DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2022

Nomor: 5
Tahun: 2022
Ditetapkan: 24 Oktober 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan terbitnyaPeraturanMenteri DalamNegeri Nomor72 Tahun2020tentangPerubahanKeduaAtas Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor112Tahun 2014 tentang Pemilihan KepalaDesa,makaPeraturan Daerah Kabupaten Barito SelatanNomor7 Tahun 2015tentangTata Cara Pemilihan Kepala Desasebagaimanatelahdiubah denganPeraturanDaerahNomor9Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desaperlu disesuaikan karenasudahtidaksesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dankondisi kebutuhan daerah; c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,danhuruf b,perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor7Tahun2015 tentangTata Cara PemilihanKepala Desa; Mengingat:1. Undang-Undang Nomor27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang DaruratNomor3Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah TingkatIIDi Kalimantan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953Nomor9)menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor1820);

2.Undang-Undang Nomor6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Keija (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409) ;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157); 10.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor82 Tahun2015 tentangPengangkatandanPemberhentianKepalaDesa (BeritaNegaraRepublik IndonesiaTahun2016Nomor4) sebagaimanatelahdiubahdengan PeraturanMenteriDalam NegeriNomor66Tahun2017 tentangPerubahanAtas PeraturanMenteriDalamNegeriNomor82Tahun 2015 tentangPengangkatandanPemberhentianKepalaDesa (BeritaNegaraRepublik IndonesiaTahun 1222); 11.PeraturanDaerahKabupatenBaritoSelatanNomor7 Tahun 2015 tentangTataCaraPemilihanKepala Desa(Lembaran Daerah Kabupaten Barito SelatanTahun2015Nomor7, TambahanLembaran DaerahKabupatenBaritoSelatan Nomor7)sebagaimana telahdiubahdenganPeraturan Daerah KabupatenBarito SelatanNomor9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas PeraturanDaerahNomor7 Tahun 2015 tentangTataCaraPemilihan Kepala Desa(Lembaran DaerahKabupatenBarito SelatanTahun 2018Nomor9); 12.PeraturanDaerahKabupaten BaritoSelatanNomor7 Tahun 2020 tentang Pembentukan ProdukHukumDaerah (Lembaran DaerahKabupatenBarito Selatan Tahun 2020 Nomor7,Tambahan LembaranDaerahKabupatenBarito SelatanNomor7); 2017Nomor Dengan PersetujuanBersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN dan BUPATIBARITO SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan:PERATURANDAERAH TENTANG PERUBAHANKEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR7TAHUN2015 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA. PasalI BeberapaketentuandalamPeraturan Daerah Nomor7Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa(Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2015Nomor7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten BaritoSelatan Nomor7)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan DaerahNomor7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa,diubah sebagai berikut: Diantara angka 1 dan angka 2 Pasal 1 disisipkan l(satu) angka yakni angkala, dan ditambahkan 2(dua)angka yakni angka 20 dan angka 21, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: 1 .

Pasal 1

DalamPeraturanDaerahiniyang dimaksuddengan: 1.Bupati adalah Bupati BaritoSelatan. la.KabupatenadalahKabupatenBaritoSelatan. 2.Desaadalahkesatuanmasyarakathukumyang memilikibataswilayah yangberwenanguntuk mengatur danmengurusurusanpemerintahan, kepentinganmasyarakatsetempatberdasarkan prakarsamasyarakat,hak asal usul,dan/atauhak tradisionalyangdiakuidandihormatidalamsistem pemerintahanNegaraKesatuanRepublikIndonesia. 3.PemerintahDesaadalahKepaladesa dibantu perangkatDesasebagai unsur penyelenggara PemerintahanDesa. 4.Badan PermusyawaratanDesa yangselanjutnya disingkatBPDadalahlembagayangmelaksanakan fungsi pemerintahanyang anggotanyamerupakan wakildari pendudukDesa berdasarkan keterwakilan wilayahdan ditetapkansecara demokratis.

