DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 3 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Ringkasan

Bab I: Ketentuan Umum, Bab II: Sistem Penyelenggaraan KLA dan Pemenuhan Hak Anak, Bab III: Kelembagaan KLA, Bab IV: Forum Anak, Bab V: Peran Serta Pelaku Usaha, Masyarakat dan Media Massa, Bab VI: Pembinaan dan Evaluasi, Bab VII: Pendanaan, Bab VIII: Larangan, Bab IX: Ketentuan Pidana, Bab X: Ketentuan Peralihan, dan Bab XI: Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan standar pelayanan minimal partisipasi anak.

(5)Tugas Kelompok Kerja Daerah tentang partisipasi anak dalam pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a:
1. a.melaksanakan rapat koordinasi secara berkala paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun yang diikuti oleh seluruh Perangkat Daerah terkait dan masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan program dan kegiatan; dan
2. b.melaksanakan bimbingan implementasi kebijakan partisipasi anak dalam pembangunan.
(6)Ketentuan mengenai mekanisme dan tata cara partisipasi anak diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

FORUM ANAK

Pasal 19

(1)Pemerintah Daerah memfasilitasi terbentuknya Forum Anak pada tingkat Kecamatan, Desa, Kelurahan dan Desa.
(2)Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan representasi anak, baik representasi domisili geografis anak, komponen sosial budaya anak, dan latar belakang pendidikan anak. 17
(3)Dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan anak, Pemerintah Daerah harus memperhatikan dan mengakomodasi pendapat anak yang disampaikan dalam Forum Anak.
(4)Ketentuan mengenai pengaturan, pembentukan, dan pendanaan Forum Anak diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

PERAN SERTA PELAKU USAHA, MASYARAKAT DAN MEDIA MASSA

Pasal 20

(1)Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha di Daerah mempunyai kewajiban dan tanggungjawab:
1. a.menyelenggarakan kebijakan perusahaan yang berperspektif anak;
2. b.menghasilkan produk atau jasa yang ditujukan untuk anak harus aman bagi anak;
3. c.berkontribusi dalam pemenuhan hak anak melalui CSR (Corporate Social Responsibility) untuk mendukung program KLA;
4. d.menyediakan sarana prasarana layak anak;
5. e.tidak mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan yang terburuk dan berbahaya; dan
6. f.menyelenggarakan iklan ramah anak.
(2)Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
1. a.teguran tertulis; dan/atau
2. b.pencabutan izin.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 22

(1)Masyarakat berperan serta dalam Perlindungan Anak, baik secara perseorangan maupun kelompok.
(2)Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
1. a.memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai Hak Anak dan peraturan perundang-undangan tentang Anak;
2. b.memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait Perlindungan Anak;
3. c.melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran Hak Anak;
4. d.berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Anak; 18
5. e.melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak;
6. f.menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang Anak;
7. g.berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap Anak korban; dan
8. h.memberikan ruang kepada Anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat.

Pasal 23

Peran Media Massa dalam KLA:

a.melakukan penyebarluasan informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak;
b.melindungi anak yang berhadapan dengan hukum dengan tidak mengeksploitasi berita di media cetak dan elektronik; dan
c.menjaga nilai-nilai SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan) dalam penyiaran, penampilan, dan penayangan berita tentang kondisi kehidupan anak dalam masyarakat.

BAB VI

PEMBINAAN DAN EVALUASI

Pasal 24

(1)Bupati melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan KLA.
(2)Bupati dapat melimpahkan kewenangan pembinaan dan evaluasi kepada Pejabat yang ditunjuk.
(3)Evaluasi KLA dilaksanaka secara berkala setiap tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
(4)Dalam melaksanakan Evaluasi KLA Bupati membentuk Tim Evaluasi KLA yang berasal dari Gugus Tugas.
(5)Tim Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas:
1. a.mengukur capaian kinerja dan memastikan kesesuaian antara indikator KLA dengan kinerja penyelenggaraan KLA;
2. b.melakukan verifikasi hasil kinerja penyelenggaraan KLA;
3. c.melakukan penilaian mandiri hasil capaian kinerja sebagai dasar penilaian Peringkat KLA;
4. d.menyampaikan hasil Evaluasi KLA kepada Bupati; dan
5. e.dalam melakukan evaluasi KLA berpedoman pada 24 (dua puluh empat) indikator KLA dan mengacu pada pedoman Pemenuhan Hak Anak 19

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 25

Pendanaan pelaksanaan penyelenggaran KLA dapat bersumber dari:

a.APBD; dan
b.sumber pendapatan lainya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

LARANGAN

Pasal 26

Setiap orang dilarang:

a.memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan anak mengalami kerugian baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya;
b.memperlakukan anak penyandang disabilitas secara diskriminatif;
c.menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran;
d.menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;
e.melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
f.melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
g.menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan anak;
h.menghalang-halangi anak untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui, dan melaksanakan ajaran agamanya dan/atau menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan masyarakat dan budaya;
i.merekrut atau memperalat anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa;
j.menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak; dan
k.dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi NAPZA (narkotika, alkohol, dan zat adiktif lainnya).

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan anak. 20

Pasal 28

(1)RAD-KLA yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya RAD-KLA berdasarkan Peraturan Daerah ini.
(2)Gugus Tugas KLA yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan tugas sampai dengan ditetapkannya Gugus Tugas KLA berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 29

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan. Ditetapkan di Buntok pada tanggal 3 September 2025 BUPATI BARITO SELATAN, EDDY RAYA SAMSURI Diundangkan di Buntok pada tanggal 3 September 2025 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN, ITA MINARNI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 5 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 03,23 /2025…………………………………………. 21 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN NOMOR TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK I. UMUM Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengamanatkan diantaranya 2 (dua) hal yang perlu diimplementasikan. Pertama, penghormatan dan perealisasian hak atas anak oleh semua pihak sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia. Kedua, selain Pemerintah, Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab pula atas penyelenggaraan perlindungan anak di daerah dalam rangka mendukung kebijakan nasional terhadap pemenuhan dan perlindungan anak. Adapun bentuk dari kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah adalah diantaranya menyelenggarakan Kabupaten/Kota Layak Anak. Di dalam Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak, wajib mengadopsi prinsip-prinsip pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak, yakni: nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, dan menghargai pandangan anak. Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak menjadi penting untuk dibentuk dan diimplementasikan dalam sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya seluruh pemangku kepentingan dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan anak. Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, dimaksudkan untuk:

1.menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berprestasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera;
2.menjamin pemenuhan hak anak di dalam menciptakan rasa aman, ramah, bersahabat;
3.mengembangkan potensi, bakat, dan kreatifitas anak;
4.mengoptimalkan peran dan fungsi keluarga sebagai basis pendidikan pertama bagi anak;
5.membangun prasarana dan sarana kota yang mampu memenuhi kebutuhan dasar anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal; 22
6.melindungi anak dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupan diantaranya berupa kekerasan, kelemahan fisik, penelantaran, diskriminasi, perlakuan salah, berhadapan hukum, situasi darurat, dan situasi eksploitasi; dan
7.mewujudkan mekanisme pengasuhan, perawatan dan rehabilitasi serta membangun perangkat, prasarana dan sarana, serta infrastruktur. II. PASAL DEMI PASAL

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…