DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2024

Nomor: 6
Tahun: 2024
Ditetapkan: 27 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Bab I: Ketentuan Umum; Bab II: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD); Bab III: Pengendalian dan Evaluasi; Bab IV: Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2045, Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421), Undang-Undang 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856): Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801): Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856): S. 10. ta 12, 13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaraan Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663), Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817), Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042), Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941), 14. ie 16. 17. 18. 19. 20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402), Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847): Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178): Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322), Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157), Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, FA ad 23. 24. 2. 26. 27 28. 29, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419): Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34), Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81), Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 6),

30.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4),
31.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7),
32.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3): Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN dan BUPATI BARITO SELATAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2025-2045.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. 2, 3. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan. Bupati adalah Bupati Barito Selatan. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 10. Lah. 12, 13, 14, 15. 16. 17. Ie. 19. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat Bapperida adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Barito Selatan. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala Bapperida adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Barito Selatan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut sebagai RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periodel (satu) tahun. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada tahun 2045 sebagai hasil pembangungan selama 20 tahun yang selaras dengan Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh Daerah untuk mewujudkan Visi dengan memperhatikan Misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja RPJPD yang dijabarkan per lima tahunan untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Sasaran Pokok adalah gambaran rangkaian kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudnya Visi RPJPD Tahun 2025-2045 pada setiap tahapan dan diukur dengan menggunakan indikator yang bersifat progresif. Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat RPJPD dibuat. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang. MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)RPJPD disusun secara sistematis, terarah dan terpadu dengan maksud: a.untuk memberikan arahan pembangunan serta menjadi acuan bagi seluruh komponen pemerintah, masyarakat dan pihak swasta dalam menjalankan roda pembangunan untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah Kabupaten Barito Selatan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat,dan b.sebagai pedoman dalam penyusunan RPJMD 5 (lima) Tahunan dan RKPD 1 (satu) tahunan.
(2)RPJPD bertujuan:
1. a.Menetapkan visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangungan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). RPJPD diarahkan sebagai upaya mendukung pencapaian tujuan pembangungan nasional “ dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah yang berkeadilan dengan menempatkan manusia sebagai objek dan subjek pembangunan. Hal tersebut didasarkan pada prinsip hak asasi bahwa dalam mewujudkan kesehjateraan yang berkeadilan, Pemerintah Daerah harus menitikberatkan masyarakat sebagai penerima manfaat dan pelaku pembangungan di Kabupaten Barito Selatan: b.Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah, dan perencanaan pembangunan Kabupaten Barito Selatan,dan
2. c.Sebagai peran serta aktif dari Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dalam mendukung terwujudnya visi dan misi pembangunan nasional.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

Pasal 3

RPJPD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045 yang memuat visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan Kabupaten Barito Selatan.

Pasal 4

(1)Dokumen RPJPD disusun dengan sistematika yang terdiri dari:
1. a.BABI : Pendahuluan, Rs BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah:
2. c.BABIII : Permasalahan dan Isu Strategi, “3 BAB IV : Visi dan Misi Daerah,
3. e.BABV : Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok,
4. f.BAB VI : Penutup.
(2)DokumenRPJPDsebagaimana dimaksudpadaayat(1)sebagaimana tercantumdalamLampiranyangmerupakanbagiantidakterpisahkandari PeraturanDaerahini.

Pasal 5

PelaksanaanlebihlanjutRPJPDdijabarkankedalamRPJMD,RenstraPD5 (lima)tahunan,RKPDtahunan,danRencanaKerjaPerangkatDaerah tahunan.

BAB III

PENGENDALIAN dan EVALUASI

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD.
(2)Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup pelaksanaan arah kebijakan dan sasaran pokok untuk mencapai visi dan mewujudkan misi pembangunan jangka panjang Daerah yang dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RPJPD.
(3)Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk menjamin arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Bario Selatan, telah dipedomani dalam merumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran dalam RPJMD.

Pasal 7

(1)Kepala Bapperida melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD dan melaporkan hasilnya kepada Bupati sebagai bahan masukan untuk melakukan tindakan perbaikan atau penyempurnaan.
(2)Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan yang mengatur mengenai dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Barito Selatan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan. Ditetapkan di Buntok Diundangkan di Buntok pada tanggal...27 pemer 2024 JAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2024 NOMOR € NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH: 060957204 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN NOMOR &6 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2025-2045 UMUM Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Dalam pelaksanaan proses perencanaan pembangunan daerah, setiap dokumen perencanaan pembangunan yang dihasilkan harus mengacu atau berpedoman kepada dokumen perencanaan yang ada di atas (pada tingkat pemerintahan yang lebih tinggi). Hal ini bertujuan untuk menjaga keterpaduan dan keselarasan pembangunan nasional, pembangunan di tingkat provinsi sampai pembangunan di tingkat kabupaten/kota. Sistem perencanaan pembangunan daerah adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan RPJPD, RPJMD, Renstra PD, RKPD, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah dengan melibatkan masyarakat. Sebagai satu kesatuan sistem, masing-masing dokumen saling terkait dan konsisten dimana RPJPD memayungi arah kebijakan bagi RPJMD dalam 4 (empat) periode lima tahunan. Sedangkan, RPJMD memberi pedoman bagi RKPD melalui arah kebijakan tahunan dalam 5 (lima) tahun. Selain itu, RPJMD juga menjadi acuan bagi penyusunan Renstra PD sebagai pedoman perencanaan lima tahun masing-masing Perangkat Daerah. Selanjutnya, Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang menjadi masukan bagi penyusunan RKPD. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka setiap daerah termasuk Kabupaten Barito Selatan diwajibkan menyusun rencana pembangunan di daerahnya untuk kurun waktu 20 tahun yang disebut RPJPD. Dokumen perencanaan ini diharapkan akan mengarahkan setiap daerah untuk dapat mencapai tujuan dibentuknya daerah dan diberikannya otonomi daerah seperti tercantum dalam penjelasan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dengan demikian RPJPD Kabupaten Barito Selatan merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan untuk masa 20 tahun yang mencakup kurun waktu mulai tahun 2025 hingga tahun 2045. Perda tentang RPJPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2045 terdiri dari 6 bab dan 12 pasal yang mengatur mengenai pengertian, sistematika penulisan RPJPD, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD, Serta lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perda tentang RPJPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2045. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…