakan untuk Zona Tengah diarahkan untuk menjadi pusat aktivitas ekonomi, seperti pengembangan destinasi wisata unggulan dan pengembangan kawasan industri berbagai komoditas. Dalam mendukung hal tersebut, diperlukan penguatan konektivitas dan penambahan titik-titik jaringan transportasi di Zona Tengah. 339 Zona Selatan Zona Selatan difokuskan sebagai pusat pengembangan food estate untuk meningkatkan produksi dan pengolahan pangan yang berbasis pemberdayaan masyarakat lokal. Potensi yang dimiliki pada zona ini adalah memiliki pengembangan potensi kawasan mencakup rencana kawasan strategis agropolitan dan kawasan strategis perikanan terpadu. Dalam mendukung rencana kawasan strategis perikanan terpadu, diperlukan pelabuhan pengumpul dan perikanan agar memudahkan budidaya perikanan yang menjadi potensi di Zona Selatan. Rekomendasi lokus wilayah di Kabupaten Barito Selatan yang strategis untuk pembangunan pelabuhan pengumpul dan pelabuhan perikanan dapat difokuskan pada kawasan yang memiliki akses langsung ke sungai besar, potensi perikanan yang tinggi, dan kedekatan dengan sentra produksi maupun jalur distribusi. Salah satu lokasi yang sangat potensial adalah Kelurahan Mengkatip, Kecamatan Dusun Hilir yang saat ini sudah memiliki Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI). Kawasan ini dapat ditingkatkan statusnya menjadi pelabuhan pengumpul karena posisinya yang strategis di dekat Sungai Barito dan dekat dengan sentra budidaya perikanan air tawar. 3.2.3. Program Prioritas Penyusunan Program prioritas Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025– 2029 dilakukan dengan mempertimbangkan keterkaitan terhdap arah pembangunan nasional dan provinsi. Pada tingkat nasional diseleraskan sebagaimana Program Prioritas Nasional yang tertuang dalam RPJM Nasional Tahun 2025–2029, sedangkan pada tingkat provinsi diseleraskan dengan agenda pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah yang dirumuskan dalam kerangka HUMA BETANG sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025–2029. 340 Program Prioritas Nasional RPJMN Tahun 2025–2029 memuat Visi Presiden periode 2025–2029, yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi tersebut dijabarkan dalam Delapan Misi Presiden yang kemudian dirumuskan dalam Asta Cita. Asta Cita tersebut memuat 17 Program Prioritas Presiden yang mencakup rencana pembanguna berbagai sektor strategis, serta dilengkapi dengan Program Hasil Terbaik Cepat (Quick Wins) sebagai langkah percepatan pencapaian hasil pembangunan. Seluruh upaya ini dirancang untuk menjawab permasalahan dan tantangan utama pembangunan nasional secara cepat, tepat, dan terukur, serta untuk membangun fondasi yang kuat dalam mendukung pelaksanaan agenda pembangunan jangka menengah. Program Prioritas Nasional menjadi acuan penting dalam perumusan kebijakan pembangunan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Melalui penetapan prioritas pembangunan yang terukur dan tersinergi dengan baik, strategi pembangunan wilayah yang konkret, serta tata kelola dan pengendalian pelaksanaan pembangunan yang kuat menjadi daya ungkit RPJMN Tahun 2025– 2029 dalam mencapai sasaran pembangunan. Tabel 3.8 Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD 2025–2029 17 PROGRAM PRIORITAS NASIONAL 8 PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT
1.Mencapai Swasembada Pangan, Energi dan Air
2.Penyempurnaan Sistem Penerimaan Negara
3.Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi
4.Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
5.Pemberantasan Kemiskinan
6.Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba
7.Menjamin Tersedianya Pelayanan Kesehatan bagi Seluruh Rakyat Indonesia: Peningkatan BPJS Kesehatan dan Penyediaan Obat Untuk Rakyat
8.Penguatan Pendidikan, Sains, dan Teknologi, serta Digitalisasi
9.Penguatan Pertahanan dan Keamanan Negara dan Pemeliharaan Hubungan Internasional yang Kondusif
10.Penguatan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Hak Perempuan, Anak, serta Penyandang Disabilitas
11.Menjamin Pelestarian Lingkungan Hidup
1.Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil
2.Merryelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC. Dan membangun Rumah Sakit lengkap berkualitas di kabupaten
3.Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional
4.Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi
5.Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu 341 17 PROGRAM PRIORITAS NASIONAL 8 PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT
12.Menjamin Ketersediaan Pupuk, Benih, dan Pestisida Langsung ke Petani
13.Menjamin Pembangunan Hunian Berkualitas Terjangkau Bersanitasi Baik untuk Masyarakat Perdesaan/Perkotaan dan Rakyat yang Membutuhkan
14.Melanjutkan Pemerataaan Ekonomi dan Penguatan UMKM melalui Porgram Kredit Usaha dan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta Kota-Kota Inovatif- Karakteristik-Mandiri Lainnya
15.Melanjutkan Hilirisasi dan Industrialisasi Berbasiskan Sumber Daya Alam (SDA), termasuk Sumber Daya Maritim untuk Membuka Lapangan Kerja yang Seluas- Luasnya dalam Mewujudkan Keadilan Ekonomi
16.Memastikan Kerukunan Antarumat Beragama, Kebebasan Beribadah, Pendirian, dan Perawatan Rumah Ibadah
17.Pelestarian Seni Budaya, Pening Ekonomi Kreatif, dan Peningkatan Prestasi Olahraga usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut
6.Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh). TNI/POLRI, dan pejabat negara
7.Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin perryediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
8.Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23% Dalam hal ini, program prioritas yang terdapat di RPJMD Kabupaten Barito Selatan sudah seharusnya selaras dengan Asta Cita dan Program Prioritas dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih, seperti:
1.Makan Bergizi Gratis
2.Pakaian/Seragam Sekolah Gratis
3.Sekolah Rakyat
4.Sekolah Unggul Garuda
5.Cek Kesehatan Gratis (CKG) atau Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG)
6.Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Program Prioritas Kalimantan Tengah Selain mengacu pada Program Prioritas Nasional, Program Prioritas Povinsi Kalimantan Tengah menjadi pertimbangan dalam penyusunan Program Prioritas Kabupaten Barito Selatan. Program Prioritas Kalimantan Tengah dalam RPJMD Provinsi Tahun 2025–2029, dirumuskan dari permasalahan daerah dan janji politik Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah periode Tahun 2025–2029 termuat dalam HUMA BETANG. 342 Kerangka ini menjadi pijakan utama dalam mengarahkan pembangunan daerah secara menyeluruh, inklusif, dan berkelanjutan. Program Prioritas Kalimantan Tengah teridiri atas 30 Program Prioritas yang berfokus pada pendidikan, kesehatan, Ekonomi , infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Barito Selatan merumuskan program prioritas daerah dengan memperhatikan keselarasan terhadap arah kebijakan provinsi, guna memperkuat sinergi pembangunan antarwilayah dan memastikan tercapainya target pembangunan yang berkelanjutan dari tingkat pusat hingga daerah. Tabel 3.9 Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD 2025–2029 PROGRAM HUMA BETANG KALIMANTAN TENGAH KALTENG BERMARTABAT 1 Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan termasuk menembus keterisolasian daerah pedalaman dan pesisir 2 Memperluas sosialisasi di berbagai instansi dan kalangan masyarakat agar menjiwai spirit Belom Bahadat dalam berkompetensi di berbagai bidang guna menumbuhkan masyarakat Kalteng yang berdaya saing BETANG MAJU 1 Pembangunan 1000 Km jalan Desa 2 Revitalisasi Infrastruktur Lintas Kab/ Kota 3 Pembangunan Delta Kalteng Ekonomi Eksklusif 4 Peningkatan Infrastruktur Air Bersih Desa 5 Peningkatan akses listrik desa (100% Bersinar) 6 Akses Sinyal dan Internet Daerah Pedalaman BETANG MAKMUR 1 Bantuan Pangan Rp 2 Juta/KK 2 Operasi Pasar Murah 3 Menciptakan 250 orang Milyader Muda 4 Milenial Job Center 5 Inkubasi UMKM 6 Asuransi Petani dan Nelayan 7 Bantuan Perahu dan Alat Tangkap BETANG CERDAS 1 Sekolah/Kuliah Gratis 2 1 Sarjana 1 Keluarga 3 1000 unit Rumah Guru 4 Insentif Guru Agama 5 Kalteng Mengaji BETANG SEHAT 1 Berobat Gratis berbasis KTP 2 Insentif Tenaga Kesehatan Desa 3 Revitalisasi Puskesmas Desa 343 PROGRAM HUMA BETANG KALIMANTAN TENGAH 4 Pendampingan Ibu Hamil dan Pasca Hamil 5 1 Ambulans / Desa BETANG HARMONI 1 Berdayakan 100 Desa Wisata (Dewi) 2 Bantuan Provinsi untuk Kab/Kota Rp 150 Milyar 3 Rp 250 Juta Stimulus Desa 4 Insentif Kepala Desa, BPD, Damang, Mantir, RT/RW seKalteng 5 Layanan Cepat Tanggap Kebakaran Lahan dan Bantuan Warga Program Prioritas Kabupaten Barito Selatan Program prioritas Kabupaten Barito Selatan disusun sebagai hasil sintesis dari cascading kinerja pembangunan daerah, mulai dari visi, misi, tujuan, hingga outcome perangkat daerah yang terukur, baik dari tingkat nasional hingga provinsi. Program-program ini dipilih berdasarkan urgensi, dampak strategis, serta relevansi terhadap isu- isu pembangunan utama, sekaligus menjaga keterpaduan dengan arah kebijakan nasional dan provinsi. Ini didasarkan pada janji politik dan program yang kemudian diharmonisasikan dengan perencanaan secara teknokratis. Setiap program dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat serta mendorong akselerasi pencapaian visi daerah, dengan dukungan indikator kinerja yang tersusun sistematis guna memastikan arah pembangunan yang terukur, terarah, dan berkelanjutan. Gambar 3.9 Fokus Strategis Pembangunan 344 Selaras dengan tagline visi Kepala Daerah “Bekerja Bersama, Merangkul Semua” terdapat 6 dimensi yang menjadi fokus strategis pembangunan selama periode berjalan. Adapun dimensi-dimensi tersebut meliputi:

a.Barsel Ceria – Pendidikan Kesehatan • C (Cerdas) • E (Edukasi inklusif) • R (Ruang belajar sepanjang hayat) • I (Inklusivitas sosial) • A (Asupan bergizi) Dimensi ini mencakup tentang “Generasi cerdas, sehat, dan bahagia” sebagai wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dalam membangun sumber daya manusia yang unggul sejak usia dini, melalui pendekatan yang terintegrasi antara pendidikan dan kesehatan.
b.Barsel Sejahtera – Perekonomian • S (SDA lestari) • E (Ekonomi kreatif) • J (Jaminan sosial ketenagakerjaan) • A (Akselerasi tenaga kerja lokal) • H (Hilirisasi potensi daerah) • T (Tumbuhnya wisata unggulan) • E (Ekspansi fiskal yang sehat) • R (Resiliensi bencana) • A (Akses ekonomi hijau) Dimensi ini menekankan pada perwujudan “Perekonomian yang adil dan inklusif” untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga kelestarian lingkungan selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.
c.Barsel Kuat – Infrastruktur • K (Ketangguhan menghadapi bencana) • U (Utilitas publik yang merata) • A (Akses antarwilayah yang terkoneksi) • T (Tata ruang adaptif) 345 Dimensi ini menjadi fokus untuk Infrastruktur yang tangguh, merata, dan adaptif guna mendukung pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan ketahanan wilayah di masa kini dan masa depan. Ini menitikberatkan pada pembangunan yang tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga adaptif, termasuk terhadap perubahan iklim dan pertumbuhan wilayah.
d.Barsel Rukun – Sosial Budaya • R (Ruang harmoni antarumat) • U (Unjuk seni & budaya lokal) • K (Keterlibatan perempuan dalam pembangunan) • U (Upaya penguatan keluarga rentan) • N (Nilai-nilai kearifan lokal) Dimensi ini diarahkan untuk dapat menjadikan masyarakat sebagai aktor sekaligus objek perencanaan sebagai upaya membangun lingkungan masyarakat yang hidup dalam kerukunan, kebudayaan, dan kebersamaan.
e.Barsel Sigap – Tata Kelola • S (Sistem pelayanan publik yang efektif dan efisien) • I (Integritas birokrasi dan transparansi tata kelola) • G (Good Governance) • A (Akselerasi digitalisasi pemerintahan) • P (Partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan) Dimensi ini berfokus pada peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif, bersih, dan akuntabel. Pemerintahan diarahkan untuk responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta adaptif terhadap teknologi digital.
f.Barsel Tumbuh – Ketahanan Pangan • T (Tumbuhnya sentra pangan) • U (Usaha tani dan energi lokal) • M (Mandiri dari sisi pangan dan energi) • B (Berbasis potensi desa) • U (Unggul dalam teknologi dan pasokan) • H (Harmoni antara manusia dan alam) 346 Dimensi ini ditujukan untuk menjawab tantangan ketahanan pangan dan energi dengan menjadikan Barito Selatan sebagai penyangga pangan yang produktif, dan mandiri berbasis sumber daya lokal melalui penggunaan penerapan ekonomi hijau dan Energi Baru Terbarukan (EBT). 347 Tabel 3.10 Program Prioritas Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan No 32 PROGRAM PRIORITAS OUTCOME NOMENKLATUR PROGRAM PD INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM URUSAN PERANGKAT DAERAH

(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) A. BARSEL CERIA 1 Percepatan dan Pemerataan Akses Pendidikan Formal Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah Program Pengelolaan Pendidikan Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD Pendidikan Dinas Pendidikan Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Pendidikan Dinas Pendidikan Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama Pendidikan Dinas Pendidikan Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan Pendidikan Dinas Pendidikan Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan Indeks Pemerataan Guru Pendidikan Dinas Pendidikan Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik Pendidikan Dinas Pendidikan Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan Program Pengendalian Perizinan Pendidikan Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui (Persentase) Pendidikan Dinas Pendidikan 2 Pembinaan Generasi Cakap Literasi dan Numerasi Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah Program Pengelolaan Pendidikan 1.Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD

2.Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi Pendidikan Dinas Pendidikan 348 No 32 PROGRAM PRIORITAS OUTCOME NOMENKLATUR PROGRAM PD INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM URUSAN PERANGKAT DAERAH

(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) dalam pendidikan dasar

3.Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama
4.Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan
5.Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional (Nilai)
6.Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai)
7.Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional (Nilai)
8.Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai)
9.Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B (%)
10.Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV (%)
11.Iklim Inklusivitas SD (Nilai)
12.Iklim Inklusivitas SMP (Nilai)
13.Iklim Keamanan SD (Nilai)
14.Iklim Keamanan SMP (Nilai)
15.Iklim Kebhinekaan SD (Nilai)
16.Iklim Kebinekaan SMP (Nilai) 349 No 32 PROGRAM PRIORITAS OUTCOME NOMENKLATUR PROGRAM PD INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM URUSAN PERANGKAT DAERAH

(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan Program Pengembangan Kurikulum Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (Persentase) Pendidikan Dinas Pendidikan Terlestarikannya bahasa dan sastra daerah Program Pengembangan Bahasa dan Sastra Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra Pendidikan Dinas Pendidikan Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan Program Pembinaan Perpustakaan Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki (Persentase) Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 3 Beasiswa Pendidikan Gratis Bagi Masyarakat Berprestasi dan Kurang Mampu Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah Program Pengelolaan Pendidikan Persentase Anak Usia 16-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS) Pendidikan Dinas Pendidikan Persentase anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS) Pendidikan Dinas Pendidikan 4 Pemberian Minum Susu Gratis Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

1.Angka Kematian Ibu (AKI) 2.Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita Kesehatan Dinas Kesehatan Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehtan dan Makanan Minuman (Persentase) Kesehatan Dinas Kesehatan 350 No 32 PROGRAM PRIORITAS OUTCOME NOMENKLATUR PROGRAM PD INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM URUSAN PERANGKAT DAERAH

(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) 5 Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

1.Angka Kematian Ibu (AKI) 2.Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita Kesehatan Dinas Kesehatan Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan Kesehatan Dinas Kesehatan Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan Kesehatan Dinas Kesehatan 6 Pemenuhan BPJS Gratis Untuk Semua Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
1.Angka Kematian Ibu (AKI) 2.Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita Kesehatan Dinas Kesehatan B BARSEL SEJAHTERA 7 Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
1.Indeks Kualitas Air
2.Indeks Kualitas Udara Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP Program Perencanaan Lingkungan Hidup Persentase Rekomedasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (Persentase) Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup 351 No 32 PROGRAM PRIORITAS OUTCOME NOMENKLATUR PROGRAM PD INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM URUSAN PERANGKAT DAERAH

(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) Persentase RTH Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase) Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Persentase) Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya kapasitas SDM bidang lMeningkatnya penyelesaian sengketa/ kasus tindak pidana lingkungan hidupingkungan hidup Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup (%) Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Persentase jumlah MHA, kearifan lokal yang telah ditetapkan (%) Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup 8 Peningkatan ketangguhan daerah dalam menghadapi risiko bencana Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Program Penanggulangan Bencana Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah 352 No 32 PROGRAM PRIORITAS OUTCOME NOMENKLATUR PROGRAM PD INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM URUSAN PERANGKAT DAERAH
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) Perlindungan Masyarakat Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana Persentase Penanganan Pasca Bencana Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran Meningkatnya cakupan perlindungan sosial korban bencana Program Penanganan Bencana Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota (%) Sosial Dinas Sosial 9 Peningkatan kualitas dan daya tarik destinasi pariwisata Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Wisata Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan Pariwisata Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif Program Pengembangan Sumber Daya Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi Pariwisata Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata 353 No 32 PROGRAM PRIORITAS OUTCOME NOMENKLATUR PROGRAM PD INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM URUSAN PERANGKAT DAERAH
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 10 Penciptaan iklim ekonomi kreatif dan terintegrasi berbasis potensi lokal Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual Pariwisata Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Meningkatnya daya saing kepemudaan Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Rasio Wirausaha Pemuda Kepemudaan dan Olahraga Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (%) Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi Program Penilaian KesehatanKSP/USP Koperasi Persentase koperasi aktif (%) (%) Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Meningkatnya produktivitas koperasi Program Pengembangan UMKM Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (%) Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 354 No 32 PROGRAM PRIORITAS OUTCOME NOMENKLATUR PROGRAM PD INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM URUSAN PERANGKAT DAERAH
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Meningkatnya efektivitas kerja sama desa Program Peningkatan Kerja Sama Desa Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 11 Pengurangan tingkat kemiskinan masyarakat Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah Program Pengelolaan Pendidikan 1.Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD

2.Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar
3.Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama
4.Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan
5.Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional (Nilai)
6.Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai)
7.Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional (Nilai)
8.Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Pendidikan Dinas Pendidikan 355 No 32 PROGRAM PRIORITAS OUTCOME NOMENKLATUR PROGRAM PD INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM URUSAN PERANGKAT DAERAH

(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) Nasional (Nilai)

9.Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B (%)
10.Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV (%)
11.Iklim Inklusivitas SD (Nilai)
12.Iklim Inklusivitas SMP (Nilai)
13.Iklim Keamanan SD (Nilai)
14.Iklim Keamanan SMP (Nilai)
15.Iklim Kebhinekaan SD (Nilai)
16.Iklim Kebinekaan SMP (Nilai) Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
1.Indeks Pemerataan Guru
2.Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik Pendidikan Dinas Pendidikan Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan Program Pengendalian Perizinan Pendidikan Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui (Persentase) Pendidikan Dinas Pendidikan Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan Program Pengembangan Kurikulum Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (Persentase) Pendidikan Dinas Pendidikan Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
1.Angka Kematian Ibu (AKI) 2.Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita Kesehatan Dinas Kesehatan Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehtan dan Makanan Minuman (Persentase) Kesehatan Dinas Kesehatan 356 No 32 PROGRAM PRIORITAS OUTCOME NOMENKLATUR PROGRAM PD INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM URUSAN PERANGKAT DAERAH

(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

1.Angka Kematian Ibu (AKI) 2.Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita Kesehatan Dinas Kesehatan Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan Kesehatan Dinas Kesehatan Meningkatnya cakupan perlindungan dan jaminan sosial Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
1.Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar
2.Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi Sosial Dinas Sosial Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk Program Pengendalian Penduduk
1.Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun (Rata-rata Anak per Wanita)
2.Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (%) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman Program Pengembangan Permukiman Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena Program Pengembangan Perumahan
1.Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni
2.Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan 357 No 32 PROGRAM PRIORITAS OUTCOME NOMENKLATUR PROGRAM PD INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM URUSAN PERANGKAT DAERAH

(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) relokasi akibat program pemerintah Provinsi yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni Meningkatnya kualitas kawasan permukiman Program Kawasan Permukiman Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Meningkatnya Pemberdayaan Sosial Program Pemberdayaan Sosial

1.Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial
2.Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA
3.Persentase Pekerja Sosial /Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Provinsi pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar
4.Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial
5.Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang meningkat Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial Sosial Dinas Sosial 358 No 32 PROGRAM PRIORITAS OUTCOME NOMENKLATUR PROGRAM PD INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM URUSAN PERANGKAT DAERAH

(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) Meningkatnya cakupan rehabilitasi sosial Program Rehabilitasi Sosial Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi (%) Sosial Dinas Sosial Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejehatera (KS)

1.Indeks Lansia Berdaya (Indeks)
2.Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja (Indeks) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Persentase ASN yang Mendapatakan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional Pendidikan dan Pelatihan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang Pemerintahan dan Pembangunan manusia, bidang infrastruktur dan kewilayahan, bidang perekonomian dan SDA Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
1.Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (%)
2.Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang IPW (%) 3.Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Ekonomi SDA (%) Perencanaan Bapperida Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kemandirian Pangan Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan Persentase Jumlah Cadangan Pangan Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 359 No 32 PROGRAM PRIORITAS OUTCOME NOMENKLATUR PROGRAM PD INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM URUSAN PERANGKAT DAERAH

(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Skor Pola Pangan Harapan Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan Program Penanganan Kerawanan Pangan Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Kelautan dan Perikanan Dinas Perikanan Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Kelautan dan Perikanan Dinas Perikanan Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan daerah Program Peneltian dan pengembangan Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan Daerah Penelitian dan Pengembangan Bapperida Meningkatnya pemanfataan inovasi daerah dalam pembangunan Program Riset dan Inovasi Daerah Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan Penelitian dan Pengembangan Bapperida Meningkatnya aksesibiltas masyarakat yang nyaman dan aman Program Penyelenggaraan Jalan Tingkat Kemantapan Jalan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 360 No 32 PROGRAM PRIORITAS OUTCOME NOMENKLATUR PROGRAM PD INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM URUSAN PERANGKAT DAERAH
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Meningkatnya produktivitas tenaga kerja Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkat Produktivitasnya Tenaga Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman Program Pengembangan Permukiman Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Meningkatnya pemberdayaan dan kapasitas transmigran dalam pengembangan kawasan transmigrasi Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan Transmigrasi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Meningkatnya pelaksanaan transmigrasi Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi Persentase Program Transmigrasi yang Dilaksanakan (Persentase) Transmigrasi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Meningkatnya kualitas pembangunan kawasan transmigrasi Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang Berkembang (Persentase) Transmigrasi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