5.Camat adalah perangkat daerahyang memimpin penyelenggaraanpemerintahankecamatandi KabupatenBaritoSelatan. 6.Musyawarah Desaadalahmusyawarahyang diselenggarakan olebBPDkhusus untukpemilihan Kepala Desa Antar Waktu. 7.Pemilihan Kepala Desaadalahpelaksanaan kedaulatan rakyatdi Desadalam rangkamemilih KepalaDesa yangbersifat langsung,umumbebas, rahasia,jujur danadil. 8.Kepala Desaadalah pejabatPemerintah Desayang mempunyai wewenang,tugas dankewajibanuntuk menyelenggarakanrumahtangga Desanya dan melaksanakantugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 9.Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut PanitiaPemilihanadalah panitia yangdibentuk olehBPDuntukmenyelenggarakan proses pemilihan KepalaDesa.
10.Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten yang selanjutnya disebutPanitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupatendalammendukung pelaksanaan pemilihan KepalaDesa. 11.Calon Kepala Desa Adalah bakal calon KepalaDesa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
12.Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa. 13.Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkatoleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas,hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu. 14.Pemiiihadalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun bersadarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun bersadarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara. Corona Virus Disease 2019 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome- Corona Virus-2. Hari adalah Hari Kalender. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.
2.Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

( 1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan di kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a.Bupati;
b.pimpinan DPRD;
c.pimpinan Kepolisian;
d.pimpinan Kejaksaan;
e.pimpinan Satuan Teritorial Tentara Nasional Indonesia;
f.satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 kabupaten; dan
g.unsur terkait lainnya. Tugas Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a.merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan di kabupaten;
b.melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap panitia pemilihan Kepala Desa di Desa;
c.menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
d.memfasilitasi pencetakan surat suara dan

(2)
(3)pembuatankotaksuara sertaperlengkapan pemilihan lainnya; e.menyampaikansuratsuaradankotaksuara danperlengkapanpemilihanlainnya kepada panitiapemilihan; f.memfasilitasipenyelesaianpermasalahan pemilihanKepala Desa dikabupaten; g.melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihanKepala Desadanmelaporkanserta membuat rekomendasikepadaBupati;dan
1. h.melakukanevaluasi dan pelaporanpelaksanaan pemilihan.
(4)Tugas Panitia PemilihanKabupaten sebagaimana dimaksudpadaayat(3)hurufc,hurufddan hurufe pelaksanaannyadapatditugaskankepadaDesayang diaturdengan Peraturan Bupati.
(5)Dalam kondisibencana nonalamCorona Virus Disease2019,Bupati membentuksubkepanitiaan dikecamatanpadaPanitia Pemilihan Kabupaten, yangterdiri dari:
1. a.Camat; b.pimpinan Kepolisian; c.pimpinankewilayahanTentaraNasional Indonesia; d.satuantugas penangananCoronaVirusDisease 2019kecamatan;dan e.unsurterkait lainnya.
(6)Tugassubkepanitiaan di kecamatansebagaimana dimaksud padaayat(5),meliputi:
1. a.melakukan sosialisasidan edukasiprotokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada panitiapemilihan di Desa,Calon Kepala Desa,MasyarakatDesadan satuan tugas penangananCorona Virus Disease2019 Desaserta unsurterkait lainnya; b.mengawasi penerapan protokol kesehatan dalampemilihan KepalaDesa;dan c.menyampaikanhasilpengawasan penerapan protokolkesehatandalam pemilihan Kepala Desa kepadaketuapanitia pemilihandi kabupaten. 3.Ketentuan Pasal3Bayat(4)diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3B

BPDmembentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu. Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desaantar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditetapkan dengan keputusan pimpinanBPD. Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu terdiri atas Perangkat Desa dan unsur masyarakat. Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat(3), beijumlah ( 1)

(2)
(3)
(4)ganjil minima]9(sembilan)orangdanpaling banyak 11(sebelas)orangdisesuaikan dengan beban PendapatandanBelanjaDesa.
(5)PanitiaPemilihan Kepala Desaantarwaktu sebagaimana dimaksud padaayat(4) bertanggungjawabkepadaPimpinanBPD. tugasdankemampuan Anggaran 4.Ketentuan Pasal3Cdiubahsehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3C

