DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2020

Nomor: 5
Tahun: 2020
Ditetapkan: 25 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan Pasal 78 Ayat {2} Pemerintah Nomor 12 Tahun ZOL9 tentang Pengelolaan Daerah menyebutkan bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Dae dapat dilaksanakan apa bila jumlah yang akan disertakan tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peratu Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintahan Daerah Kabupaten Barito Selatan pad; Perseroan Terbatas Bank PembangUnan Daerah Kalim€Lntan Tengah; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun L945; Pera c. Mengingat : 1.

2.undang-Undang Nomor 2T Tahun 19s9 tentang penetapan undang-Undang Darurat Nomor g rahun tqss tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Repubrik Indonesia Tahun 19s3 Nomor g) sebagai undang-undang (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1S2O);
3.undang-undang Nomor T Tahun lgg2 tentang perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Lgg, Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8472) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Atas undang-undang Nomor T Tahun 1992 tentang perbankan (Lembararr- Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembara., Neg"ru. Republik Indonesia Nomor BTSO);
4.undang-undrys Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan lVepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1"ggg Nomor TS, Tambahanlembaran Negara Repubrik Indonesia Nomor3g5 1); .
5.Undang-undangNomor' lz,,Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara,: Republik Indonesia Tahun 2003 -Nomor 47, Tambahan Lembaran,Negara.,Republik Indonesia Nom or 42g61;
6.undang-undang Nomor I Tahun 2oo4 tentang perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Repubrik Indonesia Nomor a355);
7.undang-undang Nomor "'15 Tahun 2oo4 tentang pemeriksaan Pengelolaan dan. Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 66, iambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aaOe;
8.Undang-undang Nomor 23 Tahun za4 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2or4 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor g7) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang- undang Nomor 23 Tahun 2oL4 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2afi Nomor 5g, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor s679l;
9.undang-Udang Nomor 11 Tahun 2o2o tentang cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2o2o Nomor 24b, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 2 1O. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Ta}rwn 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ol4 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593), sebagaimana telah diubah dlngan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2a2o tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2z rahun 2ot4 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah {Lembaran Negari Republik Indonesia Tahun 2o2o Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 652Al; ll.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2olz tentang pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerafr lrcmUaran Negara Republik Indonesia Tahun 2o7T Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6Oat); I2.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); . l3.Feraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2}Ll,,tentang'Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri lNomor 13 Tahu n 2ao6 tentang pedoman Pengelolaan :Keuangan Daerafr (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20 1 1, Nomof..S 10); l4.Peraturan Menteri Dalam , Negeri 80 Tahun 2o1s tentang Pembentukan Produk Hukum B".r"r, (Berita Negara Republik Indonesia'Tahun 2015 Nomor 20g6) setagaimana telah diubah dengan Peraturan"Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2aLg tentang Perubahan Atas'Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomorl5T); 15.Peraturan otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/poJK.azl2a2o tentang Konsolidasi Bank umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2o2o Nomor TS,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6a81); 16.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2OOg Nomor 1g); 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERV/AKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN dan BUPATI BARITO SELATAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN PADA PERSEROAAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. 2. 3. 4. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan Pemerintah Daerah adalah Bupati se,bagai urlsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan,,.:.Urusan Pemerintahan yang menjadi Bupati adalah Bupati Barito Selatan; , , "t., . Satuan Kerja Pengelola KeuangantDaerah yans selanjutnya disebut SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Femeritahan Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. Pejabat Pengelolan Keuangan Daer,ah yane sehnjutnya disebut PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai', ttrg&s.rcielaksJnakan pengelola APBD dan 5. bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. :

6.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja.Daerah yar,lg selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah,yang ditetapkan dengan perda.
8.Penyertaan Modal adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerahlatau uang yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan untuk diperhitugkan sebagai modalf saham daerah pada badan usaha milik negara,badan usaha milik daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki Daerah.
9.Deviden adalah Pembagian Laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki.
10.Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah yang selanjutnya disebut PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah adalah Perseroan Terbatas yang bergerak dibidang Perbankan. 4

Pasal 2

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dimaksudkan sebagai investasi untuk modal dan/atau menambah saham pada PT. Bank eembangunan Daerah Kalimantan Tengah dalam rangka meningkatkan produktifitas dan pemanfaatan kekayaan milik daerah dengan melakukan kerjasama yang saling menguntungkan. Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk : a' Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dalam rangka menciptakan Trp"rgrn usaha dan lapangan kerja; dan b' Meningkatkan pengelolaan kinerja PT.Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah yang efektif, efisien dan profesional dalam upaya menambah dan meningkatkan pendapatan asli daerah.