1.Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
2.Efektivitas Kerja Sama Daerah
3.Indeks Kematangan Organisasi
4.Jumlah Produk Hukum yang Dihasilkan
5.Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah 361 No 32 PROGRAM PRIORITAS OUTCOME NOMENKLATUR PROGRAM PD INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM URUSAN PERANGKAT DAERAH

(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan Program Perekonomian dan Pembangunan

1.Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan
2.Tingkat Kematangan UKBPJ 3.Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah 12 Penguatan kompetensi dan kapasitas tenaga kerja lokal Meningkatnya produktivitas tenaga kerja Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkat Produktivitasnya Tenaga Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Terkelolanya informasi tenaga kerja Program Perencanaan Tenaga Kerja Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja (%) Tenaga Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Meningkatnya produktivitas tenaga kerja Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya (%) Tenaga Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Meningkatnya penempatan tenaga kerja Program Penempatan Tenaga Kerja Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri (Persentase) Tenaga Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja 13 Perluasan cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan Meningkatanya pekerja Indonesia yang terlindungi Program Hubungan Industrial Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial Tenaga Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja 14 Penguatan dan Stabilisasi ekonomi daerah Meningkatnya kemudahan berinvestasi Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal Realisasi Total terhadap Target Investasi Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal Program Promosi Penanaman Modal Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 362 No 32 PROGRAM PRIORITAS OUTCOME NOMENKLATUR PROGRAM PD INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM URUSAN PERANGKAT DAERAH

(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko Program Pelayanan Penanaman Modal Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (%) Perdagangan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Perdagangan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya Perdagangan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor Program Pengembangan Ekspor Nilai Ekspor Barang Perdagangan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen (%) Perdagangan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan (Persentase) Perdagangan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 363 No 32 PROGRAM PRIORITAS OUTCOME NOMENKLATUR PROGRAM PD INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM URUSAN PERANGKAT DAERAH
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) Meningkatnya realisasi pembangunan industri Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri Perindustrian Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian Program Pengendalian Izin Usaha Industri Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan (%) Perdagangan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Meningkatnya pemanfaatan informasi industri Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini (%) Perdagangan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 15 Penguatan Kapasitas fiskal daerah Meningkatnya tata kelola anggaran Program Pengelolaan Keuangan Daerah

1.Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD
2.Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Meningkatnya tata kelola perbendaharaan
1.Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar
2.Persentase Penurunan SILPA Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan Persentase laporan keuangan tepat waktu Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Meningkatnya tata kelola aset daerah Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah Keuangan Badan Pendapatan Daerah 364 No 32 PROGRAM PRIORITAS OUTCOME NOMENKLATUR PROGRAM PD INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM URUSAN PERANGKAT DAERAH

(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan Keuangan Badan Pendapatan Daerah Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital Keuangan Badan Pendapatan Daerah C BARSEL KUAT 16 Pemantapan Sanitasi Keluarga Berkelanjutan Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (Persentase) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman Program Pengembangan Permukiman Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah Program Pengembangan Perumahan Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni Meningkatnya kualitas kawasan permukiman Program Kawasan Permukiman Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan 365 No 32 PROGRAM PRIORITAS OUTCOME NOMENKLATUR PROGRAM PD INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM URUSAN PERANGKAT DAERAH
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) Meningkatnya penanganan kawasan permukiman kumuh skala kecil (&10 hektare) Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani (%) Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Meningkatnya sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum psu tingkat kemampuan menengah Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU (Persentase) Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Meningkatnya penyediaan PSU permukiman Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan 17 Intensifikasi Pemerataan Infrastruktur Air Minum Perpipaan Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)

1.Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir (%) 2.Persentase peningkatan Perlindungan Kawasan dari Abrasi dan Banjir Rob (%)
3.Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas (%) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 366 No 32 PROGRAM PRIORITAS OUTCOME NOMENKLATUR PROGRAM PD INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM URUSAN PERANGKAT DAERAH

(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) 18 Peningkatan Konektivitas Tenaga Listrik Meningkatnya penyediaan PSU permukiman Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan 19 Peningkatan Akses Internet Cepat Dan Digitalisasi Masyarakat Meningkatnya penyediaan PSU permukiman Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan 20 Penguatan Sistem Pengelolaan Sampah Terpadu Dan Berkelanjutan Meningkatnya layanan persampahan regional Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Meningkatnya tata kelola persampahan Program Pengelolaan Persampahan Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) Persentase Limbah B3 yang Terkelola (Persentase) Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup 21 Pemerataan dan Pemantapan Konektivitas Jalan dan Jembatan Meningkatnya aksesibiltas masyarakat yang nyaman dan aman Program Penyelenggaraan Jalan Tingkat Kemantapan Jalan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 22 Pemantapan dan pemanfaatan dermaga serta terminal Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan

1.Konektivitas Darat
2.Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal Perhubungan Dinas Perhubungan 367 No 32 PROGRAM PRIORITAS OUTCOME NOMENKLATUR PROGRAM PD INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM URUSAN PERANGKAT DAERAH

(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) Angkutan Jalan (LLAJ) Meningkatnya kualitas layanan transportasi laut Program Pengelolaan Pelayaran

1.Konektivitas Laut
2.Persentase rambu keselamatan alur sungai dalam kondisi baik (%) Perhubungan Dinas Perhubungan D BARSEL RUKUN 23 Penguatan Ketahanan Budaya, Seni, dan Kearifan Lokal Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan Program Pengembangan Kebudayaan Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan Kebudayaan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya
1.Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan
2.Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan Kebudayaan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan Jumlah prestasi olahraga di tingkat provinsi (Medali) Kepemudaan dan Olahraga Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Meningkatnya tata kelola museum Program Pengelolaan Permuseuman Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum Kebudayaan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat 1.Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat (%)
2.Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (%) Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Meningkatnya kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup 368 No 32 PROGRAM PRIORITAS OUTCOME NOMENKLATUR PROGRAM PD INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM URUSAN PERANGKAT DAERAH

(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) MHA yang terkait dengan PPLH Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH Meningkatnya tata kelola tanah ulayat Program Penetapan Tanah Ulayat Persentase Tanah Ulayat yang Ditetapkan Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan 24 Pemantapan kerukunan inter dan antar umat beragama Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 25 Penguatan Iklim Stabililitas Politik Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (%) Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Meningkatnya etika dan budaya politik Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (%) Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 369 No 32 PROGRAM PRIORITAS OUTCOME NOMENKLATUR PROGRAM PD INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM URUSAN PERANGKAT DAERAH
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) Pengembangan Etika Serta Budaya Politik Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja 26 Peningkatan Partisipasi dan Akses Perempuan dalam Pembangunan Daerah Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan

1.Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)
2.Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Menurunnya kekerasan terhadap perempuan Program Perlindungan Perempuan Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%) Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Meningkatnya Pemberdayaan Sosial Program Pemberdayaan Sosial
1.Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial
2.Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Sosial Dinas Sosial 370 No 32 PROGRAM PRIORITAS OUTCOME NOMENKLATUR PROGRAM PD INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM URUSAN PERANGKAT DAERAH

(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA

3.Persentase Pekerja Sosial /Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Provinsi pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar
4.Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial
5.Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang meningkat Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial 27 Peningkatan Akses Layanan Dasar Bagi Keluarga Rentan Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak Program Peningkatan Kualitas Keluarga Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar (%) Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan (%) Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif Program Pemenuhan Hak Anak (Pha) Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks) Pemberdayaan Perempuan Dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian 371 No 32 PROGRAM PRIORITAS OUTCOME NOMENKLATUR PROGRAM PD INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM URUSAN PERANGKAT DAERAH

(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) Perlindungan Anak Penduduk dan Keluarga Berencana Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak Program Perlindungan Khusus Anak

1.Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)
2.Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks) Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Meningkatnya cakupan rehabilitasi sosial Program Rehabilitasi Sosial Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi (%) Sosial Dinas Sosial Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejehatera (KS)
1.Indeks Lansia Berdaya (Indeks)
2.Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja (Indeks) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
1.Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (MCPR) (%)
2.Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern (%) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana E BARSEL SIGAP 28 Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Nilai Keterbukaan Informasi Publik Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian 372 No 32 PROGRAM PRIORITAS OUTCOME NOMENKLATUR PROGRAM PD INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM URUSAN PERANGKAT DAERAH

(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika Program Pengelolaan Aplikasi Informatika Indeks Pemerintahan Digital Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Program Administrasi Pemerintahan Desa 1.Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya

2.Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Meningkatnya kualitas penataan desa Program Penataan Desa Persentase Fasilitasi Penataan Desa (%) Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Meningkatnya kualitas bangunan gedung Program Penataan Bangunan Gedung Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik (%) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik (%) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi Program Pengembangan Jasa Konstruksi Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli (%) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kabupaten (%) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN) Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Statistik Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian 373 No 32 PROGRAM PRIORITAS OUTCOME NOMENKLATUR PROGRAM PD INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM URUSAN PERANGKAT DAERAH

(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Persandian Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

1.Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
2.Efektivitas Kerja Sama Daerah
3.Indeks Kematangan Organisasi
4.Jumlah Produk Hukum yang Dihasilkan
5.Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan Program Perekonomian dan Pembangunan
1.Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan
2.Tingkat Kematangan UKBPJ 3.Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil Program Pencatatan Sipil
1.Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan
2.Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan
3.Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan
4.Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk Program Pendaftaran Penduduk 1.Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (Persentase)
2.Perekaman KTP elektronik (%) Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan Program Pengelolaan Informasi 1.Persentase Informasi Kependudukan yang DImanfaatkan (Persentase) Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 374 No 32 PROGRAM PRIORITAS OUTCOME NOMENKLATUR PROGRAM PD INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM URUSAN PERANGKAT DAERAH

(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) Administrasi Kependudukan

2.Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) (%) Dan Pencatatan Sipil Meningkatnya kualitas profil kependudukan Program Pengelolaan Profil Kependudukan Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan (Persentase) Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Meningkatnya kualitas inovasi dan pelayanan masyarakat Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Persentase Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksana Kewilayahan Kecamatan Meningkatnya Pemberdayaan dan Masyarakat Desa Program Pemberdayaan dan Masyarakat Desa dan Kelurahan Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%) Kewilayahan Kecamatan Meningkatnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Prosentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (%) Kewilayahan Kecamatan Meningkatnya Cakupan Layanan Urusan Pemerintahan Umum Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum persentase Kegiatan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan (%) Kewilayahan Kecamatan Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Desa yang dilakukan Pembinaan dan Pengawasan (%) Kewilayahan Kecamatan Meningkatnya kualitas layanan taman makam pahlawan Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Prosentase Taman Makam yang dipelihara (%) Sosial Dinas Sosial 29 Penguatan Good Governance Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian Program Kepegawaian Daerah Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 375 No 32 PROGRAM PRIORITAS OUTCOME NOMENKLATUR PROGRAM PD INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM URUSAN PERANGKAT DAERAH

(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Persentase ASN yang Mendapatakan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional Pendidikan dan Pelatihan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Meningkatnya kualitas analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan dan evaluasi Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan Meningkatnya layanan penjaminan mutu, pengelolaan tugas belajar, serta sertifikasi kompetensi Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi teknis Persentase ASN yang Mendapatakan Pengembangan Kompetensi Teknis Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi

1.Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
2.Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Daerah Inspektorat Daerah Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik Program Penyelenggaraan Pengawasan
1.Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1
2.Penyelenggaraan Reformasi Inspektorat Daerah Inspektorat Daerah 376 No 32 PROGRAM PRIORITAS OUTCOME NOMENKLATUR PROGRAM PD INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM URUSAN PERANGKAT DAERAH

(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan Birokrasi

3.Penanganan Pengaduan Masyarakat
4.TindakLanjut Rekomendasi APIP Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang lebih baik melalui dukungan fasilitas, teknologi informasi, dan sumber daya manusia yang profesional. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
1.Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Perangkat Daerah (Nilai)
2.Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Urusan Pemerintahan Umum Seluruh PD dan Kecamatan Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang - undangan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
1.Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N
2.Persentase Penetapan Ranperda Tahun N Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis Program Pengelolaan Arsip Tingkat Ketersediaan Arsip Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Meningkatnya akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Meningkatnya akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup Program Perizinan Penggunaan Arsip Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup (Persentase) Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
1.Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD
2.Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD Perencanaan Bapperida 377 No 32 PROGRAM PRIORITAS OUTCOME NOMENKLATUR PROGRAM PD INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM URUSAN PERANGKAT DAERAH

(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) Pembangunan Daerah Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang Pemerintahan dan Pembangunan manusia, bidang infrastruktur dan kewilayahan, bidang perekonomian dan SDA Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

1.Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (%)
2.Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang IPW (%) 3.Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Ekonomi SDA (%) Perencanaan Bapperida Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Bapperida Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah PersentaseKajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan di daerah Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah Meningkatnya pemanfataan inovasi daerah dalam pembangunan Program Riset dan Inovasi Daerah Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan Penelitian dan Pengembangan Bapperida 378 No 32 PROGRAM PRIORITAS OUTCOME NOMENKLATUR PROGRAM PD INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM URUSAN PERANGKAT DAERAH

(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan daerah Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan Daerah Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah Meningkatnya tata kelola tanah ulayat Program Penetapan Tanah Ulayat Persentase Tanah Ulayat yang Ditetapkan Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Persentase Terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertipikat yang Dilakukan melalui Mediasi (Persentase) Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal Kelebihan dari Tanah Maksimum dan Tanah Absentee (%) Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Meningkatnya akses masyarakat terhadap Program Redistribusi Tanah, Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan 379 No 32 PROGRAM PRIORITAS OUTCOME NOMENKLATUR PROGRAM PD INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM URUSAN PERANGKAT DAERAH
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) Dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee diredistribusikan yang berasal Kelebihan dari Tanah Maksimum dan Tanah Absentee (%) Permukiman serta Pertanahan Meningkatnya pengelolaan tanah kosong Program Pengelolaan Tanah Kosong Persentase Tanah Kosong yang Dikelola (Persentase) Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Meningkatnya tertib perizinan dalam kegiatan pembukaan lahan Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah Ditetapkannya Hak Atas Tanah dalam Penguasaan dan Pengelolaan Pemerintah Daerah (%) Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah (Persentase) Ditetapkannya Hak Atas Tanah dalam Penguasaan dan Pengelolaan Pemerintah Daerah (%) Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan F BARSEL TUMBUH 30 Penguatan ketahanan pangan daerah Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kemandirian Pangan Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan Persentase Jumlah Cadangan Pangan Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Skor Pola Pangan Harapan Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan Program Penanganan Kerawanan Pangan Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 380 No 32 PROGRAM PRIORITAS OUTCOME NOMENKLATUR PROGRAM PD INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM URUSAN PERANGKAT DAERAH
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan Program Pengawasan Keamanan Pangan Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (%) Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Pertanian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian

1.Persentase Penanganan Bencana Pertanian (Persentase)
2.Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian (%) Pertanian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian Program Perizinan Usaha Pertanian Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan (Persentase) Pertanian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian Program Penyuluhan Pertanian Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi (Persentase) Pertanian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 31 Peningkatan produktivitas dan nilai tambah komoditas primer unggulan Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Kelautan dan Perikanan Dinas Perikanan Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Kelautan dan Perikanan Dinas Perikanan Meningkatnya kelestarian laut dan keanekaragaman hayati Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Luasan Kawasan Konservasi (Meter) Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH) Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 381 No 32 PROGRAM PRIORITAS OUTCOME NOMENKLATUR PROGRAM PD INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM URUSAN PERANGKAT DAERAH

(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Sarana Pertanian Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

1.Peningkatan Produksi Tanaman Pangan
2.Peningkatan Produksi Hortikultura
3.Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan Pertanian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Prasarana Pertanian Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B Pertanian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 32 Penerapan Ekonomi Hijau dalam pembangunan daerah Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan Program Perekonomian dan Pembangunan
1.Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan
2.Tingkat Kematangan UKBPJ 3.Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
1.Indeks Kualitas Air
2.Indeks Kualitas Udara Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya pemanfataan inovasi daerah dalam pembangunan Program Riset dan Inovasi Daerah Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan Penelitian dan Pengembangan Penelitian dan Pengembangan Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan daerah Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan Daerah Penelitian dan Pengembangan Penelitian dan Pengembangan Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah Penelitian dan Pengembangan Penelitian dan Pengembangan 382 No 32 PROGRAM PRIORITAS OUTCOME NOMENKLATUR PROGRAM PD INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM URUSAN PERANGKAT DAERAH

(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah Penelitian dan Pengembangan Penelitian dan Pengembangan 383 Cover 384

4.BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH 4.1. Program Perangkat Daerah Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029, strategi, arah kebijakan, dan program prioritas Kepala Daerah dioperasionalisasikan melalui Program Perangkat Daerah. Program merupakan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah yang diturunkan dalam kegiatan dan subkegiatan dengan mempertimbangkan sumber daya serta tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Penyusunan program dilakukan berdasarkan hasil pemetaan permasalahan yang dirumuskan melalui pendekatan cascading berbasis outcome. Setiap program dipilih secara selektif guna optimalisasi kerangka alokasi anggaran belanja daerah sesuai dengan kapasitas fiskal. Program Perangkat Daerah dibagi berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah berdasarkan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Adapun urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, terdiri dari:
1.Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, meliputi 6 (enam) urusan yakni: 1) Urusan pemerintahan bidang pendidikan; 2) Urusan pemerintahan bidang kesehatan; 3) Urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; 385 4) Urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman; 5) Urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; 6) Urusan pemerintahan bidang sosial.
2.Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, meliputi 18 (delapan belas) urusan yakni: 1) Urusan pemerintahan bidang tenaga kerja; 2) Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak; 3) Urusan pemerintahan bidang pangan; 4) Urusan pemerintahan bidang pertanahan; 5) Urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; 6) Urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; 7) Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; 8) Urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 9) Urusan pemerintahan bidang perhubungan; 10) Urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika; 11) Urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah; 12) Urusan pemerintahan bidang penanaman modal; 13) Urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga; 14) Urusan pemerintahan bidang statistik; 15) Urusan pemerintahan bidang persandian; 16) Urusan pemerintahan bidang kebudayaan; 17) Urusan pemerintahan bidang perpustakaan; 18) Urusan pemerintahan bidang kearsipan.
3.Urusan Pilihan, meliputi 8 (delapan) urusan yakni: 1) Urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan; 2) Urusan pemerintahan bidang pariwisata; 3) Urusan pemerintahan bidang pertanian; 4) Urusan pemerintahan bidang perdagangan; 386 5) Urusan pemerintahan bidang perindustrian; 6) Urusan pemerintahan bidang transmigrasi.
4.Unsur pendukung Urusan Pemerintahan, meliputi 2 (dua) urusan yakni: 1) Unsur Sekretariat Daerah 2) Unsur Sekretariat DPRD
5.Unsur penunjang urusan pemerintahan, meliputi 5 (lima) urusan yakni: 1) Unsur perencanaan; 2) Unsur keuangan; 3) Unsur kepegawaian; 4) Unsur pendidikan dan pelatihan; 5) Unsur penelitian dan pengembangan.
6.Unsur pengawasan urusan pemerintahan, yaitu Inspektorat Daerah
7.Unsur kewilayahan, yaitu urusan Kecamatan.
8.Unsur pemerintahan umum, yaitu Kesatuan Bangsa dan Politik. Adapun Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Barito Selatan merujuk pada Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan. Berdasarkan peraturan tersebut, susunan perangkat daerah Kabupaten Barito Selatan terdiri atas:
1.Dinas, terdiri dari 20 (Dua Puluh) Perangkat Daerah: 1) Dinas Pendidikan 2) Dinas Kesehatan 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 4) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan 5) Satuan Polisi Pamong Praja 6) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 7) Dinas Sosial 8) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 9) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja 387 10) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 11) Dinas Lingkungan Hidup 12) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 13) Dinas Perhubungan 14) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian 15) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 16) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 17) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 18) Dinas Perikanan 19) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 20) Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata
2.Badan, terdiri dari 6 (enam) badan: 1) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah 2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 3) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 4) Badan Penanggulangan Bencana Daerah 5) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 6) Badan Pendapatan Daerah
3.Sekretariat Daerah
4.Sekretariat DPRD
5.Inspektorat Daerah
6.Kecamatan, terdiri dari 6 (enam) kecamatan: 1) Kecamatan Dusun Selatan 2) Kecamatan Karau Kuala 3) Kecamatan Dusun Hilir 4) Kecamatan Jenamas 5) Kecamatan Dusun Utara 6) Kecamatan Gunung Bintang Awai 388 Tabel 4.1 Program Perangkat Daerah BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME BASELINE 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU

(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 309.452.018.919 309.452.018.919 321.655.459.314 323.076.548.364 326.440.751.826 1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 242.377.588.919 242.377.588.919 242.377.588.919 242.377.588.919 242.377.588.919 Persentase Tingkat Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Persentase Capaian layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota (%) 100 100 100 242.377.588.919 100 242.377.588.919 100 242.377.588.919 100 242.377.588.919 100 242.377.588.919 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 65.899.430.000 65.899.430.000 69.967.243.465 70.440.939.815 71.562.340.969 Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional (Nilai) 57,17 59,67 62,17 65.899.430.000 64,67 65.899.430.000 67,17 69.967.243.465 69,67 70.440.939.815 72,17 71.562.340.969 Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai) 68,63 69,73 70,83 71,93 73,03 74,13 75,23 Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional (Nilai) 50,89 53,79 56,69 59,59 62,49 65,39 68,29 Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai) 61,07 62,57 64,07 65,57 67,07 68,57 70,07 Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B (%) 48,33 56,79 70,65 89,14 100 100 100 Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV (%) 53,42 45,44 46,44 47,44 48,44 49,44 50,44 Iklim Inklusivitas SD (Nilai) 60,7 63,09 65,7 68,2 70,7 73,2 75,7 Iklim Inklusivitas SMP (Nilai) 60,69 63,09 65,49 67,89 70,29 72,69 75,09 389 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME BASELINE 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) Iklim Keamanan SD (Nilai) 79,07 79,97 80,87 81,77 82,67 83,57 84,47 Iklim Keamanan SMP (Nilai) 74,59 76,09 77,59 79,09 80,59 82,09 83,59 Iklim Kebhinekaan SD (Nilai) 72,58 73,68 74,68 75,68 76,68 77,68 78,68 Iklim Kebinekaan SMP (Nilai) 73,53 74,53 75,53 76,53 77,53 78,53 79,53 1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM 275.000.000 275.000.000 275.000.000 275.000.000 275.000.000 Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (Persentase) 55 60 65 275.000.000 70 275.000.000 75 275.000.000 80 275.000.000 90 275.000.000 1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 550.000.000 550.000.000 4.617.813.465 5.091.509.815 6.212.910.969 Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan Indeks Pemerataan Guru (Rasio) 0,5 0,52 0,55 550.000.000 0,6 550.000.000 0,65 4.617.813.465 0,7 5.091.509.815 0,75 6.212.910.969 Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik (Persentase) 39,33 39,5 40 40,5 41 41,5 42 1.01.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN 0 0 0 0 0 Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui (Persentase) 15 16 17 0 18 0 19 0 20 0 20 0 1.01.06 - PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA 350.000.000 350.000.000 4.417.813.465 4.891.509.815 6.012.910.969 390 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME BASELINE 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) Terlestarikannya bahasa dan sastra daerah Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra (Persentase) 50 55 60 350.000.000 65 350.000.000 70 4.417.813.465 75 4.891.509.815 80 6.012.910.969 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 228.286.135.628 228.286.135.628 240.489.576.023 241.910.665.073 246.274.868.535 1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 151.717.063.004 151.717.063.004 165.320.503.399 166.420.503.399 170.320.503.399 Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota Dinkes Usia Harapan Hidup (UHH) ((tahun)) 67,86 73,65 73,65 151.717.063.004 73,65 151.717.063.004 74 165.320.503.399 74,42 166.420.503.399 74,42 170.320.503.399 Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita ((%)) 33,3 18,8 17,5 16,3 15,2 14,2 14 1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 73.025.727.124 73.025.727.124 71.625.727.124 71.946.816.174 72.411.019.636 Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat Angka Kematian Ibu (AKI) (Angka) 71 122 109 73.025.727.124 97 73.025.727.124 86 71.625.727.124 77 71.946.816.174 70 72.411.019.636 Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita ((%)) 33,3 18,8 17,5 16,3 15,2 14,2 14 1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 3.091.249.000 3.091.249.000 3.091.249.000 3.091.249.000 3.091.249.000 Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan Dinkes Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (Persentase) 14,08 18 22 3.091.249.000 30 3.091.249.000 38 3.091.249.000 46 3.091.249.000 54 3.091.249.000 1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 176.560.500 176.560.500 176.560.500 176.560.500 176.560.500 Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehtan dan Makanan Minuman (Persentase) 44,21 45 45,5 176.560.500 46,8 176.560.500 48,3 176.560.500 51,5 176.560.500 54 176.560.500 391 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME BASELINE 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) 1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 275.536.000 275.536.000 275.536.000 275.536.000 275.536.000 Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan Dinkes Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase) 100 100 100 275.536.000 100 275.536.000 100 275.536.000 100 275.536.000 100 275.536.000 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 570.976.690.887 594.895.809.421,29 591.301.758.227,98 594.707.142.251,57 647.080.887.098,96 1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 23.369.906.882 24.087.480.438,03 23.979.658.902,23 24.081.820.422,94 25.653.032.768,36 Meningkatnya kinerja administrasi perkantoran Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi (%) 90 90 92 23.369.906.882 94 24.087.480.438,03 96 23.979.658.902,23 98 24.081.820.422,94 100 25.653.032.768,36 1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 40.697.829.850 44.285.697.630,14 43.746.589.951,15 44.257.397.554,68 52.113.459.281,79 Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir (%) 62,4 62,4 62,5 40.697.829.850 62,65 44.285.697.630,14 62,77 43.746.589.951,15 62,85 44.257.397.554,68 62,97 52.113.459.281,79 Persentase peningkatan Perlindungan Kawasan dari Abrasi dan Banjir Rob (%) 52,12 52,12 52,23 52,35 52,46 52,59 52,75 Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas (%) 66,15 66,15 66,55 67,87 68,25 68,55 68,9 1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 21.302.854.120 22.036.677.826,86 21.317.867.588,19 21.998.944.392,91 30.137.854.120 Terjangkaunya pelayanan air bersih melalui perpipaan terakses ke rumah tangga Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses air minum layak (%) 75,12 76,12 77,87 21.302.854.120 78,9 22.036.677.826,86 79,97 21.317.867.588,19 80,99 21.998.944.392,91 81,97 30.137.854.120 392 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME BASELINE 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) 1.03.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL 0 1.950.000.000 1.950.000.000 1.950.000.000 2.150.000.000 Meningkatnya layanan persampahan regional Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional (Persentase) 26,07 26,07 26,5 0 27,07 1.950.000.000 28,07 1.950.000.000 29,07 1.950.000.000 30,07 2.150.000.000 1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 7.412.942.000 7.812.942.000 7.812.942.000 7.812.942.000 8.812.942.000 Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman) (%) 79,89 79,89 80,82 7.412.942.000 81,92 7.812.942.000 82,97 7.812.942.000 83,97 7.812.942.000 83,97 8.812.942.000 1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 2.700.000.000 4.400.000.000 4.400.000.000 4.400.000.000 5.535.839.242,39 Meningkatnya cakupan sistem drainase perkotaan Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (Persentase) 23,11 23,11 24,11 2.700.000.000 25,11 4.400.000.000 26,11 4.400.000.000 27,11 4.400.000.000 28,11 5.535.839.242,39 1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN 0 0 0 0 0 Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik (%) 45 45 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 111.059.876.500 113.018.286.500 112.648.786.500 113.049.286.500 117.149.286.500 Meningkatnya kualitas bangunan gedung Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik (%) 55 55 100 111.059.876.500 100 113.018.286.500 100 112.648.786.500 100 113.049.286.500 100 117.149.286.500 393 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME BASELINE 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik (%) 55 55 100 100 100 100 100 1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA 18.884.045.000 19.317.546.853,43 19.327.641.734,1 19.267.680.136,46 20.405.054.621,2 Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik (%) 33 33 100 18.884.045.000 100 19.317.546.853,43 100 19.327.641.734,1 100 19.267.680.136,46 100 20.405.054.621,2 1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 342.558.751.535 354.518.310.802,15 352.721.285.205,49 354.423.977.217,28 380.610.849.640,98 Meningkatnya infrastruktur jalan Kabupaten Tingkat Kemantapan Jalan (Angka) 38,93 38,93 39,53 342.558.751.535 40,33 354.518.310.802,15 41,14 352.721.285.205,49 41,96 354.423.977.217,28 42,86 380.610.849.640,98 1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 1.222.550.000 1.461.741.185,34 1.425.800.673,41 1.459.854.513,65 1.983.591.962,12 Meningkatnya kualitas jasa konstruksi dan Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli (%) 8,51 8,51 15 1.222.550.000 20 1.461.741.185,34 25 1.425.800.673,41 30 1.459.854.513,65 35 1.983.591.962,12 1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 1.767.935.000 2.007.126.185,34 1.971.185.673,41 2.005.239.513,65 2.528.976.962,12 Meningkatnya kepatuhan terhadap RTRW Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kabupaten (%) 100 100 100 1.767.935.000 100 2.007.126.185,34 100 1.971.185.673,41 100 2.005.239.513,65 100 2.528.976.962,12 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 16.947.214.769 31.307.085.901 29.150.655.163 30.571.744.213 33.935.947.676 1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 9.428.871.032 9.428.871.032 9.428.871.032 9.428.871.032 9.428.871.032 Terpenuhinya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota 9.428.871.032 9.428.871.032 9.428.871.032 9.428.871.032 9.428.871.032 394 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME BASELINE 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat Pemerintah provinsi memperoleh program Daerah yang fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni (%) 75 70 65 60 55 50 45 1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 1.055.064.750 5.841.688.461 5.122.878.215 5.596.574.565 6.717.975.719 Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%) 100 100 100 1.055.064.750 100 5.841.688.461 100 5.122.878.215 100 5.596.574.565 100 6.717.975.719 1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 768.767.500 5.555.391.211 4.836.580.965 5.310.277.315 6.431.678.469 Meningkatnya kualitas kawasan permukiman Persentasi Luas kawasan kumuh 10- 15 Ha yang ditangani (%) 80 78 76 768.767.500 74 5.555.391.211 72 4.836.580.965 70 5.310.277.315 68 6.431.678.469 1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Meningkatnya penanganan kawasan permukiman kumuh skala kecil (&10 hektare) Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani (%) 72 70 68 1.000.000.000 66 1.000.000.000 64 1.000.000.000 60 1.000.000.000 58 1.000.000.000 1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 4.694.511.487 9.481.135.197 8.762.324.951 9.236.021.301 10.357.422.456 Meningkatnya penyediaan PSU permukiman Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) (Persentase) 70 72 74 4.694.511.487 76 9.481.135.197 78 8.762.324.951 80 9.236.021.301 85 10.357.422.456 395 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME BASELINE 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) 1.04.06 - PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 0 0 0 0 0 Meningkatnya sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum psu tingkat kemampuan menengah Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU (Persentase) 45 50 54 0 56 0 58 0 60 0 70 0 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 39.094.510.417 43.881.134.128 51.297.950.812 52.719.039.861 56.940.609.123 1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 28.328.531.717 28.328.531.717 28.328.531.717 28.328.531.717 28.328.531.717 Tersedianya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota BPBD Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana (Nilai) 94 95 95 6.198.758.671 95 6.198.758.671 95 6.198.758.671 95 6.198.758.671 95 6.198.758.671 Tersedianya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota SATPOL PP Persentase Capaian layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota (%) 1 1 1 7.678.805.254 1 7.678.805.254 1 7.678.805.254 1 7.678.805.254 1 7.678.805.254 Tersedianya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota DAMKAR Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ? B (%) 1 1 1 14.450.967.792 1 14.450.967.792 1 14.450.967.792 1 14.450.967.792 1 14.450.967.792 1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 1.816.053.400 6.602.677.111 5.883.866.865 6.357.563.215 7.478.964.369 396 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME BASELINE 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada Tingkat Kematangan Keamanan Informasi (Nilai) Tingkat I Tingkat I Tingkat I 454.013.350 Tingkat II 0 Tingkat III 0 Tingkat IV 0 Tingkat IV 0 Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum Indeks Ketenteraman dan Ketertiban (Angka) 80 82 85 454.013.350 87 6.602.677.111 90 5.883.866.865 92 6.357.563.215 95 7.478.964.369 Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat (%) 70 70 78 454.013.350 80 0 83 0 85 0 90 0 Meningkatnya kapasitas SDM PPNS Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (%) 75 75 80 454.013.350 83 0 86 0 90 0 93 0 1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 2.321.106.800 2.321.106.800 6.388.920.265 6.862.616.614 8.984.017.768 Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Persentase Penanganan Pasca Bencana (%) 100 100 97 1.249.854.000 97 1.249.854.000 97 1.653.488.355 97 1.811.387.138 97 2.518.520.856 Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana (%) 100 100 97 890.584.700 97 890.584.700 97 2.012.757.655 97 2.170.656.438 97 2.877.790.156 Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (%) 100 98 98 180.668.100 98 180.668.100 98 2.722.674.255 98 2.880.573.038 98 3.587.706.756 1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 6.628.818.500 6.628.818.500 10.696.631.965 11.170.328.315 12.149.095.269 397 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME BASELINE 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 10.907.095.154 15.693.718.865 14.974.908.619 15.448.604.969 16.570.006.123 Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran (Persentase) 1 1 1 142.634.200 1 142.634.200 1 142.634.200 1 142.634.200 1 142.634.200 Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (Persentase) 1 1 1 6.486.184.300 1 6.486.184.300 1 10.553.997.765 1 11.027.694.115 1 12.006.461.069 1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.527.095.154 6.527.095.154 6.527.095.154 6.527.095.154 6.527.095.154 Tersedianya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) (Angka) 71 71 72,00 6.527.095.154 73,00 6.527.095.154 74,00 6.527.095.154 75 6.527.095.154 76,00 6.527.095.154 Angka Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) KPK (Angka) 74 75 76 77 78 78,75 78,85 1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 700.000.000 5.486.623.711 4.767.813.465 5.241.509.815 6.362.910.969 Meningkatnya pemberdayaan potensi kesejahteraan sosial Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial (Persentase) 100 100 100 700.000.000 100 5.486.623.711 100 4.767.813.465 100 5.241.509.815 100 6.362.910.969 1.06.03 - PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN 0 0 0 0 0 Meningkatnya kualitas layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan 0 0 0 0 0 1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 1.200.000.000 1.200.000.000 1.200.000.000 1.200.000.000 1.200.000.000 398 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME BASELINE 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) Meningkatnya cakupan rehabilitasi sosial Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi (%) 100 100 100 1.200.000.000 100 1.200.000.000 100 1.200.000.000 100 1.200.000.000 100 1.200.000.000 1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 1.830.000.000 1.830.000.000 1.830.000.000 1.830.000.000 1.830.000.000 Meningkatnya cakupan perlindungan dan jaminan sosial Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (Persentase) 100 100 100 1.830.000.000 100 1.830.000.000 100 1.830.000.000 100 1.830.000.000 100 1.830.000.000 1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA 450.000.000 450.000.000 450.000.000 450.000.000 450.000.000 Meningkatnya cakupan perlindungan sosial korban bencana Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota (%) 100 100 100 450.000.000 100 450.000.000 100 450.000.000 100 450.000.000 100 450.000.000 Meningkatnya cakupan perlindungan sosial korban bencana 0 0 0 0 0 1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 Meningkatnya kualitas layanan taman makam pahlawan Prosentase Taman Makam yang dipelihara (%) 100 100 100 200.000.000 100 200.000.000 100 200.000.000 100 200.000.000 100 200.000.000 2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 6.997.754.928 6.997.754.928 17.823.668.973 19.770.798.208 22.018.600.516 2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.097.888.778 5.097.888.778 5.798.568.778 7.082.888.778 7.123.694.420 Tersedianya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Nilai) 3,1 3,1 3,2 5.097.888.778 3,5 5.097.888.778 3,7 5.798.568.778 3,9 7.082.888.778 4 7.123.694.420 399 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME BASELINE 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) Nilai Sakip (Nilai) 71 71 72 73 74 75 76 2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA 53.532.000 53.532.000 330.000.000 500.000.000 400.000.000 Terkelolanya informasi tenaga kerja Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja (%) 100 100 100 53.532.000 100 53.532.000 100 330.000.000 100 500.000.000 100 400.000.000 2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 221.700.500 221.700.500 4.588.833.965 4.778.210.315 6.858.805.827 Meningkatnya produktivitas tenaga kerja Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya (%) 51,32 54,35 54,35 221.700.500 57,02 221.700.500 59,4 4.588.833.965 61,53 4.778.210.315 61,53 6.858.805.827 2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 95.918.000 95.918.000 1.887.526.930 2.190.959.815 2.412.360.969 Meningkatnya penempatan tenaga kerja Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri (Persentase) 70,31 70,31 70,31 95.918.000 71,75 95.918.000 73,67 1.887.526.930 75,35 2.190.959.815 75,35 2.412.360.969 2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 1.528.715.650 1.528.715.650 5.218.739.300 5.218.739.300 5.223.739.300 Meningkatanya pekerja Indonesia yang terlindungi Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial (Orang) 10.222 12.166 12,166 1.528.715.650 13,124 1.528.715.650 14.129 5.218.739.300 14.998 5.218.739.300 14.998 5.223.739.300 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 4.955.455.902 9.747.079.613 9.028.269.367 9.501.965.717 10.623.366.871 2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.748.255.902 4.748.255.902 4.748.255.902 4.748.255.902 4.748.255.902 Tersedianya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ? B (%) 62,3 70 75 4.748.255.902 75 4.748.255.902 75 4.748.255.902 80 4.748.255.902 80 4.748.255.902 400 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME BASELINE 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) 2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 30.000.000 4.821.623.711 4.102.813.465 4.576.509.815 5.697.910.969 Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (%) 6,71 2,6 3 30.000.000 3,8 4.821.623.711 4,3 4.102.813.465 5 4.576.509.815 5 5.697.910.969 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%) 50 50 50 65 70 75 80 2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 71.200.000 71.200.000 71.200.000 71.200.000 71.200.000 Menurunnya kekerasan terhadap perempuan Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%) 100 100 100 71.200.000 100 71.200.000 100 71.200.000 100 71.200.000 100 71.200.000 2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 49.000.000 49.000.000 49.000.000 49.000.000 49.000.000 Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar (%) 0 100 100 49.000.000 100 49.000.000 100 49.000.000 100 49.000.000 100 49.000.000 2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan (%) 31,25 40,22 42,85 6.000.000 57,14 6.000.000 71,42 6.000.000 85,71 6.000.000 100 6.000.000 2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 21.000.000 21.000.000 21.000.000 21.000.000 21.000.000 401 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME BASELINE 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks) 53,73 56 60 21.000.000 68 21.000.000 73 21.000.000 82 21.000.000 85 21.000.000 2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%) 100 100 100 30.000.000 100 30.000.000 100 30.000.000 100 30.000.000 100 30.000.000 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks) 78,43 78,5 78,55 79,01 79,57 80,12 81,01 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 21.898.607.019 21.898.607.019 34.102.047.414 35.523.136.464 38.887.339.926 2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 20.378.607.019 20.378.607.019 20.378.607.019 20.378.607.019 20.378.607.019 Persentase Tingkat Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Nilai Sakip (Nilai) 0 0 0 20.378.607.019 0 20.378.607.019 0 20.378.607.019 0 20.378.607.019 0 20.378.607.019 2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN 200.000.000 200.000.000 4.267.813.465 4.741.509.815 5.862.910.969 Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan Persentase cadangan pangan (%) 15,95 15,95 16 200.000.000 18 200.000.000 20 4.267.813.465 22 4.741.509.815 24 5.862.910.969 2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 1.220.000.000 1.220.000.000 5.287.813.465 5.761.509.815 6.882.910.969 Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat Skor Pola Pangan Harapan (%) 92,4 92,4 93,3 1.220.000.000 94,5 1.220.000.000 95,01 5.287.813.465 96,21 5.761.509.815 97,3 6.882.910.969 2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 70.000.000 70.000.000 4.137.813.465 4.611.509.815 5.732.910.969 402 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME BASELINE 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) Meningkatnya penanganan kerawanan pangan Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%) 27 27 27 70.000.000 22,73 70.000.000 18,18 4.137.813.465 18,18 4.611.509.815 13,64 5.732.910.969 2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (%) 87 87 87 30.000.000 88,2 30.000.000 90 30.000.000 92 30.000.000 94 30.000.000 2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 438.390.300 5.225.014.011 4.506.203.765 4.979.900.115 5.101.301.269 2.10.