(1)PanitiaPemilihanKepalaDesaantarwaktu sebagaimana dimaksuddalam Pasal3Bayat(3) melakukan penjaringandanpenyaringanbakal calonKepala Desa antarwaktu.
(2)Penyaringan bakalcalon Kepala Desaantarwaktu menjadicalon Kepala Desa ditetapkan paling sedikit 2(dua)orang calondanpalingbanyak3(tiga)orang calon.
(3)CalonKepalaDesaantarwaktuyang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat(2)diumumkan kepada masyarakat.
(4)Pengumumansebagimana dimaksud pada ayat(3) dalam jangka waktu3(tiga)hari pada tempat- tempatyangmudah dijangkauolehmasyarakat.
(5)Dalamhalterdapat keberatan daribakal calon KepalaDesaantarwaktu,keberatandapat disampaikan kepada PanitiaPemilihan KepalaDesa antarwaktu dalamjangkawaktusebagaimana dimaksud padaayat(4)danberfungsisebagai masa sanggah.
(6)Terhadap keberatandari bakalcalon Kepala Desa, antarwaktu,Panitia Pemilihan KepalaDesaantar waktuwajibmenyelesaikannya dalam waktu 7 (tujuh)hariterhitungsejak berakhirnyamasa sanggah.
(7)Dalamhaljangka waktu sebagimana dimaksud pada ayat(4)dan ayat(5)terlewati,maka segala bentuk keberatan tidakdapatditerima.
(8)Dalamhal jumlahcalonsebagaimanadimaksud pada ayat(2jyang memenuhi persyaratanlebih dari 3(tiga)orang,Panitia Pemilihan Kepala Desaantar waktu melakukan seleksi tambahan dalam jangka waktu 7(tujuh)hari.
(9)Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(8)terdiri atas;
1. a.memilikipengalaman mengenai pemerintahan Desa; b.tingkat pendidikan; dan/atau c.persyaratan lain yang ditetapkan Bupati.
(10)Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2(dua)orang, Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu memperpanjang waktu pendaftaran selama 7(tujuh)hari.
(11)Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BPD menunda pelaksanaan Musyawarah Desa pemilihan Kepala Desa antar waktu sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.

5.Ketentuan Pasal 3D diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3D

(1)Pemilihan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan melalui tahapan:
1. a.persiapan;
2. b.pelaksanaan; dan
3. c.pelaporan
(2)Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
2. b.pengajuan biaya pemilihan dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh Panitia Pemilihan kepada penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Panitia Pemilihan terbentuk;
3. c.pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan;
4. d.dalam tahapan persiapan, Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa antar waktu.
5. e.pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa antar waktu oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu dilakukan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari berupa penyampaian pendaftaran kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu.
6. f.penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf e dilaksanakan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari, disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
1. g.Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f kepada masyarakat untuk memperoleh masukan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.
2. h.masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g wajib diproses dan dokumen administrasi ditindaklanjutiPanitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktudalam jangka waktu3(tiga)hari. i.penetapancalonKepalaDesaantarwaktuoleh PanitiaPemilihan KepalaDesaantarwaktu palingsedikit2(dua)orangcalondanpaling banyak3(tiga)orangcalonyangdimintakan pengesahan musyawarahDesauntuk ditetapkansebagaicalonyangberhakdipilih dalamMusyawarahDesa.
(3)CalonKepalaDesaantarwaktuyangditetapkan sebagaimana dimaksud padaayat(2)hurufi diumumkankepada masyarakat.
(4)Pengumumansebagimanadimaksudpadaayat(3) selama3(tiga)hari pada tempat-tempat yangmudah dijangkauolehmasyarakat.
(5)Dalamhalterdapatkeberatandaribakal calon Kepala Desaantarwaktu,keberatan dapat disampaikankepadaPanitia PemilihanKepalaDesa antarwaktudalamjangkawaktu sebagaimana dimaksudpada ayat(4)danberfungsisebagaimasa sanggah.
(6)Terhadap keberatandaribakal calon Kepala Desa antarwaktu,Panitia Pemilihan Kepala Desaantar waktuwajibmenyelesaikannyadedamjangkawaktu 7(tujuh)hari terhitung sejak berakhimyamasa sanggah.
(7)Dalamhal jangkawaktu sebagimana dimaksudpada ayat(4)dan ayat(5)terlewati,makasegalabentuk keberatan tidakdapatditerima.
(8)PemilihanKepala Desaantarwaktudilaksanakan berdasarkan mekanismemusyawarahmufakatatau pemungutan suara.
(9)Pesertamusyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat(8)melibatkanunsur masyarakat.
(10)Unsurmasyarakatsebagaimanadimaksud pada ayat(9)berasaldari:
1. a.tokohadat; b.tokoh agama; c.tokohmasyarakat;
2. d.tokoh pendidikan; e.perwakilan kelompoktani; f.perwakilan kelompoknelayan; g.perwakilan kelompok pengrajin: h.perwakilan kelompok perempuan; i.perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
3. j.perwakilan kelompok masyarakat miskin;dan k.unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
(11)Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(10)hurufk diwakili paling banyak 5(lima)orang dari setiap dusun atau sebutan lain.
(12)Jumlah peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat(9)dan ayat(10)dibahas dan disepakati bersamaBPDdan Pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yangd itetapkan denganKeputusanBPD.
(13)Tahapanpelaporansebagaimanadimaksudpada ayat(1)huruf c,meliputi: a.pelaporanhasilpemilihanKepalaDesa melalui musyawarahDesakepadaBPDdalam jangka waktu7(tujuh)hari setelah musyawarahDesa mengesahkancalonKepalaDesa terpilih; b.pelaporan calonKepalaDesa hasilmusyawarah DesaolehKetuaBPDkepada bupatipaling lambat7(tujuh)setelah menerima laporandari panitiapemilihan; c.penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatancalonKepala Desa terpilihpalinglambat 30(tigapuluh)harisejak diterimanyalaporan dariBPD;dan d.pelantikanKepalaDesa oleh bupatipaling lama 30(tigapuluh)hari sejak diterbitkankeputusan pengesahan pengangkatancalonKepalaDesa terpilihdengan urutanacarapelantikansesuai denganketentuan peraturanperundang- undangan.
(14)Tahapan pelaksanaanpemilihanKepala Desaantar dapat mempertimbangkanefisiensidanefektifitas yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati. waktu dipersingkat dengan 6.Ketentuan Pasal4diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Persiapanpemilihandi Desasebagaimana dimaksud dalam Pasal3huruf a,terdiri atas kegiatan: a.pemberitahuanBPDkepada Kepala Desatentang akhir masajabatanyangdisampaikan6(enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;