Pasal 3

Untuk mencapai.,tujuan.sebagaimana dimaksud padaPasal 2 ayat (1) penyertaan Modal Daerah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan perundang-Undangan yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB II

PELAKSANAAN DAN BENTUK

Pasal 4

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank pembangunan Daerah Kalimantan Tengah dilakukan dengan penambah; ;.d"i metatui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabtpaten Barito selatan. Penyertaan Modal dalam bentuk penambahan modal pemerintah Daerah pada PT' Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk saham.

BAB III

PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

(1)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank pembangunan Daerah Kalimantan Tengah yang telah dipenuhl dari Tahun Angg ara1_ 2ots sampai dengan Tahun Anggaran 2o2o sebesar Rp 5o.95o.ooo.oog"I1lima puluh milyar sembilan ratus limapuluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Modal setor sampai dengan 31 Mei 2OI5 sebesar Rp.1"S.1 1O.OOO.0O0,-
2. b.Tahun Anggaran 2Ot4 sebesar Rp. 5.57g.OOO.OO0,_
3. c.Tahun Anggaran 2OlS sebesar Rp. 5.57g.000.000;_
4. d.Tahun Anggaran 2Ot6 sebesar Rp. 5.57g.000.000;_ : Tahun Anggaran 2OlT sebesar Rp. 5.57g.000.000;_
5. f.Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. S.S78.0OO.OOO;_
6. g.Tahun Anggaran 2O2A sebesar nb. Z.SSO.OOO.OOO._ Total ..... Rp.5O.950.0O0.000;
(1)
(2)5
(2)Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada pT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah untuk Tahun Anggaran 2O2L sampai dengan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 49.200.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Tahun Anggaran 2AZL sebesar ratus juta rupiah).
2. b.Tahun Anggaran 2022 sebesar ratus juta rupiah).
3. c.Tahun Anggaran 2O2A sebesar ratus juta rupiah).
4. d.Tahun Anggaran 2024 sebesar ratus juta rupiah). Rp.!2.3O0.0O0.OOO,- (Dua belas milyar tiga Rp.12.3OO.OOO.OOO, (Dua belas milyar tiga Rp.12.300.000.000, (Dua belas milyar tiga Rp.12.300.000.000,- (Dua belas milyar tiga
(3)Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang belum dipenuhi untuk Tahun Anggaran 2021 sampai dengan Tahun Anggaian 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (21 wajib dianggarkan secara bertahap padi APBD Kabupaten Barito Selatan dengan persetujuan DPRD sesuai a.ngan ketentuan Peraturan perundang - undangan yang berlaku.
(4)Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
(1)psm.ffivXseN pasal 6 Bupati menunjuk PPKD selaku BUD sebagai wakil Pemerintah Daerah untuk melakukan pengawasan atas penyertaan moJat. PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Aparatur Pemeriksa Internal Pemerintah (ApIp)
(2)
(3)