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 0 0 0 0 Tersedianya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota Nilai Sakip (Nilai) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Angka Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) KPK (Angka) 0 0 0 0 0 0 0 2.10.04 - PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN 41.020.000 41.020.000 41.020.000 41.020.000 41.020.000 Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan Persentase Terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertipikat yang Dilakukan melalui Mediasi (Persentase) 35 40 45 41.020.000 50 41.020.000 55 41.020.000 60 41.020.000 65 41.020.000 2.10.05 - PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN 0 0 0 0 0 Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal Kelebihan dari Tanah Maksimum dan Tanah Absentee (%) 0,2 0,2 0,5 0 0,8 0 1,5 0 2 0 4 0 403 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME BASELINE 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) 2.10.06 - PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE 260.997.300 260.997.300 260.997.300 260.997.300 260.997.300 Meningkatnya akses masyarakat terhadap Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal Kelebihan dari Tanah Maksimum dan Tanah Absentee (%) 0,2 0,2 0,5 260.997.300 0,8 260.997.300 1 260.997.300 1,5 260.997.300 2 260.997.300 2.10.07 - PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT 0 4.786.623.711 4.067.813.465 4.541.509.815 4.662.910.969 Meningkatnya tata kelola tanah ulayat Persentase Tanah Ulayat yang Ditetapkan (Persentase) 0 0,5 0,5 0 1 4.786.623.711 1,5 4.067.813.465 2 4.541.509.815 2,5 4.662.910.969 2.10.08 - PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG 10.295.000 10.295.000 10.295.000 10.295.000 10.295.000 Meningkatnya pengelolaan tanah kosong Persentase Tanah Kosong yang Dikelola (Persentase) 10 12 14 10.295.000 16 10.295.000 17 10.295.000 18 10.295.000 20 10.295.000 2.10.09 - PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH 11.755.000 11.755.000 11.755.000 11.755.000 11.755.000 Meningkatnya tertib perizinan dalam kegiatan pembukaan lahan Ditetapkannya Hak Atas Tanah dalam Penguasaan dan Pengelolaan Pemerintah Daerah (%) 1 2 3 11.755.000 4 11.755.000 5 11.755.000 6 11.755.000 7 11.755.000 2.10.10 - PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH 114.323.000 114.323.000 114.323.000 114.323.000 114.323.000 Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah (Persentase) 2 4 6 114.323.000 8 114.323.000 10 114.323.000 12 114.323.000 14 114.323.000 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 14.488.284.011 24.061.531.433 30.759.537.871 32.654.323.271 39.139.927.887 2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.011.967.600 11.963.467.600 12.999.967.600 13.182.967.600 14.609.967.600 404 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME BASELINE 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) Tersedianya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota Persentase Capaian layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota (%) 100 100 100 7.011.967.600 100 11.963.467.600 100 12.999.967.600 100 13.182.967.600 100 14.609.967.600 2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 500.000.000 1.200.000.000 600.000.000 1.500.000.000 1.700.000.000 Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP Persentase Rekomedasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (Persentase) 100 100 100 500.000.000 100 1.200.000.000 100 600.000.000 100 1.500.000.000 100 1.700.000.000 2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 1.280.000.000 2.115.000.000 2.540.000.000 3.410.000.000 4.650.000.000 Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Indeks Kualitas Air (Indeks) 50,61 71,32 71,32 1.280.000.000 71,52 2.115.000.000 71,72 2.540.000.000 71,92 3.410.000.000 72,12 4.650.000.000 Indeks Kualitas Udara (Indeks) 94,55 80,04 80,04 80,34 80,64 80,94 81,24 2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 80.000.000 260.000.000 550.000.000 850.000.000 1.250.000.000 Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati Persentase RTH (Persentase) 100 100 100 80.000.000 100 260.000.000 100 550.000.000 100 850.000.000 100 1.250.000.000 2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) 60.000.000 210.000.000 580.000.000 420.000.000 550.000.000 Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Persentase Limbah B3 yang Terkelola (Persentase) 100 100 100 60.000.000 100 210.000.000 100 580.000.000 100 420.000.000 100 550.000.000 2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 260.000.000 430.000.000 490.000.000 590.000.000 810.000.000 405 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME BASELINE 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase) 0 1 1 260.000.000 1 430.000.000 1 490.000.000 1 590.000.000 1 810.000.000 2.11.07 - PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH 40.000.000 450.000.000 500.000.000 600.000.000 800.000.000 Meningkatnya kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH Persentase jumlah MHA, kearifan lokal yang telah ditetapkan (%) 0 1 1 40.000.000 1 450.000.000 1 500.000.000 1 600.000.000 1 800.000.000 2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 70.000.000 180.000.000 240.000.000 290.000.000 450.000.000 Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase) 100 100 100 70.000.000 100 180.000.000 100 240.000.000 100 290.000.000 100 450.000.000 2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 30.000.000 100.000.000 220.000.000 250.000.000 400.000.000 Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Persentase) 100 100 100 30.000.000 100 100.000.000 100 220.000.000 100 250.000.000 100 400.000.000 2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 160.000.000 300.000.000 400.000.000 400.000.000 480.000.000 Meningkatnya penyelesaian sengketa/ kasus tindak pidana lingkungan hidup Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup (%) 80,3 83,33 83,33 160.000.000 85,71 300.000.000 87,5 400.000.000 88,88 400.000.000 90 480.000.000 2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 4.996.316.411 6.853.063.833 11.639.570.271 11.161.355.671 13.439.960.287 406 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME BASELINE 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) Meningkatnya tata kelola persampahan Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (Indeks) 54,13 55,5 55,5 4.996.316.411 56 6.853.063.833 56,5 11.639.570.271 57 11.161.355.671 57,5 13.439.960.287 2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 6.175.775.220 10.962.398.931 10.243.588.685 10.717.285.035 10.838.686.189 2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.853.256.960 4.853.256.960 4.853.256.960 4.853.256.960 4.853.256.960 Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH (Nilai) 0 0 0 4.853.256.960 0 4.853.256.960 0 4.853.256.960 0 4.853.256.960 0 4.853.256.960 2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 346.662.700 346.662.700 346.662.700 346.662.700 346.662.700 Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (Persentase) 64,28 64,5 65 346.662.700 68 346.662.700 70 346.662.700 72 346.662.700 75 346.662.700 Perekaman KTP elektronik (%) 98,08 98,3 98,5 98,8 99 99,3 99,8 2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL 389.999.910 5.176.623.621 4.457.813.375 4.931.509.725 5.052.910.879 Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase) 100 100 100 389.999.910 100 5.176.623.621 100 4.457.813.375 100 4.931.509.725 100 5.052.910.879 Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk usia 0 s.d. 17 tahun (%) 95,42 96 96,5 97 97,5 98 98,5 407 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME BASELINE 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan (%) 56,63 57 57,3 57,8 58,3 59 60 Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu pasangan yang perceraiannya dilaporkan (%) 62,79 63 63,2 63,4 63,7 63,9 64,2 2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 500.229.150 500.229.150 500.229.150 500.229.150 500.229.150 Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan Persentase Informasi Kependudukan yang DImanfaatkan (Persentase) 3 5 7 500.229.150 9 500.229.150 11 500.229.150 13 500.229.150 15 500.229.150 Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) (%) 6,51 7 8,5 10 11,5 13 15 2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN 85.626.500 85.626.500 85.626.500 85.626.500 85.626.500 Meningkatnya kualitas profil kependudukan Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan (Persentase) 1 1 1 85.626.500 1 85.626.500 1 85.626.500 1 85.626.500 1 85.626.500 2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 155.663.943.579 160.450.567.289 163.799.570.508 164.746.963.208 165.989.765.516 2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.682.488.595 7.682.488.595 7.682.488.595 7.682.488.595 7.682.488.595 408 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME BASELINE 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) Tersedianya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota Persentase Capaian layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota (%) 84,3 87 90,5 7.682.488.595 92,7 7.682.488.595 93 7.682.488.595 93,8 7.682.488.595 95 7.682.488.595 2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA 1.231.483.444 1.231.483.444 1.231.483.444 1.231.483.444 1.231.483.444 Meningkatnya kualitas penataan desa Persentase Fasilitasi Penataan Desa (%) 13,95 13,95 14,5 1.231.483.444 17,5 1.231.483.444 19,5 1.231.483.444 20,5 1.231.483.444 21,5 1.231.483.444 2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA 131.445.000 131.445.000 4.199.258.465 4.672.954.815 5.794.355.969 Meningkatnya efektivitas kerja sama desa Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa (%) 5,81 5,9 6 131.445.000 8 131.445.000 10 4.199.258.465 12 4.672.954.815 15 5.794.355.969 2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 138.548.855.040 143.335.478.750 142.616.668.504 143.090.364.854 143.211.766.008 Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya (%) 34,14 34,14 17,73 138.548.855.040 15,19 143.335.478.750 12,66 142.616.668.504 10,13 143.090.364.854 10,13 143.211.766.008 Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa (%) 100 100 100 100 100 100 100 2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 8.069.671.500 8.069.671.500 8.069.671.500 8.069.671.500 8.069.671.500 Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat (%) 0 0 30,23 8.069.671.500 23,56 8.069.671.500 17,44 8.069.671.500 17,44 8.069.671.500 11,62 8.069.671.500 409 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME BASELINE 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (%) 0 0 30,23 23,56 17,44 17,44 11,62 2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 3.078.908.239 7.865.531.950 7.146.721.704 7.620.418.054 8.741.819.208 2.14.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 0 0 0 0 Tersedianya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota 0 0 0 0 0 2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 213.803.000 213.803.000 213.803.000 213.803.000 213.803.000 Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun (Rata-rata Anak per Wanita) 2,17 2,16 2,15 213.803.000 2,15 213.803.000 2,11 213.803.000 2,11 213.803.000 2,1 213.803.000 Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (%) 32 31 30 28 26 25 25 2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 1.774.780.000 1.774.780.000 1.774.780.000 1.774.780.000 1.774.780.000 Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB) Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (MCPR) (%) 80,71 81,5 82,51 1.774.780.000 83 1.774.780.000 83 1.774.780.000 85 1.774.780.000 85 1.774.780.000 Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern (%) 93,3 95 96,47 96,47 96,5 96,8 97 2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 1.090.325.239 5.876.948.950 5.158.138.704 5.631.835.054 6.753.236.208 410 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME BASELINE 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS) Indeks Lansia Berdaya (Indeks) 59,4 60 60,2 1.090.325.239 60,8 5.876.948.950 61,2 5.158.138.704 61,8 5.631.835.054 62 6.753.236.208 Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja (Indeks) 83 83,2 83,6 84,2 84,8 85 85,5 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 8.891.953.531 18.465.200.953 17.027.580.461 17.974.973.161 20.217.775.469 2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 8.230.942.631 8.230.942.631 8.230.942.631 8.230.942.631 8.230.942.631 Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota Persentase Capaian layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota (%) 100 100 100 8.230.942.631 100 8.230.942.631 100 8.230.942.631 100 8.230.942.631 100 8.230.942.631 2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 255.592.800 5.042.216.511 4.323.406.265 4.797.102.615 5.918.503.769 Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat Konektivitas Darat (Persentase) 3 3 0,3 255.592.800 0,4 5.042.216.511 0,5 4.323.406.265 0,6 4.797.102.615 0,7 5.918.503.769 Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal (Persentase) 75 75 10 15 20 25 30 2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN 405.418.100 5.192.041.811 4.473.231.565 4.946.927.915 6.068.329.069 Meningkatnya kualitas layanan transportasi laut Konektivitas Laut (%) 10 10 10 405.418.100 15 5.192.041.811 20 4.473.231.565 25 4.946.927.915 30 6.068.329.069 Persentase rambu keselamatan alur sungai dalam kondisi baik (%) 55 10 10 15 20 20 30 2.15.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN 0 0 0 0 0 Meningkatnya Pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) 0 0 0 0 0 411 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME BASELINE 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) 2.15.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN 0 0 0 0 0 Meningkatnya Pengelolaan Perlintasan Kereta Api 0 0 0 0 0 2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 20.534.071.583 30.107.319.005 28.669.698.513 29.617.091.213 32.859.893.521 2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 14.627.292.883 14.627.292.883 14.627.292.883 14.627.292.883 14.627.292.883 Tersedianya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH (Nilai) 65 65 65 14.627.292.883 65 14.627.292.883 70 14.627.292.883 70 14.627.292.883 70 14.627.292.883 2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 4.776.278.700 9.562.902.411 8.844.092.165 9.317.788.515 10.439.189.669 Meningkatnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi (%) 80 80 80 4.776.278.700 80 9.562.902.411 85 8.844.092.165 85 9.317.788.515 90 10.439.189.669 Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota (%) 80 80 80 80 85 85 90 2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 1.130.500.000 5.917.123.711 5.198.313.465 5.672.009.815 7.793.410.969 Meningkatnya Pengelolaan Aplikasi Informatika Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo (%) 80 80 80 1.130.500.000 80 5.917.123.711 85 5.198.313.465 85 5.672.009.815 90 7.793.410.969 412 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME BASELINE 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) 2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 7.769.749.813 7.769.749.813 23.786.765.331 24.424.343.333 32.000.658.459 2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.375.377.690 6.375.377.690 9.934.714.471 8.457.201.880 11.760.024.055 Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ? B (%) 75 85 85 6.375.377.690 85 6.375.377.690 85 9.934.714.471 85 8.457.201.880 85 11.760.024.055 2.17.02 - PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM 25.000.000 25.000.000 1.804.668.391 2.106.824.190 2.717.323.183 Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi (%) 100 15 15 25.000.000 30 25.000.000 25 1.804.668.391 20 2.106.824.190 20 2.717.323.183 2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 37.978.200 37.978.200 1.817.646.591 2.119.802.390 2.730.301.383 Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (%) 100 25 25 37.978.200 25 37.978.200 20 1.817.646.591 20 2.119.802.390 10 2.730.301.383 2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI 68.016.800 68.016.800 1.847.685.191 2.149.840.990 2.760.339.983 Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi Persentase koperasi aktif (%) (%) 26 20 20 68.016.800 20 68.016.800 20 1.847.685.191 20 2.149.840.990 20 2.760.339.983 2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 31.870.400 31.870.400 1.811.538.791 2.113.694.590 2.724.193.583 Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan (%) 43 20 20 31.870.400 20 31.870.400 20 1.811.538.791 20 2.113.694.590 20 2.724.193.583 2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 498.866.263 498.866.263 2.278.534.654 2.580.690.453 3.191.189.446 413 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME BASELINE 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) Meningkatnya produktivitas koperasi Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (%) 27 20 20 498.866.263 20 498.866.263 20 2.278.534.654 20 2.580.690.453 20 3.191.189.446 2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 563.205.860 563.205.860 2.342.874.251 2.645.030.050 3.255.529.043 Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (%) 100 30,92 30,92 563.205.860 17,27 563.205.860 17,27 2.342.874.251 17,27 2.645.030.050 17,27 3.255.529.043 Pertumbuhan Wirausaha (%) 100 15 15 20 25 20 20 2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 169.434.600 169.434.600 1.949.102.991 2.251.258.790 2.861.757.783 Meningkatnya daya saing UMKM Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor (%) 4 20 20 169.434.600 20 169.434.600 20 1.949.102.991 20 2.251.258.790 20 2.861.757.783 2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 8.791.235.378 8.791.235.378 20.994.675.773 22.415.764.823 25.779.968.285 2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.801.235.378 7.801.235.378 7.801.235.378 7.801.235.378 7.801.235.378 Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota 7.801.235.378 7.801.235.378 7.801.235.378 7.801.235.378 7.801.235.378 2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 135.000.000 135.000.000 4.202.813.465 4.676.509.815 5.797.910.969 Meningkatnya kemudahan berinvestasi 135.000.000 135.000.000 4.202.813.465 4.676.509.815 5.797.910.969 2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 414 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME BASELINE 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) 2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 380.000.000 380.000.000 4.447.813.465 4.921.509.815 6.042.910.969 Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko 380.000.000 380.000.000 4.447.813.465 4.921.509.815 6.042.910.969 2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 200.000.000 200.000.000 4.267.813.465 4.741.509.815 5.862.910.969 Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal 200.000.000 200.000.000 4.267.813.465 4.741.509.815 5.862.910.969 2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 12.350.915.219 12.350.915.219 16.418.728.684 16.892.425.034 18.013.826.188 2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.892.419.182 5.892.419.182 5.892.419.182 5.892.419.182 5.892.419.182 Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH (Nilai) 60 65 70 5.892.419.182 75 5.892.419.182 80 5.892.419.182 85 5.892.419.182 90 5.892.419.182 2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 2.291.099.500 2.291.099.500 6.358.912.965 6.832.609.315 7.954.010.469 Meningkatnya daya saing kepemudaan Indeks Pembangunan Pemuda (Nilai) 0 56,75 57,45 2.291.099.500 58 2.291.099.500 58,7 6.358.912.965 59,25 6.832.609.315 59,94 7.954.010.469 2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 4.167.396.537 4.167.396.537 4.167.396.537 4.167.396.537 4.167.396.537 Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga Jumlah prestasi olahraga di tingkat provinsi (Medali) 0,5 1 1 4.167.396.537 1 4.167.396.537 1 4.167.396.537 1 4.167.396.537 1 4.167.396.537 415 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME BASELINE 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) 2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN 0 0 0 0 0 Meningkatnya kualitas kepramukaan 0 0 0 0 0 2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 210.000.000 4.996.623.711 4.277.813.465 4.751.509.815 5.872.910.969 2.20.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Terpenuhinya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah (%) 70 70 70 100.000.000 80 100.000.000 80 100.000.000 85 100.000.000 90 100.000.000 2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 110.000.000 4.896.623.711 4.177.813.465 4.651.509.815 5.772.910.969 Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN) 0 0 0 0 0 Meningkatnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam Melakukan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah (%) 70 70 70 110.000.000 80 4.896.623.711 80 4.177.813.465 85 4.651.509.815 90 5.772.910.969 2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 120.000.000 4.906.623.711 4.187.813.465 4.661.509.815 5.782.910.969 2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 120.000.000 4.906.623.711 4.187.813.465 4.661.509.815 5.782.910.969 Meningkatnya Penyelenggaraan Persandian untuk Keamanan Informasi Tingkat keamanan informasi pemerintah (%) 50,23 50,23 60 120.000.000 69 4.906.623.711 70 4.187.813.465 70 4.661.509.815 80 5.782.910.969 2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 1.703.324.500 11.276.571.922 9.838.951.430 10.786.344.130 13.029.146.438 416 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME BASELINE 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) 2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 1.481.968.000 6.268.591.711 5.549.781.465 6.023.477.815 7.144.878.969 Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan 1.481.968.000 6.268.591.711 5.549.781.465 6.023.477.815 7.144.878.969 2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL 0 0 0 0 0 Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional 0 0 0 0 0 2.22.04 - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH 0 0 0 0 0 Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah 0 0 0 0 0 2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA 148.054.000 4.934.677.711 4.215.867.465 4.689.563.815 5.810.964.969 Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan 148.054.000 4.934.677.711 4.215.867.465 4.689.563.815 5.810.964.969 2.22.06 - PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN 73.302.500 73.302.500 73.302.500 73.302.500 73.302.500 Meningkatnya tata kelola museum 73.302.500 73.302.500 73.302.500 73.302.500 73.302.500 2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 3.712.258.276 9.997.756.556 11.751.218.538 12.698.611.238 16.876.212.695 2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.539.121.876 6.731.871.016 7.608.602.007 8.082.298.357 10.171.099.086 Tersedianya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Nilai) 3,1 3,1 3,2 3.539.121.876 3,5 6.731.871.016 3,7 7.608.602.007 3,9 8.082.298.357 4 10.171.099.086 Nilai Sakip (Nilai) 71 71 72 73 74 75 76 417 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME BASELINE 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) 2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 165.636.400 2.850.885.540 3.627.616.531 4.001.312.881 5.900.113.609 Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (Nilai) 67,04 67,71 68,39 165.636.400 69,07 2.850.885.540 69,76 3.627.616.531 70,46 4.001.312.881 71,16 5.900.113.609 2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO 7.500.000 415.000.000 515.000.000 615.000.000 805.000.000 Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki (Persentase) 100 100 100 7.500.000 100 415.000.000 100 515.000.000 100 615.000.000 100 805.000.000 2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 104.000.000 3.396.749.142 4.273.480.133 4.747.176.483 6.835.977.209 2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 89.000.000 1.571.749.142 1.846.749.142 2.045.445.492 3.369.246.218 Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (%) 100 100 100 89.000.000 100 1.571.749.142 100 1.846.749.142 100 2.045.445.492 100 3.369.246.218 2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP 10.000.000 1.615.000.000 1.810.000.000 1.975.000.000 2.690.000.000 Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip (Persentase) 50 50 50 10.000.000 50 1.615.000.000 50 1.810.000.000 50 1.975.000.000 50 2.690.000.000 2.24.04 - PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP 5.000.000 210.000.000 616.730.991 726.730.991 776.730.991 Meningkatnya akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup (Persentase) 50 50 100 5.000.000 100 210.000.000 100 616.730.991 100 726.730.991 100 776.730.991 418 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME BASELINE 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) 3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 6.090.640.708 6.090.640.708 14.226.267.638 15.173.660.338 19.416.462.646 3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.483.860.708 3.483.860.708 3.483.860.708 3.483.860.708 3.483.860.708 Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi (%) 100 100 100 3.483.860.708 100 3.483.860.708 100 3.483.860.708 100 3.483.860.708 100 3.483.860.708 3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 1.059.000.000 1.059.000.000 5.126.813.465 5.600.509.815 7.721.910.969 Meningkatnya produksi perikanan tangkap Produksi perikanan tangkap (Ton/tahun) (Ton/Tahun) 7.105,08 7.247,18 7.392,12 1.059.000.000 7.539,96 1.059.000.000 7.690,76 5.126.813.465 7.844,57 5.600.509.815 8.001,47 7.721.910.969 3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 1.234.500.000 1.234.500.000 5.302.313.465 5.776.009.815 7.897.410.969 Meningkatnya produksi perikanan budidaya Produksi perikanan budidaya (Ton/Tahun) (Ton/Tahun) 9.487 9.676,74 9.870,27 1.234.500.000 10.067,68 1.234.500.000 10.269,03 5.302.313.465 10.474,41 5.776.009.815 10.683,9 7.897.410.969 3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN 113.280.000 113.280.000 113.280.000 113.280.000 113.280.000 Meningkatnya kelestarian laut dan keanekaragaman hayati Luasan Kawasan Konservasi (Meter) 99.100 139.000 286.000 113.280.000 643.000 113.280.000 643.000 113.280.000 1.190.000 113.280.000 2.760.000 113.280.000 3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH) 43,73 43,59 44,46 200.000.000 54,35 200.000.000 46,26 200.000.000 47,18 200.000.000 48,12 200.000.000 3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 914.819.600 914.819.600 13.118.259.995 14.539.349.045 20.903.552.507 3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 301.074.200 301.074.200 4.368.887.665 4.842.584.015 6.963.985.169 Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata 301.074.200 301.074.200 4.368.887.665 4.842.584.015 6.963.985.169 419 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME BASELINE 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) 3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 541.450.500 541.450.500 541.450.500 541.450.500 541.450.500 Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata 541.450.500 541.450.500 541.450.500 541.450.500 541.450.500 3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL 31.430.000 31.430.000 4.099.243.465 4.572.939.815 6.694.340.969 Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif 31.430.000 31.430.000 4.099.243.465 4.572.939.815 6.694.340.969 3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 40.864.900 40.864.900 4.108.678.365 4.582.374.715 6.703.775.869 Meningkatnya kapsitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif 40.864.900 40.864.900 4.108.678.365 4.582.374.715 6.703.775.869 3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 7.879.013.412 7.879.013.412 16.014.640.342 16.962.033.042 21.204.835.350 3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 3.247.073.400 3.247.073.400 7.314.886.865 7.788.583.215 9.909.984.369 Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Persentase) 9,7708 10,7528 10,7528 3.247.073.400 11,7349 3.247.073.400 12,7169 7.314.886.865 13,6992 7.788.583.215 14,681 9.909.984.369 Peningkatan Produksi Hortikultura (Persentase) 455,81 465,64 465,64 475,48 484,32 495,16 505 Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (Persentase) 894,308 918,931 918,931 928,122 937,56 947,58 957,6 420 