b.pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh BPDditetapkan dalam jangka waktu 10(sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan, panitia dimaksud terdiri dari Perangkat Desa dan unsur masyarakat berjumlshganjilminimal9 (sembilan)orang dan paling banyak 11(sebelas) orang disesuaikan denganbebantugas dan kemampuan keuangan menurut ketentuan perundang-undangan; c.laporan akhir masajabatanKepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30(tiga puluh)hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan; d.perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Bupati melalui Camat atau sebutan lain dalam jangka waktu 30(tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan; dan e.persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30(tiga puluh)hari sejak diajukan olehPanitiaPemilihan. Diantara Pasal4danPasal5disisipkan1(satu)Pasal barnyakni Pasal4Asehinggaberbunyisebagai berikut: 7.

Pasal 4A

(1)Pelaksanaantahapanpemilihan KepalaDesa sebagaimana dimaksud dalamPasal3dalamkondisi bencana nonalamCorona VirusDisease2019 dilakukandengan penerapanprotokolkesehatan.
(2)Khusus dalam pembentukanPanitia Pemilihan KepalaDesaolehBPDpada tahapan persiapan sebagaimanadimaksuddalam Pasal3huruf a, penerapan protokolkesehatanmeliputi: a.melakukanpengukuransuhu tubuhbagi seluruh unsurpelaksanapaling tinggi37,3 ° (tigapuluh tujuhkoma tigaderajat celcius); b.penggunaanalatpelindungdiriberupamasker yangmenutupihidung danmulut hinggadagu dan/ataudengan pelindung wajahsertasarung tangan sekali pakaibagipanitia pemilihan KepalaDesadanpemilih; c.penyediaan tempat sampah tertutupdiTPS untukpembuangansarungtangan sekali pakai; d.tidak melakukanjabat tangan ataukontakfisik sertamenjaga jagajarak antara 1(satu)sampai dengan2(dua)meter;
1. e.menghindari teijadinya kerumunanbaikdi dalam maupun diluarruangan; f.penyediaantempat cuci tangan dengan sabun danair mengalir sertahandsanitizerdi tempat penyelenggaraan; g.membawaalattulis masing-masing;
2. h.melakukan penyemprotan disinfektanpada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dansetelahpelaksanaankegiatan; i.penyusunan tataletak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak; j.penyediaan sumberdaya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat perbekalan kesehatan,dan/ataupersonelyang memilikikemampuan di bidang kesehatanatau timdari satuantugas penanganan Corona Virus Disease2019 Desa;dan k.protokolkesehatan pencegahan Corona Virus Disease 2019 sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 8.Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1(satu)Pasal baru yakni Pasal 18Asehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18A