BAB V

BAGI HASIL KEUNTUNGAN

Pasal 7

(1)Bagi hasil keuntungan dari penyertaan modal berbentuk Deviden yang menjadi hak daerah yang diperoleh selama Tahun Buku perusahaan.
(2)Bagi hasil keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke kas Daerah dalam kelompok Pendapatan Asli Daerah pada jenis Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan dialokasikan dalam ApBD. 6 KETENTUAN PENUTUP Pasal I Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan- Agar setiap orarlg mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah irii d*trgurt p"*"*p*tanrty* dalam Lembaran Daerah l(abupaten Barito Selatan. Diundangkan di Buntok pada tanggal2; ]c: er-ier 2O2A BARI'f0 SEl.Alf-fril P[rRWSISllo DAERAH IIIBUPATEN BARTTO SEIATAN TAHUN 2O2A NOMOR 5 NOREG PERATURAFI DAERAH I{ABUFATEI{ BAFTTO SEI,ETA$ PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : n?.?6 fzv'* Ditetapkan di Buntok ?, :iesclber 2O2O (f, Xl= fr}-6-si 7 PEHJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH I(ABUPATEN BARITO SELATAN ITOMOR S TAIIUN 2O2O TEilTAITG PETTTERTAAN MODAI, PEMERIITTATI DAERAH I(ABTIPATEN BARIIO SELATAN PADA PERSEROAN TERSATAS BAITK PEItrBAIYGUITAN DAERATI KAJ,IMAITTAIT TEIYGAII I. UIIUM Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah yang menyebabkan semakin meningkatnya pembiayaan pemerintah daerah, mengharuskan Pemerintah Daerah senantiasa berupaya meningka,tkan sumber-sumber pembiayaan terutama dari Pendapa!44.Asli,Daerahr(P4D}.;'qjaliin,dengan itu bertambah pula urusan. pemerintah:'pusat'yang dilimqahkan,kepada,.Femerintah Daerah dan disisi lain adanya perimbangan ker+4r-tgan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah yang j4ahnya.,*elatif belum memadai. . .,' Oleh sebab itu diperluka4'upaya-u .rangka meningkatkan penerimaan daerah yang sekaligus'.u*tuk.,,.,,H. d perrumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah df .!(abui4@ ,&Efitb $elatan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah denganlbbih,$ _Ee n dan mengoptimalkan kinerja PI. Bank Pembangunan , D,A€rah Kalimq4t44 Tergah dengan memberikan penambahan penyertaa4 .modal yqqg beitujuan',Untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkhtkan dayq saing seh,iagga tercipta iklim usaha yang menguntungkan sekali$gg,,, ry,.mb'pi.ik,.4 ,kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah'dftA0j dalarn mendukung pembangunan di Kabupaten Barito Selatan. Penambahan Penyertaan Uoaaf ' p *h'' Bank Pembangunan Daerah Kalirnantan Tengah dalam fun€ ma yang ada kaitannya dengan dunia usaha yang ada di daerah, untuk itu Penambahan Penyertaan Modal Daerah PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah diharapkan dapat mengembangkan kapasitas usaha dstam rangka menambah sumber Pendapatan Asli Daerah serta peningkatan pembangunan di daerah. Berdasarkan: L. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor L2/POJK.A3/2A2A tentang Konsolidasi Bank Umum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 yang berbunyi bahwa Bank wajib memenuhi modal inti minimum Rp 3.O0O.OO0.0OO.OOO,- (Tiga triliun rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2024.

2.Surat PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Nomor : DIR.01/SB-0O561W.2O tanggal 16 Juli 2O2O perihal Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Barito Selatan pada PT. Bank Pembangunan D aerahKalimantan Tengah. 8
3.Surat PT. Bank Pembangunan DPCS.O3 /SB-2171 /Ix.2O tanggal14 Penyertaan Modal Pemerintah DaertahKalimantan Tengah. Untuk pemenuhan Modal lnti pT. Bank Daerah Kalimantan Tengah Nomor : September 2O2O perihal Penambahan pada PT. Bank Pembangunan Kalteng adalah sebagai berikut : RINCIAN SKEMA PEMENUHAN MODAL INTI PT BANK KALTENG Real isasi lutaon Proyeksi Modal lnti Juni 20 Desember 21 Desember 22 Desember 23 Desember 24 Akumulasi Tambahan Akumulasi Tambahan Akumulasi Iam tla he n Akumulasi fambahan Akumulasi ')- 2 3 4=3+2 5 6=4+5 7 8=6+7 g 10=8+9 lModal lnternal Bank (Cadangan Umum & Faktor Penghltung Lainnva') 447,5a7 97,625 539,2L2 30,53s 569,747 52,262 622,W 48,423 670,432 Vlodal Disetor Pemegans Sahar 980,388 337.303 L,317,691 337.303 L,6il,994 337,303 L,W4297 337,303 2.329.68 Iotal Modal lnti t.42L.975 434,92a 1,856,903 367.a38 2,224,747 389.555 2,61436 385,726 3,(m,032 Dari besatar, senilai Rp. 3.000.032.000.000,- (Tiga triliun tiga puluh dua juta rupiah), komposisi modal disetor untuk Pemerintah Kabupaten Barito Selatan yang harus direalisasikan sebesar Rp. 1OO.150.OOO.000,- (Seratus miliar seratus lima puluh juta rupiah). Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Barito Selatan kepada pt.Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah sampai Tahun 2O2O: sebesar Rp 50.950.000.000,- (Lima puluh miliar sembilan ratus limapuluh juta rupiahi, sehingga masih harus melakukan pexambahan setoran modal pada pl. -Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah sebesar Rp. 49.2O0.00b.000,- (Empat puluh sembilan miliar dua ratus jula rupiah). Penambahan setoran modal tersebut akan dianggarkan pada tahun 2o2L: 2oi2, 2o2s dan 2024. Sesuai dengan ketentuan Pasal 72 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 20Os tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pasal 78 Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2olg, bahwa Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dinlatau Badan Usaha Milik Negara. Penyertaan moda-l Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peida mengenai penyertaan modal daeilh bersangkutan. Oleh sebatr itu jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Barito Selatan sebagai tambahan modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah yang akan dilaksanakan dalam Tahun 2O2O sampai dengan Tahun 2024 harus terlebih dahulu ditetapkan dengan peraturan Daerah. U. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas. 9

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…