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME BASELINE 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) 3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 3.472.500.000 3.472.500.000 7.540.313.465 8.014.009.815 10.135.410.969 Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B (Ha) 4,7645 170 170 3.472.500.000 190 3.472.500.000 230 7.540.313.465 240 8.014.009.815 267,53 10.135.410.969 3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 170.000.000 170.000.000 170.000.000 170.000.000 170.000.000 Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (Dokumen) 2.633 3.000 3.000 170.000.000 3.000 170.000.000 3.100 170.000.000 3.200 170.000.000 3.400 170.000.000 Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) (Persentase) 100 100 100 100 100 100 100 3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian Persentase Penanganan Bencana Pertanian (Persentase) 25 25 25 20.000.000 30 20.000.000 35 20.000.000 40 20.000.000 45 20.000.000 Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian (%) 0 25 25 30 35 40 45 3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan (Persentase) 80 80 80 10.000.000 85 10.000.000 85 10.000.000 90 10.000.000 95 10.000.000 421 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME BASELINE 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan (Persentase) 80 80 80 10.000.000 85 10.000.000 85 10.000.000 90 10.000.000 95 10.000.000 3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 959.440.012 959.440.012 959.440.012 959.440.012 959.440.012 Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi (Persentase) 0 20 20 959.440.012 40 959.440.012 60 959.440.012 80 959.440.012 95 959.440.012 3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN 0 0 0 0 0 3.28.04 - PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA 0 0 0 0 0 Meningkatnya kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya 0 0 0 0 0 3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 1.733.594.954 1.733.594.954 10.631.936.909 12.142.715.904 15.195.210.869 3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN 32.996.100 32.996.100 1.812.664.491 2.114.820.290 2.725.319.283 Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (%) 100 100 100 32.996.100 100 32.996.100 100 1.812.664.491 100 2.114.820.290 100 2.725.319.283 3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 498.941.778 498.941.778 2.278.610.169 2.580.765.968 3.191.264.961 Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (%) 100 79,4 79,4 498.941.778 96,8 498.941.778 96,8 2.278.610.169 100 2.580.765.968 100 3.191.264.961 3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 586.894.876 586.894.876 2.366.563.267 2.668.719.066 3.279.218.059 Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (%) 100 19,79 19,79 586.894.876 19,79 586.894.876 19,79 2.366.563.267 19,79 2.668.719.066 20,83 3.279.218.059 3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 0 0 0 0 0 422 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME BASELINE 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor Nilai Ekspor Barang (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 208.668.200 208.668.200 1.988.336.591 2.290.492.390 2.900.991.383 Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen (%) 100 100 100 208.668.200 100 208.668.200 100 1.988.336.591 100 2.290.492.390 100 2.900.991.383 3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI 406.094.000 406.094.000 2.185.762.391 2.487.918.190 3.098.417.183 Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan (Persentase) 100 20 20 406.094.000 20 406.094.000 20 2.185.762.391 20 2.487.918.190 20 3.098.417.183 3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 946.954.410 946.954.410 4.506.291.192 5.110.602.785 6.331.600.776 3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 84.664.800 84.664.800 1.864.333.191 2.166.488.990 2.776.987.983 Meningkatnya realisasi pembangunan industri Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri (%) 100 17,95 17,95 84.664.800 20,51 84.664.800 20,51 1.864.333.191 20,51 2.166.488.990 20,51 2.776.987.983 3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI 0 0 0 0 0 Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan (%) 100 9,09 9,09 0 22,73 0 22,73 0 22,73 0 22,73 0 3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL 862.289.610 862.289.610 2.641.958.001 2.944.113.795 3.554.612.793 Meningkatnya pemanfaatan informasi industri Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini (%) 100 9,09 9,09 862.289.610 22,73 862.289.610 22,73 2.641.958.001 22,73 2.944.113.795 22,73 3.554.612.793 3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 217.098.000 217.098.000 1.594.624.350 1.068.584.165 2.184.985.319 3.32.02 - PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI 193.878.000 193.878.000 1.571.404.350 1.045.364.165 2.161.765.319 423 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME BASELINE 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) Meningkatnya pelaksanaan transmigrasi Persentase Program Transmigrasi yang Dilaksanakan (Persentase) 98 98 100 193.878.000 100 193.878.000 100 1.571.404.350 100 1.045.364.165 100 2.161.765.319 3.32.03 - PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI 0 0 0 0 0 Meningkatnya kualitas pembangunan kawasan transmigrasi Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang Berkembang (Persentase) 98 98 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 3.32.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI 23.220.000 23.220.000 23.220.000 23.220.000 23.220.000 Meningkatnya pemberdayaan dan kapasitas transmigran dalam pengembangan kawasan transmigrasi Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan (Persentase) 90 100 100 23.220.000 100 23.220.000 100 23.220.000 100 23.220.000 100 23.220.000 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH 78.470.188.060 83.256.811.771 86.605.814.990 87.553.207.690 91.796.009.998 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 55.905.664.775 55.905.664.775 55.905.664.775 55.905.664.775 55.905.664.775 Tersedianya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota 55.905.664.775 55.905.664.775 55.905.664.775 55.905.664.775 55.905.664.775 4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 20.779.111.550 25.565.735.261 24.846.925.015 25.320.621.365 27.442.022.519 Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat 20.779.111.550 25.565.735.261 24.846.925.015 25.320.621.365 27.442.022.519 4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 1.785.411.735 1.785.411.735 5.853.225.200 6.326.921.550 8.448.322.704 Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan 1.785.411.735 1.785.411.735 5.853.225.200 6.326.921.550 8.448.322.704 4.02 - SEKRETARIAT DPRD 43.545.258.805 48.331.882.516 47.613.072.270 48.086.768.620 50.208.169.774 4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 23.574.058.805 23.574.058.805 23.574.058.805 23.574.058.805 23.574.058.805 424 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME BASELINE 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) Tersedianya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Perangkat Daerah (Nilai) B B B 23.574.058.805 B 23.574.058.805 BB 23.574.058.805 BB 23.574.058.805 A 23.574.058.805 4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 19.971.200.000 24.757.823.711 24.039.013.465 24.512.709.815 26.634.110.969 Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang - undangan 800.000.000 800.000.000 800.000.000 800.000.000 800.000.000 Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan 19.171.200.000 23.957.823.711 23.239.013.465 23.712.709.815 25.834.110.969 5.01 - PERENCANAAN 10.484.244.472 15.270.868.183 14.552.057.937 15.025.754.287 17.147.155.441 5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.310.244.972 7.310.244.972 7.310.244.972 7.310.244.972 7.310.244.972 Terlaksananya pelayanan publik yang lebih baik melalui dukungan fasilitas, teknologi informasi, dan sumber daya manusia yang profesional. Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik yang Terlaksana (%) 98 100 100 7.310.244.972 100 7.310.244.972 100 7.310.244.972 100 7.310.244.972 100 7.310.244.972 5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 1.297.679.000 6.084.302.711 5.365.492.465 5.839.188.815 7.960.589.969 Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah 0 0 0 0 0 Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (%) 99 100 100 1.297.679.000 100 6.084.302.711 100 5.365.492.465 100 5.839.188.815 10 7.960.589.969 Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (%) 99 100 100 100 100 100 10 5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1.876.320.500 1.876.320.500 1.876.320.500 1.876.320.500 1.876.320.500 425 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME BASELINE 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia 0 0 0 0 0 Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan 0 0 0 0 0 Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA 0 0 0 0 0 Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang Pemerintahan dan Pembangunan manusia, bidang infrastruktur dan kewilayahan, bidang perekonomian dan SDA Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (%) 100 100 100 1.876.320.500 100 1.876.320.500 100 1.876.320.500 100 1.876.320.500 10 1.876.320.500 Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (%) 100 100 100 100 100 100 10 Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (%) 100 100 100 100 100 100 10 5.02 - KEUANGAN 349.385.028.344 349.385.028.344 361.588.468.739 363.009.557.789 369.373.761.251 5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 235.143.668.484 235.143.668.484 235.143.668.484 235.143.668.484 235.143.668.484 Persentase Tingkat Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan BPKAD 229.280.729.901 229.280.729.901 229.280.729.901 229.280.729.901 229.280.729.901 Persentase Tingkat Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bapenda 5.862.938.583 5.862.938.583 5.862.938.583 5.862.938.583 5.862.938.583 5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 108.466.405.840 108.466.405.840 120.489.163.133 121.711.500.771 127.857.077.680 426 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME BASELINE 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) Meningkatnya tata kelola anggaran BPKAD 2.621.959.240 2.621.959.240 2.884.155.164 3.172.570.680 3.489.827.748 Meningkatnya tata kelola perbendaharaan BPKAD 98.070.827.800 98.070.827.800 105.587.038.532 106.021.910.612 109.506.749.308 Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan BPKAD 1.499.526.300 1.499.526.300 1.676.063.472 1.701.417.164 1.923.497.155 Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan Bapenda 6.274.092.500 6.274.092.500 10.341.905.965 10.815.602.315 12.937.003.469 5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 1.806.831.020 1.806.831.020 1.987.514.122 2.186.265.534 2.404.892.087 Meningkatnya tata kelola aset daerah BPKAD 1.806.831.020 1.806.831.020 1.987.514.122 2.186.265.534 2.404.892.087 5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 3.968.123.000 3.968.123.000 3.968.123.000 3.968.123.000 3.968.123.000 Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan 0 0 0 0 0 Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan 3.968.123.000 3.968.123.000 3.968.123.000 3.968.123.000 3.968.123.000 Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital 0 0 0 0 0 5.03 - KEPEGAWAIAN 21.336.028.235 26.122.651.946 25.403.841.700 25.877.538.050 27.998.939.204 5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.413.203.175 6.413.203.175 6.413.203.175 6.413.203.175 6.413.203.175 Tersedianya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota Persentase Capaian layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota (%) 75 80 90 6.413.203.175 90 6.413.203.175 90 6.413.203.175 90 6.413.203.175 90 6.413.203.175 5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 14.922.825.060 19.709.448.771 18.990.638.525 19.464.334.875 21.585.736.029 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME BASELINE 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 427 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi (Persentase) 40 40 55 14.922.825.060 70 19.709.448.771 85 18.990.638.525 90 19.464.334.875 100 21.585.736.029 Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya (%) 2,4 2,6 2,6 3 3,2 3,5 3,8 Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya (%) 2 2,3 2,3 2,5 2,9 3 3,2 Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik (%) 82 82,5 82,5 83 83,5 84 84,5 Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN 0 0 0 0 0 Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN 0 0 0 0 0 Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN 0 0 0 0 0 5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 0 4.786.623.711 4.067.813.465 4.541.509.815 6.662.910.969 5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 0 4.786.623.711 4.067.813.465 4.541.509.815 6.662.910.969 Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional 0 0 0 0 0 Meningkatnya kualitas analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan dan evaluasi Persentase ASN yang Mendapatakan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional (%) 0,2 0,5 0,5 0 0,8 4.786.623.711 1 4.067.813.465 1,2 4.541.509.815 1,4 6.662.910.969 Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan (%) 1,9 2 2 2,2 2,5 2,7 3 Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi (%) 0,2 0,8 0,8 1 1,4 1,5 1,8 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME BASELINE 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 428 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) Persentase ASN yang Mendapatakan Pengembangan Kompetensi Teknis (Persentase) 2,4 2,5 2,5 2,7 2,9 3 3,1 Meningkatnya layanan penjaminan mutu, pengelolaan tugas belajar, serta sertifikasi kompetensi 0 0 0 0 0 Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi teknis 0 0 0 0 0 5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 3.583.122.294 8.369.746.005 7.650.935.759 8.124.632.109 10.246.033.263 5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 2.648.122.294 2.648.122.294 2.648.122.294 2.648.122.294 2.648.122.294 Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan 0 0 0 0 0 Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah (%) 100 100 100 0 100 0 100 0 100 0 10 0 Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah 0 0 0 0 0 Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan di daerah Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah (%) 100 100 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Dalam Perencanaan Pembangunan Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan (%) 100 100 100 2.648.122.294 100 2.648.122.294 100 2.648.122.294 100 2.648.122.294 100 2.648.122.294 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME BASELINE 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 429 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) 5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH 935.000.000 5.721.623.711 5.002.813.465 5.476.509.815 7.597.910.969 Meningkatnya pemanfataan inovasi daerah dalam pembangunan 935.000.000 5.721.623.711 5.002.813.465 5.476.509.815 7.597.910.969 Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan daerah 0 0 0 0 0 Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah 0 0 0 0 0 Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah 0 0 0 0 0 6.01 - INSPEKTORAT DAERAH 12.281.870.536 17.068.494.247 16.349.684.001 16.823.380.351 18.944.781.505 6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 9.639.040.536 9.639.040.536 9.639.040.536 9.639.040.536 9.639.040.536 Tersedianya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota 9.639.040.536 9.639.040.536 9.639.040.536 9.639.040.536 9.639.040.536 6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 2.314.090.000 2.314.090.000 2.314.090.000 2.314.090.000 2.314.090.000 Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan 2.314.090.000 2.314.090.000 2.314.090.000 2.314.090.000 2.314.090.000 6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 328.740.000 5.115.363.711 4.396.553.465 4.870.249.815 6.991.650.969 Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi 328.740.000 5.115.363.711 4.396.553.465 4.870.249.815 6.991.650.969 7.01 - KECAMATAN 29.077.160.877 86.518.645.611 77.894.922.659 83.105.582.509 109.036.092.707 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME BASELINE 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 430 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 21.608.729.642 24.980.206.181 25.115.206.181 25.220.206.181 25.394.706.181 Persentase Tingkat Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Dusun Hilir Persentase Capaian layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota (%) 10 3.264.121.987 3.625.000.000 3.619.999.798 3.670.000.000 3.701.476.337 3.700.000.000 3.696.476.337 3.718.000.000 3.686.476.337 3.720.000.000 3.705.976.337 Persentase Tingkat Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Dusun Selatan Persentase Capaian layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota (%) 100 100 100 4.993.646.374 100 4.993.646.374 100 4.993.646.374 100 4.993.646.374 100 4.993.646.374 Persentase Tingkat Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Dusun Utara Persentase Capaian layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota (%) 100 100 100 3.027.238.410 100 3.027.238.410 100 3.027.238.410 100 3.027.238.410 100 3.027.238.410 Persentase Tingkat Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Gunung Bintang Awai Persentase kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik (kumulatif). ((%)) 50 60 70 3.568.885.154 80 3.568.885.154 90 3.568.885.154 100 3.568.885.154 100 3.568.885.154 Persentase Tingkat Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Jenamas Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) (Angka) 85 85 87,5 2.795.868.582 90 6.085.868.582 92,5 6.225.868.582 95 6.340.868.582 97,5 6.495.868.582 Persentase Tingkat Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Karau Kuala Persentase Capaian layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota (%) 100 100 100 3.603.091.324 100 3.603.091.324 100 3.603.091.324 100 3.603.091.324 100 3.603.091.324 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 421.156.150 25.737.398.416 20.834.850.405 23.415.724.855 35.865.532.933 Meningkatnya Kualitas Inovasi dan Pelayanan Masyarakat Dusun Hilir Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik yang Terlaksana (%) 6 10.000.000 17.000.000 41.000.000 1.249.438.589 4.796.623.711 1.027.134.220 4.077.813.465 1.409.335.467 4.551.509.815 1.409.335.467 6.672.910.969 Meningkatnya Kualitas Inovasi dan Pelayanan Masyarakat Dusun Selatan Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik yang Terlaksana (%) 80 82 84 24.000.000 87 4.810.623.711 90 4.091.813.465 95 4.565.509.815 100 6.686.910.969 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME BASELINE 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 431 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) Meningkatnya Kualitas Inovasi dan Pelayanan Masyarakat Dusun Utara Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik yang Terlaksana (%) 100 100 100 80.000.000 100 4.866.623.711 100 4.147.813.465 100 4.621.509.815 100 6.742.910.969 Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%) 100 100 100 100 100 100 100 Meningkatnya Kualitas Inovasi dan Pelayanan Masyarakat Gunung Bintang Awai Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik yang Terlaksana (%) 80 80 82 65.000.000 85 3.851.623.711 90 3.132.813.465 95 3.606.509.815 100 5.727.910.969 Meningkatnya Kualitas Inovasi dan Pelayanan Masyarakat Jenamas Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik yang Terlaksana (%) 80 80 82 110.000.000 85 2.524.123.711 90 1.215.626.930 95 1.428.019.630 100 3.270.821.938 Meningkatnya Kualitas Inovasi dan Pelayanan Masyarakat Karau Kuala Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik yang Terlaksana (%) 80 80 82 101.156.150 85 4.887.779.861 90 4.168.969.615 95 4.642.665.965 100 6.764.067.119 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 5.914.647.650 6.914.647.650 7.414.647.650 7.142.147.650 8.380.147.650 Meningkatnya Pemberdayaan dan Masyarakat Desa Dusun Hilir Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%) 10 553.577.150 785.000.000 785.000.000 785.000.000 785.000.000 785.000.000 785.000.000 785.000.000 785.000.000 785.000.000 750.500.000 Meningkatnya Pemberdayaan dan Masyarakat Desa Dusun Selatan Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%) 80 80 82 2.472.000.000 85 2.472.000.000 90 2.472.000.000 95 2.472.000.000 100 2.472.000.000 Meningkatnya Pemberdayaan dan Masyarakat Desa Dusun Utara Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%) 100 100 100 931.200.000 100 931.200.000 100 931.200.000 100 931.200.000 100 931.200.000 Meningkatnya Pemberdayaan dan Masyarakat Desa Gunung Bintang Awai Persentase Pemberdayaan Desa dan Kelurahan (%) 80 80 82 177.947.650 85 177.947.650 90 177.947.650 95 177.947.650 100 177.947.650 Meningkatnya Pemberdayaan dan Masyarakat Desa Jenamas Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%) 80 80 82 700.000.000 85 1.700.000.000 90 2.200.000.000 95 1.927.500.000 100 3.200.000.000 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME BASELINE 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 432 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) Meningkatnya Pemberdayaan dan Masyarakat Desa Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%) 80 80 82 848.500.000 85 848.500.000 90 848.500.000 95 848.500.000 100 848.500.000 7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 168.976.337 26.460.242.266 21.999.067.325 24.686.352.725 36.539.554.845 Meningkatnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat Dusun Hilir Meningkatnya Prosentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (%) 10 0 12.000.000 48.976.337 1.068.375.933 4.786.623.711 877.829.332 4.067.813.465 1.205.430.400 4.067.813.465 1.205.430.400 6.662.910.969 Meningkatnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat Dusun Selatan Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani (%) 80 80 82 15.000.000 85 4.801.623.711 90 4.082.813.465 95 4.556.509.815 100 6.677.910.969 Meningkatnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat Dusun Utara Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (%) 100 100 100 0 100 4.786.623.711 100 4.067.813.465 100 4.541.509.815 100 6.662.910.969 Meningkatnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat Gunung Bintang Awai Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani (%) 80 80 82 50.000.000 85 4.836.623.711 90 4.117.813.465 95 4.591.509.815 100 6.712.910.969 Meningkatnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat Jenamas Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani (%) 80 80 82 50.000.000 85 2.462.123.711 90 1.595.000.000 95 2.387.500.000 100 3.160.000.000 Meningkatnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat Karau Kuala Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani (%) 80 80 82 5.000.000 85 4.786.623.711 90 4.067.813.465 95 4.541.509.815 100 6.662.910.969 7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 451.962.000 657.962.000 762.962.000 862.962.000 1.067.962.000 Meningkatnya Cakupan Layanan Urusan Pemerintahan Umum Dusun Hilir persentase Kegiatan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan (%) 9 168.130.000 24.000.000 24.000.000 30.000.000 30.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 40.000.000 40.000.000 Meningkatnya Cakupan Layanan Urusan Pemerintahan Umum Dusun Selatan Persentase Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan (%) 80 82 85 60.000.000 87 60.000.000 90 60.000.000 95 60.000.000 100 60.000.000 Meningkatnya Cakupan Layanan Urusan Pemerintahan Umum Dusun Utara persentase Kegiatan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan (%) 100 100 100 53.104.000 100 53.104.000 100 53.104.000 100 53.104.000 100 53.104.000 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME BASELINE 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 433 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) Meningkatnya Cakupan Layanan Urusan Pemerintahan Umum Gunung Bintang Awai persentase Kegiatan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan (%) 80 80 82 107.250.000 85 107.250.000 90 107.250.000 95 107.250.000 100 107.250.000 Meningkatnya Cakupan Layanan Urusan Pemerintahan Umum Jenamas persentase Kegiatan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan (%) 80 80 82 120.000.000 85 320.000.000 90 420.000.000 95 520.000.000 100 720.000.000 Meningkatnya Cakupan Layanan Urusan Pemerintahan Umum Karau Kuala persentase Kegiatan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan (%) 80 80 82 87.608.000 85 87.608.000 90 87.608.000 95 87.608.000 100 87.608.000 7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 511.689.098 1.768.189.098 1.768.189.098 1.778.189.098 1.788.189.098 Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Gunung Bintang Awai Persentase Desa yang dilakukan Pembinaan dan Pengawasan (%) 80 80 82 0 85 1.000.000.000 90 1.000.000.000 95 1.000.000.000 100 1.000.000.000 Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Karau Kuala persentase desa yang dilakukan pembinaan dan pengawasan (%) 80 80 82 81.037.000 85 81.037.000 90 81.037.000 95 81.037.000 100 81.037.000 Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jenamas persentase desa yang dilakukan pembinaan dan pengawasan (%) 80 80 82 45.000.000 85 300.000.000 90 300.000.000 95 300.000.000 100 300.000.000 Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Dusun Utara Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa (%) 100 100 100 297.152.098 100 297.152.098 100 297.152.098 100 297.152.098 100 297.152.098 Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Dusun Selatan persentase desa yang dilakukan pembinaan dan pengawasan (%) 80 80 82 30.000.000 85 30.000.000 90 30.000.000 95 30.000.000 100 30.000.000 Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Dusun Hilir persentase desa yang dilakukan pembinaan dan pengawasan (%) 81 86.847.200 58.500.000 58.500.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 70.000.000 70.000.000 80.000.000 80.000.000 8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 12.837.736.396 27.197.607.529 25.041.176.791 26.462.265.841 32.826.469.303 8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.280.997.146 5.280.997.146 5.280.997.146 5.280.997.146 5.280.997.146 Tersedianya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota Persentase Capaian layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota (%) 100 100 100 5.280.997.146 100 5.280.997.146 100 5.280.997.146 100 5.280.997.146 100 5.280.997.146 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME BASELINE 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 434 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) 8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 1.283.531.000 6.070.154.711 5.351.344.465 5.825.040.815 7.946.441.969 Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (%) 100 100 100 1.283.531.000 100 6.070.154.711 100 5.351.344.465 100 5.825.040.815 100 7.946.441.969 8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 2.180.875.000 2.180.875.000 2.180.875.000 2.180.875.000 2.180.875.000 Meningkatnya etika dan budaya politik Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (%) 100 100 100 2.180.875.000 100 2.180.875.000 100 2.180.875.000 100 2.180.875.000 100 2.180.875.000 8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 3.182.785.250 7.969.408.961 7.250.598.715 7.724.295.065 9.845.696.219 Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (%) 100 100 100 3.182.785.250 100 7.969.408.961 100 7.250.598.715 100 7.724.295.065 100 9.845.696.219 8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 267.548.000 5.054.171.711 4.335.361.465 4.809.057.815 6.930.458.969 Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (%) 100 100 100 267.548.000 100 5.054.171.711 100 4.335.361.465 100 4.809.057.815 100 6.930.458.969 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME BASELINE 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 435