(1)Pada tahapan pencalonan sebagaiman dimaksud dalamPasal3hurufb,yang meliputi kegiatan pendaftaran,pengambilannomorurutdan kampanyewajibdilakukandengan penerapan protokol kesehatan.
(2)Penerapan protokolkesehatan sebagaimana dimaksudayat(1)palingsedikit meliputi: a.padakegiatanpendaftaran,pengambilannomor urut dankampanye,calon KepalaDesa dilarang melakukansegala bentukkegiatan yang berpotensi menciptakankerumunandan sulit menjagajarak yaitudeklarasi,iring-iringan, konvoidanmengundangmasapendukung baik di dalam maupun diluar ruangan; b.pada kegiatan kampanye,melakukanketentuan meliputi: 1)dilarangmelaksanakankegiatan bazar, konser,pertunjukansenibudaya,pawai kendaraanbermotorsertakegiatan lomba danolahragabersama; 2)pelaksanaankampanyediutamakan menggunakanmediacetakdanmedia elektronikdan/atau media sosial,memuat materimengenaipenanganan Corona Virus Disease2019 dandampaksosialekonomi di Desa; 3)dalam halkampanye tidakdapatdilakukan sebagaimanadimaksudpada angka2) dapatdilaksanakan dengan membatasi jumlah pesertayanghadir palingbanyak 50(limapuluh)orang dengantetap menerapkan protokol kesehatan; 4)pembagianbahan kampanyeharusdalam keadaan bersih,dibungkus dengan bahan yangtahan terhadapzatcair,telah disterilisasidan dapatdisertai dengan identitas calonKepalaDesaberupanama, gambar,nomorurutdan pesan calon Kepala Desa; 5)bahankampanye diutamakan berupa masker,sabuncair, handsanitizer, disinfektan berbasis alkohol 70%(tujuh puluh persen)dan/atauklorin serta saranacucitangan;dan 6)calonKepala Desa pelaksana kampanye yangpositifterpaparCorona Virus Disease 2019dilarangterlibat dalam kegiatan kampanye. 9.Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1)Panitia Pemilihan melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa.
(2)Pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa olehPanitia Pemilihandilakukandalam jangka waktu9(sembilan)hari berupa penyampaian dokumen administrasipendaftarankepada Panitia Pemilihan.
(3)Penelitian kelengkapandan keabsahanadministrasi sebagaimanadimaksud pada ayat(2)dilaksanakan dalam jangka waktu7(tujuh)hari,disertai klarifikasipadainstansiyangberwenangyang dilengkapidengansuratketerangandariyang berwenang.
(4)Panitia Pemilihanmengumumkan hasil penelitian sebagaimanadimaksud padaayat(3)kepada masyarakatuntukmemperolehmasukandalam jangkawaktu3(tiga)hari.
(5)Masukan masyarakat sebagaimanadimaksudpada ayat(3)wajibdiproses danditindaklanjutiPanitia Pemilihandalam jangka waktu3(tiga)hari sebagaimana dimaksudpadaayat(4). 10.KetentuanPasal 20 diubah sehinggaberbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1)Dalamhal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 berjumlahpalingsedikit2(dua)orangdanpaling banyak5(lima) menetapkanbakalcalon Kepala Desamenjadi calon KepalaDesa.
(2)CalonKepalaDesayangditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat(1)diumumkan kepada masyarakat.
(3)Pengumumansebagimana dimaksud pada ayat(2) selama3(tiga)hari pada tempat-tempat yangmudah dijangkauolehmasyarakat.
(4)Dalamhal terdapat keberatan dari bakal calon KepalaDesa,keberatan dapatdisampaikan kepada Panitia Pemilihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud padaayat(3)dan berfungsi sebagai masa sanggah.
(5)Terhadap keberatan dari bakal calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan wajib menyelesaikannya, dalam jangka waktu 7(tujuh)hari terhitung sejak berakhirnya masa sanggah.
(6)Dalam hal jangka waktu sebagimana dimaksud pada ayat(3)dan ayat(4)terlewati,maka segala bentuk keberatan tidak dapat diterima. orang,Panitia Pemilihan

11.Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…