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) 8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 642.000.000 642.000.000 642.000.000 642.000.000 642.000.000 Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (%) 100 100 100 642.000.000 100 642.000.000 100 642.000.000 100 642.000.000 100 642.000.000 TOTAL KESELURUHAN 2.032.331.052.375 2.266.873.614.393,29 2.394.366.450.975,98 2.436.525.426.188,57 2.625.330.128.847,96 436 4.2. Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Penentuan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun untuk mengukur ketercapaian tujuan dan sasaran pembangunan atas program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah direncanakan. Capaian ini menggambarkan kondisi pembangunan, khususnya pada aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, daya saing, dan pelayanan umum. Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah menggunakan pendekatan SMART-C dengan mempertimbangkan hasil analisis faktor eksternal dan internal pemerintahan daerah. SMART-C merupakan akronim yang berasal dari 6 (enam) kriteria, yaitu Specific (spesifik terhadap isu strategis dan sesuai NSPK Perangkat Daerah), Measurable (dapat diukur secara valid dan reliabel), Achievable (realistis untuk dicapai sesuai kapasitas dan kebutuhan), Relevant (selaras dengan tujuan dan sasaran pembangunan), Time Bound (selaras dengan periode perencanaan), serta Continuous Improvement (dapat disempurnakan secara berkelanjutan sesuai dinamika pembangunan). Penentuan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah melalui Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Daerah (IKD), dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) disusun dengan memperhatikan hirarki level kinerja yang terdiri atas strategic objectives, tactical objectives, dan operational objectives. Setiap level memiliki keluaran yang berbeda, dimulai dari operational objectives melalui output di tingkat kegiatan dan subkegiatan; tactical objectives melalui immediate outcome di tingkat program dan intermediate otucome di tingkat tujuan/sasaran Perangkat Daerah; dan final/ultimate outcomes yang menggambarkan capaian visi, misi, tujuan, dan sasaran kepala daerah dalam pembangunan 5 (lima) tahun kedepan. Target IKU, IKD, dan IKK ditetapkan untuk periode 2025–2030. Capaian tahun 2030 berfungsi sebagai indikator transisi yang menjadi tanggung jawab awal kepala daerah berikutnya, sekaligus menjamin kesinambungan pembangunan lintas periode. 437 Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas publik dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah. Data dan informasi berguna sebagai dasar untuk mengidentifikasi masalah, memilih berbagai alternatif kebijakan, menentukan alokasi anggaran, memberikan peringatan dini (early warning) terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan kebijakan, dan membuat tindakan korektif secara dini. Kinerja juga berperan sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada publik. Dalam penentuan indikator kinerja, proses cacscading juga dilakukan untuk menurunkan mandat kinerja daerah baik dari level pemerintahan maupun dokumen perencanaan. Indikator kinerja dalam RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029 memperhatikan indikator dari RPJPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2045, RPJMN Tahun 2025–2029, dan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025–2029. Hal ini bertujuan untuk menjamin keselarasan sasaran pembangunan daerah dengan tujuan pembangunan. Adapun rincian cascading indikator kinerja dijabarkan sebagai berikut. 438 Tabel 4.2 Komparasi Target Capaian untuk Pulau Kalimantan, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Kabupaten Barito Selatan Target Capaian Nasional untuk Pulau Kalimantan Target Capaian Provinsi Kalimantan Tengah Target Capaian Kabupaten Barito Selatan RPJMN Tahun 2025-2029 RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029 RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 No Indikator Target No Indikator Target No Indikator Target 2025 2029 2025 2029 2025 2029 1 Laju Pertumbuhan Ekonomi 7,30 8,20 1 Laju Pertumbuhan Ekonomi 5,60 7,30 1 Laju Pertumbuhan Ekonomi 5,60 7,30 2 PDRB per Kapita 114,7 167,5 2 PDRB per Kapita (Rp) 85,30 124,00 2 PDRB per Kapita (Rp) 85,30 124,00 3 Kontribusi PDRB Pulau 8,6 9,0 3 Kontribusi PDRB Provinsi 1,0 1,0 3 Kontribusi PDRB Kabupaten 11,37 13,32 4 Tingkat Kemiskinan 4,24 - 5,24 2,52 - 3,52 4 Tingkat Kemiskinan 4,61 2,93 4 Tingkat Kemiskinan 4,61 2,93 5 Rasio Gini 0,311 0,242 5 Rasio Gini 0,29 0,242 6 Indeks Modal Manusia 0,55 0,59 6 Indeks Pembangunan Manusia 75,29 77,59 7 Penurunan Intensitas Emisi GRK 76,00 79,20 7 Penurunan Intensitas Emisi GRK 47,87 60,9025 8 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 76,34 77,01 8 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 76,74 77,59 5 Tingkat Pengangguran Terbuka 4,23 - 4,58 3,45 - 4,25 9 Tingkat Pengangguran Terbuka 3,91 3,61 9 Tingkat Pengangguran Terbuka 3,24 2,93 439 Tabel 4.3 Cascading Mandat Sasaran Visi RPJPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2045 dengan Indikator Kinerja RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029 Sasaran Visi RPJPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2045 RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029 Letak No Indikator 2025 2029 No Indikator 2025 2029 1 Peningkatan Pendapatan Per Kapita PDRB per Kapita (RP Juta) 67,94 79,725 1 PDRB per Kapita (RP Juta) 85,30 124,00 IKU Kontribusi PDRB Industri Pengolahan 5,57 5,7875 2 Kontribusi PDRB Industri Pengolahan 5,66 5,92 IKD 2 Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan Tingkat Kemiskinan 4,24 3,54 3 Tingkat Kemiskinan 4,61 2,93 IKU Rasio Gini (Indeks) 0,29 0,304 4 Rasio Gini (Indeks) 0,29 0,242 IKU Kontribusi PDRB Kabupaten/ Kota 11,37 13,32 5 Kontribusi PDRB Kabupaten/ Kota 11,37 13,32 IKD 3 Kepemimpinan Berintegritas Rata-Rata Wilayah Skor Monitoring Centre for Prevention 84 87 6 Rata-Rata Wilayah Skor Monitoring Centre for Prevention 75,00 78,75 IKD 4 Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indeks Pembangunan Manusia 71,01 74,41 7 Indeks Pembangunan Manusia 75,29 77,59 IKU 5 Penurunan Emisi GRK Menuju Net Zero Emission Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 71,98 73.01 8 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 76,74 77,59 IKU 440 Tabel 4.4 Cascading Mandat Indikator Utama Pembangunan (IUP) RPJPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2045 dengan Indikator Kinerja RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029 RPJPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2045 RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029 Nomor Indikator Utama Pembangunan Target Nomor Indikator Kinerja Target Letak 2025 2029 2025 2029 BS1. Kesehatan untuk Semua 1 Usia Harapan Hidup (UHH) 68,04 70,80 1 Usia Harapan Hidup (UHH) 68,04 70,80 IKD 2 Angka Kematian Ibu 121 95 2 Angka Kematian Ibu 122 77 IKK Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita 10,05 8,79 3 Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita 18,8 14,2 IKK 3 Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) 58,95 69,21 4 Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) 58,95 69,21 IKD Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) 94,85 96,13 5 Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) 94,85 96,13 IKD 4 Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional 99,5 99,5 6 Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional 99,5 99,5 IKD BS2. Pendidikan Berkualitas yang Merata 5 Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca 33,85 43,29 7 Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca 53 55 IKD 441 RPJPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2045 RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029 Nomor Indikator Utama Pembangunan Target Nomor Indikator Kinerja Target Letak 2025 2029 2025 2029 Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi 29,03 37,17 8 Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi 53 55 IKD Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat 74,27 80,97 9 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat 64,82 70,19 IKD Rata-Rata lama sekolah 9,32 9,99 10 Rata-Rata lama sekolah 9,25 9,99 IKD Harapan Lama Sekolah 12,99 13,35 11 Harapan Lama Sekolah 13,01 13,35 IKD 6 Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi 12,66 12,78 12 Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi 12,665 12,78 IKD 7 Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi 28,50 42,62 13 Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi 28,50 42,62 IKD BS3. Perlindungan sosial yang adaptif 8 Tingkat Kemiskinan 5,08 3,95 14 Tingkat Kemiskinan 4,61 2,93 IKU 9 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten 43,97 56,00 15 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten 43,97 56,00 IKD 10 Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal 31,63 43,72 16 Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal 31,63 43,72 IKD BS4. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi 11 Rasio PDRB Industri Pengolahan 5,66 5,92 17 Rasio PDRB Industri Pengolahan 5,66 5,92 IKD 442 RPJPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2045 RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029 Nomor Indikator Utama Pembangunan Target Nomor Indikator Kinerja Target Letak 2025 2029 2025 2029 12 Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum 1,93 2,05 18 Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum 1,93 2,05 IKD Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara 100 3.495 19 Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara 100 3.495 IKD 13 Indeks Daya Saing Daerah 2,93 3,54 20 Indeks Daya Saing Daerah 2,93 3,54 IKD 14 Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Kabupaten 15,19 13,5 21 Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Kabupaten 15,19 13,50 IKD Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten 1,90 2,45 22 Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten 1,90 2,45 IKD Rasio Kewirausahaan Daerah 3,33 4,80 23 Rasio Kewirausahaan Daerah 3,33 4,80 IKD Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB 1,76 3,19 24 Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB 8,82 11,53 IKD Return on Aset (ROA) BUMD 1,89 2,72 25 Return on Aset (ROA) BUMD 1,89 2,72 IKD 15 Tingkat Pengangguran Terbuka 3,24 2,93 26 Tingkat Pengangguran Terbuka 3,24 2,93 IKU 16 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan 55,41 58,06 27 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan 55,41 58,06 IKD 17 Indeks Kapabilitas Inovasi 0,82 1,34 28 Indeks Kapabilitas Inovasi 0,82 1,35 IKD BS5. Penerapan Ekonomi Hijau 18 Indeks Ekonomi Hijau Indeks Ekonomi Hijau
1. a.Produktivitas Sektor Pertanian 35,00 42,06 29
2. a.Produktivitas Sektor Pertanian 35,00 42,06 IKD
3. b.Produktivitas Sektor Industri Pengolahan 61,00 64,07 30
4. b.Produktivitas Sektor Industri Pengolahan 61,00 64,07 IKD
5. c.Produktivitas Sektor Tersier 62,00 84,37 31 c. Produktivitas Sektor Tersier 62,00 84,37 IKD 443 RPJPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2045 RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029 Nomor Indikator Utama Pembangunan Target Nomor Indikator Kinerja Target Letak 2025 2029 2025 2029
6. d.Proporsi Tenaga Kerja di Sektor Tersier 31,00 33,48 32
7. d.Proporsi Tenaga Kerja di Sektor Tersier 31,00 33,48 IKD
8. e.Proporsi Tenaga Kerja di Sektor Pertambangan dan Penggalian 4,00 3,98 33
9. e.Proporsi Tenaga Kerja di Sektor Pertambangan dan Penggalian 4,00 3,98 IKD BS6. Transformasi Digital 19 Proporsi desa/kelurahan yang memiliki sinyal internet Telepon Seluler/Handphone dengan kondisi "Sinyal Sangat Kuat" 16,20 26,88 34 Proporsi desa/kelurahan yang memiliki sinyal internet Telepon Seluler/Handphone dengan kondisi "Sinyal Sangat Kuat" 16,20 26,88 IKD BS7. Integarasi Ekonomi Daerah 20 PDRB Deflator Barito Selatan di antara Simpangan Baku Deflator Kota/Kabupaten Antar Wilayah Ya Ya 35 PDRB Deflator Barito Selatan di antara Simpangan Baku Deflator Kota/Kabupaten Antar Wilayah Ya Ya IKD 21 Pembentukan Modal Tetap Bruto 38,5 38,7 36 Pembentukan Modal Tetap Bruto 38,5 38,7 IKD 22 Ekspor Barang dan Jasa 45,6 46,0 37 Ekspor Barang dan Jasa 45,6 46,0 IKD BS8. Perkotaan dan Pedesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi 23 Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan 54,99 66,24 38 Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan 54,99 66,24 IKD Persentase Desa Mandiri 15,00 23,75 39 Persentase Desa Mandiri 15,00 23,75 IKD BS9. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif 444 RPJPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2045 RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029 Nomor Indikator Utama Pembangunan Target Nomor Indikator Kinerja Target Letak 2025 2029 2025 2029 24 Indeks Reformasi Hukum 72,0 76,5 40 Indeks Reformasi Hukum 86,67 93,33 IKD 25 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 3,1 3,4 41 Indeks Pemerintahan Digital Baik Sangat Baik IKD 26 Indeks Pelayanan Publik 2,5 3,0 42 Indeks Pelayanan Publik 2,5 3,0 IKU 27 Angka Monitoring Center for Prevention (MCP) Daerah 75,00 78,75 43 Angka Monitoring Center for Prevention (MCP) Daerah 75,00 78,75 IKD BS10. Hukum Berkedilan, Keamanan, Daerah Tanggguh dan Demokraso Substansial 28 Indeks Maturiras SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) Berkembang Berkembang 44 Indeks Maturiras SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) 3,1 3,9 IKD 29 Indeks Kejahatan (Crime Index) 1,00 0,82 45 Indeks Kejahatan (Crime Index) 1,00 0,82 IKD 30 Indeks Demokrasi Indonesia Sedang (60 - 80) Sedang (60 - 80) 46 Indeks Demokrasi Indonesia 70 75 IKD BS11. Stabilitas Ekonomi Makro Daerah 31 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB 0,80 0,85 47 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB 0,80 0,875 IKD 32 Deflator PDRB 1,92 1,87 48 Deflator PDRB 1,92 1,87 IKD 33 Total Dana Pihak Ketiga/PDRB 23,19 33,10 49 Total Dana Pihak Ketiga/PDRB 23,19 33,10 IKD 34 Inklusi Keuangan 87,74 91,00 50 Indeks Akses Keuangan Daerah 3,9 4,00 IKD BS12. Birokrasi Ideal 35 Indeks Reformasi Birokrasi 65 71 51 Indeks Reformasi Birokrasi 65,00 71,00 IKU 445 RPJPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2045 RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029 Nomor Indikator Utama Pembangunan Target Nomor Indikator Kinerja Target Letak 2025 2029 2025 2029 36 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) 71 75 52 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) 71,00 75,00 IKD BS13. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju 37 Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) 58,53 60,00 53 Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) 58,53 60,00 IKD 38 Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) 80,4 82,0 54 Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) 80,4 82,0 IKD BS14. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif 39 Indeks Pembanguna Keluarga (iBangga) 70,00 75,25 55 Indeks Pembanguna Keluarga (iBangga) 70,00 75,25 IKD 40 Indeks Ketimpangan Gender (IKG) 0,52 0,45 56 Indeks Ketimpangan Gender (IKG) 0,529 0,45 IKD BS15.Lingkungan Hidup Berkualitas 41 Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 0,557 0,584 57 Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 0,557 0,584 IKD 42 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 82,03 82,36 58 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 76,74 77,59 IKU Rumah Tangga dengan akses sanitasi aman 3,26 14,94 59 Rumah Tangga dengan akses sanitasi aman 3,26 14,945 IKD Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah 13,69 31,51 60 Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah 13,69 31,51 IKD Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah 37,76 53,32 61 Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah 37,76 53,32 IKD 446 RPJPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2045 RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029 Nomor Indikator Utama Pembangunan Target Nomor Indikator Kinerja Target Letak 2025 2029 2025 2029 BS16. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan 43 Konsumsi Listrik Per Kapita 718 1.000 62 Konsumsi Listrik Per Kapita 718 1.000 IKD Intensitas Energi Primer 183 170 63 Intensitas Energi Primer 183 170 IKD Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan 14,65 11,65 64 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan 14,65 11,65 IKD Kapasitas Air Baku 1,52 2,00 65 Kapasitas Air Baku 1,52 2,00 IKD Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan 35,34 51,50 66 Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan 35,34 51,50 IKD BS17. Reseliensi Terhadap Bencana 44 Indeks Risiko Bencana 111,54 100,83 67 Indeks Risiko Bencana 111,54 100,83 IKD 45 Persentase Penurunan Emisi GRK Persentase Penurunan Emisi GRK
10. a.Kumulatif 27,61 36,78 68 a. Kumulatif 27,61 36,7875 IKU
11. b.Tahunan 47,87 60,90 69 b. Tahunan 47,87 60,90 IKU 447 4.2.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan sebagai instrumen pengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029 yang terseleksi. IKU berada pada level indikator final/ultimate outcomes. IKU dipilih sesuai dengan kebutuhan daerah yang diselaraskan terhadap isu strategis dan janji politis Kepala Daerah. Indikator ini menjadi dasar pertanggungjawaban kinerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Adapun Indikator Kinerja Utama pada RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029 disajikan dalam tabel berikut: Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama (IKU) No Indikator Satuan Target 2025 2026 2027 2028 2029 2030
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1 Indeks Pembangunan Manusia Indeks 75,29 75,86 76,44 77,01 77,59 78,17 2 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indeks 76,74 76,95 77,17 77,38 77,59 77,81 3 Indeks Daya Saing Daerah Indeks 2,93 3,08 3,24 3,39 3,54 3,69 4 PDRB per Kapita Rp Juta 85,30 94,98 104,65 114,33 124,00 133,68 5 Indeks Gini angka 0,290 0,278 0,266 0,254 0,242 0,230 6 Laju Pertumbuhan Ekonomi % 5,60 6,03 6,45 6,88 7,30 7,73 7 Tingkat Kemiskinan % 4,61 4,19 3,77 3,35 2,93 2,51 8 Tingkat Pengangguran Terbuka % 3,24 3,16 3,09 3,01 2,93 2,85 9 Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur % 53.88 54.23 55.29 56.54 57.38 58.40 10 Indeks Harmoni Indeks 6,59 6,60 6,65 6,67 6,70 6,72 11 Indeks Pembangunan Gender Indeks 93,25 93,50 93.85 94,15 95,00 95,55 12 Indeks Pelayanan Publik Indeks 2,50 2,63 2,75 2,88 3,00 3,13 13 Indeks Reformasi Birokrasi Indeks 65,00 66,50 68,00 69,50 71,00 72,50 14 Indeks Ketahanan Pangan Indeks 68,00 69,08 70,01 71,81 73,11 75,14 15 Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer % 17,00 20,25 23,50 26,75 30,00 33,25 448 4.2.2. Indikator Kinerja Daerah (IKD) Indikator kinerja daerah ditetapkan sebagai alat ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mendukung ketercapaian kinerja daerah, provinsi, dan nasional. IKD dimandatkan dari sasaran visi dan Indikator Utama Pembangunan (IUP) RPJPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2045; indikator makro/sasaran provinsi dalam RPJMN Tahun 2025–2029; IKU dan IKD RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025–2029; serta indikator tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029 yang tidak dijadikan sebagai IKU. IKD merupakan indikator yang berada di level intermediate outcomes dan disajikan berdasarkan aspek demografi dan geografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, aspek pelayanan umum, dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) setiap urusan. Lebih lanjut, IKK merupakan indikator kinerja yang menggambarkan capaian penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan urusan pemerintahan sesuai kewenangan daerah, meliputi urusan wajib pelayanan dasar, non pelayanan dasar, pilihan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan. IKK ini merupakan indikator di level immediate outcomes di tingkat program. Adapun IKD dan IKK dijabarkan dalam tabel berikut: 449 Tabel 4.6 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelengaraan Urusan Kabupaten Barito Selatan NO INDIKATOR SATUAN TARGET TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 5 6 7 8 9 10 I ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI 1 Indeks Ketahanan Daerah Indeks Sedang Sedang Sedang Sedang Tinggi Tinggi 2 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Skor 95,20 95,59 95,99 96,38 96,77 97,16 3 Nilai Tukar Petani Nilai 123,36 124,97 126,58 128,19 129,8 131,41 4 Nilai Tukar Nelayan Nilai 330,00 262,5 268,75 275 281,25 287,5 5 Nilai Tukar Pembudidaya Perikanan Nilai 340,00 346,67 353,33 360 366,67 373,33 6 Intensitas Energi Primer (SBM/Miliar) 183,00 179,75 176,50 173,25 170,00 166,75 7 Proporsi desa/kelurahan yang memiliki sinyal internet Telepon Seluler/Handphone dengan kondisi "Sinyal Sangat Kuat" % 16,20 18,87 21,54 24,21 26,88 29,55 8 Rumah Tangga dengan akses sanitasi aman % 3,26 6,18 9,10 12,02 14,95 17,87 9 Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah % 13,69 18,15 22,60 27,06 31,51 35,97 10 Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah % 37,76 41,65 45,54 49,43 53,32 57,21 11 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan % 14,65 13,90 13,15 12,40 11,65 10,90 12 Kapasitas Air Baku Liter/detik 1,52 1,64 1,76 1,88 2,00 2,12 13 Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan % 35,34 39,38 43,42 47,46 51,50 55,54 14 Indeks Risiko Bencana Nilai 111,54 108,86 106,19 103,51 100,83 98,15 15 Persentase Penurunan Emisi GRK
1. a.Kumulatif % 27,61 29,90 32,20 34,49 36,79 39,08
2. b.Tahunan % 47,87 51,13 54,39 57,64 60,90 64,16 16 Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Indeks 0,557 0,564 0,571 0,577 0,584 0,591 17 Laju Pertumbuhan Penduduk % 0,77 0,68 0,62 0,56 0,52 0,46 18 Rasio Penduduk Nilai 104,08 103,98 103,89 103,80 103,73 103,64 450 NO INDIKATOR SATUAN TARGET TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 5 6 7 8 9 10 19 Kepadatan Penduduk Jiwa/Km2 15,58 15,69 15,78 15,87 15,95 16,04 II ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 1 Harapan Lama Sekolah Tahun 13,01 13,10 13,18 13,27 13,35 13,44 2 Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca % 53,00 53,50 54,00 54,50 55,00 56,00 3 Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi % 53,00 53,50 54,00 54,50 55,00 56,00 4 Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 9,25 9,44 9,62 9,81 9,99 10,18 5 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Indeks 64,82 66,14 67,46 68,81 70,19 71,59 6 Usia Harapan Hidup (UHH) Tahun 68,05 68,73 69,42 70,11 70,80 71,49 7 Indeks Kesejahteraan Sosial Indeks Maju Maju Maju Inklusif Inklusif Inklusif 8 Indeks Pembangunan Pemuda Indeks 56,75 57,45 58,00 58,70 59,25 59,94 9 Indeks Partisipasi Olahraga Indeks 2,75 3,00 3,35 3,85 4,00 4,25 10 Indeks Pemberdayaan Gender Indeks 86,40 86,43 86,47 86,50 86,53 86,56 11 Indeks Ketimpangan Gender Indeks 0,53 0,50 0,48 0,46 0,45 0,43 12 Indeks Perlindungan Anak Indeks 64,45 65,00 65,55 66,12 66,85 67,55 13 Indeks Pembangunan Keluarga Indeks 62,00 62,05 62,10 63,00 63,85 64,12 14 Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) % 58,95 61,52 64,08 66,65 69,21 71,78 15 Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) % 94,85 95,17 95,49 95,81 96,13 96,45 16 Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional % 99,50 99,50 99,50 99,50 99,50 99,50 17 Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi % 12,67 12,69 12,72 12,75 12,78 12,81 451 NO INDIKATOR SATUAN TARGET TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 5 6 7 8 9 10 18 Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi % 28,50 32,03 35,56 39,09 42,62 46,15 19 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten % 43,97 46,98 49,99 52,99 56,00 59,01 20 Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal % 31,63 34,65 37,68 40,70 43,72 46,74 21 Indeks Kejahatan (Crime Index) % 1,00 0,96 0,91 0,87 0,82 0,78 22 Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Indeks 80,40 80,80 81,20 81,60 82,00 82,40 23 Indeks Pembanguna Keluarga (iBangga) Indeks 70,00 71,31 72,63 73,94 75,25 76,56 24 Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal % 52,00 54,38 56,75 59,13 61,50 63,88 25 Angka Kelahiran Total Angka 2,05 2,01 1,97 1,93 1,89 1,85 26 Jumlah Kematian Ibu Angka 10,00 9,00 8,00 7,00 7,00 6,00 27 Jumlah Kematian Balita Angka 200,00 188,00 176,00 166,00 156,00 147,00 28 Pravelensi Stunting % 18,80 17,50 16,30 15,20 14,20 14,00 29 Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis % 100 100 100 100 100 100 30 Cakupan imunisasi bayi lengkap % 100 100 100 100 100 100 31 Cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional (JKN) % 100 100 100 100 100 100 32 Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar % 100 100 100 100 100 100 33 Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup % 64,00 64,70 65,40 66,10 66,80 67,50 III ASPEK DAYA SAING DAERAH 1 Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum % 1,93 1,96 1,99 2,02 2,05 2,08 2 Rasio Kewirausahaan Daerah % 3,33 3,70 4,07 4,43 4,80 5,17 3 Kontribusi UMKM Terhadap PDRB % 8,82 9,62 10,34 10,98 11,53 12,00 4 Indeks Desa Membangun Indeks 0,720 0,729 0,762 0,778 0,781 0,798 452 NO INDIKATOR SATUAN TARGET TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 5 6 7 8 9 10 5 Pendapatan per Kapita di Wilayah Transmigrasi Rupiah 0,00 33.875.000 35.575.000 36.375.000 37.675.000 38.750.000 6 Pertumbuhan Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja % 0,23 0,27 0,32 0,37 0,42 0,48 7 Deflator PDRB % 1,916 1,905 1,893 1,882 1,870 1,859 8 Persentase Peningkatan Investasi % 87,00 90,00 93,00 94,00 95,00 97,00 9 Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB % 3,60 3,70 3,80 3,91 4,01 4,11 10 Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB % 5,66 5,69 5,75 5,82 5,91 6,02 11 Indeks Akses Keuangan Daerah Indeks 3,90 3,92 3,95 3,98 4,00 4,02 12 Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan % 54,99 57,80 60,62 63,43 66,24 69,05 13 Konsumsi Listrik Per Kapita Kwh/Kapita 718,00 788,50 859,00 929,50 1000,00 1070,50 14 Rasio PDRB Industri Pengolahan % 5,66 5,73 5,79 5,86 5,92 5,99 15 Kontribusi PDRB Kabupaten/ Kota % 11,37 11,86 12,35 12,83 13,32 13,81 16 Jumlah Tamu Wisatawan
3. a.Mancanegara Orang 100 949 1.798 2.646 3.495 4.344
4. b.Nusantara Orang 95.000 103.750 112.500 121.250 130.000 138.750 17 Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Kabupaten % 15,19 14,77 14,35 13,92 13,50 13,08 18 Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten % 1,90 2,04 2,18 2,31 2,45 2,59 19 Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB % 1,76 2,12 2,48 2,84 3,20 3,55 20 Return on Aset (ROA) BUMD % 1,89 2,10 2,31 2,51 2,72 2,93 21 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan % 55,41 56,07 56,74 57,40 58,06 58,72 22 Indeks Kapabilitas Inovasi Indeks 0,82 0,95 1,08 1,21 1,35 1,48 23 Indeks Ekonomi Hijau
5. a.Produktivitas Sektor Pertanian Juta Rp 35,00 36,77 38,53 40,30 42,06 43,83
6. b.Produktivitas Sektor Industri Pengolahan Juta Rp 61,00 61,77 62,54 63,30 64,07 64,84
7. c.Produktivitas Sektor Tersier % 62,00 67,59 73,19 78,78 84,37 89,96
8. d.Proporsi Tenaga Kerja di Sektor Tersier % 31,00 31,62 32,24 32,86 33,48 34,10 453 NO INDIKATOR SATUAN TARGET TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 5 6 7 8 9 10
9. e.Proporsi Tenaga Kerja di Sektor Pertambangan dan Penggalian % 4,00 4,00 3,99 3,99 3,98 3,98 24 PDRB Deflator Barito Selatan di antara Simpangan Baku Deflator Kota/Kabupaten Antar Wilayah Nilai Ya Ya Ya Ya Ya Ya 25 Pembentukan Modal Tetap Bruto % 38,50 38,55 38,60 38,65 38,70 38,75 26 Ekspor Barang dan Jasa % 45,60 45,70 45,80 45,90 46,00 46,10 27 Persentase Desa Mandiri % 15,00 17,19 19,38 21,56 23,75 25,94 28 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB % 0,80 0,82 0,84 0,86 0,875 0,89 29 Total Dana Pihak Ketiga/PDRB % 23,19 25,67 28,15 30,62 33,10 35,58 30 Total Kredit/PDRB % 21,80 24,23 26,65 29,08 31,50 33,93 31 Pertumbuhan PDB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan % 21,4 27,5 33,6 40 46,9 54,3 32 Angka Ketergantungan % 42,83 43,09 43,31 43,51 43,68 43,89 33 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja % 69,60 70,30 71,00 71,80 72,50 73,30 34 Pembentukan Modal Tetap Bruto % 38,50 38,55 38,60 38,65 38,70 38,75 35 Rasio desa berlistrik % 98,73 98,98 99,23 99,48 99,73 100,00 36 Persentase usaha tambang sesuai kewenangan Perda % 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 37 Jumlah Produk Tersertifikasi Halal Jumlah 466 480 494 509 524 540 38 Indeks Zakat Nasional Indeks 0,42 0,45 0,49 0,53 0,57 0,62 IV ASPEK PELAYANAN UMUM 1 Rasio Konektivitas % 0,55:0,58 0,56:0,59 0,57:0,60 0,58:0,61 0,59:0,62 0,60:0,63 2 Indeks Harmoni Indeks 6,59 6,60 6,65 6,67 6,70 6,72 3 Indeks Penyelenggaran Trantibumlinmas Indeks 95 95 95 95 95 95 4 Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) % 58,53 58,90 59,27 59,63 60,00 60,37 5 Indeks Pemerintahan Digital Indeks Baik Baik Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik 6 Indeks Keterbukaan Informasi Publik Indeks 78,50 80,13 81,75 83,38 85,00 86,63 7 Indeks Pembangunan Statistik Indeks 2,90 2,93 2,95 2,98 3,00 3,03 454 NO INDIKATOR SATUAN TARGET TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 5 6 7 8 9 10 8 Tingkat Kematangan Keamanan Informasi Nilai Tingkat I Tingkat I Tingkat II Tingkat III Tingkat IV Tingkat IV 9 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Administrasi Kependudukan Nilai A A A A A A 10 Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Nilai 3,10 3,20 3,50 3,70 3,90 4,00 11 Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah Indeks 29,75 30,47 31,23 32,01 32,82 33,64 12 Tingkat Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Nilai 75,00 76,50 78,00 79,50 81,00 82,50 13 Opini BPK Atas Laporan Keuangan Nilai WTP WTP WTP WTP WTP WTP 14 Indeks Profesionalitas ASN Indeks 76,50 77,00 77,50 77,80 80,00 80,30 15 Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi Indeks 11,40 11,40 11,60 12,00 12,40 12,80 16 Persentase Kebijakan Berbasis Bukti % 71,00 73,00 75,00 77,00 79,00 81,00 17 Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah Indeks Baik Baik Baik Baik Baik Baik 18 Indeks Tertib Administrasi Pertanahan Persen 75,00 76,00 77,00 78,00 79,00 80,00 19 Indeks Reformasi Hukum Indeks 86,67 88,33 90,00 91,67 93,33 95,00 20 Angka Monitoring Center for Prevention (MCP) Daerah Nilai 75,00 75,94 76,88 77,81 78,75 79,69 21 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Nilai 71,00 72,00 73,00 74,00 75,00 76,00 22 Indeks Demokrasi Indonesia Indeks 70,00 71,25 72,50 73,75 75,00 76,25 23 Persentase Penegakan Perda % 85,00 87,50 90,00 92,50 95,00 97,50 24 Indeks Kepatuhan Daerah Indeks 82,50 85,00 87,50 90,00 92,50 95,00 25 Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Baik Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik INDIKATOR KINERJA KUNCI Fokus Pelayanan Urusan Wajib (Pelayanan Dasar) Pendidikan 455 NO INDIKATOR SATUAN TARGET TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 5 6 7 8 9 10 1 TIngkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD % 98,79 99,04 99,29 99,54 99,79 100 2 Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam Pendidikan dasar % 98,79 99,04 99,29 99,54 99,79 100 3 Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan % 12,34 13,61 14,87 16,14 17,40 18,67 4 Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional Nilai 58,67-59,67 61,17-62,17 63,67-64,67 66,17-67,17 68,67-69,67 71,17-72,17 5 Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional Nilai 69,73 70,83 71,93 73,03 74,13 75,23 6 Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional Nilai 53,79 56,69 59,59 62,49 65,39 68,29 7 Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional Nilai 62,57 64,07 65,57 67,07 68,57 70,07 8 Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B % 56,79 70,65 89,14 100 100 100 9 Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV % 45,44 46,44 47,44 48,44 49,44 50,44 10 Iklim Inklusivitas SD Nilai 63,09 65,70 68,20 70,70 73,20 75,70 11 Iklim Inklusivitas SMP Nilai 63,09 65,49 67,89 70,29 72,69 75,09 12 Iklim Keamanan SD Nilai 79,97 80,87 81,77 82,67 83,57 84,47 13 Iklim Keamanan SMP Nilai 76,09 77,59 79,09 80,59 82,09 83,59 14 Iklim Kebhinekaan SD Nilai 73,68 74,68 75,68 76,68 77,68 78,68 15 Iklim Kebinekaan SMP Nilai 74,53 75,53 76,53 77,53 78,53 79,53 456 NO INDIKATOR SATUAN TARGET TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 5 6 7 8 9 10 16 Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal % 60,00 65,00 70,00 75,00 80,00 90,00 17 Indeks Pemerataan Guru Rasio 0,52 0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 18 Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik % 39,50 40,00 40,50 41,00 41,50 42,00 19 Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui % 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 20,00 20 Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra % 55,00 60,00 65,00 70,00 75,00 80,00 Kesehatan 1 Angka Kematian Ibu (AKI) Angka 122,00 109,00 97,00 86,00 77,00 70,00 2 Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita () % 18,80 17,50 16,30 15,20 14,20 14,00 3 Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan % 18,00 22,00 30,00 38,00 46,00 54,00 4 Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehtan dan Makanan Minuman % 45,00 45,50 46,80 48,30 51,50 54,00 5 Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan % 100 100 100 100 100 100 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1 Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir % 62,40 62,50 62,65 62,77 62,85 62,97 2 Persentase peningkatan Perlindungan Kawasan dari Abrasi dan Banjir Rob % 52,12 52,23 52,35 52,46 52,59 52,75 3 Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas % 66,15 66,55 67,87 68,25 68,55 68,90 457 NO INDIKATOR SATUAN TARGET TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 5 6 7 8 9 10 4 Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota % 75,12 76,87 78,55 80,20 81,90 83,64 5 Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional % 26,07 26,50 27,07 28,07 29,07 30,07 6 Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman) % 79,89 80,82 81,92 82,97 83,97 83,97 7 Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik % 23,11 24,11 25,11 26,11 27,11 28,11 8 Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik % 45 100 100 100 100 100 9 Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik % 55 100 100 100 100 100 10 Tingkat Kemantapan Jalan Angka 38,93 39,53 40,33 41,14 41,96 42,86 11 Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli % 8,51 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 12 Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi analisis/teknisi operator terlatih dan tersertifikasi Orang 75 150 225 300 375 450 13 Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kabupaten % 100 100 100 100 100 100 Perumahan dan Kawasan Permukiman 1 Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni % 100 100 100 100 100 100 2 Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat Pemerintah provinsi memperoleh program Daerah yang fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni % 70 65 60 55 50 45 458 NO INDIKATOR SATUAN TARGET TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 5 6 7 8 9 10 3 Persentasi Luas kawasan kumuh 10-15 Ha yang ditangani % 78 76 74 72 70 68 4 Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani % 70 68 66 64 60 58 5 Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) % 72 74 76 78 80 85 6 Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU % 50 54 56 58 60 70 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 1 Tingkat Kematangan Keamanan Informasi Nilai Tingkat I Tingkat I Tingkat II Tingkat III Tingkat IV Tingkat IV 2 Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Angka 82 85 87 90 92 95 3 Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat % 70 78 80 83 85 90 4 Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas % 75 80 83 86 90 93 5 Persentase Penanganan Pasca Bencana % 100 97 97 97 97 97 6 Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana % 100 97 97 97 97 97 7 Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana % 98 98 98 98 98 98 8 Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran % 100 100 100 100 100 100 9 Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran % 100 100 100 100 100 100 Sosial 459 NO INDIKATOR SATUAN TARGET TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 5 6 7 8 9 10 1 Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial % 100 100 100 100 100 100 2 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi % 100 100 100 100 100 100 3 Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar % 100 100 100 100 100 100 4 Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota % 100 100 100 100 100 100 5 Prosentase Taman Makam yang dipelihara % 100 100 100 100 100 100 Fokus Pelayanan Urusan Wajib (Non Pelayanan Dasar) Tenaga Kerja 1 Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja % 100 100 100 100 100 100 2 Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya % 54,35 54,35 57,02 59,4 61,53 61,53 3 Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri % 70,31 70,31 71,75 73,67 75,35 75,35 4 Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial Orang 12.166 12.166 13.124 14.129 14.998 14.998 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1 Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) % 2,60 3,00 3,80 4,30 5,00 5,00 2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan % 50 50 65 70 75 80 460 NO INDIKATOR SATUAN TARGET TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 5 6 7 8 9 10 3 Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif % 100 100 100 100 100 100 4 Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar % 100 100 100 100 100 100 5 Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan % 40,22 42,85 57,14 71,42 85,71 100 6 Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) Indeks 56 60 68 73 82 85 7 Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif % 100 100 100 100 100 100 8 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Indeks 78,50 78,55 79,01 79,57 80,12 81,01 Pangan 1 Persentase cadangan pangan % 15,95 16,00 18,00 20,00 22,00 24,00 2 Skor Pola Pangan Harapan % 92,40 93,30 94,50 95,01 96,21 97,30 3 Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan % 27,00 27,00 22,73 18,18 18,18 13,64 4 Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan % 87 87 88 90 92 94 Pertanahan 1 Persentase Terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertipikat yang Dilakukan melalui Mediasi % 40 45 50 55 60 65 2 Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal Kelebihan dari Tanah Maksimum dan Tanah Absentee % 0,20 0,50 0,80 1,50 2,00 4,00 461 NO INDIKATOR SATUAN TARGET TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 5 6 7 8 9 10 3 Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal Kelebihan dari Tanah Maksimum dan Tanah Absentee % 0,20 0,50 0,80 1,00 1,50 2,00 4 Persentase Tanah Ulayat yang Ditetapkan % 0,50 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 5 Persentase Tanah Kosong yang Dikelola % 12 14 16 17 18 20 6 Ditetapkannya Hak Atas Tanah dalam Penguasaan dan Pengelolaan Pemerintah Daerah % 2 3 4 5 6 7 7 Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah % 4 6 8 10 12 14 Lingkungan Hidup 1 Persentase Rekomedasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti % 100 100 100 100 100 100 2 Indeks Kualitas Air Indeks 71,32 71,32 71,52 71,72 71,92 72,12 3 Indeks Kualitas Udara Indeks 80,04 80,04 80,34 80,64 80,94 81,24 4 Persentase RTH % 100 100 100 100 100 100 5 Persentase Limbah B3 yang Terkelola % 100 100 100 100 100 100 6 Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya % 100 100 100 100 100 100 7 Persentase jumlah MHA, kearifan lokal yang telah ditetapkan % 100 100 100 100 100 100 8 Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya % 100 100 100 100 100 100 9 Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup % 100 100 100 100 100 100 462 NO INDIKATOR SATUAN TARGET TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 5 6 7 8 9 10 10 Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup % 83,33 83,33 85,71 87,50 88,88 90,00 11 Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah Indeks 55,50 55,50 56,00 56,50 57,00 57,50 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1 Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak % 64,50 65,00 68,00 70,00 72,00 75,00 2 Perekaman KTP elektronik % 98,30 98,50 98,80 99,00 99,30 99,80 3 Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan % 100 100 100 100 100 100 4 Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk usia 0 s.d. 17 tahun % 96,00 96,50 97,00 97,50 98,00 98,50 5 Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan % 57,00 57,30 57,80 58,30 59,00 60,00 6 Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu pasangan yang perceraiannya dilaporkan % 63,00 63,20 63,40 63,70 63,90 64,20 7 Persentase Informasi Kependudukan yang DImanfaatkan % 5 7 9 11 13 15 8 Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) % 7,00 8,50 10,00 11,50 13,00 15,00 9 Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan % 100 100 100 100 100 100 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1 Persentase Fasilitasi Penataan Desa % 13,95 14,50 17,50 19,50 20,50 21,50 2 Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa % 5,90 6,00 8,00 10,00 12,00 15,00 3 Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya % 34,14 17,73 15,19 12,66 10,13 10,13 463 NO INDIKATOR SATUAN TARGET TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 5 6 7 8 9 10 4 Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa % 100 100 100 100 100 100 5 Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat % 0 30,23 23,56 17,44 17,44 11,62 6 Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) % 0 30,23 23,56 17,44 17,44 11,62 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1 Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun Rata-rata Anak per Wanita 2,16 2,15 2,15 2,11 2,11 2,10 2 Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) % 31 30 28 26 25 25 3 Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (MCPR) % 81,50 82,51 83,00 83,00 85,00 85,00 4 Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern % 95,00 96,47 96,47 96,50 96,80 97,00 5 Indeks Lansia Berdaya Indeks 60,00 60,20 60,80 61,20 61,80 62,00 6 Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja Indeks 83,20 83,60 84,20 84,80 85,00 85,50 Perhubungan 1 Konektivitas Darat % 3,0 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 2 Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal % 75 10 15 20 25 30 3 Konektivitas Laut % 10 10 15 20 25 30 4 Persentase rambu keselamatan alur sungai dalam kondisi baik % 10 10 15 20 20 30 Komunikasi dan Informatika 1 Indeks Pelayanan Publik. Indeks 79 79 80 80 80 85 2 Indeks Pemerintahan Digital Indeks 3,14 2,63 2,75 2,88 3,00 3,13 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 464 NO INDIKATOR SATUAN TARGET TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 5 6 7 8 9 10 1 Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi % 15 15 30 25 20 20 2 Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi % 25 25 25 20 20 10 3 Persentase koperasi aktif % 20 20 20 20 20 20 4 Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan % 20 20 20 20 20 20 5 Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas % 20 20 20 20 20 20 6 Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal % 30,92 30,92 17,27 17,27 17,27 17,27 7 Pertumbuhan Wirausaha % 15 15 20 25 20 20 8 Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor % 20 20 20 20 20 20 Penanaman Modal 1 Realisasi Total terhadap Target % 90 90 95 96 97 98 2 Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi % 90 90 95 96 97 98 3 Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan % 100 100 100 100 100 100 4 Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha % 100 100 100 100 100 100 5 Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal % 95,5 95,5 96,0 96,5 97,0 98,0 Kepemudaan dan Olahraga 1 Indeks Pembangunan Pemuda Nilai 0 3 3 3 3 4 2 Jumlah prestasi olahraga di tingkat provinsi Medali 1 1 1 1 1 1 Statistik 1 Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Indeks 2,90 2,90 3,00 3,00 3,00 3,00 Persandian 465 NO INDIKATOR SATUAN TARGET TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 5 6 7 8 9 10 1 Tingkat Kematangan Keamanan Informasi Nilai Tingkat I Tingkat I Tingkat II Tingkat III Tingkat IV Tingkat IV Kebudayaan 1 Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan % 80 80 90 90 100 100 2 Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan % 80 80 90 90 100 100 3 Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan % 80 80 90 90 100 100 4 Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum % 3 3 3 3 3 3 Perpustakaan 1 Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat Nilai 67,71 68,39 69,07 69,76 70,46 71,16 2 Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki % 100 100 100 100 100 100 Kearsipan 1 Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan % 100 100 100 100 100 100 2 Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip % 50 50 50 50 50 50 3 Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup % 50 100 100 100 100 100 Fokus Pelayanan Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan 1 Produksi perikanan tangkap Ton/Tahun 7.247,18 7.392,12 7.539,96 7.690,76 7.844,57 8.001,47 2 Produksi perikanan budidaya Ton/Tahun 9.676,74 9.870,27 10.067,68 10.269,03 10.474,41 10.683,90 3 Luasan Kawasan Konservasi Meter 139.000 286.000 643.000 643.000 1.190.000 2.760.000 466 NO INDIKATOR SATUAN TARGET TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 5 6 7 8 9 10 4 Angka Konsumsi Ikan Kg/KAP/TH 43,59 44,46 54,35 46,26 47,18 48,12 Pariwisata 1 Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan % 8 8 15 20 30 40 2 Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata % 75 75 80 85 90 95 3 Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual % 43 43 43 45 50 50 4 Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi" % 40 40 50 60 70 70 Pertanian 1 Peningkatan Produksi Tanaman Pangan % 10,75 10,75 11,73 12,72 13,70 14,68 2 Peningkatan Produksi Hortikultura % 465,64 465,64 475,48 484,32 495,16 505,00 3 Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan % 918,93 918,93 928,12 937,56 947,58 957,60 4 Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B Ha 170,00 170,00 190,00 230,00 240,00 267,53 5 Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) Dokumen 3.000 3.000 3.000 3.100 3.200 3.400 6 Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) % 100 100 100 100 100 100 7 Persentase Penanganan Bencana Pertanian % 25 25 30 35 40 45 8 Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian % 25 25 30 35 40 45 9 Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan % 80 80 85 85 90 95 467 NO INDIKATOR SATUAN TARGET TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 5 6 7 8 9 10 10 Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi % 20 20 40 60 80 95 Perdagangan 1 Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi % 100 100 100 100 100 100 2 Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya % 79,40 79,40 96,80 96,80 100 100 3 Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting % 19,79 19,79 19,79 19,79 19,79 20,83 4 Nilai Ekspor Barang % 100 100 100 100 100 100 5 Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen % 100 100 100 100 100 100 6 Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan % 20 20 20 20 20 20 Perindustrian 1 Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri % 17,95 17,95 20,51 20,51 20,51 20,51 2 Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan % 9,09 9,09 22,73 22,73 22,73 22,73 3 Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini % 9,09 9,09 22,73 22,73 22,73 22,73 Transmigrasi 1 Persentase Program Transmigrasi yang Dilaksanakan % 98 100 100 100 100 100 2 Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang Berkembang % 98 100 100 100 100 100 3 Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan % 100 100 100 100 100 100 Urusan Pendukung Pemerintahan 468 NO INDIKATOR SATUAN TARGET TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 5 6 7 8 9 10 Sekretariat Daerah 1 Efektivitas Kerja Sama Daerah % 100 100 100 100 100 100 2 Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat % 100 100 100 100 100 100 3 Indeks Kematangan Organisasi Indeks Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi 4 Jumlah Produk Hukum yang Dihasilkan Dokumen 530 530 550 550 560 580 5 Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan % 100 100 100 100 100 100 6 Tingkat Kematangan UKBPJ % 68 68 76 84 92 100 7 Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan % 100 100 100 100 100 100 Sekretarariat DPRD 1 Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N % 85 85 85 85 85 85 2 Persentase Penetapan Ranperda Tahun N % 95 95 95 95 95 95 3 Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan % 90 90 90 90 90 90 Urusan Penunjang Pemerintahan Perencanaan 1 Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD % 100 100 100 100 100 100 2 Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD % 100 100 100 100 100 100 3 Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia % 100 100 100 100 100 100 4 Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan % 100 100 100 100 100 100 5 Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA % 100 100 100 100 100 100 469 NO INDIKATOR SATUAN TARGET TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 5 6 7 8 9 10 Keuangan 1 Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD % 8,50 8,50 7,50 7,00 6,50 6,00 2 Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik % 40 40 40 40 40 40 3 Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar % 28,90 28,90 29,00 30,00 31,00 32,00 4 Persentase Penurunan SILPA % 6,05 6,05 6,00 5,15 5,09 5,00 5 Persentase laporan keuangan tepat waktu % 100 100 100 100 100 100 6 Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD % 8,50 8,50 7,50 7,00 6,50 6,00 7 Persentase Penurunan SILPA % 6,05 6,05 6,00 5,15 5,09 5,00 8 Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap % 22 22 23 24 25 26 9 Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap % 22 22 23 24 25 26 10 Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah % 80 85 90 95 100 100 11 Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan % 80 85 90 95 100 100 12 Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital % 80 85 90 95 100 100 Kepegawaian 1 Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi % 40 55 70 85 90 100 2 Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya % 2,60 2,60 3,00 3,20 3,50 3,80 3 Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya % 2,30 2,30 2,50 2,90 3,00 3,20 4 Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik % 82,50 82,50 83,00 83,50 84,00 84,50 Pendidikan dan Pelatihan 470 NO INDIKATOR SATUAN TARGET TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 5 6 7 8 9 10 1 Persentase ASN yang Mendapatakan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional % 0,50 0,50 0,80 1,00 1,20 1,40 2 Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan % 2,00 2,00 2,20 2,50 2,70 3,00 3 Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi % 0,80 0,80 1,00 1,40 1,50 1,80 4 Persentase ASN yang Mendapatakan Pengembangan Kompetensi Teknis % 2,50 2,50 2,70 2,90 3,00 3,10 Penelitian dan Pengembangan 1 Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah % 100 100 100 100 100 100 2 Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah % 100 100 100 100 100 100 3 Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan % 100 100 100 100 100 100 4 Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan % 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 Urusan Pengawasan Pemerintahan Inspektorat 1 Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 % 80 80 82 85 88 90 2 Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Nilai B B B BB BB BB 3 Penanganan Pengaduan Masyarakat % 100 100 100 100 100 100 471 NO INDIKATOR SATUAN TARGET TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 5 6 7 8 9 10 4 TindakLanjut Rekomendasi APIP % 45 45 55 60 65 70 5 Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Nilai 3,20 3,20 3,50 3,70 3,90 4,00 6 Manajemen Risiko (MR) Indeks 3,20 3,20 3,50 3,70 3,90 4,00 7 Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) % 3,20 3,20 3,50 3,70 3,90 4,00 Unsur Kewilayahan Kecamatan Dusun Hilir 1 Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik yang Terlaksana % 100 100 100 100 100 100 2 Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan % 100 100 100 100 100 100 3 Meningkatnya Prosentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum % 100 100 100 100 100 100 4 persentase Kegiatan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan % 100 100 100 100 100 100 5 persentase desa yang dilakukan pembinaan dan pengawasan % 100 100 100 100 100 100 Kecamatan Dusun Selatan 1 Indeks Pelayanan Publik Indeks 10 10 10 15 15 25 2 Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan % 80 82 85 90 95 100 3 Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani % 2 2 2 2 2 2 4 Persentase Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan % 80 86 85 90 95 100 472 NO INDIKATOR SATUAN TARGET TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 5 6 7 8 9 10 5 persentase desa yang dilakukan pembinaan dan pengawasan % 80 82 85 90 95 100 Kecamatan Dusun Utara 1 Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik yang Terlaksana % 100 100 100 100 100 100 2 Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum % 100 100 100 100 100 100 3 Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan % 100 100 100 100 100 100 4 Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas % 100 100 100 100 100 100 5 persentase Kegiatan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan % 100 100 100 100 100 100 6 Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa % 100 100 100 100 100 100 Kecamatan Gunung Bintang Awai 1 Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik yang Terlaksana % 80 82 85 90 95 100 2 Persentase Pemberdayaan Desa dan Kelurahan % 80 82 85 90 95 100 3 Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani % 80 82 85 90 95 100 4 persentase Kegiatan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan % 80 82 85 90 95 100 5 Persentase Desa yang dilakukan Pembinaan dan Pengawasan % 80 82 85 90 95 100 Kecamatan Jenamas 473 NO INDIKATOR SATUAN TARGET TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 5 6 7 8 9 10 1 Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik yang Terlaksana % 80 82 85 90 95 100 2 Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan % 80 82 85 90 95 100 3 Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani % 80 82 85 90 95 100 4 persentase Kegiatan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan % 80 82 85 90 95 100 5 persentase desa yang dilakukan pembinaan dan pengawasan % 80 82 85 90 95 100 Kecamatan Karau Kuala 1 Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik yang Terlaksana % 80 82 85 90 95 100 2 Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan % 80 82 85 90 95 100 3 Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani % 80 82 85 90 95 100 4 persentase Kegiatan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan % 80 82 85 90 95 100 5 persentase desa yang dilakukan pembinaan dan pengawasan % 80 82 85 90 95 100 Urusan Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik 1 Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan % 100 100 100 100 100 100 474 NO INDIKATOR SATUAN TARGET TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 5 6 7 8 9 10 2 Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik % 100 100 100 100 100 100 3 Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif % 100 100 100 100 100 100 4 Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan % 100 100 100 100 100 100 5 Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan % 100 100 100 100 100 100 475 4.2.3 Standar Pelayanan Minimum Standar Pelayanan Minimum menjadi instrumen utama dalam menjamin hak warga negara atas pelayanan publik yang setara, bermutu, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Jenis Pelayanan pada SPM mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Sebagai wujud komiten dalam menjamin pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, Pemerintah Kabupaten Barito Selatan menetapkan target pencapaian SPM sebesar 100 persen untuk seluruh urusan pelayanan dasar mulai dari tahun 2025 hingga 2030. Target ini ditetapkan secara tegas sebagai kewajiban yang bersifat absolut dan tidak dapat ditawar (non-negotiable), mengingat SPM merupakan instrumen dasar dalam memastikan setiap warga negara memperoleh layanan publik yang layak, merata, dan bermutu. Capaian 100 persen SPM Mencerminkan keseriusan pemerintah daerah dalam memenuhi mandat konstitusional serta amanat regulasi nasional dalam bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta sosial. Oleh karena itu , seluruh perangkat daerah terkait diarahkan untuk menyusun strategi yang terukur dan terintegrasi guna memastikan seluruh indikator SPM dapat dicapai secara penuh dalam rentang waktu lima tahun. Berikut merupakan target dari SPM tahun 2025-2030: Tabel 4.7 Target Realisasi Capaian SPM (%), 2025-2030 Urusan 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Pendidikan 100 100 100 100 100 100 Kesehatan 100 100 100 100 100 100 Pekerjaan Umum 100 100 100 100 100 100 Perumahan Rakyat 100 100 100 100 100 100 Trantibumlinmas 100 100 100 100 100 100 Sosial 100 100 100 100 100 100 Berikut merupakan penjabaran terperinci mengenai jenis pelayanan dasar untuk daerah Kabupaten/Kota mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021: 476 Tabel 4.8 Target Realisasi Capaian SPM setiap Urusan (%), 2025-2030 Program 2025 2026 2027 2028 2029 2030 URUSAN PENDIDIKAN Pengelolaan Pendidikan Dasar 100 100 100 100 100 100 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini 100 100 100 100 100 100 Pengelolaan Pendidikan Kesetraan 100 100 100 100 100 100 URUSAN KESEHATAN Pelayanan kesehatan ibu hamil 100 100 100 100 100 100 Pelayanan kesehatan ibu bersalin 100 100 100 100 100 100 Pelayanan kesehatan bayi baru lahir 100 100 100 100 100 100 Pelayanan kesehatan balita 100 100 100 100 100 100 Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar 100 100 100 100 100 100 Pelayanan kesehatan pada usia produktif 100 100 100 100 100 100 Pelayanan kesehatan pada usia lanjut 100 100 100 100 100 100 Pelayanan kesehatan penderita hipertensi 100 100 100 100 100 100 Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus 100 100 100 100 100 100 Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat 100 100 100 100 100 100 Pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis (TB) 100 100 100 100 100 100 Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinveksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) 100 100 100 100 100 100 URUSAN PEKERJAAN UMUM Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari- hari 100 100 100 100 100 100 Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah 100 100 100 100 100 100 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bahi Korban Bencana Kabupaten/Kota 100 100 100 100 100 100 Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 100 100 100 100 100 100 URUSAN TRANTIBUMLINMAS 477 Program 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum 100 100 100 100 100 100 Pelayanan Informasi Rawan Bencana 100 100 100 100 100 100 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 100 100 100 100 100 100 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 100 100 100 100 100 100 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran 100 100 100 100 100 100 URUSAN SOSIAL Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial 100 100 100 100 100 100 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial 100 100 100 100 100 100 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial 100 100 100 100 100 100 Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial 100 100 100 100 100 100 Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah Tanggap Darurat bagi Korban Bencana 100 100 100 100 100 100 Sebagai upaya penyelarasan SPM Pendidikan, maka Pemerintah Kabupaten Barito Selatan memiliki target Indikator Kinerja Urusan Pendidikan sebagai upaya pemenuhan capaian standar pelayanan minimum. Target Indikator Kinerja Urusan Pendidikan mengacu pada Surat Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1422/MDM.A/PR.07.05/2025. Berikut merupakan penjabaran dari target indikator tersebut. 478 Tabel 4.9 Indikator Kinerja Urusan Pendidikan, 2025-2030 Indikator Jenjang Capaian 2024 Adjusted Target 2025 Target 2026 Target 2027 Target 2028 Target 2029 Target 2030 1 A.1 Skor Kemampuan Literasi SD 57,17 59,67 62,17 64,67 67,17 69,67 72,17 2 A.1 Skor Kemampuan Literasi SMP 68,63 69,73 70,83 71,93 73,03 74,13 75,23 3 A.2 Skor Kemampuan Numerasi SD 50,89 53,79 56,69 59,59 62,49 65,39 68,29 4 A.2 Skor Kemampuan Numerasi SMP 61,07 62,57 64,07 65,57 67,07 68,57 70,07 5 B.10 Angka Partisipasi Sekolah (5-6) PAUD 91,99 94,54 97,08 99,63 100 100 100 6 B.13 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 15 SD/SMP 98,54 98,79 99,04 99,29 99,54 99,79 100 7 B.15 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 18 Kesetaraan Kesetara an 11,08 12,34 13,61 14,87 16,14 17,4 18,67 8 B.8 Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B PAUD 48,33 56,79 70,65 89,14 100 100 100 9 C.1 Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4 PAUD 53,42 45,44 46,44 47,44 48,44 49,44 50,44 10 D.10 Iklim Inklusivitas SD 60,7 63,2 65,7 68,2 70,7 73,2 75,7 11 D.10 Iklim Inklusivitas SMP 60,69 63,09 65,49 67,89 70,29 72,69 75,09 12 D.4 Iklim Keamanan SD 79,07 79,97 80,87 81,77 82,67 83,57 84,47 13 D.4 Iklim Keamanan SMP 74,59 76,09 77,59 79,09 80,59 82,09 83,59 14 D.8 Iklim Kebinekaan SD 72,68 73,68 74,68 75,68 76,68 77,68 78,68 15 D.8 Iklim Kebinekaan SMP 73,53 74,53 75,53 76,53 77,53 78,53 79,53 Sumber: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, 2025 Sebagai bentuk penyelarasan program kesehatan nasional dalam Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK), telah juga ditententukan indikator kinerja kesehatan sebagai upaya mendukung pemenuhan capaian SPM Urusan Kesehatan. Target Indikator Kinerja Urusan Kesehatan mengacu pada Surat Menteri Kesehatan Nomor PR.01.01/A/2952/2025. Berikut merupakan penjabaran dari target indikator tersebut. 479 Tabel 4.10 Indikator Kinerja Urusan Kesehatan, 2025-2030 Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Kabupaten/Kota Target 2026 Target 2027 Target 2028 Target 2029 Target 2030 Tercapainya masyarakat yang sehat dan produktif sesuai siklus hidup Usia harapan hidup 68,73 69,42 70,11 70,80 71,49 Total Fertility Rate (Angka kelahitan total) 2,01 1,97 1,93 1,89 1,85 Jumlah kematian ibu 9,00 8,00 7,00 7,00 6,00 Jumlah kematian balita 188,00 176,00 166,00 156,00 147,00 Prevalensi stunting 17,50 16,30 15,20 14,20 14,00 Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis 100 100 100 100 100 Cakupan imunisasi bayi lengkap 100 100 100 100 100 Cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional (JKN) 100 100 100 100 100 Angka keberhasilan pengobatan TB 95,17 95,49 95,81 96,13 96,45 Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 100 100 100 100 100 Meningkatnya pembudayaan gaya hidup sehat pada masyarakat melalui penguatan kesadaran, pengetahuan, dan penerapan untuk hidup sehat Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup 64,70 65,40 66,10 66,80 67,50 Sumber: Kementerian Kesehatan, 2025 480 Cover 481
  1. 5.BAB V PENUTUP 5.1. Kaidah Pelaksanaan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029 ini disusun sebagai salah satu output dalam rangkaian proses tahapan penyusunan perencanaan pembangunan jangka menengah di Kabupaten Barito Selatan. Sesuai amanat dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025, penyusunan dokumen RPJMD merupakan penyempurnaan dari rancangan awal RPJMD dengan berpedoman pada visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih beserta masukan substantif dari rancangan teknokratik. Dokumen ini menjadi landasan awal dalam mewujudkan cita-cita “Barito Selatan Maju Baramaan 2045” sebagaimana tercantum dalam visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2045. Tahap pertama dalam periodisasi RPJPD ini berfokus pada “Transposisi pondasi pembangunan” sebagai langkah membangun dasar-dasar strategis yang kokoh guna mengarahkan pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan adaptif terhadap dinamika perubahan. Perwujudan pondasi pembangunan kemudian diterjemahkan melalui visi Kepala Daerah dalam RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029, yaitu "Terwujudnya Barito Selatan yang Sejahtera, Berdaya Saing, serta Menjadi Penyangga Pangan dan Energi Ibu Kota Nusantara". Dengan tagline pembangunan “Bekerja Bersama, Merangkul Semua” dan enam misi yang secara konkret menjawab isu strategis daerah beserta tujuan dan sasaran pembangunannya, diharapkan seluruh strategi dan arah kebijakan dapat terlaksana secara sistematis, responsif terhadap kebutuhan dan tantangan pembangunan daerah. Sebagai langkah konkret, RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029 telah merumuskan 32 program prioritas yang diselaraskan dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi, guna memastikan konsistensi perencanaan pembangunan. 482 Penyusunan RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029 mengedepankan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta kombinasi pendekatan top-down dan bottom-up. Hal ini diterapkan bukan hanya untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang komprehensif secara substantif, namun agar operasionalisasi teknis dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, diperlukan penekanan terhadap skema pelaksanaan dokumen ini, yaitu: a) Dokumen ini menjadi pedoman utama bagi Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan dalam melaksanakan pembangunan daerah, termasuk dalam merealisasikan program prioritas; b) Arah kebijakan pembangunan dalam dokumen ini disusun secara cascading, dengan memperhatikan keterpaduan terhadap RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025–2029, RPJMN Tahun 2025–2029, RPJPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2045, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2014– 2034, serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029; c) Penguatan basis data pembangunan yang terintegrasi menjadi prasyarat penting untuk mewujudkan evidence-based policy. Sinergi antar instansi diperlukan untuk memastikan ketersediaan data indikator yang valid, terukur, dan dapat digunakan dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi pembangunan daerah; dan d) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pengendalian pembangunan harus dilakukan secara konsisten, tepat waktu, dan berbasis bukti, sebagai instrumen utama dalam memastikan arah pembangunan tetap berada dalam koridor tujuan dan target yang telah ditetapkan. 483 5.2. Skema Monitoring dan Evaluasi RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029 dirancang untuk meminimalkan hambatan dan potensi ancaman pembangunan melalui penguatan mekanisme monitoring dan evaluasi yang terintegrasi dalam kerangka manajemen risiko pembangunan daerah. Hal ini sejalan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Barito Selatan Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah serta Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional, yang menekankan pentingnya identifikasi, penilaian, dan mitigasi risiko dalam seluruh siklus pembangunan. Melalui evaluasi berkala, pemerintah daerah dapat memantau capaian program prioritas, mendeteksi deviasi dari target, dan menyusun rekomendasi perbaikan segera. Monitoring dan evaluasi mencakup indikator kinerja beserta data pendukung dan melibatkan seluruh Perangkat Daerah dalam proses transparan, akuntabel, dan partisipatif. Dengan sistem SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) dan laporan LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) atau SILPPD (Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) berbasis SIG, daerah akan lebih proaktif merespons perubahan regulasi, gangguan eksternal, atau efisiensi anggaran, sehingga pembangunan berjalan efektif, tepat sasaran, dan resilien menghadapi berbagai potensi hambatan. Skema pemantauan, peninjauan kembali, dan evaluasi menjadi hal penting untuk mencapai proses pembangunan yang adil, beretika, dan demokratis. Pemantauan adalah cara untuk mengidentifikasi apakah pembangunan sesuai dengan arah kebijakan; peninjauan kembali adalah cara untuk menata kembali proses pembangunan ketika terjadi force majeure pada periode berjalan; dan evaluasi adalah cara untuk menilai keberhasilan proses pembangunan. Ketiga proses tersebut juga ditujukan untuk menyelaraskan perencanaan tahunan pemerintah daerah di dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan RPJMD. Adapun secara detail ketiga proses tersebut diuraikan pada Tabel 5.1 sebagai berikut. 484 Tabel 5.1 Skema Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi RPJMD Tahun 2025–2029 No Jenis Waktu Target Pelaksanaan 2025 2026 2027 2028 2029 Forum Pelaksanaan Pelaksana Luaran 1 Pemantauan V V V V Penyelarasan pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam RPJMD dengan RKPD; beserta pemantauan proses pembangunan dan capaian indikator kinerja dalam RPJMD dan RKPD Forum Pemantauan Lintas Perangkat Daerah Internal Pemerintah Daerah Antar-PD Laporan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Forum Pengendalian Pembangunan Daerah Pemangku kepentingan daerah dari unsur eksekutif, legislatif, organisasi masyarakat, akademisi, media, dan pihak terkait Diseminasi dan publikasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan serta masukan untuk tindak lanjut proses pembangunan 2 Peninjauan Kembali (jika diperlukan) V V V Review terhadap dokumen RPJMD dapat dilakukan jika terjadi kondisi force majeure yang tidak bisa terhindarkan pada periode berjalan. Forum Mitigasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Internal Pemerintah Daerah Antar-PD serta Pemangku kepentingan daerah dari unsur eksekutif, legislatif, organisasi masyarakat, akademisi, media, dan pihak terkait Laporan peninjauan dan tindak lanjut penyesuaian di dalam dokumen RPJMD dan RKPD atas force majeure yang terjadi 485 No Jenis Waktu Target Pelaksanaan 2025 2026 2027 2028 2029 Forum Pelaksanaan Pelaksana Luaran 3 Evaluasi V Evaluasi dilakukan untuk menilai pencapaian target di dalam kebijakan dan arah pembangunan serta pencapaian target indikator pembangunan, sebelum proses perencanaan RPJMD periode selanjutnya dilaksanakan. Forum Evaluasi Lintas Perangkat Daerah Internal Pemerintah Daerah Antar-PD Laporan evaluasi atas proses dan capaian pembangunan mengacu pada RPJMD Forum Evaluasi Pembangunan Daerah Pemangku kepentingan daerah dari unsur eksekutif, legislatif, organisasi masyarakat, akademisi, media, dan pihak terkait Diseminasi dan publikasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan serta masukan untuk tindak lanjut RPJMD selanjutnya 486 Berdasarkan Tabel 5.1, maka monitoring, pengendalian, dan evaluasi akan dilaksanakan sebagai sebuah rangkaian terpadu. Ketiganya akan berjalan dalam siklus berulang dengan hasil evaluasi menjadi dasar perbaikan perencanaan dan pengendalian pada periode berikutnya. Keterpaduan ini tidak hanya menjamin konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan, tetapi juga memperkuat pengambilan keputusan berbasis data. Gambar 5.1 Siklus Monitoring, Pengendalian, dan Evaluasi Monitoring diawali oleh mekanisme pengawasan dan pelaporan. Pengawasan dilakukan oleh Inspektorat dan BPK yang berperan dalam menilai kinerja pelayanan publik, fungsi keuangan pemerintah, serta ketercapaian kinerja pelayanan pemerintah. Pengawasan ini dapat dilakukan melalui audit, review, hingga observasi lapangan. Secara paralel, peran pentahelix dari masyarakat, media massa, LSM, CSO, dan akademisi dihadirkan untuk menyampaikan aspirasi berupa keluhan, kritik, indikasi penyimpangan, atau riset terkait efektivitas maupun inovasi pelaksanaan program. Kedua mekanisme ini membentuk rantai deteksi awal yang saling memperkuat, laporan publik dapat menjadi dasar pemeriksaan oleh Inspektorat atau BPK, dan sebaliknya hasil audit dapat mendorong keterlibatan publik. 487 Apabila hasil monitoring mengindikasikan pelanggaran atau penyimpangan, proses berlanjut pada tahap penegakan hukum awal oleh Aparat Penegak Hukum (APH), baik berdasarkan laporan resmi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) maupun investigasi dari sumber lain. Jika terjadi sengketa adminsistratif atau hukum terkait hasil monitoring, penyelesaiannya memerlukan lembaga yudikatif sebagai penyedia ruang penyelesaian secara formal untuk mengatasi perselisihan antara pemerintah dan pihak terkait. Tahap pengendalian dilakukan setelah temuan hasil monitoring teridentifikasi, dengan tujuan mencegah, memperbaiki, dan menindaklanjuti permasalahan. Kepala Daerah, Bappeda, OPD, dan BKAD bertanggung jawab menindaklanjuti hasil monitoring internal secara berkala yang dilaksanakan oleh Inspektorat maupun BPK, termasuk melakukan penyesuaian pada pelayanan publik, keterbukaan informasi, fungsi keuangan, capaian kinerja, serta arah pelaksanaan program/kegiatan sesuai rekomendasi dan masukan yang diterima. Selanjutnya, DPRD bersama BKAD melakukan penyesuaian atau penundaan alokasi anggaran terhadap program/kegiatan yang bermasalah, serta melakukan koreksi target kinerja. DPRD memanfaatkan temuan monitoring untuk mendorong perbaikan dalam siklus anggaran berjalan maupun berikutnya. Apabila teridentifikasi pelanggaran serius seperti korupsi, penyalahgunaan wewenang, atau pelanggaran hukum lainnya, APH akan melanjutkan proses ke tahap penyidikan, penuntutan, hingga penindakan hukum. Proses ini dapat berlangsung secara paralel atau menjadi kelanjutan langsung dari temuan monitoring, khususnya jika terkait indikasi tindak pidana. Evaluasi dilaksanakan setelah berakhirnya periode pelaksanaan program atau kegiatan, baik secara triwulan, tahunan, maupun pada akhir periode perencanaan, dengan mengacu pada hasil monitoring rutin serta temuan lembaga pengawas. Kepala Daerah, Bappeda, OPD, Inspektorat, dan BKAD akan menyusun laporan evaluasi internal secara berkala yang memuat analisis ketercapaian target kinerja, pengelolaan keuangan, keterbukaan informasi, dan pelayanan publik. Di sisi lain, lembaga pengawas yang berwenang juga dapat melakukan 489